Tag: petani

Tak Ada Irigasi, Petani Enam Desa di Aceh Utara Terpaksa Beli Air Mengairi Sawah

Tak Ada Irigasi, Petani Enam Desa di Aceh Utara Terpaksa Beli Air Mengairi Sawah

LHOKSUKON – Petani dari enam desa di Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, harus membeli air untuk mengairi sawahnya akibat tidak ada irigasi.

Enam desa itu meliputi Desa Hueng, Paya Beurandang, Deng, Alue Pangkat, Pulo U, dan Alue Kejruen.

Muhammad Amin, 46 tahun, petani Desa Alue Pangkat kepada portalsatu.com, Senin, 5 Oktober 2015 menyebutkan, kendala terbesar petani di desanya adalah ketiadaan irigasi sehingga petani harus membeli air untuk mengairi sawah.

“Sejak zaman jajahan Belanda hingga 70 tahun lamanya Republik Indonesia merdeka, irigasi tidak pernah ada di desa kami dan lima desa lainnya. Saat turun ke sawah, kami harus membayar Rp50 ribu per 1.200 meter lahan untuk sekali pengairan. Untuk satu kali masa tanam, bisa dihitung sendiri berapa biaya yang harus kami keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini petani juga sering mengandalkan sistem sawah tadah hujan. Hanya saja terkadang musibah banjir membuat petani gagal panen sehingga merugi.

“Jika musim kemarau dan banjir, kami gagal panen, kecuali hujan seperti saat ini. Itu pun jika beruntung hingga panen nanti. Hasil panen tidak pernah maksimal, malah sering menurun,” kata Muhammad Amin.

“Di sini memang tidak ada irigasi. Selama ini petani mengairi sawah dengan menggunakan pompa air. Untuk memperoleh air, petani harus membayar ongkos pada pemilik pompa air. Kondisi ini semakin diperparah dengan hama bana yang saat ini menyerang padi. Hama bana membuat padi memerah dan mengancam kualitas padi yang dihasilkan,” katanya.[] (bna/*sar)

Ini 17 Tuntutan Mahasiswa Aceh Untuk Kesejahteraan Petani

Ini 17 Tuntutan Mahasiswa Aceh Untuk Kesejahteraan Petani

BANDA ACEH – Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pertanian Indonesia menggelar aksi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Banda Aceh, Rabu, 30 September 2015. Mereka menuntut agar pemerintah menyejahterakan petani dan menuntaskan segala permasalahan terkait pertanian.

Adapun perwakilan mahasiswa tersebut masing-masing berasal dari BEM Fakultas Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Universitas Abulyatama (Unaya), dan Politeknik Indonesia Venezuela (Poliven).

Dalam aksinya, mereka juga mengajukan 17 tuntutan skala nasional. Berikut isi tuntutan tersebut:
1. Mewujudkan segera reforma agraria sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960.
2. Naikkan harga pembelian pemerintahan terhadap bahan pokok pangan.
3. Stop impor bahan pangan dan pakan ternak untuk menstabilkan harga pangan Indonesia.
4. Bentuk badan otoritas pangan sebelum Oktober 2015 sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.
5. Ubah fungsi perusahaan umum bulog.
6. Stop program food estate karena menjadi sarang mafia pangan.
7. Selesaikan RTRW daerah-daerah untuk memnyempurnakan UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan tanaman berkelanjutan.
8. Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur.
9. Ciptakan sistem tata niaga yang pro terhadap petani.
10. Keluarkan Indonesia dari segala jenis perdagangan bebas yang menindas petani, baik Asia maupun dunia.
11. Mewujudkan kedaulatan pangan.
12. Realisasikan bentuk UU perlindungan petani sesuai dengan UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
13. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pertanian untuk dididik menjadi entrepreneur.
14. Cabut izin usaha pengusaha yang melakukan penimbunan bahan pangan pokok.
15. Cabut izin usaha perusahaan yang melakukan pembakaran hutan.
16. Mengorganisir organisasi kemahasiswaan pertanian, mengoptimalkan aspirasi dan teknologi serta penelitian mahasiswa.
17. Pemerintah harus cepat tanggap untuk menanggulangi kekeringan.[] (bna)

