Tag: pertumbuhan ekonomi

Mantan Menteri Keuangan: Kalau Realistis, Anda Enggak Akan Jadi Presiden

Mantan Menteri Keuangan: Kalau Realistis, Anda Enggak Akan Jadi Presiden

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri mengkritik pedas target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi terlampau tinggi dan tak realistis di tengah pelemahan perekonomian global saat ini.

Meski begitu, dia memaklumi bahwa ketidakrealistisan target tersebut merupakan “daya jual” di setiap gelaran kampanye. Bahkan kata Chatib, tanpa ketidakrealistisan itu, seseorang tak akan menang dalam pemilihan umum.

“Masalahnya kalau Anda realistis, Anda enggak akan jadi presiden, tapi akan jadi dosen. Kalau bilang pertumbuhan ekonomi itu hanya 4,5 persen (saat pemilu), enggak akan ada yang pilih ,” ujar Chatib dalam seminar ekonomi nasional di Jakarta, Senin (5/10/2015).

Di mata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu, persoalan saat ini yang dibuat pemerintah adalah mematok target pertumbuhan terlalu tinggi. Akibatnya, ekspektasi masyakarat termasuk pelaku pasar begitu besar kepada pemerintah.

Namun sayangnya, ekspektasi besar itu tak sesuai realistis yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi ternyata jauh dari apa yang digembar-gemborkan saat pemilu.

“Yang membuat persolan adalah ekspektasi terlalu tinggi. Orang percaya terjadi perubahan seketika. Saya enggak percaya perubahan drastis. Saya 10 tahun membantu pemerintah . Kalau yang bagus-bagus nanti saja pas laporan pertanggungjawaban, tapi dalam praktik idealistik,” kata dia.

Meski begitu, Chatib mengaku tak pernah pesimistis dengan masa depan Indonesia di bawah bendera kepemimpinan Presiden Jokowi. Baginya, yang mesti diperbaiki adalah kerealistisan itu. Bila itu dilakukan, dia yakin, Indonesia akan terus melangkah maju.

“Tahun 1998, semua orang bicara pertumbuhan ekonomi minus 13 persen, bicara Balkanisasi, orang bilang kita enggak akan bisa pilih presiden karena kita enggak percaya diri dengan pemilihan langsung. Tapi 2008, 10 tahun dari 1998, Indonesia jadi member G20 tuh. From zero to hero, ini yang harus kita bangun dan realistis dengan apa yang ada,” tandas Chatib dalam seminar itu.

Pada pemilu 2014 lalu, Presiden Joko Widodo bertekad meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen. Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bisa tercapai dengan berbagai persyaratan diantaranya iklim investasi yang kondusif.[] Sumber: kompas.com

Foto: Mantan Menteri Keuangan M.Chatib Basri

 

BI: Bentuk Satker Gabungan yang Menjamin Keamanan Investor di Aceh

BI: Bentuk Satker Gabungan yang Menjamin Keamanan Investor di Aceh

BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) merekomendasikan agar dibentuk Satker Gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh. Pasalnya, kondisi Aceh dinilai masih menyisakan polemik kemanan investor untuk berinvestasi.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam penjelasan BI terkait biaya transaksi yang masih menjadi kendala di Aceh. Hasil penelitian BI tentang Growth Diagnostic Provinsi Aceh yang dipublikasikan pada Agustus 2015 ini, salah satu indikator menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan adalah persoalan biaya transaksi.

“Biaya transaksi masih menjadi kendala. Biaya transaksi dalam investasi yang dimaksud adalah biaya di luar biaya-biaya formal yang memang disyaratkan,” tulis BI.

Dijelaskan bahwa konflik Aceh dinilai masih menyisakan polemik kemanan investor untuk berinvestasi. Meski kecil kemungkinan di Aceh akan kembali terjadi konflik bersenjata, tetapi peristiwa-peristiwa kekerasan masih lazim terjadi. Dunia usaha menganggap provinsi ini tidak aman, sehingga dapat menjadi penghalang masuknya investasi swasta.

