Tag: ppp

[Foto]: Pengurus PPP Aceh Silaturahmi dengan Mualem

[Foto]: Pengurus PPP Aceh Silaturahmi dengan Mualem

BANDA ACEH – Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh bertandang ke pendopo Mualem, Jumat malam, 2 Oktober 2015. Rombongan ini dipimpin oleh Ketua PPP Aceh, Tgk H Mohd Faisal Amin.

Kedatangan rombongan ini disambut oleh Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrap disapa Mualem. Mualem ditemani oleh Ketua Gerindra Aceh, TA Khalid.

Dalam pertemuan ini, PPP Aceh menyatakan komit mendukung Mualem sebagai Cagub Aceh di Pilkada 2015.

Berikut foto-foto yang diabadikan portalsatu.com selama pertemuan berlangsung:

ppp -mualem 1

ppp -mualem 2

ppp -mualem 3

Gerindra dan PPP Aceh Kunjungi Dayah Abu Ahmad Perti

Gerindra dan PPP Aceh Kunjungi Dayah Abu Ahmad Perti

BANDA ACEH – Pengurus Gerindra dan PPP Aceh mengunjungi Dayah Abu Ahmad Perti, Minggu 20 September 2015.

Hadir pada acara ini, Ketua PPP Aceh Teungku H Faisal Amin dan Sekretaris PPP Aceh Edwar M Nur serta Ketua Fraksi PPP di DPRA Teungku Murdani Yusuf. Terlihat juga Ketua Gerindra Aceh TA.Khalid dan Fahmi selaku anggota DPRK Aceh Besar dari Partai Gerindra.

Rombongan mengunjungi Pesantren Darul Mu’arifah di Desa Lam Ateuk Kecamatan Lam Baro, Kabupaten Aceh Besar, usai acara akad nikah kader PPP yang juga anggota DPRK Aceh Besar Teungku Ahmada bin Tgk H Muhammad Perti (Abu Mamplam Golek) di Aula Dayah Putra Darul Mu’arif.

“Kita berkesempatan untuk mengunjungi Dayah Putri Darul Mu’alifah yang letaknya di belakang Dayah Putra Darul Mu’arif,” kata Teungku H. Faisal Amin kepada Portalsatu.com.

Sementara itu, TA Khalid mengaku sangat bersyukur bisa hadir ke dayah tersebut.

“Alhamdulillah saya bersyukur sudah berkesempatan untuk dapat mengunjungi dan bersilaturahmi ke pesantren Darul Mu’arif dan Mu’arifah Abu Mamplam Golek, tempat Ketua PPP Aceh Teungku H Faisal Amin menuntut ilmu dan dibesarkan,” kata TA. Khalid. [] (mal)

PDIP Dekati PPP untuk Basis NTB dan Aceh?

PDIP Dekati PPP untuk Basis NTB dan Aceh?

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta membuka pintu terhadap semua partai yang ingin bergabung dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, bahkan tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Djan Faridz mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah melakukan pendekatan. Menurut dia, PDIP membutuhkan dukungan untuk wilayah mayoritas muslim. “Contohnya di Nusa Tenggara Barat dan Aceh,” kata Djan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juli 2015.

PDIP, ujar Djan, sudah melakukan pembicaraan dengan PPP. Namun, bekas Menteri Perumahan Rakyat itu enggan menyebutkan siapa saja politikus yang sudah mendekati. Adapun PPP juga telah menyiapkan calon. “Ada calonnya tapi tidak bisa disebut,” kata Djan.

Menurut Djan, partai dari Koalisi Merah Putih juga siap bekerja sama dengan PPP. “Saya sudah komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan PKS,” kata Djan. “Kami perlu partai untuk mendukung, tapi tidak lepas dengan koalisi.”

Sebelumnya, KPU bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan partai politik sepakat memberikan ruang kepada Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan untuk ikut pilkada. Caranya, dua partai yang berkonflik itu dapat mengajukan dua lembar nama calon kepala daerah dengan masing-masing pihak memberikan persetujuan. Namun, nama calon kepala daerah harus sama pada kedua kubu. Apabila ada nama yang berbeda, KPU akan menolaknya.  | Sumber: tempo.co

JK: Parpol yang Punya Dua Pengurus Bisa Ajukan Calon yang Sama

JK: Parpol yang Punya Dua Pengurus Bisa Ajukan Calon yang Sama

JAKARTA – Pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beserta para pimpinan partai politik, menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satu kesepakatannya yaitu bagi partai yang memiliki dua kepengurusan agar mengusung mengurus calon yang sama. Kemudian mendaftar secara terpisah pada KPU di masing-masing daerah dengan cara yang sama.

