Tag: nurzahri

“Dewan Jangan Berpandangan Sempit Tentang Penyelamatan Cagar Budaya Aceh”

“Dewan Jangan Berpandangan Sempit Tentang Penyelamatan Cagar Budaya Aceh”

BANDA ACEH – Direktur Rumoh Manuskrip Aceh Tarmizi A. Hamid merasa prihatin dengan “dangkalnya” pengetahuan anggota DPR Aceh terkait aset kebudayaan, sehingga dinilai tidak memahami konteks permasalahan saat ini. Itu sebabnya, Tarmizi A. Hamid akrab disapa Cek Midi merasa penting untuk menyampaikan masukan kepada anggota dewan agar tidak lagi berpandangan sempit tentang penyelamatan cagar budaya.

Hal itu terkait pernyataan anggota DPRA Nurzahri yang menyebut sia-sia pemerintah jika tiap tahun menggelontorkan dana besar untuk menjaga sebuah bangunan bersejarah kalau tidak ada orang yang datang ke situs cagar budaya itu. (Baca: Dewan: Penyelamatan Budaya Belum Jadi Prioritas).

“Dewan itu, termasuk Pak Nurzahri, dipilih oleh masyarakat budaya dan adat yang lingkarannya bersyarat. Dia harus memahami dulu konteks permasalahan. Saya ikut tidak nyaman ketika Pak Nurzahri berbicara seperti itu,” ujar Cek Midi kepada portalsatu.com, Sabtu, 9 Mei 2015.

Cek Midi khawatir pernyataan Nurzahri sebagai anggota dewan itu akan salah dipahami masyarakat yang selama ini sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan adat Aceh. “Saya capek-capek mengajar tentang hal itu, tau-tau ada orang berbicara macam-macam, walau secara pribadi maupun masyarakat cerdas,” katanya.

Menurut Cek Midi, budaya itu penciptaan, karya, dan karsa. Kata dia, manusia selama masih hidup akan terus melakukan kebudayaannya, sehingga menjadi sejarah. “Dalam rumah tangga, kita mengajarkan keluarga kita tentang kebudayaan. Setiap hari kita menjalankan sejarah, budaya, dan adat dalam lingkaran agama kita. Jadi berbicara budaya Aceh, adat, dan sejarah, sudah tentu alurnya Islam,” ujar Cek Midi.

Selain dalam rumah tangga, kata Cek Midi, di lembaga dewan yang saat ini menjadi tempat bagi Nurzahri menjalankan amanah rakyat, pekerjaan sehari-hari juga dihiasi dengan cara-cara yang berbudaya dan adat. “Maka sangat sedih hati kita membaca komentar Pak Nurzahri yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan,” katanya.

Contoh lainnya, menurut Cek Midi, lahirnya MoU Helsinki dan turunan UUPA merupakan hasil perjuangan orang-orang yang berbudaya dan menghargai arti sejarah yang konprehensif. Sebab, tanpa mencintai kebudayaan dan sejarah, Aceh sebagai pilarnya orang berbudaya tinggi tidak mungkin bisa melahirkan perjanjian damai tersebut.

“Supaya lebih mudah lagi dipahami, contoh lainnya adalah kita tentu semua mempunyai ijazah pendidikan, itu bukti kita dalam merekam jejak kehidupan dalam menuntut ilmu. Suatu saat kalau diperlukan dapat kita buktikan dengan menunjukkan secara otentik. Ketika semua ijazah kita tidak dihargai
oleh anak-anak kita nanti, sakit hati tidak kita,” ujar Cek Midi.

Begitu pula semua situs sejarah dan cagar budaya di Aceh. “Cagar budaya, aset kebudayaan yang diciptakan indatu kita masa lalu, seperti yang kita ciptakan suatu kebudayaan pada masa sekarang. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sekarang kalau tidak dihargai oleh anak cucu kita nanti, bagaimana,” kata Cek Midi lagi.

 Itu sebabnya, Cek Midi berharap Pemerintah Aceh termasuk DPRA tidak meremehkan upaya komunitas budaya dan sejarah yang telah bekerja keras menyelamatkan jejak sejarah dan kebudayaan warisan masa silam. “Apa yang dilakukan adik-adik itu (para anak muda peduli sejarah Aceh) harus dijunjung tinggi. Itu budaya kebijaksanaan,” ujarnya.

“Jadi pada intinya cagar budaya itu identitas kebangsaan kita yang mempunyai peradaban budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang sangat tinggi. Kalau sekarang kita tidak terlalu memikirkannya, wajar kita hidup dalam dunia yang selalu cekcok, tidak dihargai sesama, dan kehidupan jauh dari nilai-nilai kesantunan,” kata Cek Midi.

Cek Midi menjelaskan, keberadaan cagar budaya penting untuk penelitian dan pengkajian oleh para ahli guna melahirkan keilmuan yang baru lagi. Pasalnya, cagar budaya merupakan bukti otentik bangsa yang berperadaban tinggi. Itu sebabnya, situs-situs sejarah sebagai cagar budaya di Aceh banyak dikunjungi orang-orang yang mencari pengetahuan sejarah dan kebudayaannya.

Contohnya, kata Cek Midi, situs-situs makam peninggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai, makam-makam di Gampong Pande Banda Aceh, dan kompleks makam ulama legendaris Teungku di Syiah Kuala, serta lainnya. Kata dia, cagar budaya itu memiliki nilai sejarah sangat tinggi yang tidak terhargakan.

