Tag: pdam

Buat Kesepakatan Baru, Masyarakat Kembalikan Mobil Tanki PDAM Tirta Mon Pase

Buat Kesepakatan Baru, Masyarakat Kembalikan Mobil Tanki PDAM Tirta Mon Pase

LHOKSUKON – Mobil tanki air milik PDAM Tirta Mon Pase yang disandera masyarakat Desa Blang Aman, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara telah dikembalikan, Kamis 30 Juli 2015 sore. Kebijakan itu diambil usai pertemuan bersama antara masyarakat, Muspika dan pihak PDAM.

“Hasil rapat siang tadi (Kamis-red), pipa yang telah dipasang tahun 2009 lalu akan dicangkok di bagian yang bocor. Jika memang terbentur dana yang besar, maka kita akan mohon kepada Bupati Aceh Utara. Karena permasalahan air bersih ini dialami dua desa. Untuk mobil tanki diambil sore tadi,” kata Geusyik Desa Blang Aman, Muhammad Thaib kepada portalsatu.com.

Hal itu dibenarkan Camat Lhoksukon, Saifuddin saat dikonfirmasi terpisah. Dikatakan, mobil tanki itu dilepas usai adanya kesepakatan antara 30-an perwakilan masyarakat bersama Muspika dan PDAM dalam pertemuan di Balai Desa Kecamatan Lhoksukon, Kamis siang.

Masyarakat meminta PDAM mensuplai air ke desa melalui pipa yang telah dipasang tahun 2009 lalu. Jika memang bagian pipa yang bocor sanggup dikerjakan oleh PDAM, maka masyarakat mengharapkan segera diperbaiki dan masyarakat siap membantu bergotong-royong.

“Namun jika setelah perbaikan dilakukan biaya membengkak, maka PDAM akan mengalihkannya ke Pemkab Aceh Utara. Untuk mengatasi kekeringan saat ini, PDAM menyediakan dua hingga tiga mobil yang akan mensuplai air ke dua desa tersebut, Blang Aman dan Cot U Sibak,” jelas Camat Lhoksukon, Saifuddin.

Terkait mobil yang ditahan, lanjut camat, masyarakat sepakat mengembalikannya kepada PDAM Tirta Mon Pase. [] (mal)

Foto : Mobil tanki air milik PDAM Tirta Mon Pase yang disandera masyarakat Desa Blang Aman, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Dok – Istimewa

Mobil Tanki Air Disandera, Ini Kata Kepala PDAM Tirta Mon Pase

Mobil Tanki Air Disandera, Ini Kata Kepala PDAM Tirta Mon Pase

LHOKSUKON – Terkait penyanderaan mobil tanki air di Desa Blang Aman, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, pihak PDAM Tirta Mon Pase meminta bantuan camat untuk menyelesaikan perkara tersebut.

“Kita akan minta bantuan ke camat agar masyarakat melepas mobil itu, sehingga dapat kembali beroperasi. Kita maklumi juga mungkin itu dilakukan masyarakat karena sedang tersulut emosi. Nanti jika emosinya sudah reda kan dilepas juga. Lagi pula dalam tanki itu terdapat air, biarlah dipakai dulu masyarakat. Nanti kalo sudah habis kan dilepas,” kata Kepala PDAM Tirta Mon Pase, Zainuddin M Rasyid kepada portalsatu.com, Rabu 29 Juli 2015.

Ia menambahkan, masyarakat setempat meminta PDAM untuk membawakan air ke desa karena mereka kekurangan air bersih akibat kekeringan. Petugas membawa air dengan mobil tanki kecil. Hal itu karena mobil tanki besar tidak dapat melintasi desa karena jalan yang sempit. [Baca: Langgar Kesepakatan, Masyarakat Blang Aman Sandera Mobil PDAM]

“Meski mobil kecil kan bisa dibawa beberapa kali. Memang ada mobil tanki kapasitas besar, tapi kita khawatirkan tidak dapat masuk desa. Lagi pula di desa itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK), dengan air satu tanki itu lebih dari cukup,” ujarnya.