Diberitakan sebelumnya, BI turut menyajikan box khusus berisi hasil penelitian Growth Diagnostic (Diagnosis Pertumbuhan) dalam laporan tentang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015. Hasil kajian tersebut dipublikasikan melalui laman resmi BI pada Agustus ini.

BI menjelaskan, penelitian Growth Diagnostic ini untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh.

“Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut,” tulis BI. (Baca: Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh Ini Hasil Penelitian BI).[]

Foto ilustrasi.

 

Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh? Ini Hasil Penelitian BI

Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh? Ini Hasil Penelitian BI

BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) turut menyajikan box khusus berisi hasil penelitian Growth Diagnostic (Diagnosis Pertumbuhan) dalam laporan tentang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015. Hasil kajian tersebut dipublikasikan melalui laman resmi BI pada Agustus ini.

BI menjelaskan, penelitian Growth Diagnostic ini untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh. “Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut,” tulis BI.

Hasil penelitian Growth Diagnostic Provinsi Aceh menunjukkan beberapa indikator seperti infrastruktur energi/listrik, biaya transaksi, dan kegagalan koordinasi pasar, yang menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan.

Berikut selengkapnya “Growth Diagnostic Provinsi Aceh” yang disajikan BI dalam laporan hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015:

Growth Diagnostic Provinsi Aceh

Seiring dengan habisnya cadangan minyak dan gas di Aceh yang ditandai dengan berakhirnya ekspor LNG dari Aceh yang telah berlangsung selama beberapa dekade, perekonomian Aceh mengalami perlambatan yang signifikan. Pada triwulan II 2015 perekonomian Aceh menunjukan perlambatan sebesar -1,72%.

Fenomena ini tidak hanya berdampak terhadap aspek perekonomian Aceh, namun juga aspek sosial dan keamanan. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, sebesar 16,94% di tahun 2014. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan seiring dengan habisnya pasokan LNG yang dulu menjadi tulang punggung perekonomian Aceh. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan pada triwulan II 2015 yang menyertakan migas telah mencapai level terendahnya sejak beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 0,59%.

Oleh karena itu, pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan, terutama di sektor non-migas, perlu dicapai untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh secara signifikan. Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi adalah insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah guna mendorong sektor swasta dan para individu untuk melakukan investasi.

Investasi menyebabkan terjadinya akumulasi modal (fisik, manusia) dan dapat menimbulkan kemajuan teknologi, dengan demikian meningkatkan produktifitas. Investasi memungkinan penerapan teknologi-teknologi baru, menjangkau pasar-pasar baru dan memperkenalkan peningkatan proses usaha. Hal ini dapat  memiliki dampak positif yang bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan (World Bank, 2009).

Dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia melakukan penelitian Growth Diagnostic. Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut.

Growth Diagnostic ini melengkapi dan meperbaharui penelitian World Bank pada tahun 2009 yang hanya menggunakan diagnosis pertumbuhan (Growth Diagnostic) HRV dan belum mempertimbangkan diagnosis ketenagakerjaan.  Analisis HRV ini dimulai dengan mempertanyakan permasalahan dari bagian atas pohon dan kemudian terus ke bawah, berupaya untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang benar-benar menghambat investasi sektor swasta pada setiap tahapnya. Setiap cabang mewakili gejala potensial atau ‘penyakit’ ekonomi yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat investasi.

Hasil dari penelitian Growth Diagnostic Provinsi Aceh menunjukan beberapa indikator seperti infrastruktur energi/listrik, biaya transaksi, dan kegagalan koordinasi pasar, yang menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan.

