Tag: pemekaran

Ini Tiga Nama Calon Kabupaten Baru Aceh Utara

Ini Tiga Nama Calon Kabupaten Baru Aceh Utara

LHOKSUKON – Para tokoh dari enam kecamatan di Aceh Utara menyepakati tiga nama calon kabupaten baru di daerah itu. Hal ini diputuskan dalam musyawarah yang berlangsung di Balai Desa Kecamatan Dewantara, Kamis 8 Oktober 2015.

Wakil Sekretaris Panitia Pemekaran Kabupaten Aceh Utara Wilayah Barat, Muslim, ST kepada Portalsatu.com, Jumat 09 Oktober 2015, mengatakan hasil masukan dari berbagai tokoh masyarakat melalui rapat-rapat tiap kecamatan dan berbagai sumber sejarah, akhirnya panitia merangkum sebanyak lima nama calon kabupaten.

“Nama-nama calon kabupaten itu kami kumpulkan saat turun ke enam kecamatan baru-baru ini, kemudian kami diskusikan. Pada rapat ketujuh bersama ketua Asosiasasi Geuchik Aceh Utara (Asgara) tiap kecamatan dan para mukim, awalnya terpilih nama Aceh Antara. Lalu, rapat kami perluas dengan melibatkan seluruh keuchik, mukim, tokoh mahasiswa dan pemuda, dan terpilih tiga nama,” ujarnya.

Tiga nama itu, kata Muslim, dijaring berdasarkan urutan suara terbanyak. Urutannya adalah Aceh Malaka mendapatkan 83 suara, Aceh Antara 54 suara, Aceh Utarajaya 42 suara, Aceh Kutaraya 34 suara, dan Aceh Dewantara 31 suara. Mekanisme pemilihan, tiap peserta rapat memilih maksimal tiga nama dari lima nama tersedia.

Selanjutnya, tiga nama yang dipilih adalah Aceh Malaka (Amal), Aceh Antara (Atra) dan Aceh Utarajaya (Auja). Oleh panitia, nama-nama ini akan diserahkan kepada Bupati Aceh Utara.

“Tiga tersebut nanti, selepas Bupati Muhammad Thaib pulang dari menunaikan ibadah haji, kami serahkan kepadanya. Beliau akan memilih satu dari tiga nama hasil masukan tokoh masyarakat,” kata Muslim.

Pada pertengahan November mendatang, katanya, panitia bersama masyarakat dari enam kecamatan akan mendeklarasi pemekaran tersebut sebagaimana kemauan masyarakat di hadapan kepala daerah. Lokasi deklarasi direncanakan di alun-alun depan Masjid Bujang Salim, Kota Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara. [] (mal)

 

 

Jubir Fokus Gempar: Aceh Besar Terlalu Luas

Jubir Fokus Gempar: Aceh Besar Terlalu Luas

JANTHO – Forum Komunikasi Gerakan Mahasiswa Pemuda Pelajar (Fokus-Gempar) Kabupaten Aceh Besar mendukung upaya pemekaran wilayah Aceh Besar menjadi tiga kabupaten, yaitu Aceh Besar, Aceh Raya dan Aceh Rayeuk.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fokus Gempar Aceh Besar, Rahmad Saputra, SIP, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Sabtu, 19 September 2015.

“Pemekaran Aceh Besar itu adalah sebuah keharusan yang wajib dilakukan,” katanya.

Dia mengatakan Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki wilayah sangat luas mencapai 2.974,12 km2. Daerah yang masuk dalam administratif Aceh Besar tersebut meliputi dari Lhoong hingga Lembah Seulawah dan dari Pulo Aceh hingga Lampanah Leungah.

“Kalau hari ini kita ingin mengelilingi Aceh Besar, butuh waktu dan tenaga yang ekstra. Saya kira dengan luas wilayah seperti itu, rasanya tidak akan masuk akal kalau misalnya pemerintah Aceh Besar beralasan bahwa pemerintahan akan berjalan efektif dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat akan bisa diatasi,” kata Rahmad.

Dia mengatakan salah satu kendala yang dialami oleh masyarakat Aceh Besar hari ini adalah jarak jangkauan ibukota kabupaten, yang berada di Jantho. Menurutnya, warga yang hendak mengurus keperluan berkaitan dengan pemerintahan membutuhkan waktu satu hingga dua jam perjalanan jika menempuh jalur darat.