Dijelaskan, pipa lama yang dibangun tahun 2009 sudah bocor sejak tahun 2013 lalu akibat terkena alat berat saat perbaikan jalan.

“Pipa baru yang terpasang hanya 3 kilometer, sedangkan yang diperlukan sepanjang 7,6 kilometer. Untuk tahun 2015 ini kita akan upayakan mengusulkan anggaran ke provinsi guna pemasangan pipa tambahan ke desa tersebut,” kata Zainuddin. [] (mal)

Foto : Mobil tanki air milik PDAM Tirta Mon Pase yang disandera masyarakat Desa Blang Aman, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Dok – Istimewa

Menanti Suplai Air PDAM, Warga Lhok Incin Bernazar Potong Kambing

Menanti Suplai Air PDAM, Warga Lhok Incin Bernazar Potong Kambing

LHOKSUKON – Masyarakat Desa Lhok Incin, Kemukiman Buah, Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara, sejak beberapa tahun lalu bernazar akan menyembelih kambing jika supai air PDAM Tirta Mon Pase mencapai desa mereka. Pasalnya, hingga kini masyarakat setempat masih kesulitan air bersih.

Di Kemukiman Buah terdapat sembilan desa yang kesulitan air bersih. Masing–masing mencakup Desa Matang Paya, Cot Laba, Meunasah Pante, Meunasah Hagu, Cot Murong, Blang Rheu, Paya Bateung, Lhok Incin, dan Meurandeh Paya.

“Warga di sini memiliki sumur, tapi airnya asin, keruh dan berbau. Sehingga hanya dapat dipergunakan untuk mencuci dan mandi. Untuk minum dan memasak kita biasanya membeli di pedagang pengecer Rp 5 ribu per jeriken. Dalam sehari rata-rata setiap keluarga butuh empat jeriken,” kata Geuchik Desa Lhok Incin, Amriadi, kepada portalsatu.com, Sabtu, 4 Juli 2015.

Amriadi mengatakan di desanya terdapat 70 Kepala Keluarga (KK) dengan 450 jiwa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Di sini hanya dua keluarga yang ekonominya berkecukupan. Lebih dari itu, semua warga miskin. Warga sudah sangat kelabakan jika harus terus membeli air. Seharusnya uang itu dapat dipergunakan untuk keperluan rumah tangga yang lain,” ujarnya.

Menurutnya ada juga masyarakat sangat miskin yang tidak mampu membeli air. Mereka terpaksa harus menempuh jarak 2 kilometer dengan sepeda dayung untuk mengambil air di Musala Desa Meunasah Hagu.

“Air di Meunasah Hagu tidak tawar dan terasa asin juga, tapi setidaknya tidak seasin air di Lhok Incin. Besar harapan kami air PDAM dapat mengalir ke desa. Bahkan sejak beberapa tahun lalu kami bernazar akan potong kambing jika air PDAM tiba,” katanya.

Dia mengatakan warga sudah berulangkali mendatangi PDAM Tirta Mon Pase. Demikian juga dengan pihak PDAM yang sudah pernah datang ke Lhok Incin.

“Kata petugas PDAM, air akan masuk tahun ini. Namun janji itu tetap sama saban tahun kita datang ke PDAM. Faktanya hingga hari ini belum ada realisasi apapun,” kata Amriadi.[](bna)

Pengusaha Hotel: Layanan PDAM Tak Sejalan Visit Lhokseumawe Years 2015

Pengusaha Hotel: Layanan PDAM Tak Sejalan Visit Lhokseumawe Years 2015

LHOKSEUMAWE – Pemekaran Lhokseumawe dari Aceh Utara terjadi tahun 2001. Dahulu pengadaan air bersih untuk kota dijuluki “Petro Dolar” ini disuplai PDAM Tirta Mon Pase. Namun sejak lima tahun lalu, Aceh Utara dilaporkan menolak menyubsidi air bersih untuk Lhokseumawe. Akibatnya Lhokseumawe nyaris tidak terairi air bersih.

Belakangan, Pemko Lhokseumawe mendirikan PDAM Ie Beusare Rata. Akan tetapi pelayanannya dilaporkan amat jelek. Sejumlah kawasan yang dahulunya teraliri air bersih, sekarang malah “mati” bertahun-tahun. Bahkan untuk pusat kota, air tidak mengalir rutin.