A. Infrastruktur Energi

Infrastruktur energi di Aceh masih sangat terbatas. Sistem kelistrikan di Aceh terdiri dari sistem interkoneksi 150 kV Sumut – Aceh dan subsistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sekitar 70% dari sistem kelistrikan di Aceh dipasok dari sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) dan sisanya 30% dilayani oleh pembangkit PLTD isolated. Seluruh wilayah pantai barat dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok dari PLTD berbahan bakar HSD (High Speed Diesel) melalui sistem kelistrikan 20 kV. Daerah yang dilayani oleh sistem interkoneksi masih dalm kondisi rawan pemadaman karena jumlah kapasitas pembangkit yang masuk grid tidak mempunyai cadangan daya yang cukup. Pemadaman dalam skala besar bisa terjadi apabila ada gangguan pada jaringan transmisi atau gangguan pada (atau pemeliharaan) pada unit pembangkit berkapasitas besar. Pada sistem isolated 20 kV yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Subussalam, Aceh Tenggara, gayo Lues, Kota Sabang, dan Simeulue terdapat genset dengan kapasitas total 72 MW untuk mengatasi defisit pada sistem isolated tersebut.

Banyak para investor yang gagal berinvestasi di Aceh karena ketiadaan listrik untuk menyupply lokasi industri tertentu. Oleh karena itu, program kerja pemerintah dalam pengadaan listrik 35.000 MW diharapkan akan mengakomodir masalah tersebut. Rekomendasi untuk pemerintah Aceh adalah untuk terus mengawal progress pengadaan listrik tersebut dan mempermudah izin pembangunan dalam proses pengadaan tenaga listrik tersebut.

B. Biaya Transaksi

Biaya transaksi masih menjadi kendala. Biaya transaksi dalam investasi yang dimaksud adalah biaya di luar biaya-biaya formal yang memamg disyaratkan. Konflik Aceh masih menyisakan polemik kemanan investor untuk berinvestasi. Tampaknya kecil kemungkinan bahwa di Aceh akan kembali terjadi konflik bersenjata, tetapi peristiwa-peristiwa kekerasan masih lazim terjadi dan dunia usaha masih menganggap bahwa provinsi ini tidak aman, yang dapat menjadi penghalang masuknya investasi swasta. Terjadi asimilasi secara luas dalam proses perdamaian di antara para mantan pimpinan GAM karena banyak di antara mereka diangkat menduduki jabatan pemerintah atau menjalankan usaha yang menguntungkan. Akan tetapi, banyak di antara para pengikutnya yang tidak dapat melakukan dan mungkin merasa bahwa mereka tidak menerima keuntungan dari suksesnya perdamaian (Apsinall, 2009b; MSR, 2009). Akibatnya, kadangkala mereka menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencari nafkah. Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait masalah ini adalah dengan membentuk satker gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh.

C. Kegagalan Koordinasi Pasar

Kegagalan koordinasi pasar merupakan kesimpulan dari terus negatifnya neraca perdagangan Aceh. Net impor terjadi karena habisnya produksi LNG sebagai motor utama ekspor Aceh, sementara itu barang dari luar Aceh terutama Sumatera Utara terus masuk tanpa terbendung sehingga impor Aceh sangat tinggi. Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait masalah ini adalah melakukan analisis perdagangan antar wilayah di Provinsi Aceh dan membentuk model kerjasama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik secara ekonomi riill ataupun makro.[]

Foto ilustrasi.

Baca juga:

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat Apa Saja Pemicunya

Kebutuhan Konsumsi Aceh Bergantung Pasokan Luar Daerah

‘Kebutuhan Konsumsi Aceh Bergantung Pasokan Luar Daerah’

‘Kebutuhan Konsumsi Aceh Bergantung Pasokan Luar Daerah’

BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) menyatakan defisit neraca perdagangan Aceh atau net impor memberikan dampak sangat signifikan. Pada triwulan II tahun 2015, impor Aceh mencapai Rp 14,6 triliun atau 52% dari total PDRB Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga Aceh sangat bergantung pada pasokan luar daerah.

Berdasarkan hasil kajian BI terhadap Ekonomi dan Keuangan Regional  Provinsi Aceh Triwulan II 2015 yang diperoleh portalsatu.com, Senin, 24 Agustus 2015, menyebutkan, komponen perdagangan Aceh memberikan kontribusi terbesar terhadap terkontraksinya perekonomian Aceh.

