Tag: otsus

Kepala Bappeda: Serapan Otsus di Aceh Barat Capai 75 Persen

Kepala Bappeda: Serapan Otsus di Aceh Barat Capai 75 Persen

MEULABOH – Realisasi serapan kegiatan fisik sejumlah proyek pembangunan bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh telah memuaskan karena mencapai target 75 persen hingga tahap ke-II 2015.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat T Ahmad Dadek saat ditemuai di Meulaboh, Kamis, 8 Oktober 2015, mengatakan dari total dana otsus Rp126 miliar realisasi fisik pekerjaan rata-rata 70-75 persen dengan serapan anggaran 60 persen.

“Sebanyak Rp126 miliar dana otsus itu sudah berjalan on time di Aceh Barat, pada Desember 2015 ini kita menargetkan seluruh kegiatan sudah 100 persen baik realisasi fisik maupun keuangan,” katanya.

Ahmad Dadek menjelaskan, pencapaian 60 persen serapan anggaran tersebut telah memasuki tahap kedua yang masih dinantikan pengajuannya oleh rekanan/kontraktor, namun ditargetkan pada Desember 2015 pencapaian kegiatan sudah terlaksana 100 persen.

Malahan kata dia, untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut Pemkab Aceh Barat telah menyalurkan sebagian anggaran kepada beberapa proyek memuaskan dari total dana otsus yang telah diterima pemda setempat.

Meskipun demikian diakui ada satu kegiatan pembangunan TK Pembina yang masih perlu dipacu dengan penambahan pekerja, itu merupakan hasil dari penelitian dilakukan oleh tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K).

“Hasil penelitian tim P2K, mereka sudah datang beberapa hari lalu, itu hanya satu masalah mereka temukan keterlambatan pada gedung TK Pembina, yang lain seperti jalan dan sebagainya itu sudah sesuai schedule dan kontrak kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengawal berbagai pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terhadap serapan Pendapatan Asli daerah (PAD), pihaknya juga sudah membentuk tim pemantau dan evaluasi.

Lanjut Dadek, untuk memacu pembangunan dan pemasukan daerah tim pelaksana realisasi kegiatan daerah telah merumuskan beberapa catatan penting menyangkut tangihan PAD berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum terserap maksimal.

Demikian juga menyangkut pengadaan-pengadaan melalui pihak rekanan terhadap peralatan kesehatan serta kendaraan dinas yang sudah ditentukan standar harganya oleh pemerintah melalui pihak rekanan.

“Apapun pembangunan dari kegiatan di daerah berpengaruh pada PAD. Karena itu sudah ada tim juga yang terus melakukan evaluasi realisasi kegiatan pada setiap SKPD sehingga terlaksana sebagaimana direncanakan,” katanya menambahkan.[] sumber: antaranews.com

Bupati Sarankan Otsus Cukup Dikelola Pemerintah Aceh

Bupati Sarankan Otsus Cukup Dikelola Pemerintah Aceh

NAGAN RAYA – Bupati Kabupaten Nagan Raya H T Zulkarnaini menyarankan dana otonomi khusus (otsus) yang dikucurkan cukup dikelola pemerintah Aceh untuk mempercepat proses pembangunan dalam bentuk jangka panjang.

“Masalah dana otsus, Nagan Raya biar dikelola oleh provinsi tapi untuk program besar saja, untuk bisa menggerakkan pemerintah dalam ruang lingkup Aceh kita bangun bersama, silakan dana otsus jangan dikasih ke Nagan Raya,” katanya di Nagan Raya, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-32 Aceh yang dibuka oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, turut dihadiri Wali Nangroe Aceh Malek Mahmud, serta unsur SKPA dan kepala daerah serta wali kota se-Aceh.

Di hadapan ribuan pengunjung yang hadir tersebut Bupati Zulkarnaini mengatakan, dengan besaran dana otsus untuk Aceh untuk jangka panjang 20 tahun baiknya digerakkan untuk program pembangunan infrastruktur besar seperti jalan, pelabuhan dan bandara untuk membuka pintu masuknya investor.

