Tag: panglima laot

Panglima Laot Minta Pengguna Kapal Trawl Tidak Beroperasi Lagi

Panglima Laot Minta Pengguna Kapal Trawl Tidak Beroperasi Lagi

LHOKSEUMAWE- Sebanyak sembilan panglima laot yang ada di Kabupaten Aceh Utara mengaku telah resah dengan  ulah kapal pukat harimau atau trawl yang dipakai oleh oknum nelayan di perairan Aceh Utara. Akibatnya, panglima laot menggelar rapat guna membahas sanksi terhadap kapal tersebut, Jumat, 11 September 2015 pagitadi.

Rapat yang difasilitasi panglima laot kabupaten tersebut digelar di sebuah warung kopi yang ada di Kota Lhokseumawe.

“Rapat ini membahas masalah illegal fishing yang sedang marak di Aceh Utara. Akibat ulah kapal pukat harimau, nelayan kecil tidak bisa lagi mencari ikan, sebab kapal trawl itu mencari ikan sampai 4 mil ke bawah,” ujar Panglima Laot Aceh Utara, Ismail Insya BA, kepada portalsatu.com usai rapat.

Bukan hanya persoalan ikan saja, kata Ismail, namun berbagai macam alat tangkap milik nelayan kecil juga rusak akibat kapal trawl.

Terkait hal ini, pihaknya mengaku telah menyampaikan kepada Pemkab Aceh Utara pada Agustus lalu. Kesimpulan waktu itu akan dibuat rapat dengan menghadirkan pihak Lanal, dan Polair, tapi belum terlaksana.

Dengan demikian, seluruh panglima laot yang hadir setelah rapat menyimpulkan, setiap kapal trawl melintasi di bawah 4 mil di perairan Aceh Utara akan diberikan sanksi.

“Kalau kedapatan mereka di bawah 4 mil, pertama kami ingatkan dulu sampai tiga kali. Bila tak diindahkan, maka kami tangkap. Kapal kami sita, dan hasil tangkapan diserahkan kepada lembaga nelayan,” ujarnya.

Untuk mengawasi kapal trawl tersebut, pihaknya akan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) di lintang timur dan lintang barat.

Menurut Ismail, jumlah kapal trawl di perairan Aceh Utara diperkiraan oleh nelayan mencapai puluhan. Waktu operasinya pagi hari, siang hari dan malam hari.

Sementara panglima laot hadir dalam rapat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye plus kabupaten. Mereka juga meminta Pemkab Aceh Utara untuk merespon keluhan para nelayan terkait kapal trawl tersebut. [] (mal)

 

Terganggu Illegal Fishing, Panglima Laot Mengadu ke Bupati Cek Mad

Terganggu Illegal Fishing, Panglima Laot Mengadu ke Bupati Cek Mad

LHOKSUKON – Sepuluh Panglima Laot se-Aceh Utara sore kemarin  mendatangi Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib atau Cek Mad, di Pendopo Bupati Aceh Utara, Kamis, 23 Juli 2015.

Kedatangan mereka untuk mengadukan persoalan penangkapan ikan secara liar atau illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Aceh Utara. Para Panglima Laot itu bergantian menyampaikan keluh kesah yang dialami nelayan Aceh Utara terutama nelayan-nelayan kecil akibat illegal fishing yang sudah berlangsung lama.

“Ini yang bagi kami sangat kewalahan menghadapinya. Makanya kami sampaikan kepada bupati dan beliau bilang akan menindaklanjuti persoalan ini,” kata Ismail Inysa, Panglima Laot Aceh Utara usai pertemuan dengan bupati.

Sebelumnya, kata Ismail, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara yang menyatakan siap mendukung tuntuntan para Panglima Laot.

Gangguan illegal fishing dengan pukat trawl atau pukat harimau kata Ismail dilakukan oleh nelayan-nelayan luar negeri seperti Thailand, dan Malaysia. Ada juga nelayan dari Belawan, Sumatera Utara dan dari kabupaten tetangga. “Yang diganggu itu wilayah Aceh Utara,” kata Ismail.

Menurut Ismail illegal fishing dengan segala jenis pukat trawl padahal jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2015. “Kami meminta ini (kegiatan illegal fishing dengan pukat harimau) distop,” kata Ismail. Namun sebelum itu, ia khususnya untuk nelayan lokal, Ismail meminta kepada bupati agar dilakukan penggantian alat tangkap.

Setelah dilakukan penggantian alat tangkap, jika ada yang masih menggunakan pukat trawl, Panglima Laot akan menggenakan sanksi hukum adat laut. “Bagi yang melanggar, yang pertama boatnya kita tahan selama satu minggu, kemudian semua hasil tangkapan akan kita sita untuk lembaga,” kata Ismail.

“Dan kami bilang ke bupati, kami akan mengusulkan (penggantian alat tangkap) ke pusat, ke menteri langsung. Dan kami meminta bupati sekurang-kurangnya mengeluarkan rekom.”

Selain mengadukan masalah illegal fishing, para Panglima Laot juga meminta kepada Cek Mad agar disediakan Kantor Sekretariat Panglima Laot Aceh Utara. Permintaan itu sudah disetujui oleh bupati untuk anggaran tahun 2016.

Menanggapi aduan dari para Panglima Laot, Cek Mad mengatakan akan segera mengadakan pertemuan dengan unsur Muspida Aceh Utara. “Nanti dari dinas (Perikanan dan Kelauatan) yang akan memfasilitasi, dan saya harapkan bisa secepat mungkin. Karena para nelayan sudah sangat resah,” kata Cek Mad.

Jika dari hasil kajian nantinya dibutuhkan payung hukum untuk mengatasi masalah tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan illegal fishing di Aceh Utara.

“Rapat itu akan segera kita adakan,” tegas Cek Mad.

Penanganan masalah illegal fishing kata Cek Mad memang memiliki tantangan yang sulit dihadapi. Karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak, unsur Muspida, masyarakat, mahasiswa dan media massa. “Ini harus diatasi, penghasilan nelayan (kecil) akibat illegal fishing sangat menurun,” kata Cek Mad.

“Masalah ini (illegal fishing) sudah berlangsung cukup lama, dan baru kali ini para Panglima Laot datang mengadu ke kita. Kita akan mengupayakan agar masalah ini segera selesai.”[] (ihn)

Foto: Bupati Cek Mad (kemeja putih) bersama para Panglima Laot se-Aceh Utara @portalsatu.com/Qahar Muzakar