“Bayangkan saja kalau mereka yang tinggal di Pulo Aceh, itu baru dari sisi waktu, belum lagi dari sisi finansial yang harus masyarakat keluarkan. Dan kami sangat yakin bahwa pemerintah Aceh Besar hari ini juga memiliki permasalah yang sama dalam menjangkau dan mengelola semua wilayah yang ada di Aceh Besar,” kata Rahmad.

Di sisi lain, Rahmad merujuk pada sejarah perjalanan Kabupaten Aceh Besar yang kurang memberikan perhatian kepada daerah pesisir. “Dan itu saya kira sangat tidak baik dalam proses bernegara,” ujarnya.

Rahmad Saputra juga menjelaskan dengan adanya pemekaran, ada banyak sisi manfaat yang akan didapatkan. Salah satunya adalah rentan kendali pemerintah akan lebih dekat dengan wilayah yang tidak begitu luas.

“Pemerintah akan lebih mudah dan fokus melakukan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakatnya, kemudian alokasi DAU dan DAK dari pemerintah pusat secara otomatis akan bertambah sesuai ketentuan berlaku. Dan itu saya kira cukup mengutungkan rakyat Aceh Besar,” ujarnya.

Dia lantas mencontohkan dengan pemekaran Aceh Barat menjadi beberapa kabupaten lain. Menurutnya pemekaran daerah bukanlah barang haram dan juga bukan momok menakutkan. Hal ini, kata dia, juga diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Fokus Gempar mendesak pemerintah kabupaten, DPRK, dan Pemerintah Aceh serta DPRA untuk memberikan rekomendasi pemekaran wilayah di Aceh Besar.

“Fokus-Gempar juga berharap pemerintah tidak melihat pemekaran daerah dari sisi politis dan sisi kepentingan kelompok, tetapi pemekaran harus dilihat dari sisi positif dan keuntungan bagi rakyat banyak,” katanya.[](bna)

Warga Lhoong Dukung Pemekaran Aceh Raya

Warga Lhoong Dukung Pemekaran Aceh Raya

JANTHO – Warga Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, sangat mendukung program pemekaran Aceh Raya menjadi kabupaten yang selama ini berada di wilayah administratif Kabupaten Aceh Besar. Salah satunya adalah Geuchik Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Muslim Yusuf.

“Bagi kami yang berada di kecamatan paling ujung ini memang sangat perlu dan mendukung pemekaran Aceh Raya. Kami mendukung penuh pemekaran ini, karena jika ada keperluan administrasi sangat jauh untuk naik ke Jantho,” kata Muslim Yusuf saat dihubungi portalsatu.com petang tadi, Sabtu, 19 September 2015.

Muslim mengatakan pemekaran Aceh Raya sempat tersendat beberapa waktu lalu. Namun rencana ini kembali dilanjutkan dan berharap akan berhasil.

“Saya rasa se-Kecamatan Lhoong mendukung hal ini, tidak mesti Lamsujen. Seluruh 28 gampong yang ada di Lhoong sangat mendukung,” katanya.

Apalagi, kata dia, wilayah Aceh Raya memiliki potensi alam yang menjanjikan. Dia mencontohkan seperti Teluk Jantang yang memiliki panorama indah dan bisa dimanfaatkan sebagai pemasukan daerah di sektor pariwisata.

Hal senada juga disampaikan Camat Kecamatan Lhoong, Azhar Asnawi, S. Sos, saat dihubungi oleh portalsatu.com secara terpisah. Terkait pemekaran Aceh Raya ini dia melihat warga sangat mendukung dan antusias akan berhasil.

“Memang masyarakat mendukung karena jauh sekali rentang kendali yang harus ditempuh. Jika mengurus administrasi mereka harus menempuh 106 kilometer, pulang pergi ke Jantho dengan jarak tempuh 112 kilometer. Kalau saya bagaimana baiknya asal sesuai dengan prosedur,” ujar Azhar.

Menurut pantauannya di lapangan warga memberikan dukungan penuh untuk pemekaran ini. Terlebih dengan gagalnya pemindahan Ibu Kota Jantho ke Kuta Malaka, Samahani. Oleh sebab itu, masyarakat dan tokoh-tokoh ingin kembali ke rencana awal.