Dengan demikian, maka peluang investasi dan produk lokal akan mudah untuk dipasarkan, selain itu program tersebut akan menyerap tenaga kerja putra daerah, dana bernilai puluhan triliun untuk Aceh dimintakan dikelola oleh Provinsi.

“Dari sejarah Aceh masa lalu adalah lima besar dunia, saya rasa sekarang kita sudah punya kesempatan cukup besar untuk kembali Aceh mendapat nomor dunia, kita punya pelabuhan Bebas Sabang, buat qanun sendiri,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, Aceh sudah mendapatkan semua dari pemerintah pusat hanya tinggal keberanian daerah untuk bangkit membuat program besar dengan ketersediaan dana dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal.

Salah satu contoh disampaikan, hingga kini provinsi ujung barat Indonesia itu masih mengandalkan berbagai fasilitas di Medan Sumatera Utara terutama adalah jalur perdagangan ekspor impor karena tidak tersedia sarana pendukung di daerah itu.

Karenanya pada kesempatan tersebut dirinya berharap adanya satu kesepahaman semua pihak untuk membangun Aceh melalui terobosan program besar, bila dapat disepakati untuk dana otsus seluruh kabupaten/kota dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

“Semua kita sudah diberikan oleh pusat, cuma merdeka yang belum dikasih. Merdeka itupun sebenarnya hanya ucapan, tapi kebebasan kita sudah bebas tinggal lagi keberanian  untuk membuat program besar dengan apa yang diberikan untuk kita,” katanya menambahkan. | Sumber: antara

Irmawan: Kita Akan Perjuangkan Dana Otsus Agar Abadi

Irmawan: Kita Akan Perjuangkan Dana Otsus Agar Abadi

BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H Irmawan, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan agar dana otonomi khusus untuk Aceh diberikan untuk selamanya atau abadi.

“Kita akan berjuang agar dana otsus itu jangan dibatasi dengan limit waktu, tetapi harus berlaku abadi, karena logikanya, konsekuensi dana otsus itu untuk mendukung, ketika diberlakukan otonomi khusus kepada Aceh, untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus ini didukung dengan dana,” kata Irmawan kepada portalsatu.com di Banda Aceh, Selasa, 18 Agustus 2015.

Menurutnya, pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh tidak dibatasi dengan limit waktu, tapi seharusnya pengalokasian dana juga tidak dibatasi. “Kita akan memperjuangkan agar dana otsus jangan dibatasi dengan limit waktu, tapi abadi. Ini yang harus kita perjuangkan,” ujar Irmawan.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan dana otonomi khusus, dan jangan hanya membangun infrastruktur dengan dana otsus.

“Pemerintah Aceh harus berfikir untuk membuat program-program yang justru bisa menciptakan sumber penerimaan baru. Jangan hanya terpaku untuk membangun fisik atau infrastruktur, tapi Pemerintah Aceh juga harus berfikir dana otsus untuk memberdayakan ekonomi, dan untuk bisa meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Hal itu menurutnya perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh, agar apabila suatu saat dana otsus tidak ada lagi, Aceh mempunyai sumber-sember lainnya sebagai pendapatan asli daerah.[]

Pusat Tambah Dana Otsus Aceh

Pusat Tambah Dana Otsus Aceh

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK terus menunjukkan komitmennya membangun daerah. Khususnya Daerah Istimewa Aceh dan daerah yang memiliki otonomi khusus yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dikutip dari situs Setkab, Selasa (18/8/2015), dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016, yang disampaikan oleh Jokowi di hadapan rapat paripurna DPR RI, Jumat (14/8) lalu, pemerintah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 18.905.118.840.000 untuk dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan lebih dari Rp 1 triliun, dibandingkan alokasi dana untuk anggaran yang sama pada APBNP 2015 yaitu untuk dana otonomi khusus sebesar Rp 16,5 triliun ditambah Dana Keistimewaan Provinsi DIY sebesar Rp 547,5 miliar.

Dana Tambahan Infrastruktur

Dalam draf RAPBN Tahun 2016 yang diajukan oleh Jokowi diuraikan, dari total 18.905.118.840.000 dana Otonomi Khusus dan dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemerintah memberikan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 7.765.059.420.000 (sebelumnya Rp 7 triliun).

“Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu dibagi 70 persen atau Rp 5.435.541.600.000 untuk Provinsi Papua dan 30 persen atau Rp2.329.517.820.000 untuk Provinsi Papua Barat,” bunyi keterangan pemerintah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016.

Adapun alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam RAPBN tahun 2016 mencapai Rp 7.765.059.420.000 (sebelumnya Rp 7 triliun), dan dana keistimewaan Provinsi DIY Rp 547.450.000.000

Selain itu, pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat yakni Rp 3.375.000.000.000. Jumlah dana tambahan infrastruktur ini dibagi masing-masing untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2.261.250.000.000 dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.113.750.000.000.

Sebagai perbandingan pada APBNP 2015, dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2 triliun, dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 500 miliar.

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016 ini, pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 46.982.080.000.000 yang dialokasikan 90% secara merata kepada setiap desa, dan sisanya 10% berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.[] sumber: detik.com

Nasir Ibrahim: Pengelolaan Dana Otsus Harus Inovatif

Nasir Ibrahim: Pengelolaan Dana Otsus Harus Inovatif

BANDA ACEH – Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah, Nasir Ibrahim, SE. M.Si, mengatakan Pemerintah Aceh harus mengkaji kembali pengelolaan dana otonomi khusus dengan membuat formula yang lebih inovatif.

“Penggunaan dana tersebut harus digunakan untuk membangun infrastruktur yang memiliki “value added” di berbagai bidang sesuai dengan amanat UU-PA,” ujarnya kepada portalsatu.com, Banda Aceh, 10 Agustus 2015.

Menurutnya, hal ini perlu segera dilakukan karena realisasi dana Otsus selama 7 tahun terakhir dan tahun ini sudah memasuki tahun ke-8, tapi belum memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Saya khawatir jika pengelolaan dana otonomi khusus yang hanya tersisa 12 tahun lagi hingga tahun 2027 tidak dikelola secara profesional, maka dapat dipastikan kucuran dana 2% dari DAU nasional tersebut tidak akan pernah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Nasir Ibrahim, yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Unsyiah.

Ia juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa dana otsus Aceh buka hadiah, tapi diperoleh melalui darah rakyat Aceh. Karena itu, Otsus harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat menggerakkan roda ekonomi rakyat.

“Saya yakin, jika rakyat sejahtera, tidak akan ada lagi kasus-kasus kekerasan bersenjata di Aceh yang membuat ciut nyali para investor untuk berinvestasi di Aceh dan “nanggroe” pun akan aman,” ujarnya lagi.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada semester ganjil lalu, nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera dengan migas hanya 3,20 persen atau berada di bawah rata-rata nasional dan Aceh menempati urutan paling rendah.

Komponen yang pertumbuhannya menurun adalah sektor pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan.

BPS merilis pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2015 lalu juga tumbuh 2,29 persen dengan migas dan 2,67 persen tanpa migas, dibanding triwulan sebelumnya.

Salah satunya dipicu oleh melejitnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015 yang pada triwulan II mencapai 22,19 persen, sedangkan di triwulan I hanya 3,17 persen.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh atas dasar harga berlaku pada triwulan II tahun ini mencapai Rp33,07 triliun, sedangkan PDRB tanpa migas Rp31,65 triliun. Pengeluaran PDRB masih didominasi konsumsi pemerintah dan rumah tangga. [] (mal)

Ketua KNPI: Aceh Belum Ada Blue Print Dana Otsus

Ketua KNPI: Aceh Belum Ada Blue Print Dana Otsus

BANDA ACEH – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Jamaluddin, mengatakan dana otonomi khusus Aceh belum memiliki blue print hingga saat ini.

“Setahu saya Aceh belum ada blue print daripada pemanfaatan dana otsus,” kata Jamaluddin kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Selasa, 4 Agustus 2015.

Ia mengkhawatirkan pembangunan Aceh tidak akan kelihatan apabila Pemerintah Aceh tidak melakukan perencanaan yang matang.

