Tag: rancangan qanun

Ketua DPR Aceh “Sentil” Gubernur Agar Kirim Pejabat Berkompeten Bahas Rancangan Qanun

Ketua DPR Aceh “Sentil” Gubernur Agar Kirim Pejabat Berkompeten Bahas Rancangan Qanun

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teungku Muharuddin, S.Sos.I, mengingatkan masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menyelesaikan sejumlah rancangan qanun Prioritas Prolega 2015 yang saat ini sedang dibahas oleh alat kelengkapan DPRA.

Hal ini disampaikan Teungku Muha, sapaan akrab Muharuddin, pada penutupan Masa Persidangan II Tahun 2015 DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2014, Selasa, 8 September 2015. Dalam pidato pengantar itu, Teungku Muha turut menyentil Gubernur Aceh agar mengirimkan pejabat yang berkompeten untuk membahas sejumlah rancangan qanun tersebut.

“Hal yang menjadi penting dalam pembahasan bersama terhadap sejumlah rancangan qanun tersebut agar saudara Gubernur memerintahkan pejabat yang berkompeten, terutama para Kepala SKPA dan para kepala biro untuk hadir sendiri, tanpa diwakili oleh pejabat eselon terendah, apalagi staf. Sebab dalam pembahasan tersebut ada pasal-pasal yang sangat krusial untuk diambil keputusan bersama,” ujar Teungku Muha.

Pimpinan DPR Aceh tersebut juga meminta Gubernur Zaini untuk segera menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Platform Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu, Teungku Muha juga meminta Gubernur Aceh untuk segera menyampaikan rancangan qanun perubahan APBA Tahun 2015 sesuai dengan pedoman penyusunan APBA.

“Harus disampaikan ke DPRA pada minggu ketiga bulan September ini untuk dilakukan pembahasan bersama,” katanya.[](bna)

Wali Kota Banda Aceh Serahkan 20 Raqan ke Dewan

Wali Kota Banda Aceh Serahkan 20 Raqan ke Dewan

BANDA ACEH – Wali Kota Illiza Saaduddin Djamal menyerahkan secara resmi 20 Rancangan Qanun (Raqan) Banda Aceh 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat, Jumat, 17 April 2015. Penyerahan yang disertai dengan penyampaian penjelasan Raqan tersebut digelar dalam paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadhillah.

Berdasarkan laporan dari Sekwan Drs Ansarullah, paripurna yang diadakan di ruang sidang utama DPRK Banda Aceh itu diikuti oleh 18 dari 30 anggota dewan. Jumlah ini disebutkan telah mencapai kuorum untuk pelaksanaan sidang paripurna.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota dewan, yang telah mengagendakan jadwal untuk membahas Raqan Kota Banda Aceh 2015. Raqan yang disampaikan tersebut sebelumnya telah ditetapkan pula dalam Program Legislasi Kota Banda Aceh 2015, sesuai Keputusan DPRK nomor 1 tahun 2015 Tentang Program Legislasi Rancangan Qanun Prioritas Kota Banda Aceh tahun 2015.

Raqan yang diserahkan oleh wali kota tersebut terdiri dari tujuh Raqan tentang Retribusi Daerah, delapan Raqan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah, dan lima Raqan tentang regulasi lainnya.

Menurut Illiza, ke-20 Raqan tersebut perlu diakomodir untuk  diagendakan  pembahasannya dalam masa persidangan dewan. “Semua rancangan qanun ini sangat penting untuk kita bahas bersama dan kita tetapkan sebagai qanun, karena rancangan qanun tersebut akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” katanya.

Selanjutnya, wali kota menyampaikan penjelasan secara singkat terhadap beberapa rancangan qanun yang telah diajukan dan kemudian akan dibahas pada rapat paripurna dewan masa persidangan tahun ini.

Wali kota kembali menyampaikan ke-20 Raqan itu sangat mendesak dan perlu segera disetujui bersama untuk disahkan saat mengakhiri kata sambutannya. “Guna kelancaran pelaksanaan Pemerintahan di Kota Banda Aceh yang kita cintai ini dan demi mempercepat pencapaian visi Banda Aceh sebagai Model Kota Madani,” kata Illiza.

Setelah menerima dan mendengarkan penjelasan wali kota atas 20 Raqan Banda Aceh 2015, Arif Fadhillah selaku pimpinan sidang menutup rapat paripurna tersebut. “Sidang akan kita lanjutkan pada 28 April mendatang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ke-20 Rancangan Qanun Kota Banda Aceh 2015,” kata Arif.

Adapun ke-20 Raqan yang disampaikan Pemko Banda Aceh adalah sebagai berikut:
1. Rancangan Qanun Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Rancangan Qanun Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Rancangan Qanun Tentang Retribusi Izin Gangguan;
4. Rancangan Qanun Tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
5. Rancangan Qanun Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak;
6. Rancangan Qanun Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
7. Rancangan Qanun Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
8. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan  Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh;
9. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;
10. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
11. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh;
12. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh;
13. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;
14. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Banda Aceh;
15. Rancangan Qanun Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh;
16. Rancangan Qanun Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;
17. Rancangan Qanun Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. Bank Aceh;
18. Rancangan Qanun Tentang Peyelenggaraan Perparkiran;
19. Rancangan Qanun Tentang Penyelengaraan Izin Gangguan; dan
20. Rancangan Qanun Tentang Kawasan Tanpa Rokok.[] (bna)