“Setahu saya, keinginan pemekaran ini beriringan dengan pemekaran Subussalam dan Pidie Jaya, tetapi di Pidie yang telah dimekarkan menjadi Pijay dan Subussalam sudah berhasil dan pemekaran Aceh Raya saat itu sempat tersendat dan kali ini semoga berhasil,” katanya.[](bna)

Ini Tujuan Dasar Pembentukan Kabupaten Aceh Raya

Ini Tujuan Dasar Pembentukan Kabupaten Aceh Raya

JANTHO – Kepanitiaan Pemekaran Aceh Raya sudah menyiapkan segala dokumen dalam rangka pembentukan kabupaten baru. Panitia juga sudah menyiapkan kantor kesekretariatan di Jalan Ulee Lheue-Peukan Bada yang dipeusijuk hari ini, Jumat, 18 September 2015.

Sedikitnya terdapat tujuh kecamatan yang diwacanakan termasuk dalam Aceh Raya. Adapun tujuh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Darul Kamal, Darul Imarah dan Pulo Aceh.

Menurut Ketua Panitia, Dahlan Sulaiman, tujuan dasar pembentukan Aceh Raya ini untuk mempersingkat dan mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Pasalnya, selama ini untuk tujuh kecamatan ini berhubungan ke Jantho sebagai ibu kota Aceh Besar. Padahal letak geografis ibu kota kabupaten tersebut terlalu jauh sehingga langkah ini dilakukan untuk memangkas rentang kendalinya.

“Serta sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Aceh Besar sangat layak untuk diekploitasi lebih jauh lagi. Kita punya sumber daya manusia yang mumpuni dan memadai di Aceh Besar. Sementara semuanya ini menumpuk di Kabupaten Aceh Besar dan pusat pemerintahan di Jantho,” kata Dahlan.

Potensi yang ada di Aceh Besar, katanya, bisa dikembangkan lagi sehingga lebih berdaya guna. Sementara untuk ibu kota Aceh Raya hingga saat ini panitia belum membicarakan hal tersebut.

“Tetapi sesuai peraturan perundang-undangan, tentu tidak boleh terlalu dekat dengan kota tingkat dua yang lain. Kemudian seyogyanya fasilitas-fasilitas yang ada di calon ibu kota itu sudah memadai, baik infrastruktur, sarana dan prasarana serta layak menjadi sebuah ibu kota kemudian letaknya strategis berada di tengah-tengah antara kecamatan-kecamatan yang dimekarkan menjadi kabupaten Aceh Raya,” ujar Dahlan.

Ketua Komite Mahasiswa Aceh Raya, Firmansyah mengatakan, hari ini delegasi panitia pemekaran telah menerima mandat sekaligus peresmian kantor kesektariatan Aceh Raya. Mahasiswa berkomitmen dalam menjalankan hal ini membutuhkan semangat dan ide kawan-kawan, baik yang lama maupun yang baru, untuk bersama-sama merangkul bagaimana Aceh Raya ke depan bisa secepatnya mekar.

“Kemudian program yang telah kami susun ada beberapa hal, di antaranya mencari momen silaturrahmi dalam lebaran dan mengibarkan spanduk bahwa Aceh Raya sudah di ambang pintu untuk pemekaran. Serta program selanjutnya adalah kita akan mendesak DPRA dengan silaturrahmi untuk membicarakan soal pemekaran Aceh Raya agar berjalan dengan lancar dan sukses,” kata Firmansyah.[](bna)

Dahlan: Pemekaran Aceh Raya Tinggal Tiga Langkah Lagi

Dahlan: Pemekaran Aceh Raya Tinggal Tiga Langkah Lagi

JANTHO – Sekret Aceh Raya yang beralamat di Jalan Ulhe-Lhee, Simpang Rima, Nomor 88, Peukan Bada, Aceh Besar, resmi dipeusijuk, Jumat, 18 September 2015.

“Sampai hari ini, kita untuk ketiga kalinya pindah kesektariatan. Dulu sekretariat kita di Ajun kemudian pindah ke Simpang Dodik, setelah itu sekarang berpindah ke kediaman saya dan semua perlengkapan sudah saya sediakan,” ujar Dahlan Sulaiman, SE, selaku ketua panitia pembentukan Aceh Raya saat ditemui portalsatu.com di kediamannya sore tadi.

Dahlan berharap dengan adanya sekret baru dan kelengkapan tempat tersebut, pemekaran Aceh Raya akan segera terealisasi. Adapun tiga hal yang akan segera diupayakan tersebut adalah persetujuan DPRA, persetujuan Gubernur Aceh, dan penandatanganan peta batas wilayah oleh kabupaten kota, yaitu Kota Sabang, Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya.