“Hakikat dana otsus adalah kesejahteraan masyarakat Aceh, menuju Aceh sejahtera dan bermartabat,” ujar Jamaluddin.

Menurutnya Pemerintah Aceh masih mempunyai waktu untuk melakukan perubahan. “Kalau seperti ini, kita belum meninggalkan apa-apa untuk masa depan Aceh, dan masih ada waktu untuk berbuat,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh yang belum berdampak positif untuk rakyat Aceh.

“Cukup sudah setelah petani kita menanam padi, palawija dan lain-lain, tapi gagal panen, belum lagi harga paska panen yang tidak memihak masyarakat. Ini adalah tanggung jawab Pemerintah Aceh,” ujar Jamaluddin.[](bna)

Pemimpin Aceh dan NATO

Pemimpin Aceh dan NATO

KASUS kriminal dan pelanggaran hukum kian marak terjadi di Aceh. Mulai dari pembunuhan, perampokan hingga peredaran narkoba. Parahnya lagi, Aceh yang merupakan daerah bekas konflik turut diwarnai dengan kasus-kasus kekerasan bersenjata api, seperti misalnya aksi penculikan yang dilakukan oleh kelompok Din Minimi dan perampokan yang dilakukan oleh Gambit cs.

Ini belum lagi berbicara kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh perseorangan seperti misalnya perampokan SPBU dan pembunuhan orang tua oleh oknum polisi di Aceh Tamiang.

Berdasarkan teori sosiologi menyebutkan ada beberapa faktor meningkatnya angka kriminal di sebuah daerah. Faktor utama adalah kesenjangan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, penduduk miskin di Aceh menunjukkan peningkatan. Teranyar BPS mencatat sebanyak 18,05 persen dari total 4,791 juta penduduk Aceh masih disandera oleh kemiskinan.

Realita ini sangat disayangkan di tengah mengalirnya dana otonomi khusus yang terus meningkat untuk Aceh saat ini, yang mencapai Rp 7,06 triliun. Ini belum lagi berbicara dana bagi hasil Migas yang diperoleh Aceh saban tahun.

Pertanyaannya adalah kenapa penduduk Aceh belum bisa sejahtera? Bukankah anggaran besar yang dikucurkan Jakarta tersebut untuk menekan angka kemiskinan penduduk paling barat pulau Sumatera ini?

Faktor lainnya pemicu meningkatnya angka kriminalitas di sebuah daerah adalah tingkat pendidikan yang rendah. Ini pula yang membuktikan kenapa angka kriminalitas di Aceh semakin meningkat pesat. Lihat saja hasil ujian nasional Aceh yang malah berada di bawah Papua. Ini belum lagi berbicara jumlah remaja putus sekolah akibat pengaruh lingkungan dan himpitan ekonomi.

Masih berdasarkan teori sosiologi, angka kriminal tinggi juga disebabkan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal dan berkurangnya pendekatan agama.

Aceh yang baru 10 tahun keluar dari konflik bersenjata masih terkesan labil. Mantan kombatan yang tidak berhasil diberdayakan dengan baik, akhirnya memilih kembali jalan memanggul senjata untuk memperbaiki taraf hidupnya akibat sempitnya lapangan pekerjaan yang ada. Ini belum lagi berbicara sumber daya manusia yang tidak siap bersaing pasca Aceh aman. Imbasnya angka pengangguran menjadi tinggi sementara lahan pekerjaan kian sempit.

Pemerintah Aceh diharapkan bisa mengatasi gejolak sosial ini dengan menyediakan lapangan kerja, memperbaiki dan meningkatkan sektor pendidikan, meningkatkan pelayanan hukum terutama kasus-kasus korupsi yang dapat berimbas langsung pada publik serta melakukan pendekatan keagamaan pada tiap-tiap penduduk.

Pemerintah Aceh perlu segera mencari solusi atas semua permasalahan yang terjadi selama ini. Jangan hanya bisa beretorika. No action talking only alias NATO. Tidak bekerja dan hanya berbicara saja.