“Tadi dijawab oleh KPU, bahwa tidak ada undang-undang atau pasal khusus tentang hal itu. Jadi harus dibuat kesepakatannya tentang tata cara tersebut,” kata JK usai menggelar pertemuan dengan KPU dan para petinggi Parpol di Rumah Dinasnya, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat (13/7/2015).

Selanjutnya, JK menambahkan, mekanisme yang dimaksud harus segera diatur dan disepakati. Pembahasannya, dapat dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR.

“Jadi istilahnya tadi belum diatur, sehingga perlu diatur. Antara lain dengan konsultasi dengan Pemerintah, konsultasi dengan Komisi II DPR dan juga konsultasi malam ini,” ujar JK.

Senin (13/7/2015) malam, digelar pertemuan antara KPU dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta para pimpinan partai politik peserta Pilkada serentak. Pertemuan digelar di rumah dinas JK itu juga menghasilkan keputusan Pilkada serentak tetap dilaksanakan tepat waktu, 9 Desember 2015.

Pertemuan tersebut digelar sekitar dua jam. Selain para pimpinan partai KPU, Bawaslu dan Pemerintah, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.[] sumber: metrotvnews.com

Mantan Anggota KPU: Dualisme Partai Akan Meledak di Pilkada

Mantan Anggota KPU: Dualisme Partai Akan Meledak di Pilkada

JAKARTA – Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha meminta agar KPU berani tegas menentukan bahwa syarat pendaftaran partai politik dalam pilkada serentak harus berdasarkan kepengurusan tunggal. Oleh karena itu, KPU harus bersikap kubu mana yang sah menandatangani formulir pendaftaran.

“Hari ini belum ada yang diakui akan menjadi masalah, akan menjadi ancaman pilkada serentak. Saya yakin (dualisme kepengurusan) akan meledak di pilkada nanti. Di daerah bisa saling bunuh,” kata Putu Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Menurut Putu, memang tugas lembaga penyelenggara pemilu harus bersikap tegas. Menurutnya bagian dari tugas KPU mengambil risiko atas wewenang yang diberikan negara padanya.

“Saya yakin pilkada bukan hanya retak-retak, saya khawatir gelasnya bisa pecah. Sedangkan kita yang di sekitarnya akan luka-luka. Norma hukum salah yang digunakan KPU di ayat 2 dan 3. Mana yang di antara Partai Golkar yang sah hari ini, harus ada sikap dari KPU,” ?tuturnya.

Bagi Putu, seharusnya KPU berani tentukan bahwa Golkar kubu Agung Laksono yang berhak menandatangani formulir pendaftaran calon kepala daerah.

“Konteks legal formal agung Laksono yang harusnya dinyatakan sah. Tapi soal substansi bisa berbeda pandangan. Kalau itu sudah diketok palu dan harus diakui, ya diakui. Biarkan pengadilan yang mengadili,” tandasnya.

Bagi Putu regulasi ayat 2 dan 3 PKPU sangat lemah konteks hukumnya. KPU cenderung mengambang, membiarkan Golkar dan PPP tetap terbelah dua. Menurut Putu, hal ini akan membuat Pilkada 2015 tidak akan efisien berjalan. [] sumber: merdeka.com

Diduga Palsukan Tanda Tangan, Ketua PPP Subulussalam Dipolisikan

Diduga Palsukan Tanda Tangan, Ketua PPP Subulussalam Dipolisikan

SUBULUSSALAM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Subulussalam, H Ansari Idrus Sambo SH dilaporkan ke polisi oleh sekretarisnya atas dugaan pemalsuan tanda tangan.

“Saya laporkan ke polisi karena tanda tangan saya dipalsukan untuk pengajuan penarikan uang pembinaan partai,” kata Sudirman, Sekretaris DPC PPP Kota Subulussalam, kepada wartawan Senin (6/7) malam.

Menurut Sudirman, pemalsuan tandatangannya dilakukan dengan men-scan surat pengajuan dana pembinaan partai kepada pemerintah Kota Subulussalam pada tanggal 12 Juni 2014 lalu.

