Tag: Pansus

Komisi I Minta Pimpinan Dewan Bentuk Pansus Teliti Penggunaan Dana Otsus

Komisi I Minta Pimpinan Dewan Bentuk Pansus Teliti Penggunaan Dana Otsus

BANDA ACEH – Komisi I mengusulkan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk membentuk Pansus guna memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I, Abdullah Saleh dalam rapat penyampaian pendapat, usul dan saran Komisi DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2014 seperti siaran pers yang dikirim oleh Humas DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu, 12 Agustus 2015.

“Komisi I DPR Aceh mengusulkan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk membentuk Pansus dalam rangka meneliti penggunaan dana Otsus dan TBH Migas Aceh, baik yang menjadi alokasi Pemerintah Aceh maupun alokasi pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Selain itu, Komisi I DPR Aceh turut menyarankan agar Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPR Aceh untuk menggelar rapat-rapat koordinasi, baik secara formal maupun informal.

“Agar dalam setiap kebijakan yang direncanakan baik kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berjalan lancar serta semua permasalahan yang timbul dapat diatasi secara bersama-sama,” katanya.

Komisi I DPR Aceh juga meminta kepada Gubernur Aceh untuk menindaklanjuti setiap saran, pendapat dan usulan Pansus LKPJ mulai Pansus I hingga X. “Karena pendapat dan usul tersebut sangat urgent dan juga dinantikan penyelesaiannya oleh masyarakat Aceh,” ujarnya.

Sebagai catatan, Komisi I DPR Aceh yang diketuai oleh Abdullah Saleh ini beranggotakan Azhari, Tengku M Harun, S.Sos, Iskandar Usman Al Farlaky, SHi, M. Saleh SPdi, Drs H Djasmi Has, MM, Muhammad Tanwier Mahdi, MM, Buhari Selian, Murdani Yusuf, SE, dan Bardan Sahidi.[]

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

BANDA ACEH – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah bertindak tegas terhadap berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi dalam realisasi sejumlah kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun 2014. Berdasarkan riset Fakta terhadap hasil laporan Pansus I hingga X DPRA diketahui ada 30-an proyek strategis Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 terindikasi masalah.

“Kami berharap Gubernur tidak menutup mata terhadap berbagai masalah yang telah diungkap Pansus. Semua indikasi penyimpangan harus didorong melalui upaya penindakan serius,” ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Jumat malam, 5 Juni 2015.

Indra mengatakan langkah penindakan penting ditempuh sebagai pembuktian komitmen Gubernur Aceh melakukan pembenahan jelang tiga tahun usia pemerintahannya. “Jangan ada yang dilindungi. Semua oknum harus ditindak tegas, sekalipun melibatkan kerabat sendiri,” kata Indra.

Dia juga mendesak agar Gubernur mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai berkinerja buruk. Menurutnya, laporan hasil Pansus dapat dijadikan sebagai salah satu acuan melakukan evaluasi tersebut.

“Perbaikan harus dimulai Gubernur melalui mengukur kinerja bawahannya. Dan saya rasa, hasil Pansus sudah cukup layak dijadikan dasar untuk melihat SKPA mana saja yang paling bermasalah,” katanya.

Dia mengatakan ada dua dinas yang realisasi anggarannya kerap dilaporkan bermasalah. Kedua dinas tersebut adalah Bina Marga dan Dinas Pengairan.

“Kepala Bina Marga itu orang lama yang masih terus bertahan meski kinerjanya sering dipertanyakan. Sementara Pengairan, orang dekat Gubernur. Kalau kinerjanya bagus, ya tidak masalah, tapi ini kan sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Indra juga menyentil penggunaan istilah ‘terbengkalai’ terhadap seluruh proyek bermasalah yang ditemukan Pansus. Pasalnya, temuan penyimpangan tersebut tidak terbatas pada aspek terbengkalai atau belum dikerjakan saja.

Namun, kata Indra, hal itu terjadi akibat adanya kesengajaan berbuat kejahatan yang indikasinya turut melibatkan banyak pihak termasuk oknum dinas.