Harus ada langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menumbuhkan lapangan kerja baru bagi ribuan generasi muda. Pemerintah Aceh juga harus jeli dan sadar bahwa masih ada rakyatnya hari ini yang tidak tercukupi sandang dan pangan. Pemerintah Aceh harus berbuat dan menyusun program-program yang pro-rakyat. Jangan hanya program yang menyenangkan pejabat.

Gencarkan promosi investasi ke luar negeri agar rakyat Aceh sejahtera. Investasi yang dimaksud jangan sebatas memasang baliho investasi di sudut kota Banda Aceh saja. Namun harus real yang bisa mendatangkan investor ke Aceh.

Program-program keberhasilan daerah juga jangan hanya terbatas pada spanduk-spanduk raksasa menuju kantor pusat pemerintahan atau meuligoe pimpinan daerah. Program keberhasilan daerah harus dibarengi dengan bukti nyata tersenyumnya jutaan jiwa penduduk Aceh yang tersebar dari Sabang hingga Kuala Simpang, Pulau Aceh hingga Simeulue dan dari barat selatan hingga dataran tinggi Gayo.

Keadaan Aceh ke depan adalah tanggung jawab pemimpin Aceh hari ini. Semoga pemerintah Aceh hari ini sadar, meningkatnya angka kriminalitas bukan terjadi dengan sendirinya. Namun lebih disebabkan oleh ketidakpedulian penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya.[]

12 Proyek Jembatan Ini Senilai Rp56,5 Miliar

12 Proyek Jembatan Ini Senilai Rp56,5 Miliar

BANDA ACEH – Sebanyak 12 proyek pembangunan jembatan sumber dana Otsus Aceh tahun 2015 dengan total pagu senilai Rp56,5 miliar, saat ini dalam proses lelang.

Berdasarkan data diperoleh portalsatu.com, Senin, 29 Juni 2015, dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh, ke-12 proyek jembatan itu di bawah Dinas Bina Marga Aceh. Sepuluh dari 12 proyek itu tahapan lelang saat ini “upload dokumen penawaran”.

Sementara terkait metode pengadaan, hanya dua dari 12 proyek itu yang “e-lelang umum”, yakni paket dengan pagu Rp9 miliar dan Rp10 miliar. Sisanya, proyek Rp5 miliar ke bawah semua “e-lelang pemilihan langsung”.

Berikut 10 proyek jembatan yang tahapan lelang saat ini “upload dokumen penawaran”:

1. Pembangunan Jembatan Air Putih Kab. Gayo Lues (Otsus Aceh) Rp10.000.000.000

 2. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Buluhseuma Aceh Selatan (Otsus Aceh) Rp9.000.000.000

 3. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Ie Meupadang Aceh Selatan (Otsus Aceh) Rp5.000.000.000

 4. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Ie Itam Aceh Selatan (Otsus Aceh) Rp4.500.000.000

 5. Pembangunan Jembatan Kilangan, Kab. Aceh Singkil (Otsus Aceh) Rp4.000.000.000

 6. Pembangunan Jembatan Tongra kab. Gayo Lues (Otsus Aceh) Rp3.500.000.000

7. Pembangunan Jembatan Malelang kab. Gayo Lues (Otsus Aceh) Rp3.500.000.000

8. Pembangunan Jembatan Wih pongas Kab. Bener Meriah (Otsus Aceh) Rp3.500.000.000

9. Pembangunan Jembatan Lamreung-Limpok Aceh Besar (Otsus Aceh) Rp2.000.000.000

10. Pembangunan Jembatan Pulo Sarok Aceh Singkil (Otsus Aceh) Rp1.500.000.000,00

Berikut dua proyek jembatan yang tahap lelang saat ini “pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang”:

1. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Krueng Keumireu Kab. Aceh Besar (Otsus Aceh) Rp5.000.000.000

2. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Krueng Beutong Kab. Aceh Besar (Otsus Aceh) Rp5.000.000.000.[]

Foto ilustrasi.