“Defisitnya neraca perdagangan Aceh atau dengan kata lain net ekspor yang negatif (net impor) ini memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu sumbangan kontraksi sebesar -4,75%. Angka tersebut didapat dari total kontribusi ekspor dan impor yang masing-masing sebesar -1,65% dan 3,10%,” tulis BI.

BI menyebut ekspor Aceh masih mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekspor Aceh pada periode laporan (triwulan II 2015) tercatat mengalami kontraksi -4,02% (yoy), terkontraksi lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

“Komponen ekspor sangat berpengaruh terhadap ekonomi Aceh karena memiliki pangsa yang sangat besar dalam struktur ekonomi Aceh. Pada triwulan laporan, ekspor Aceh mencapai Rp 11,5 triliun atau 41% dari total PDRB Aceh. Ekspor Aceh terdiri dari ekspor antardaerah dan luar negeri. Dalam kurun lima tahun terakhir, pangsa ekspor antar daerah Aceh rata-rata sebesar 82% dari total keseluruhan ekspor Aceh, sementara 18% sisanya merupakan ekspor luar negeri,” tulis BI.

BI menjelaskan, menurunnya ekspor Aceh berasal dari subkomponen ekpor luar negeri akibat telah berakhirnya ekspor LNG. Ekspor luar negeri Aceh mengalami kontraksi sebesar -80,47% dengan kontribusi kontraksi sebesar -0,86%. Sementara itu, ekpor antardaerah memberikan kontribusi positif dengan tumbuh 7,17%(yoy) dan kontribusi 2,87%.

Berdasarkan data ekspor hasil rilis BPS Aceh, menurunnya ekspor luar negeri Aceh tercermin dari tidak adanya ekspor migas pada triwulan laporan. Sementara itu, ekspor nonmigas Aceh mengalami peningkatan. Ekspor nonmigas Aceh terbesar disumbang komoditas bahan bakar mineral dan bahan kimia anorganik dengan tujuan ekspor utama India, Vietnam dan Thailand.

“Peningkatan ekspor antardaerah Aceh diperkirakan dipicu oleh peningkatan ekspor gabah Aceh ke Medan. Produksi padi pada triwulan laporan meningkat karena kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun lalu dan juga adanya upaya khusus (UPSUS) terhadap ketahanan pangan terutama komoditi padi di tahun 2015 yang  meningkatkan luas panen dan produksi padi tahun 2015,” tulis BI.

Di sisi lain, menurut BI, impor Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 5,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,70%(yoy) dan juga triwulan II tahun 2014 yang sebesar 3,83%. Dengan pertumbuhan yang cukup besar tersebut, impor Aceh memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Aceh yaitu sebesar -3,10%.

“Pada triwulan laporan, impor Aceh mencapai Rp 14,6 triliun atau 52% dari total PDRB Aceh. Nilai tersebut merupakan nilai terbesar setelah konsumsi rumah tangga yang nilainya mencapai Rp 15,9 triliun atau 57% dari total PDRB. Hal ini mencerminkan besarnya kebutuhan konsumsi rumah tangga Aceh yang dipenuhi dari luar Aceh,” tulis BI.

Impor Aceh terdiri dari impor antardaerah dan impor luar negeri. Dalam kurun lima tahun terakhir, pangsa impor antar daerah Aceh rata-rata sebesar 97% dari total keseluruhan impor Aceh, sementara 3% sisanya merupakan impor luar negeri.

“Meningkatnya impor Aceh disebabkan oleh meningkatnya impor antardaerah. Impor antar daerah yang memiliki pangsa 97% dari total impor tumbuh sebesar 7,27%(yoy) dan memberikan kontribusi kontraksi sebesar -3,90% terhadap kontraksinya ekonomi Aceh pada triwulan laporan. Sementara itu, impor luar negeri Aceh justru mengalami penurunan yang signifikan yang kontraksi sebesar -28,88%(yoy),” tulis BI.