“Tiga langkah inilah yang masih tinggal untuk tingkat daerah. Kemudian setelah ini semua selesai kita akan hantarkan ini dan melengkapi dokumen yang pernah kita hantarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Sementara lainnya sudah lengkap. Kita berharap sebelum Pilkada 2017 masalah pemekaran Aceh Raya ini sudah selesai,” ujarnya.[](bna)

Panitia Pemekaran Sepakati Nama Aceh Antara

Panitia Pemekaran Sepakati Nama Aceh Antara

LHOKSEUMAWE – Panitia pemekaran wilayah barat Aceh Utara menyepakati pemberian nama calon kabupaten pemekaran dengan Aceh Antara. Sementara ibukotanya adalah Dewantara.

“Tak hanya itu, nanti logonya juga disepkati dengan memasukkan gambar Tugu Bujang Salim,” ujar Wakil Ketua Panitia Pemekaran Aceh Antara, Amsidar Achmad kepada para wartawan di Aceh Utara, Senin, 14 September 2015.

Amsidar mengatakan pemberian nama itu melalui proses penjaringan dari tokoh masyarakat. Beberapa nama yang akhirnya mengkerucut ada dua yaitu Aceh Malaka dan Aceh Antara.

“Dalam musyawarah di kantor Camat Dewantara siang tadi, nama Aceh Antara disepakati. Sedangkan nama Aceh Malaka tersisih,” katanya.

Musyawarah ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat dari enam kecamatan seperti Sawang, Muara Batu, Banda Baro, Nisam, Nisam Antara, dan Dewantara. Turut hadir imum mukim, Ketua Asosiasi Geuchik Aceh Utara (Asgara) tingkat kecamatan dan akademisi.

Pihak akademisi dipilih menjadi tim kajian naskah akademik calon Kabupaten Aceh Antara sebagai salah satu syarat pemekaran. Panitia ini diketuai oleh Dr Ismadi, SP, MP, salah satu dosen di Fakultas Pertanian Uinversitas Malikussaleh.

Amsidar yang juga mantan Mukim Krueng Mane mengatakan pemberian nama Aceh Antara ini didasari dari letak geografis wilayah tersebut antara Kabupaten Bireuen di sebelah barat dan Kota Lhokseumawe di sebelah timur.

“Dua daerah ini merupakan hasil pemekaran Aceh Utara sebelumnya. Sedangkan sebelah selatan berbatas dengan Aceh Utara, dan Kabupaten Bener Meriah hasil pemekaran Aceh Tengah,” ujarnya.

Sedangkan calon ibu kota dipilih Kecamatan Dewantara. Pasalanya, kecamatan ini letaknya dianggap paling strategis. Begitu juga kondisi infrastruktur telah memadai.

“Sementara logo, desainnya lebih kurang selain ada padi dan kapas, di tengahnya akan diberi gambar tugu Bujang Salim. Tugu pahlawan kemedekaan akhir abad ke-18. Tugu itu letaknya saat ini di bundaran Kota Krueng Geukueh, persisnya di depan masjid besar Bujang Salim,” katanya lagi.

Sementara itu, Prof. A Hadi Arifin, selaku anggota tim kajian naskah akademik, mengatakan pemberian nama Kabupaten Aceh Antara dengan ibu kota Dewantara merupakan hasil rapat beberapa anggota tim pemekaran Kabupaten Aceh Utara.

“Ini belum final karena sedang dikaji lebih lanjut dan perlu mendapat tanggapan dari tokoh ulama. Menurut Permendagri, nama kabupaten baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu mendapat persetujuan bupati,” kata Prof A Hadi Arifin yang juga tokoh masyarakat Aceh Utara.[](bna)

IPAU: Pemekaran Aceh Utara Perlu Kajian

IPAU: Pemekaran Aceh Utara Perlu Kajian

Banda Aceh – Sekretaris Harian Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU), Muhammad Hasan mengatakan, pemekaran Aceh Utara perlu dilakukan kajian lebih mendalam.

“Perlu ada kajian yang sangat mendalam tentang pemekaran di Aceh Utara, sehingga muncul ada nilai plus minus untuk pembentukan kabupaten baru tersebut,” kata Hasan kepada portalsatu.com, Rabu 26 Agustus 2015.