“Bagaimana mungkin cuma disebut terbengkalai kalau ada proyek yang laporannya dinyatakan selesai, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Apalagi sekarang sudah masuk tahun anggaran berbeda. Ini murni kejahatan,” kata Koordinator FAKTA.[]

Fakta Minta DPR Aceh Konsisten Jelang Paripurna Pansus

Fakta Minta DPR Aceh Konsisten Jelang Paripurna Pansus

BANDA ACEH – Sidang Paripurna Panitia Khusus yang akan digelar sejak 4-5 Juni 2015, merupakan jawaban sekaligus pembuktian konsistensi sebuah lembaga pengawasan. Hal ini disampaikan Koordinator Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Indra P Keumala, kepada portalsatu.com, Rabu malam, 3 Juni 2015.

Indra mengatakan setidaknya terungkap 30 masalah besar terjadi dalam realisasi kegiatan konstruksi tahun anggaran 2014.

“Itu data yang diungkap Pansus sendiri, mulai dari Pansus I hingga X. Jadi tinggal kita tunggu bagaimana sikap dewan selanjutnya,” ujarnya.

Indra mengatakan lembaga legislatif memang tidak memiliki kewenangan mendelegitimasi kekuasaan seorang pimpinan daerah hanya dengan menolak laporan pertanggungjawaban.

“Sekalipun realisasi APBA itu sepenuhnya bertolakbelakang dengan LKPJ yang disampaikan, perundang-undangan tetap tidak memberi ruang bagi dewan menjatuhkan Gubernur,” katanya.

Namun menurut Indra, DPRA tidak boleh secara serta-merta menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mempeti-es-kan seluruh temuan Pansus. Pasalnya, kata Indra, upaya lain semisal merekomendasikan pembentukan alat kelengkapan dewan masih memungkinkan terjadi.

“Jangan berhenti. Harus ada  rekomendasi untuk upaya penuntasan. Misalnya lewat mendorong proses hukum atau bisa juga lewat pembentukan Pansus yang secara khusus menindaklanjuti semua temuan,” kata Indra.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akan menggelar rapat paripurna tahun 2015, Kamis 4 Juni 2015, pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang diperoleh portalsatu.com, parpurna DPR Aceh ini beragendakan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I hingga X DPR Aceh tahun 2015. Sidang berlangsung di gedung utama DPR Aceh.

Sidang kemudian dilanjutkan pada Jumat 5 Juni 2015, dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus I hingga X DPR Aceh tahun 2015 di gedung utama DPR Aceh. [](bna)

Tim Pansus Temukan 2,5 Kilometer Jalan Bener Meriah-Aceh Utara Proyek Otsus Hancur

Tim Pansus Temukan 2,5 Kilometer Jalan Bener Meriah-Aceh Utara Proyek Otsus Hancur

REDELONG – Tim Pansus Dapil IV DPR Aceh menemukan proyek jalan Bener Meriah-Aceh Utara hancur sepanjang 2,5 kilometer, Minggu 24 Mei 2015. Pembangunan jalan tersebut sejatinya mencapai 22 kilometer dan lebar enam meter yang ditambah bahu jalan dari sisi keduanya masing-masing satu meter.

Proyek ini didanai Otsus 2014 senilai Rp 32.051.203.000 atau Rp 32 miliar yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Aceh dengan rekanan PT Abad Jaya Abadi Sentosa. Berdasarkan rekapitulasi rekam jejak APBA 2014, proyek ini mulai dikerjakan pada 4 Juli 2014 dan berakhir pada 30 Desember 2014 dengan PHO 3 Desember 2014.

“Jalan itu 9 kilometer diaspal hot mix, dan sebelum diaspal, dibawahnya juga ada pengerasan urpil. Setelah aspal itu dilanjutkan lagi pengerasan urpil sekitar 13 kilo. Jadi keseluruhan pengerasan urpil sepanjang 22 kilo,” kata Ketua Pansus Dapil IV, Adam Muhklis Arifin.

Berdasarkan pantauan di lapangan Tim Pansus menemukan sekitar 2,5 kilometer pengerasan urpil telah hancur. “Jalan itu masa pemeliharaannya satu tahun. Jadi masih tanggungjawab pemegang proyek. Apapun alasannya jalan itu harus segera diperbaiki,” ujarnya.[](bna)new-logo-webtorial3

Proyek Jalan Otsus 2014 di Bener Meriah Mengecewakan

Proyek Jalan Otsus 2014 di Bener Meriah Mengecewakan

REDELONG – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dapil IV Aceh Tengah-Bener Meriah, meninjau pengerjaan proyek jalan puluhan miliar di Kecamatan Wih Pesam, Bandar dan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu, 23 Mei 2015.