“Sehari hidup tiga hari mati. Sementara 2015 dicanangkan Visit Lhokseumawe Years. Mana cocok, kami pengusaha hotel selalu kecewa karena pasokan PDAM ngadat,” ujar Mirza Ikwani, pengusaha Hotel Kuta Karang Group, kepada portalsatu.com, Rabu, 1 Juli 2015.

Pemko Lhokseumawe, kata Mirza Ikwani, seharusnya mensinkronkan program dengan promosi. Misalnya, pariwisata. Pengusaha hotel amat terkait dengan program wisata, dan ketersediaan air bersih mutlak harus diprioritaskan.

“Saya kira Pemko harus menjadikan air bersih sebagai prioritas pembangunan di Kota Lhokseumawe, sebab air tanah di sini tidak bagus,” kata mantan Ketua HIPMI Lhokseumawe ini.

Ia amat yakin apabila air bersih maksimal di kota ini maka akan menjadi reward yang besar bagi pemerintahan Suaidi Yahya-Nazaruddin. “Anggarkan saja anggaran yang secukupnya dalam dua atau tiga tahun sampai tuntas. Misalnya, butuh 30 miliar, anggarkan saja 15 miliar pertahun. Jangan seperti sekarang cuma dianggarkan 2 miliar, kapan tuntasnya,” tanya Mirza yang juga politisi Golkar.

Mirza menyarankan Pemko Lhokseumawe untuk memilih program pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai pencapaian kesuksesan pemerintah ini. “Saya amat yakin masyarakat kota akan berterima kasih bila air bersih mereka terlayani dengan baik. Jika terwujud, ini menjadi prestasi yang luar biasa,” katanya.

“Jangan seperti program sekarang ‘lage bue drop daruet‘, sampai habis jabatan tidak ada hasil yang dibanggakan,” tegas Mirza Ikwani.[]

Foto ilustrasi atrean air bersih PDAM.

Sungai Sarah Bisa Jadi Solusi Masalah Air di Banda Aceh

Sungai Sarah Bisa Jadi Solusi Masalah Air di Banda Aceh

BANDA ACEH – Saat ini sekitar 80 persen lebih warga Banda Aceh terdaftar sebagai pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun hanya 52 persen pelanggan yang bisa menggunakan air secara baik di Kota Banda Aceh, lantaran ada pelanggan yang sudah tidak aktif dan belum mendapatkan air.

Hal ini mengemuka dalam Bincang Kebudayaan Solusi Air Bersih untuk Aceh dalam pandangan Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki (PuKAT) di Gedung ACC Sultan Selim II Banda Aceh, Sabtu, 27 Juni 2015.

Hadir sebagai pemateri dalam bincang kebudayaan ini Kepala BP SPAM (Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Aceh) Drs. Azhari Ali, MM. Ak dan Saifuddin Bantasyam sebagai pemateri Pemerhati HAM. Bincang kebudayaan ini dipandu oleh Teuku Zulkhairi sebagai moderator.

Azhari Ali mengatakan salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh.

“Sungai sarah lebih tepat untuk menjadi sumber airnya, apalagi masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar,” kata Azhari Ali.

Pada kesempatan yang sama, Pemerhati HAM, Saifuddin Bantasyam mengatakan pemerintah seharusnya menjadikan air sebagai pilihan utama dalam setiap program yang dijalankan.

“Air kan sumber utama kehidupan makhluk hidup, tujuh hari kita tidak minum bisa meninggal, beda dengan makanan. Tapi kenyataannya saat ini masih banyak orang yang menganggap remeh akan hal ini,” kata Saifuddin.

Saifuddin berharap pemerintah bisa lebih memerhatikan kebutuhan utama ini. Pasalnya, kata dia, keterbatasan air bersih akan melahirkan banyak permasalahan lain jika tidak diselesaikan dengan bijak.