Puluhan Hektar Sawah Terbengkalai di Langsa

Puluhan Hektar Sawah Terbengkalai di Langsa

LANGSA – Puluhan hektar sawah terbengkalai di Gampong Paya Bujok Beuramo, Kecamatan Langsa Barat, akibat tidak adanya irigasi. Petani mengaku tidak bisa memanfaatkan secara maksimal karena sawah tersebut masih memakai sistem tadah hujan, Jumat, 18 September 2015.

“Usaha kami yang memanfaatkan hujan sepenuhnya sebagai sumber air bukan pengairan air dari irigasi. Maka membuat kami petani kesulitan untuk menggarap sawah hingga pada akhirnya terbengkalai areal sawah kami,” ujar Faisal, salah satu petani Gampong Paya Bujok Beuramo.

Dia mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengoptimalkan produksi padi lantaran harus menunggu hujan walau setahun sekali. Padahal pertanian bisa menjadi mata pencaharian mereka jika pemerintah mau memperhatikannya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Gampong Paya Bujok Beuramo, Musliadi Hanafiah. Dia mengatakan pemerintah setempat pernah memberikan bantuan melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian bersumber Dana Alokasi Khusus pada 2009 lalu. Bantuan yang diberikan tersebut berupa mesin pompa air serta membuka tiga titik sumur bor untuk pengairan.

“Akan tetapi tidak maksimal juga karena ketika air disedot, satu jam saja sudah habis. Jadi tidak mencukupi dengan luas areal sawah sekitar 70 hektar,” ujar Musliadi.

Dia berharap pemerintah bisa benar-benar mengoptimalkan lahan persawahan di gampong tersebut sebagai penunjang program swasembada pangan. Dia juga menyetujui jika pemerintah hanya mampu menggali sumur bor sebagai sumber mata air untuk sawah petani.

“Tapi jangan satu atau tiga titik karena arealnya luas. Namun, coba membuka sumur bor sifatnya berkelompok. Misal satu sumur bor terdapat 15 petak sawah dalam satu kelompok,” ujarnya.

Dia mengatakan sistem pengairan menggunakan sumur bor sudah dipraktekkan oleh petani di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

“Sehingga petani di sana dalam setahun bisa menggarap sawah tiga kali, tentu di Langsa bisa juga dilakukan seperti itu supaya lahan sawah tidak terbengkalai seperti sekarang,” katanya.[](bna)

Sulaiman Abda Mau Petani Aceh Kaya

Sulaiman Abda Mau Petani Aceh Kaya

ACEH BESAR – Wakil Ketua DPR Aceh, Sulaiman Abda, berharap petani Aceh bisa kaya. Untuk itu, Sulaiman Abda mendukung semua langkah yang diperlukan untuk membuat petani Aceh dapat berjaya di lahannya.

Pernyataan itu disampaikan Sulaiman Abda menanggapi sambutan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah di acara Panen Raya, Gampong Gani, Aceh Besar 1 September 2015.

Menurut Bang Leman, di lokasi area Panen Raya saja, ada luas lahan sekitar 15 hektar. Lokasi ini, kabarnya bagian dari 110 ribu hektar lahan pertanian di Aceh yang termasuk dalam program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN melalui PT PIM.

Selain mendukung ajakan Gubernur Aceh yang menghimbau kalangan petani, BUMN, LSM dan kalangan swasta, Bang Leman lebih utama mengajak Pemerintah dan DPR Aceh untuk kompak mendukung kebijakan dan anggaran untuk pemberdayaan lahan, sdm, dan teknologi pertanian.

“Pertanian Aceh sudah saatnya dikelola secara canggih dengan dukungan teknologi yang tepat,” kata Bang Leman.