Ia mengatakan, pemekaran yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat di bagian Barat Aceh Utara itu, perlu dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih dalam, sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat Aceh Utara.

“Kami dari IPAU akan melakukan kajian serta pemetaan dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, untuk melihat dampak apa yang akan dihasilkan di kemudian hari,” ujar Hasan.

Selain itu, Hasan mengingatkan, elemen masyarakat yang bergabung dalam panitia pemekaran harus menyampaikan maksud dan tujuan yang realita kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak ditunggang kepentingan politik elit.

Isu pemekaran Kabupaten Aceh Utara semakin gencar disuarakan oleh masyarakat setempat, masyarakat wilayah barat Aceh Utara meminta Aceh Utara dimekarkan lagi.

Enam kecamatan di Aceh Utara sudah membentuk panitia pemekaran, mulai dari kalangan pemuda, geusyik gampong hingga tokoh masyarakat sudah bersatu menyuarakan pemekaran di Aceh Utara.

Keenam kecamatan yang sudah bersedia untuk membentuk kabupaten baru yakni; Kecamatan Dewantara, Muara Batu, Sawang, Bandar Baru, Nisam serta Nisam Antara. Menurut informasi, keenam kacamatan tersebut terdapat sekitar 122 Gampong. [] (mal)

Dewan Sambut Positif Rencana Pemekaran Aceh Besar

Dewan Sambut Positif Rencana Pemekaran Aceh Besar

BANDA ACEH – Luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar membuat masyarakat sulit menjangkau pusat administrasi. Hal ini menjadi alasan masyarakat 7 kecamatan minta pemekaran.

Rencananya Kabupaten Aceh Besar yang dipimpin oleh Mukhlis Basyah selaku Bupati dari Partai Aceh akan dimekarkan tiga kabupaten, yaitu Aceh Besar selaku kabupaten induk, Aceh Rayeuk dan Aceh Raya.

Rencana pemekaran ini yang diajukan oleh sejumlah tokoh masyarakat 7 kecamatan ini mendapat sambutan baik dari seorang anggora Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar. Anggota dewan ini mengaku menyambut positif rencana tersebut.

“Kami akan menampung aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk pemekaran Kabupaten Aceh Besar, menjadi tiga bagian, yakni Aceh Besar Aceh Rayek dan Aceh Raya,” kata anggota Komisi E, DPRK Aceh Besar, Tgk Mufaddhal Zakaria, Rabu (20/5).

Mufaddhal mengaku wacana pemekaran Kabupaten Aceh Besar memang pernah mencuat beberapa tahun lalu dan kemudian tenggelam. Sekarang dari 23 kecamatan di Aceh Besar, ada 7 kecamatan yang sudah menyatakan dukungan untuk dilakukan pemekaran. 7 Kecamatan yang mendukung penuh adalah Blang Bintang, Ingin Jaya, Darussalam, Kuta Baroe, Krueng Barona Jaya, Masjid Raya dan Baitussalam.

“Ada tujuh kecamatan sudah menyatakan setuju terhadap pemekaran Aceh Besar. Tuntutan tersebut menjadi tugas penting kami di dewan, karena mengingat banyak sekali keluhan masyarakat yang butuh pelayanan pemerintah selama ini,” jelasnya.

Kata Mufaddhal, ada alasan lain yang mengharuskan Aceh Besar untuk dimekarkan. Selama ini minimnya serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari eksekutif berdalih sebaran wilayah Aceh Besar yang luas, sehingga sulit terjangkau.

“Dari beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, dewan selalu mempertanyakan hasil target PAD, dan mereka selalu berdalih luasnya wilayah membuat mereka sulit untuk mengontrol PAD, pasalnya kantor mereka berada di Jantho,” tegasnya.

Begitu halnya dengan masyarakat di Kecamatan Lhoong, jelasnya, untuk mengurus satu surat saja harus menempuh 2,5 jam, bahkan mereka sering mengeluh kalau pengurusan surat di Aceh Besar sangat sulit.

Mufaddhal selaku wakil rakyat, pihaknya akan terus menindak lanjuti keinginan rakyat dan akan melakukan rapat khusus pemekaran Aceh Besar seperti tuntutan rakyat.