Pembangunan jalan itu merupakan lintas Simpang Tritit-Pondok Baru-Samar Kilang-Penaron. Jalan tersebut memiliki panjang 28 kilometer dengan anggaran Rp 27.699.280.000 atau 27,6 miliar yang bersumber dari Otsus Aceh tahun 2014.

Proyek besar tersebut dikelola di bawah Dinas Bina Marga Provinsi Aceh yang dimenangkan oleh PT Karya Sakila Group.

Ketua Pansus Dapil IV, Adam Muhklis Arifin, turut menyampaikan kekecewannya saat meninjau hasil pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya anggaran untuk pengerasan jalan jauh dari harapan.

“Sekitar 18 kilometer jalan ini tidak ada pengerasan. Banyak titik lumpur kita temukan di sepanjang jalan. Selain itu jalan yang jatah di aspal juga tidak dibuat bahu jalan. Ini mengecewakan. Kami akan tanyakan persoalan ini nantinya ke pemegang proyek,” katanya Adam Mukhlis.

Sementara Staf UPTD Bina Marga Provinsi Aceh Wilayah Tiga, Erwin, ST, mengatakan jalan itu telah diaspal sepanjang 6,4 kilometer dengan class hot mix acbs. Sementara sisanya merupakan pengerasan sepanjang 19 kilometer.

“Jalan yang diaspal lebarnya enam meter tambah bahu jalan (beren) 1 meter dari sisi keduanya. Sementara jalan pengerasan lebarnya 8 meter,” ujarnya.

Berdasarkan data dari rekapitulasi rekam jejak APBA tahun 2014, pengerjaan proyek jalan itu dimulai pada 4 Juli 2014 dan berakhir pada 30 Desember 2014. Sementara tanggal profesional hand over (pho) jatuh pada 3 Desember 2014.[](bna)

Anggota DPRA Minta PLN Tertibkan Kabel Listrik di Aceh Tengah

Anggota DPRA Minta PLN Tertibkan Kabel Listrik di Aceh Tengah

TAKENGON – Anggota Komisi VII DPRA, Ismaniar minta PT PLN menertibkan kabel listrik yang melorot di beberapa titik jalan kawasan Celala, lintasan Aceh Tengah-Nagan Raya.

Ismaniar kepada portalsatu.com, Jumat, 22 Mei 2015, mengatakan, kabel listrik tersebut hanya setinggi sekitar tujuh meter di atas badan jalan. Kabel itu terhubung antara tiang-tiang kecil hingga tersambung ke rumah-rumah warga.

“Ini membahayakan pengguna jalan, kalau truk barang lewat pasti nyangkut. Imbasnya terjadi pemadaman listrik dan kita takutkan adanya korban jiwa akibat tersambar arus itu,” kata Ismaniar yang juga Sekretaris Pansus DPRA Dapil IV saat turun ke Aceh Tengah.

Anggota DPRA Dapil IV tergabung dalam Pansus itu adalah Adam Mukhlis Arifin (ketua), Iberamsyah (wakil ketua), Ismaniar (sekretaris), Bardan Sahidi, Alaidin Abu Abbas, dan Ramadhana Lubis (anggota).[]new-logo-webtorial3

Tim Pansus Dapil IV Terima Keluhan Infrastruktur Rusak di Gayo

Tim Pansus Dapil IV Terima Keluhan Infrastruktur Rusak di Gayo

TAKENGON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Wahyudin, mengatakan banyak jalan dan jembatan di daerahnya rusak. Hal ini disampaikan Wahyudin kepada Tim Pansus DPR Aceh Dapil IV, saat meninjau sejumlah proyek bersumber APBA 2014 dan Otsus, Jumat, 22 Mei 2015.

Salah satu infrastruktur yang rusak akibat hujan intensitas tinggi di Gayo adalah jembatan Blang Kekumur, Kecamatan Celala. Jembatan ini adalah lintas penghubung Takengon-Nagan Raya yang merupakan ranah provinsi.

Menurut Wahyudin, jembatan sepanjang 12 meter tersebut nyaris patah akibat derasnya arus air saat Gayo dilanda hujan beberapa pekan terakhir. Di samping itu, Wahyudin juga menyampaikan kondisi jalan Desa Brawang Gadeng, Kecamatan Celala, yang sudah amblas.