Bang Leman juga mengingatkan daya tahan bahkan daya juang sektor pertanian Aceh dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi.

Ini pertanda bahwa Aceh bisa berjaya di sektor tani. Jadi, saya yakin petani Aceh bisa kaya dengan bertani,” kata Bang Leman. [] (mal)

Petani Rusak Pintu Gerbang Kantor Bupati Bener Meriah

Petani Rusak Pintu Gerbang Kantor Bupati Bener Meriah

REDELONG – Aksi unjuk rasa yang dilakukan seratusan massa yang terdiri dari para petani Uber-Uber, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat berlangsung ricuh, Kamis, 27 Agustus 2015 siang.

Para petani yang menuntut pembayaran ganti rugi (penayah) tanaman kepada pemerintah setempat, bentrok dengan petugas keamanan.

Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah petani tersebut, dilatar belakangi karena adanya janji Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang sampai dengan saat ini, belum terealisasi.

Tuntutan massa yang sebagian besar merupakan petani di kawasan Uber-Uber, meminta kepada Pemkab Bener Meriah, agar ganti rugi tanaman yang telah dianggarkan pada Tahun 2013 untuk dapat segera disalurkan.

yang melakukan orasi di depan kantor bupati, sempat emosi lantaran tuntutan mereka untuk bertemu Wakil Bupati Bener Meriah, Rusli M Saleh tak terpenuhi. Pintu gerbang menuju kantor bupati dirusak massa, setelah terjadi aksi saling tolak dengan petugas.[] sumber: aceh.tribunnews.com

Diculik Pria Bersenjata AK, Nasib Dua Petani Aceh Timur Masih Misteri

Diculik Pria Bersenjata AK, Nasib Dua Petani Aceh Timur Masih Misteri

IDI RAYEUK – Dua petani asal Gampong Kemuneng yang dilaporkan diculik pada Minggu, 23 Agustus 2015 malam, hingga kini belum diketahui nasibnya, Kamis, 27 Agustus 2015. Polisi mengaku masih menelusuri kasus tersebut.

“Kini anggota sedang bekerja di lapangan. Insya Allah kasus ini hampir selesai,” ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu saat dikonfirmasi portalsatu.com sekitar pukul 14.30 WIB tadi.

Sebelumnya diberitakan, dua warga Desa Kemuneng, Kecamatan Idi Cut, Kabupaten Aceh Timur didga telah diculik pada Minggu, 23 Agustus 2015. Mereka adalah Mahmudin, 45 tahun, dan Sarkawi, 28 tahun, yang berprofesi sebagai petani sawit.

Informasi yang dihimpun portalsatu.com, keduanya diduga diculik oleh beberapa orang berpakaian loreng yang menggunakan senjata api AK-47. Keduanya diculik di kawasan Dusun Kulam Pusu, Desa Aleu Mirah, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur.

Hal ini dibenarkan oleh Waka Polres Aceh Timur, Kompol Aji Purwanto pada Selasa, 25 Agustus 2015. Dia mengatakan polisi telah menerima informasi tersebut dan sedang menelusuri keberadaan kedua warga tersebut.

“Pada hari Senin kemarin, pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pante Bidari. Dalam laporan tersebut pihak keluarga juga mengakui ditelepon untuk meminta tebusan uang Rp 500 juta,” ujar Kompol Aji.[](bna)

Soal Lahan TNGL, Yashud: Kami Akan Perjuangkan Hak Petani

Soal Lahan TNGL, Yashud: Kami Akan Perjuangkan Hak Petani

JAKARTA – Pendamping masyarakat Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL), Yashud, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak petani di Aceh Tenggara.

“Kami mengecam keras BBTNGL yang menebang tanaman masyarakat yang menurut mereka masuk ke kawasan TNGL, kenapa tidak dari dulu ditertibkan,” ujar Yashud kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Agustus 2015.