“Warga bisa menggugat pemerintah di pengadilan jika pemerintah tidak mampu selesaikan persoalan air ini. Class action ini baru bisa dilakukan jika warga telah memiliki wawasan yang cukup dan bukti yang kuat yang bisa dibawa ke pangadilan. Penggunaan hak-hak sipil ini akan mempercepat terpenuhinya hak aasi warga untuk memperoleh layanan air bersih yang standar,” katanya.[](bna)

Direktur PDAM Pastikan Ketersediaan Air Bersih di Masjid Selama Ramadan

Direktur PDAM Pastikan Ketersediaan Air Bersih di Masjid Selama Ramadan

BANDA ACEH – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy, Kota Banda Aceh, memastikan ketersediaan air bersih untuk wudhu selama Ramadan di masjid maupun meunasah di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

“Kami memastikan pasokan air bersih ke masjid dan meunasah tetap berjalan lancar selama bulan puasa,” kata Direktur PDAM Tirta Daroy, T Novizal Aiyub di Banda Aceh, Rabu, 17 Juni 2015.

Ia mengatakan, pihaknya terus berupaya memastikan pasokan air bersih ke masjid dan meunasah. Terutama memastikan jaringan pipa distribusi ke rumah ibadah tersebut.

Jika ada jaringan pipanya yang rusak akan diperbaiki, sehingga distribusi air tetap lancar dan tidak mengganggu masyarakat Kota Banda Aceh beribadah di masjid dan meunasah.

“Kalau jaringan pipanya rusak atau tidak ada sama sekali, kami akan memasok air bersih dengan truk tangki,” ungkap T Novizal Aiyub yang juga mantan Direktur PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar.

Karena itu, Novizal Aiyub mengimbau pengurus masjid atau meunasah yang pasokan airnya selama ini tidak lancar bisa menghubungi pihak PDAM Tirta Daroy.

“Sampaikan kepada kami, di masjid atau meunasah mana saja yang butuh pasokan air bersih. Kami menyiagakan sekitar lima truk tangki air bersih,” ungkap Novizal Aiyub.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin meminta distribusi air bersih, baik ke rumah pelanggan maupun ke masjid ataupun meunasah berjalan lancar, terutama selama Ramadan.

“Kami meminta PDAM bisa memastikan air bersih di masjid atau meunasah untuk kebutuhan wudu masyarakat tetap terpenuhi,” kata Hj Illiza Saaduddin Djamal.[] sumber: antaranews.com

Dewan Kota Harap Distribusi Air PDAM Segera Bisa Terpenuhi

Dewan Kota Harap Distribusi Air PDAM Segera Bisa Terpenuhi

BANDA ACEH – Komisi B DPRK Banda Aceh berharap PDAM serius melakukan pembenahan dalam bidang produksi air bersih dan memaksimalkan disitribusi air sehingga warga benar-benar terlayani.

“Kalau di tahun 2014 kemarin target produksi jauh dari yang diinginkan tidak sampai 50 persen, untuk tahun ini harus bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan,” kata ketua Komisi B, Sabri Badruddin, saat konferensi pers di Kedai Kupi Kuta Alam, 16 Juni 2015.

Dia berharap untuk tahun ini diharapkan distribusi air benar-benar bisa terpenuhi. Menurutnya setelah terpenuhi sistem produksi air maka bisa melancarkan distribusi air secara maksimal.

“Intinya masyarakat menginginkan air yang cukup secara khualitas, khuantittas. Dan kontinunitas, jangan sampai tengah malam saat sibuk beribadah warga harus tampung air, hanya karena air hiduppnya jam-jaman,” ujarnya.

Sabri menjelaskan hal tersebut akan dapat segera terselesaikan apabila dapat menyatukan komitmen antara Pemko, DPRK, dan PDAM itu sendiri.

“Kalau semua komit terhadap penyelesaian ini, Insyallah PDAM akan baik suattu hari nanti,” kata Sabri. [] (mal)

Keuchik Zainal: Penanganan Air Bersih Perlu Komunikasi dengan Tim Teknis

Keuchik Zainal: Penanganan Air Bersih Perlu Komunikasi dengan Tim Teknis

BANDA ACEH – Wakil Wali Kota Banda Aceh, Drs Zainal Arifin atau dikenal sebagai Keuchik Zainal, mengatakan untuk menangani persoalan air bersih perlu dikomunikasikan dahulu dengan tim teknis. Selain itu juga perlu ditanyakan permasalahan yang menyebabkan hal tersebut.