“Kami akan menampung keinginan rakyat dan akan memperjuangkan bersama rakyat agar keinginan rakyat bisa terwujud, semoga permasalahan ini bisa terwujud,” tutupnya.[] sumber: merdeka.com

Adam Mukhlis Kecewa dengan Janji Pemekaran Daerah

Adam Mukhlis Kecewa dengan Janji Pemekaran Daerah

TAKENGON – Anggota DPR Aceh, Adam Muhklis Arifin, mengaku kecewa dengan oknum calon kepala daerah yang menjanjikan pemekaran desa di Gayo. Pasalnya menurut Adam Mukhlis tidak semua daerah pemekaran mengalami kemajuan.

Dia mencontohkan kampung Arul Relem Utara, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah. Kampung itu merupakan pemekaran dari kampung induk Arul Relem, Kecamatan Aceh Tengah.

Menurutnya kondisi kampung tersebut sangat memprihatinkan. Segala fasilitas pendukung administrasi juga belum ada, mulai dari kantor kepala desa serta perlengkapan seperti komputer dan pendukung lainnya. Begitu juga di bidang penyediaan air bersih dan fasilitas umum lainnya.

“Tindakan ini sangat kita sayangkan. Kalau sudah janji masa kampanye dan oknum pasangan itu menang, maka penuhilah pemekaran itu dengan sempurna. Setelah pemekaran, lengkapi mereka dengan semua kebutuhannya,” kata Adam Mukhlis saat berkunjung ke Desa Arul Relem Utara, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah, pada Minggu malam, 28 Juni 2015.

Menurutnya kampung tersebut baru sekitar 1,5 tahun belakangan ini dimekarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Padahal untuk memajukan suatu daerah juga harus dilakukan pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

“Jadi kemajuan daerah bukan dengan memekarkan. Kalau seperti contoh di Desa Arul Relem Utara malah desa itu terkesan terisolir,” ujarnya.[](bna)

Bupati Sama Indra Dukung Pemekaran Aceh Selatan

Bupati Sama Indra Dukung Pemekaran Aceh Selatan

TAPAK TUAN – Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra menyatakan, pihaknya mendukung rencana pemekaran Kabupaten Bakongan Raya, karena wilayah itu memiliki sejarah pernah terbentuk kewedanaan.

“Apabila Bakongan Raya bersedia bergabung dengan Kluet Raya, maka saya mendukung pembentukan kabupaten baru, pisah dari kabupaten induk Aceh Selatan, apalagi zaman dulu di sini telah terbentuk kewedanaan,” katanya di Keude Bakongan, Senin malam, 18 Mei 2015.

Menyangkut nama dan Ibu Kota Kabupaten harus dimusyawarahkan dulu secara arif dan bijaksana dengan melibatkan tokoh-tokoh sejarah, ulama serta cendikiawan, kata Sama Indra pada acara peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Namun dalam memperjuangkan pembentukan kabupaten baru tersebut, Bupati Aceh Selatan mengharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat agar mengikuti dan memperhatikan kaedah-kaedah serta aturan hukum yang berlaku, sehingga rencana pemekaran itu dapat terealisasi dengan lancar dan sukses.

Pada peringatan Isra’ Mi’raj yang dihadiri ribuan warga itu menghadirkan penceramah Tgk H Umar Ismail yang secara khusus didatangkan dari Banda Aceh.

Tgk Umar mengurai secara sistematis tentang keutamaan shalat wajib dan 9 hikmah yang terkandung dalam shalat berjamaah yang dilaksanakan tepat waktu serta sesuai tuntunan yang telah ditetapkan dalam rukun shalat.

Selain itu, penceramah juga memaparkan kilas balik kisah perjalanan Nabi Muhammad melaksanakan Isra’ Mi’raj yang sampai sekarang secara terus menerus selalu diperingati setiap tahun oleh umat Islam seluruh dunia.

Bupati Sama Indra mengucapkan terimakasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyukseskan acara tersebut.

Menurut Bupati, keberhasilan pihak panitia menyelenggarakan acara peringatan Isra` Mi`raj begitu meriah dan khidmat di Keude Bakongan itu, merupakan sebuah pekerjaan spektakuler karena telah berhasil menyulap bundaran dan jalan negara menjadi arena dakwah, yang dihiasi dengan tirai kasab bersulam emas, dan aneka lampu warna-warni.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat agar mau bekerja keras seperti yang ditunjukkan dalam perjuangan Rasulullah menjemput shalat lima waktu dalam perjalanan sakral Isra’ Mi’raj yang tidak pernah mengenal lelah.[] sumber: aceh.antaranews.com