Menurutnya konflik lahan TNGL harus diluruskan agar petani mendapatkan hak mereka. Selama ini untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya sudah bertemu dengan Pemeritah Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemerintah Aceh.

“Besok kita akan duduk bersama dengan pihak terkait di Kementerian Kehutanan yang diinisiasi oleh Komisi II DPRA,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Komisi II DPR Aceh (DPRA) memprakarsai Rapat di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Kota Medan, Kamis 14 Mei 2015 dan menyampaian 7 poin hasil rekomendasi rapat dengar pendapat di gedung DPRA pada 4 Mei 2015 dan diserahkan langsung kepada pengurus Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.[]

Komisi II DPRA Bahas Konflik Lahan TNGL dengan Kemenhut

Komisi II DPRA Bahas Konflik Lahan TNGL dengan Kemenhut

JAKARTA – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H Muhammad Amru, mengatakan pihaknya mendatangi Kementerian Kehutanan untuk membahas persoalan lahan Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara.

“Komisi II DPR Aceh terus berupaya memediasi konflik antara pihak balai besar TNGL dengan petani di Aceh Tenggara yang sampai hari ini belum ada titik temua kedua belah pihak,” kata Muhammad Amru kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Agustus 2015.

Dia mengatakan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) telah menertibkan lahan seluas 112 Hektare dan akan dilanjutkan lagi dalam waktu dekat seluas 81 heltare beberapa bulan yang lalu.

“Komisi II sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, yang menurut kami sangat merugikan masyarakat di kawasan tersebut khususnya para petani. Sampai saat ini tercatat 112 Hektare lahan kebun yang berisi sawit karet dan coklat yang telah dieksekusi pihak BBTNGL, dan kini dalam waktu dekat 81 Hektare lagi telah didata untuk dilakukan eksekusi,” ujar politisi Partai Aceh tersebut.

Ia berharap agar ada langkah yang lebih bijak dari pihak pemangku kepentingan di BB TNGL tanpa harus menyakiti hati petani yang sudah menderita.

Rombongan yang ikut dari komisi II adalah Ketua T Ahyar, Sekretaris Muhammad Amru, Darmawan, Rudi Fatahullah dan Kartini Ibrahim. Pihaknya juga melibatkan utusan BAPPEDA dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Aceh serta perwakilan masyarakat Aceh Tenggara, Muslim dan Yashud dari Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL).

“Dari pihak BB TNGL belum dipastikan siapa yang akan hadir,” ujarnya lagi.

Pihak DPR Aceh juga meminta agar BBTNGL tidak serta merta menyalahkan petani. Pasalnya keadaan hari ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari awal dan tidak ada pemberitahuan mengenai peraturan dari BBTNGL tersebut.

“Sudah puluhan tahun begini baru dieksekusi, kenapa tidak dari awal? Petani jelas sangat dirugikan. Kita minta Pemerintah Pusat agar dapat mendengar aspirasi masyarakat di daerah ini, jangan anggap kawasan ini sebagai tanah jajahan tanpa menghiraukan sedikitpun jeritan warga petani di sini. Selesaikan masalah dengan bijak tanpa menimbulkan dendam antar warga dengan pimpinannya,” ujar Amru.[]

Pidie Panen Raya Penangkaran Benih Padi

Pidie Panen Raya Penangkaran Benih Padi

SIGLI – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama Perhiptani menyelenggarakan panen raya penangkaran benih padi di Gampong Teungoh Baroh, Bambi, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, Rabu, 5 Agustus 2015.

“Pidie yang memiliki 29 ribu Ha lebih lahan pertanian terus berupaya untuk dapat meningkatkan hasil produksi padi. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan hasil produksi tani,” ujar Bupati Pidie, Sarjani Abdullah seperti rilis yang dikirim oleh Humas Pemkab Pidie kepada portalsatu.com.