BI melanjutkan, berdasarkan data impor hasil rilis BPS Aceh, impor luar negeri Aceh pada triwulan laporan tercatat sebesar 32,7 Juta USD atau setara kurang lebih Rp 245,6 miliar. Nilai tersebut sebenarnya mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan triwulan II 2014.

Sumber peningkatan impor luar negeri tersebut berasal dari impor nonmigas. Impor nonmigas didominasi komoditas mesin peralatan listrik dan pesawat mekanis serta perabot-alat penerangan yang sebagian besar di impor dari negara Finlandia,” .

“Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan luar negeri Aceh pada triwulan laporan tercatat mengalami defisit sebesar -19,8 Juta USD atau setara -Rp 257 miliar. Kondisi neraca perdagangan Aceh pada triwulan laporan tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan defisit triwulan lalu yang mencapai -Rp 342 miliar,” tulis BI lagi.

BI memperkirakan ekspor Aceh pada triwulan III 2015 masih akan mengalami kontraksi, namun sedikit mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.  Berhentinya penjualan gas yang memiliki share yang cukup besar dalam ekspor luar negeri Aceh diproyeksikan tetap akan menyebabkan perlambatan ekspor.

“Selain itu tren penurunan harga komoditas dunia, khususnya komoditas pertanian unggulan seperti kelapa sawit, coklat dan kopi dapat menurunkan minat pengusaha untuk melakukan produksi,” tulis BI.

Menurut BI, perbaikan kinerja ekspor diperkirakan akan masih dipicu peningkatan ekspor gabah Aceh ke Sumatera Utara seperti pada triwulan II 2015. Sementara itu, pertumbuhan impor barang dan jasa antarprovinsi diperkirakan meningkat pada triwulan III 2015 seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang mengandalkan pemenuhan pasokannya dari luar Aceh.

“Aktivitas pembangunan pembangkit listrik geothermal dan bendungan Keureuto juga berpotensi meningkatkan impor luar negeri, terutama terkait dengan pengadaan mesin-mesin/pesawat mekanik dan mesin/peralatan listrik. Sepanjang bulan Januari s.d Juni 2015 telah dilakukan impor kedua kelompok komoditi tersebut sebesar USD 65,8 juta dan masih belum menunjukan indikasi penurunan pada triwulan III-2015. Pada periode yang sama tahun sebelumnya tidak terdapat impor barang pada kedua kelompok komoditas tersebut,” tulis BI.

Baca juga:

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat Apa Saja Pemicunya

Foto ilustrasi.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat, Apa Saja Pemicunya?

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat, Apa Saja Pemicunya?

BANDA ACEH – Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2015 sebesar -1,72%, jauh berada di bawah proyeksi yang dibuat pada triwulan lalu yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,54–1,54%. Perekonomian Aceh pada triwulan III diperkirakan masih akan terkontraksi sebesar 1,84%-0,84%.

Demikian hasil kajian Bank Indonesia (BI) terhadap Ekonomi dan Keuangan Regional  Provinsi Aceh Triwulan II 2015 yang dipublikasikan lewat laman resmi BI pada Agustus ini. Hasil kajian BI itu diperoleh portalsatu.com, Senin, 24 Agustus 2015.

Menurut BI, berakhirnya era ekspor gas Aceh menyebabkan sektor pertambangan dan industri pengolahan memberikan kontribusi negatif sebesar -3,05% dan -1,61%(yoy). Selain itu, defisitnya neraca perdagangan Aceh atau net impor memberikan dampak sangat signifikan yaitu sumbangan kontraksi sebesar -4,75%.

Terkait perkembangan ekonomi makro dari sisi penawaran, BI menjelaskan, pada triwulan II 2105 struktur ekonomi Aceh dari sisi penawaran tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian masih menjadi sektor utama dengan pangsa terbesar yaitu sebesar 27,1%. Selanjutnya sektor lainnya dengan pangsa terbesar adalah sektor perdagangan (15,6%), dan sektor konstruksi (9,0%)

“Pada triwulan II 2015, pertumbuhan ekonomi sektoral dengan migas Provinsi Aceh mengalami kontraksi sebesar -1,72% (yoy), tingkat kontraksi ini menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -2,12% (yoy) (Angka ini merupakan koreksi data dari BPS yang sebelumnya sebesar -1,88%),” tulis BI.

