Tag: pengairan

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

BANDA ACEH – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah bertindak tegas terhadap berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi dalam realisasi sejumlah kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun 2014. Berdasarkan riset Fakta terhadap hasil laporan Pansus I hingga X DPRA diketahui ada 30-an proyek strategis Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 terindikasi masalah.

“Kami berharap Gubernur tidak menutup mata terhadap berbagai masalah yang telah diungkap Pansus. Semua indikasi penyimpangan harus didorong melalui upaya penindakan serius,” ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Jumat malam, 5 Juni 2015.

Indra mengatakan langkah penindakan penting ditempuh sebagai pembuktian komitmen Gubernur Aceh melakukan pembenahan jelang tiga tahun usia pemerintahannya. “Jangan ada yang dilindungi. Semua oknum harus ditindak tegas, sekalipun melibatkan kerabat sendiri,” kata Indra.

Dia juga mendesak agar Gubernur mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai berkinerja buruk. Menurutnya, laporan hasil Pansus dapat dijadikan sebagai salah satu acuan melakukan evaluasi tersebut.

“Perbaikan harus dimulai Gubernur melalui mengukur kinerja bawahannya. Dan saya rasa, hasil Pansus sudah cukup layak dijadikan dasar untuk melihat SKPA mana saja yang paling bermasalah,” katanya.

Dia mengatakan ada dua dinas yang realisasi anggarannya kerap dilaporkan bermasalah. Kedua dinas tersebut adalah Bina Marga dan Dinas Pengairan.

“Kepala Bina Marga itu orang lama yang masih terus bertahan meski kinerjanya sering dipertanyakan. Sementara Pengairan, orang dekat Gubernur. Kalau kinerjanya bagus, ya tidak masalah, tapi ini kan sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Indra juga menyentil penggunaan istilah ‘terbengkalai’ terhadap seluruh proyek bermasalah yang ditemukan Pansus. Pasalnya, temuan penyimpangan tersebut tidak terbatas pada aspek terbengkalai atau belum dikerjakan saja.

Namun, kata Indra, hal itu terjadi akibat adanya kesengajaan berbuat kejahatan yang indikasinya turut melibatkan banyak pihak termasuk oknum dinas.

“Bagaimana mungkin cuma disebut terbengkalai kalau ada proyek yang laporannya dinyatakan selesai, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Apalagi sekarang sudah masuk tahun anggaran berbeda. Ini murni kejahatan,” kata Koordinator FAKTA.[]