“Saya pikir kalau itu letak masalahanya pada air yang tidak memadai, maka kita harus mencari solusi bagaimana air itu terpenuhi dalam arti kata dalam jumlah airnya,” kata Keuchik Zainal.

Namun Keuchik Zainal mengatakan kalau persediaan airnya cukup mungkin teknis untuk mensuplai kepada masyarakat yang bermasalah. Kalau pun dari segi teknis, kata dia, dimungkinkan diperlukannya tower atau pompa dan dilihat mana yang lebih efektif dan hemat.

“Maka nanti kita akan beri saran kepada Wali Kota semoga bisa diupayakan secara bersama-sama,” katanya.[] (bna)

PDAM Tirta Naga Disinyalir Pungut Biaya Proyek Dana Hibah

PDAM Tirta Naga Disinyalir Pungut Biaya Proyek Dana Hibah

TAPAKTUAN – Koordinator Aceh Selatan Community (ASC), Naidy Beurawe SPdi, mengungkapkan pihak PDAM Tirta Naga Tapaktuan disinyalir mengutip biaya kepada masyarakat penerima manfaat saat berlangsungnya proses pemasangan meteran dan Pipa air bersih dalam Kecamatan Labuhanhaji Barat.

Padahal, pekerjaan proyek pemasangan pipa dan meteran Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) di Kecamatan Labuhanhaji Barat tersebut merupakan bagian dari program bantuan hibah yang di danai sepenuhnya oleh Negara donor Australia sebesar Rp 5 Miliar yang di kucurkan secara bertahap kepada PDAM Tirta Naga Tapaktuan sejak tahun 2013 lalu.

“Karena proyek ini bersumber dari dana hibah Negara donor, seharusnya dalam pekerjaan di lapangan dilakukan secara gratis dan pihak PDAM Tirta Naga tidak boleh memungut biaya kepada masyarakat,” katanya di Tapaktuan, Sabtu, 6 Juni 2015.

Berdasarkan data yang di himpun dari masyarakat, ujar Naidy, besaran kutipan yang di pungut oleh PDAM Tirta Naga Tapaktuan kepada beberapa masyarakat penerima manfaat bervariasi mulai dari Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu.

Menurutnya, alasan pengutipan biaya tersebut oleh PDAM untuk membayar harga pipa karena yang ditanggung secara gratis dari program dana Hibah itu hanya meteran di setiap sambungan rumah yang di pasang dalam Kecamatan Labuhanhaji Barat mencapai 319 SR.

Selain di Labuhanhaji Barat, sambung Naidy, pihaknya juga menerima laporan pengutipan biaya pemasangan SR oleh PDAM di Kecamatan Labuhanhaji Tengah dengan jumlah bervariasi.

Untuk diketahui, program pemasangan SR gratis sumber dana hibah dari Australia di Kabupaten Aceh Selatan selain Kecamatan di Labuhanhaji Barat dan Labuhanhaji Tengah, juga terdapat di Kecamatan Sawang, Tapaktuan, Pasie Raja, Kluet Utara, Bakongan dan Kota Bahagia dengan jumlah SR seluruhnya sebanyak 1100 unit.

Aceh Selatan Community, tegas Naidy, memberi apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapaktuan sudah mulai mengusut dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek pemasangan SR kepada masyarakat berpenghasilan rendah di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan itu.

“Namun kami meminta kepada Kejari Tapaktuan, agar dalam mengusut kasus ini tidak hanya di fokuskan pada penyaluran bantuan sebesar Rp 3 Miliar yang di cairkan pada tahap II tahun 2014, tapi hendaknya di usut secara menyeluruh mulai tahap I yang telah di cairkan Rp 2 Miliar tahun 2013 lalu,” katanya.

Demikian juga terkait pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, Naidy meminta kepada Kejari Tapaktuan tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum, melainkan seluruh pihak yang terbukti terlibat termasuk “aktor intelektualnya” juga harus diproses sehingga tercipta keadilan hukum di Aceh Selatan.