Gubernur Aceh Diminta Jeli Melihat Realitas Perencanaan dan Pembangunan Aceh

Gubernur Aceh Diminta Jeli Melihat Realitas Perencanaan dan Pembangunan Aceh

BANDA ACEH – Aceh selama tiga tahun kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf secara berturut-turut mengalami “turbulensi” anggaran dan minim realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kekacauan dari proses perencanaan pembangunan, penghitungan anggaran (bagi hasil migas) dan implementasi pembangunan.

“Gubernur Aceh seperti berada dalam perangkap SKPA nya sendiri. Oleh karena itu, seyogyanya Gubernur Aceh jeli melihat realitas perencanaan serta implementasi pembangunan di Aceh,” ujar Sekretaris 3G Institute, Hendra Budian, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Rabu, 10 Juni 2015.

Menurutnya SKPA teknis seperti Dinas Bina Marga justru tidak menunjukan realisasi pembangunan secara cermat. Dia bahkan menilai dinas tersebut seperti mengalami tingkat kepuasan tersendiri dalam mengelola proyek, bukan memacu proses pembangunan.

Dia berharap Pemerintah Aceh di bawah kendali Zikir dalam sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun lagi bisa berbenah dan mengevaluasi secara intensif, demi menyelamatkan amanah rakyat Aceh. Selanjutnya, kata dia, Gubernur Aceh harus memberikan serta mendukung Kerja Inspektorat Aceh dalam melakukan pengawasan serta evaluasi pembangunan, jangan sampai agenda pembangunan Aceh justru dijadikan ladang para begal anggaran dan mafia proyek.

“Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami meminta kepada Gubernur Aceh untuk memberikan evaluasi menyeluruh terhadap BAPPEDA Aceh dan Dinas Bina Marga Aceh,” ujar Hendra yang juga politisi muda dari Golkar Aceh ini.[](bna)

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

BANDA ACEH – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah bertindak tegas terhadap berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi dalam realisasi sejumlah kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun 2014. Berdasarkan riset Fakta terhadap hasil laporan Pansus I hingga X DPRA diketahui ada 30-an proyek strategis Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 terindikasi masalah.

“Kami berharap Gubernur tidak menutup mata terhadap berbagai masalah yang telah diungkap Pansus. Semua indikasi penyimpangan harus didorong melalui upaya penindakan serius,” ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Jumat malam, 5 Juni 2015.

Indra mengatakan langkah penindakan penting ditempuh sebagai pembuktian komitmen Gubernur Aceh melakukan pembenahan jelang tiga tahun usia pemerintahannya. “Jangan ada yang dilindungi. Semua oknum harus ditindak tegas, sekalipun melibatkan kerabat sendiri,” kata Indra.

Dia juga mendesak agar Gubernur mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai berkinerja buruk. Menurutnya, laporan hasil Pansus dapat dijadikan sebagai salah satu acuan melakukan evaluasi tersebut.

“Perbaikan harus dimulai Gubernur melalui mengukur kinerja bawahannya. Dan saya rasa, hasil Pansus sudah cukup layak dijadikan dasar untuk melihat SKPA mana saja yang paling bermasalah,” katanya.

Dia mengatakan ada dua dinas yang realisasi anggarannya kerap dilaporkan bermasalah. Kedua dinas tersebut adalah Bina Marga dan Dinas Pengairan.

“Kepala Bina Marga itu orang lama yang masih terus bertahan meski kinerjanya sering dipertanyakan. Sementara Pengairan, orang dekat Gubernur. Kalau kinerjanya bagus, ya tidak masalah, tapi ini kan sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Indra juga menyentil penggunaan istilah ‘terbengkalai’ terhadap seluruh proyek bermasalah yang ditemukan Pansus. Pasalnya, temuan penyimpangan tersebut tidak terbatas pada aspek terbengkalai atau belum dikerjakan saja.

Namun, kata Indra, hal itu terjadi akibat adanya kesengajaan berbuat kejahatan yang indikasinya turut melibatkan banyak pihak termasuk oknum dinas.

“Bagaimana mungkin cuma disebut terbengkalai kalau ada proyek yang laporannya dinyatakan selesai, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Apalagi sekarang sudah masuk tahun anggaran berbeda. Ini murni kejahatan,” kata Koordinator FAKTA.[]