Menurut Sarjani, tahun 2015 ini pemkab Pidie menyediakan anggaran hampir Rp 100 miliar untuk sektor pertanian. Pihaknya juga terus memperbaiki irigasi, membuka jalan usaha tani, dan memberikan pendampingan penyuluhan pertanian untuk petani.

bupati pidie

“Sekarang Pidie memiliki hampir 200 orang penyuluh pertanian swadaya yang diambil dari kalangan petani sendiri, di samping penyuluh yang telah ada. Ini dimaksud untuk memberi pendampingan kepada gapoktan-gapoktan yang ada di Pidie,” katanya.

Saat ini, kata dia, Kabupaten Pidie fokus pada penyediaan bibit padi unggulan yaitu pengembangan benih Inpari untuk mMembantu petani mendapatkan benih padi berkualitas di Pidie. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kekurangan benih di Aceh.

Selain itu, untuk tahap awal pemerintah daerah juga telah melakukan pengembangan benih di 40 hektare areal persawahan di Pidie.

“Pidie siap menyediakan benih padi berkualitas untuk seluruh Aceh,” kata Bupati.‎

Hadir pada kegiatan tersebut Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI DR. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc, Gubernur Aceh diwakili oleh kepala Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Aceh, Aster Kodam IM, Bupati Pidie Sarjani Abdullah, Wakil Bupati Pidie M. Iriawan, SE serta unsur Muspida Kab. Pidie, Ketua DPW Perhiptani Aceh yang juga Bupati Aceh Tengah H. Nasaruddin serta para Kepala SKPA dan SKPK Pidie.[]

Pemerintahan ZIKIR Dinilai Belum Sejahterakan Petani Kopi Gayo

Pemerintahan ZIKIR Dinilai Belum Sejahterakan Petani Kopi Gayo

TAKENGON – Kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf (ZIKIR) dinilai belum mengarah kepada kesejahteraan petani di wilayah tengah Aceh yang dominan adalah petani kopi. Pucuk pimpinan Aceh saat ini juga dinilai belum bisa membawa nama kopi Gayo di kancah internasional.

“Tahun lalu setahu saya, Wagub juga berkunjung ke Amerika untuk promosi kopi Gayo. Tapi sepulangnya beliau dari sana juga belum ada hasil yang berarti untuk petani kopi Gayo. Kontrak baru juga tidak ada dengan pasar internasional,” kata Ketua LSM Sahabat Petani Kopi Gayo, Mustawalad, kepada portalsatu.com di Takengon, Sabtu, 27 Juni 2015.

Di sisi lain, beberapa janji Pemerintah Aceh untuk membangun jalan Bener Meriah-Simpang KKA Aceh Utara juga belum dapat dirasakan masyarakat dan penggiat kopi. Sehingga, kata dia, akses promosi kopi Gayo ke luar daerah masih terhambat.

“Jalan itu memang dalam pengerjaan. Tapi yang jelas 3 tahun sudah ZIKIR meminpin, janjinya itu belum dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selama ini, kata Mustawalad, petani kopi Gayo secara bersamaan mempromosi kopi Gayo di kancah nasional dan internasional tanpa bantuan dari Pemerintah Aceh.

“Saat ini kalau ada kegiatan apa misal dari daerah, ya kami bawa kopi Gayo ke luar daerah. Itulah langkah promosi kami,” ujarnya.

Mustawalad meminta agar Pemerintah Aceh di tangan ZIKIR untuk membentuk satu terobosan baru menyangkut pemodalan para pengusaha kopi lokal di wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah. Pasalnya, kata dia, selama ini pengusaha lokal dibebankan dengan borok yang harus diserahkan ke Bank Aceh kala pengambilan modal. Di samping itu pengusaha lokal yang mengambil uang bank juga dibebankan bunga yang tinggi.

“Ada beberapa bank asing masuk ke Aceh Tengah, mereka menawarkan modal tanpa borok dan bunganya rendah, cuma 5 persen. Nah ini yang kita harapkan dapat dilakukan Bank Aceh selaku perusahaan perbankan daerah,” katanya.[](bna)