“Ini kewenangan provinsi. Kalau bisa diupayakan anggaran di tahun ini karena kalau jembatan atau jalan itu putus, maka satu kecamatan Celala di sini akan terisolir,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus DPRA Dapil IV, Adam Muhklis Arifin mengatakan akan menampung dan memperjuangkan anggaran pemeliharaan dua infrastruktur itu di provinsi.

“Yang berkaitan dengan kepentingan rakyat kita tampung keluhan itu dan akan kita musyawarahkan nantinya,” katanya.[](bna)new-logo-webtorial3

Pansus IV: Realisasi Pengerjaan Proyek Gedung Kampus UGP Takengon Belum Selesai

Pansus IV: Realisasi Pengerjaan Proyek Gedung Kampus UGP Takengon Belum Selesai

TAKENGON – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dapil IV wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah meninjau proyek pembangunan kampus Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Jumat, 22 Mei 2015. Proyek pembangunan kampus dua lantai tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2014 dengan budget Rp 1,1 miliar yang dimenangkan oleh CV Thaybah.

“Kalau mengacu pada Profesional Hand Over (PHO)-nya, Desember 2014 seharusnya sudah selesai pembangunannya. Memang penggunaan anggaran sudah 100 persen, tapi realisasi pengerjaan proyek kan belum. Makanya kita perlu lihat kontrak dulu, mungkin memang pengerjaannya sudah sesuai anggaran yang tersedia,” kata Ketua Pansus Dapil IV Adam Muhklis Arifin di sela-sela tinjauannya kepada portalsatu.com, Jumat, 22 Mei 2015.

Berdasarkan pantauan Pansus Dapil IV, kata Adam Mukhlis, gedung kampus UGP berlantai dua itu berjumlah empat ruangan dengan perkiraan pengerjaannya baru 75 persen. Menurut Adam, Tim Pansus juga menemukan adanya konstruksi gedung yang belum rampung dikerjakan seperti halnya pintu yang belum tersedia, plaster bangunan juga belum dikerjakan dan plafon juga belum terpasang.

“Nanti kita lihat kontraknya lah. Kalau memang pembangunannya sudah sesuai kontrak dan anggaran, maka anggaran pembangunan lanjutan kampus UGP jelas harus kita perjuangkan di anggaran tahun berikutnya,” ujar Adam.

Peninjauan proyek pembangunan kampus UGP ini dihadiri oleh seluruh anggota DPR Aceh Dapil IV Aceh Tengah dan Bener Meriah, seperti Adam Mukhlis Arifin, Iberamsyah, Ismaniar, Bardan Sahidi, Alaidin Abu Abbas, dan Ramadhana Lubis.[](bna)new-logo-webtorial3

Pansus Dapil I DPR Aceh: Pembangunan Mess Wali Nanggroe Mengecewakan

Pansus Dapil I DPR Aceh: Pembangunan Mess Wali Nanggroe Mengecewakan

BANDA ACEH – Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh Dapil I mengaku kecewa dengan proses pembangunan Mess Wali Nanggroe saat meninjau realisasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana APBA dan dana Otsus tahun anggaran 2014. Proyek yang menelan anggaran mencapai Rp 23 miliar tersebut dinilai masih jauh dari prediksi.

“Setelah menelan anggaran yang sedemikan besar kondisi fisik agak mengecewakan, pengerjaannya lambat. Padahal Istana Wali itu adalah simbol Aceh,” kata anggota Pansus Dapil I DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, Kamis, 21 Mei 2015.

Irwan mengatakan pembangunan Mess Wali Nanggroe ini juga mendapat kucuran dana tambahan belasan miliar tahun depan. Namun dia menyayangkan proses pengerjaan yang lamban. Padahal, kata Irwan, tempat ini nantinya akan menjadi tempat jamuan untuk tamu dari Pusat, daerah lain dan bahkan tamu dari negara-negara sahabat.

“Saya kira masih kurang memuaskan, secara umum masih banyak yang belum selesai seperti platfon, kemudian lantai juga belum selesai, dan masih banyak lagi yang memang belum terselesaikan,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan ini Abdurrahman Ahmad, Darwati A Gani, HT Ibrahim, Ghufran Zainal Abidin, Teungku Akhyar dan Mawardi Ali.[]