Sementara itu, menurut BI, pertumbuhan ekonomi tanpa migas Aceh mengalami pertumbuhan sebesar 4,34%(yoy), meningkat dibandingkan triwulan yang sebesar 4,17%.

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan (triwulan II, red) masih dipicu oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan yang terkontraksi cukup dalam pada triwulan laporan. Sektor tersebut mengalami kontraksi masing-masing sebesar -25,91%  dan -21,09% (yoy),” tulis BI.

Selain itu, BI menyebut sektor jasa keuangan dan konstruksi juga mengalami kontraksi. Sektor utama lainnya yang masih mengalami pertumbuhan yaitu sektor pertanian, namun mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga belum mampu meningkatkan ekonomi Aceh secara keseluruhan.

“Beberapa sektor yang menjadi penopang pertumbuhan Aceh pada triwulan laporan adalah sektor pemerintahan, perdagangan, transportasi dan jasa pendidikan. Sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,” tulis BI.

Menurut BI, apabila dilihat dari sumber kontraksi, kontribusi terbesar disumbang sektor pertambangan dan industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing sebesar -2,30% dan -1,29% (yoy). Meskipun secara keseluruhan perekonomian Aceh mengalami kontraksi, menurut BI, beberapa sektor masih tumbuh dan memberikan kontribusi positif. Di antaranya, sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, transportasi, pertanian, dan jasa pendidikan.

Sedangkan perkembangan ekonomi makro dari sisi permintaan, menurut BI, kontraksi ekonomi Aceh dari sisi permintaan disebabkan defisitnya neraca perdagangan Aceh atau net impor.  “Net impor ini memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu sumbangan kontraksi sebesar -4,75%”.

Selain itu, BI menyebut, investasi juga tercatat mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -0.15% dengan kontribusi kontraksi sebesar -0,05%. Di sisi lain, walaupun masih tumbuh positif sebesar 2,85%, perlambatan di komponen konsumsi rumah tangga (triwulan lalu sebesar 3,32%) juga berperan terhadap kondisi ekonomi Aceh pada triwulan laporan.

“Sementara itu, walaupun terdapat peningkatan signifikan pada komponen pengeluaran pemerintah yang tumbuh 8,34%, namun belum mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi Aceh pada triwulan II 2015,” tuli BI.

BI memperkirakan perekonomian Aceh pada triwulan III 2015 masih akan terkontraksi sebesar 1,84%-0,84%. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat perayaan lebaran dan tahun ajaran baru, namun demikian kondisi tersebut belum mampu mengimbangi kontraksi akibat defisitnya neraca dagang Aceh.

Menurut BI, adanya indikasi penurunan perekonomian di triwulan III 2015 dikonfirmasi oleh nilai Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang dihasilkan Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh periode Juli 2015 yang masih berada dalam tren pesimis. Bahkan indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari sebesar 66 pada bulan Juni 2015 menjadi 58,5 pada bulan Juli 2015.

“Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) merupakan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat periode survei.  Ekspektasi konsumen menjadi penting untuk menjaga kinerja komponen konsumsi dalam PDRB Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh diharapkan terus meningkatkan realisasi APBA di sisa tahun 2015,” tulis BI.

BI menyebut realisasi APBA secara langsung meningkatkan penerimaan beberapa perusahaan di Aceh, terutama pada sektor konstruksi. Kondisi tersebut secara tidak langsung akhirnya meningkatkan pendapatan dari masyarakat Aceh, sehingga daya beli dan tingkat konsumsi tetap terjaga.

“Namun, pemenuhan konsumsi masyarakat Aceh yang sebagian besar melalui impor menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Aceh,” tulis BI.[]

Foto ilustrasi.