“Jangan sampai dalam proses hukum nanti, pihak Kejari Tapaktuan hanya menyeret para pekerja di lapangan yang tidak tahu persis akar permasalahan dalam kasus itu. Sementara pejabat teras dan oknum rekanan yang mempunyai pengaruh besar di lingkaran kekuasaan tidak tersentuh hukum,” ujarnya.

Di samping itu, Aceh Selatan Community (ASC) juga meminta kepada DPRK Aceh Selatan agar membuka hasil Pansus yang telah di lakukan terkait pertanggungjawaban realisasi pekerjaan proyek di PDAM Tirta Naga Tapaktuan, sehingga fungsi pengawasan yang melekat pada anggota dewan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Dalam kasus ini, seharusnya pihak DPRK Aceh Selatan harus mengambil peran yang strategis untuk membantu pihak Kejari Tapaktuan dalam mengungkap kasus dugaan penyimpangan proyek ini, dengan cara membuka dan menyerahkan hasil rekomendasi Pansus yang telah di lakukan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Mantan Direktur PDAM Tirta Naga Tapaktuan, Junaidi Zaid SE yang di hubungi di Tapaktuan, Sabtu (6/6), mengaku tidak tahu terkait adanya dugaan pengutipan biaya saat pekerjaan proyek pemasangan sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Namun, dia mengakui bahwa dugaan pengutipan biaya saat pekerjaan proyek yang bersumber dari dana Hibah negara donor Australia itu, hanya sebatas mendengar isu yang beredar secara selentingan ditengah-tengah masyarakat yang tidak dapat di pertanggungjawabkan.

“Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu (terkait pengutipan), baik oleh petugas PDAM maupun oleh masyarakat penerima manfaat. Terkait hal itu saya hanya mendengar isu-isu saja selama ini,” katanya.[] sumber: antaranews.com

DPRK: Persoalan PDAM Harus Dimulai dari Internal

BANDA ACEH – Komisi B DPRK Banda Aceh meminta Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Daroy untuk segera membenahi manajemen dan persoalan air bersih yang sering terjadi akhir-akhir ini di Kota Banda Aceh. Pihak DPRK sendiri selama ini sering menerima surat dan berbagai pengaduan terakait buruknya pelayanan PDAM Tirta Daroy.

“Setelah kami adakan rapat dengan pihak PDAM dan juga hasil temuan di lapangan, ternyata persoalan yang ada di PDAM sangat banyak dan rumit,” kata Ketua komisi B, Sabri Badrudin, Kamis 28 Mei 2015.

Sabri menjelaskan saat ini untuk menjawab segala persoalan yang ada di PDAM Tirta Daroy harus dimulai dari internal mereka sendiri.

Hal ini dikarenakan manajemen yang dikelola oleh pihak PDAM Tirta Daroy itu sendiri sangat buruk seperti beberapa unit produksi yang tidak mencapai target.

“Ada juga hasil temuan dari BPK terhadap manajemen PDAM Tirta Daroy, jadi kami meminta agar Dirut PDAM untuk membenahi internal PDAM itu sendiri terlebih dalulu,” ujarnya.

Sabri juga menambahkan agar Dirut PDAM Tirta Daroy untuk segera menginventarisir semua persoalan, karena menurutnya ada beberapa persoalan yang harus dibenahi seperti realisasi produksinya harus mencukupi dari target, karena menurutnya lagi di tahun 2014 antara target dan realisasi sangat jauh berbeda.

“Targetnya 21 juta meter per kubik, namun hanya terealisasi sekitar 10 juta meter per kubik, artinya tidak sampai setengah,” katanya.

Sabri mengatakan persoalan distribusi yang tidak sampai kemasyaraka karena adanya kebocoran dan persoalan jaringan PDAM yang sangat carut marut. Maka dari persoalan itu pihaknya menegaskan agar Dirut PDAM Tirta Daroy untuk segera benahi.

“Banyak pipa illegal yang diapasang oleh masyarakat, semua kehilangan dan kebocoran harus dihitung juga,” ujarnya. [] (mal)