Selain itu, tandatangannya juga di-scan pada surat pernyataan yang merupakan syarat pengajuan dana pembinaan partai di atas meterai Rp 6000.

Bukti tanda tangan disecaner itu telah diamankan Sudirman yang diambil dari pihak DPPKKD Kota Subulussalam. Sudirman membantah kalau dia menyetujui pembuatan tandatangan dengan cara scan, bahkan dia mengaku tidak tau menahu surat terkait dibuat.

Memang diakui dia pernah menyetujui tandatangannya di-scan, tetapi itu untuk pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim Sukses Pilkada Kota Subulussalam. Tetapi ia tidak pernah memberikan izin untuk men-scan tanda tangan pada pengajuan dana pembinaan partai, apalagi surat pernyataan.

Sudirman menegaskan, sesuai posisinya sebagai sekretaris, seharusnya dialah yang membuat urusan surat-menyurat di partai.

“Saya sangat keberatan, masa saya diperlakukan seperti ini, kemana pun saya akan tuntut,” tegas Sudirman.

Terkait hal itu, Ketua DPC PPP Kota Subulussalam, H Ansari Idrus Sambo SH membantah memalsukan tanda tangan sekretarisnya. Anggota DPR Subulussalam ini mengatakan, scan terhadap tanda tangan Sudirman selaku sekretaris DPC PPP Kota Subulussalam atas izin yang bersangkutan. “Saya tidak memalsukan, itu atas izinnya (sudirman),” kata Ansari.

Menurut Ansari, pengaduan dirinya ke polisi karena ada unsur politis. Masalah ini sengaja dimunculkan hanya untuk mencari-cari kesalahan. Kendati demikian, Ansari menyatakan siap menghadapi persoalan hukum tersebut.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Kota Subulussalam ini juga mengungkapkan bahwa Sudirman sebenarnya telah dia pecat dari posisinya sebagai sekretaris. Pemecatan itu dilakukan karena berbagai pelanggaran yang dilakukan Sudirman.

“Dulu dia juga banyak makan uang partai. Kadang 5 juta, 8 juta, pokoknya banyak. Tapi saya tidak persoalkan karena tidak baik,” imbuh Ansari.[] sumber: aceh.tribunnews.com

Mualem Buka Puasa Bersama di Markas PPP Aceh

Mualem Buka Puasa Bersama di Markas PPP Aceh

BANDA ACEH – Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem buka puasa bersama di Kantor PPP DPW Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 27 Juni 2015. Turut hadir dalam kegiatan ini para pimpinan partai politik seperti Golkar, PAN, PKB, PKS, Demokrat, Gerindra, PKB dan PBB.

Dalam buka puasa bersama tersebut, Ketua PPP Aceh, Teungku Faisal Amin turut menyerahkan piagam penghargaan kepada partai nasional yang bergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Pemberian penghargaan ini sebagai wujud terimakasih dari PPP atas dukungan KAB sehingga perubahan dan pergantian pimpinan Fraksi PPP di DPR Aceh yang kosong dapat berjalan sukses.

Mualem yang datang terlambat dalam kegiatan ini meminta maaf kepada para undangan. “Saya minta maaf kepada seluruh hadirin dan para pimpinan partai nasional lainnya yang sudah duluan hadir, karena saya datang terlambat karena sore ini ada dua tempat berbuka puasa. Maka tadi saya buka puasa dulu di Kantor Pramuka kemudian langsung kemari,” ujar Mualem seraya menjabat tangan para hadirin.[](bna)buka puasa ppp buka puasa ppp1

PPP Aceh Akan Tindak Tegas Kader Tidak Patuh

PPP Aceh Akan Tindak Tegas Kader Tidak Patuh

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh akan memberikan sanksi tegas terhadap kader dan anggota partai yang tidak taat dan tidak patuh kepada keputusan mahkamah partai.

Sekretaris DPW PPP Aceh, Edwar M. Nur, mengatakan akan memberikan sangsi berat kepada pengurus dan anggota fraksi, baik di tingkat DPRK maupun di DPRA, yang tidak taat dan tidak patuh kepada keputusan mahkamah partai.

“Dalam waktu dekat DPW akan mengambil sangsi tegas, termasuk pada tingkatan pemberhentian dari  anggota partai,” kata Edwar M Nur di kantor Partai PPP, Senin, 8 Juni 2015.

Menurutnya, setiap kader dan anggota partai PPP tersebut akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditindaklanjuti dan dikeluarkan SK pemberhentian sebagai kader PPP.

Menurutnya lagi, sejauh ini masih ada kader dan anggota partai PPP yang berstatus anggota dewan baik di DPRK dan DPRA yang tidak patuh terhadap keputusan mahkamah partai.

“Ya, sejauh ini ada anggota partai tersebut di DPRK dan DPRA, setelah SK pemecatannya selesai akan di PAW,” ujarnya.

Edwar menambahkan pemecatan tersebut berdasarkan usulan dari DPW dan di-SK-kan pemberhentiannya dari DPP.

“Jadi tidak boleh main dua kaki lagi. Jadi tidak ada istilah saya ke sini sebentar, ke sana sebentar. Jadi tidak ada lagi. Jadi masalah main dua kaki sudah seleai,” katanya. [] (mal)

PPP Aceh Siap Bersaing Untuk Pilkada Mendatang

PPP Aceh Siap Bersaing Untuk Pilkada Mendatang

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh kubu Djan Faridz, siap bersaing dalam Pilkada 2017 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW Partai PPP Aceh, Teungku Mohd. Faisal Amin usai mengukuhkan ketua dan sekretaris DPC Partai PPP Se Aceh di kantor partai tersebut, 8 Juni 2015.

Faisal Amin mengatakan saat ini persiapan kepungurusan partai PPP di Aceh hanya tinggal satu langkah lagi yaitu tingkat kecamatan, dan partainya saat ini juga sudah siap dalam menjuju Pilkada 2017 mendatang.

“Untuk menuju pilkada 2017 para kader PPP sudah siap berdasarkan dengan fraksi yang ada hari ini,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, kalaupun untuk maju di 2017, ada beberapa daerah yang tidak mencukupi qaouta, maka partai PPP Aceh akan melakukan paket koalisi dengan partai lain terutama dengan partai Koalisi Merah Putih (KMP) yang sesuai dengan arahan Ketua Umum PPP, Djan Faridz.

“Ketum menyampaikan setiap kader PPP yang tidak cukup quota untuk mencalonkan diri butuh satu paket dan berkoalisi dengan patai lain, terutama koalisi dengan KMP,” ujarnya.

Teungku Mohd. Faisal Amin juga menambahkan, untuk di Aceh pihaknya juga akan berkoalisi dengan partai sahabat seperti partai yang tergabung dalam koalisi KMP.

“Koalisi itu tentunya dengan bermartabat untuk menaikkan harga diri dan martabat rakyat tentunya,” kata ketua DPW Partai PPP Aceh tersebut. []

Syarat Peserta Pilkada Sudah Sah, Bagaimana Nasib Golkar dan PPP?

Syarat Peserta Pilkada Sudah Sah, Bagaimana Nasib Golkar dan PPP?

JAKARTA – Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini salah satunya mengatur syarat pencalonan seorang warga negara menjadi calon kepala daerah.

Misalnya, seorang calon kepala daerah harus diajukan oleh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila SK Menkum dan HAM tentang pengesahan partai politik digugat, maka putusan pengadilan yang bersifat tetap alias inkracht sebagai acuannya.

“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik,” demikian bunyi pasal 36 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2015 seperti dikutip detikcom, Jumat (15/5/2015).

Lalu bagaimana nasib Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan yang kini masih sama-sama terlibat konflik internal?

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Senin, 18 Mei 2015 pekan depan akan memutuskan perkara sengketa Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono. Seorang politisi Partai Golkar mengatakan, meski nantinya ada keputusan PTUN, konflik partai berlambang pohon beringin itu dipastikan masih akan berlarut-larut.

“Siapa pun yang kalah baik kubu Ical maupun Agung pasti akan mengajukan banding,” kata seorang politisi Golkar yang tak mau namanya disebut.

Adapun konflik PPP saat ini juga masih bergulir di pengadilan, alias belum ada putusan yang bersifat inkracht alias tetap.

Berikut ini bunyi pasal 36 ayat 1 dan 2 PKPU nomor 9 tahun 2015.

Pasal 36 ayat 1
Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik

Pasal 36 ayat 1
Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.[] sumber: detik.com