Cek Midi berharap keberadaan cagar budaya jangan disamakan dengan papan reklame yang harus menghasilkan uang. Jangan pula disamakan dengan supermarket yang tiap hari ramai dikunjungi dan mendatangkan keuntungan dalam bentuk uang.

“Cagar budaya itu aset kebudayaan dan mempunyai nilai-nilai arkeologi yang cukup dasyat di mata orang yang berperadaban tinggi,” ujar Cek Midi.

Cek Midi menambahkan, untuk memulai pembangunan berkelanjutan di Aceh mestinya diprioritaskan membangun kebudayaan dan nilai sejarah supaya moral kita terobati dengan kehidupan berbudaya. “Tanpa budaya, adat, bagaimana arah kehidupan dan arah pembangunan,” katanya.

Itu sebabnya, Cek Midi berharap anggota DPRA Nurzahri jangan lagi berpandangan terlalu sempit terhadap permasalahan penyelamatan cagar budaya di Aceh. “Karena yang memilih Pak Nurzahri adalah orang-orang yang berperadaban dan masyarakat yang mencintai budaya. Jadi sangat teriris hati masyarakat kalau cara kita berpikir terlalu sempit,” ujarnya.[]

Nurzahri: Tidak Ada Kepala Daerah yang Punya Visi Misi Menyelamatkan Cagar Budaya

Nurzahri: Tidak Ada Kepala Daerah yang Punya Visi Misi Menyelamatkan Cagar Budaya

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurzahri, mengatakan dirinya tidak pernah berjanji pada masa kampanye untuk menyelamatkan situs sejarah atau cagar budaya Aceh. Menurutnya tidak ada pemimpin di Aceh yang menjanjikan hal tersebut.

“Tidak ada gubernur dan kepala daerah yang punya visi misi (penyelamatan cagar budaya) ini. Karena ini tidak bisa jadi komoditas, tidak bisa dijual,” ujar Nurzahri dalam Program Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) tentang Menyelamatkan Cagar Budaya Aceh di kantor redaksi Portal Satu di Banda Aceh, Jumat, 8 Mei 2015.

Ia juga mengaku sebagai politisi murni yang tidak mengerti masalah kebudayaan meski ditempatkan di Komisi VII yang membidangi Agama, Pariwisata dan Budaya. Meskipun begitu, mantan aktivis Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA) ini mengaku bangga dengan adanya diskusi seperti ini yang turut melibatkan pemuda-pemuda yang peduli dengan sejarah Aceh.

“Sehingga yang tertinggal inilah yang bisa menjadi, istilahnya penjaga semangat ini. Kalau yang sedikit ini (Mapesa, Portal Satu, dan Oz Radio) hilang, maka hilanglah semangat ini,” katanya.[]

DPR Aceh Tantang Mapesa Buat Draft Qanun Penyelamatan Cagar Budaya

DPR Aceh Tantang Mapesa Buat Draft Qanun Penyelamatan Cagar Budaya

BANDA ACEH – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Nurzahri, menantang Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) dan
peneliti untuk membuat draft tentang qanun menjaga cagar budaya di
Aceh.

Hal ini disampaikannya dalam Program Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) tentang “Menyelamatkan Cagar Budaya Aceh” di kantor redaksi Portal Satu di Banda Aceh, Jumat, 8 Mei 2015.

“Kami siap di Komisi VII (tujuh) untuk menerima draft ini. Kalau saya
bukan basic sejarah, kalau adik tadi mau membuktikan bahwa pernyataan
saya salah tadi harus bertanggungjawab, saya nggak mau patok waktu,
tapi waktu ini juga jadi patokan masyarakat, karena semakin lama draft
ini diberikan berarti ya itulah batas semangat adik-adik,” ujar
Nurzahri.

Sebelumnya Ketua Mapesa, Muhajir, mengatakan bahwa Nurzahri
bukan pilihan tepat untuk menempati posisi anggota Komisi VII yang
membidangi Agama, Pariwisata dan Budaya. (Baca: Mapesa: Perlu Qanun
Cagar Budaya Aceh)

Hal ini disampaikan Muhajir setelah Nurzahri menyebutkan bahwa
perlindungan cagar budaya dan sejarah Aceh tidak begitu penting.
Sehingga anggaran yang diplotkan untuk pembangunan Aceh hanya berkutat
pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. (DPR Aceh:
Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas)

“Ini tidak semua kita sadar bahwa memang kita ini bangsa yang besar,
bahwa peninggalan sejarah itu perlu dilestarikan, tidak semua,” kata
Nurzahri lagi.

Nurzahri mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Mapesa dan
komunitas peduli sejarah lainnya yang ada di Aceh. Menurutnya
anggaran-anggaran yang bersifat penyelamatan cagar budaya masih bisa
dirancang lantaran dana Otonomi Khusus (Otsus) juga masih tersedia.

“Kami (DPRA) juga bukan hanya diam. Dengan kami memunculkan komisi
bidang agama dan budaya, sebenarnya sudah ada niat kami untuk fokuskan
ke bidang itu, walaupun tidak maksimal. Namun ketika kami perjuangkan
anggaran, jawabannya seperti yang kami bilang tadi, yang paling butuh
sekarang infrastuktur,” ujarnya.

Bahkan sebagai tindak lanjut, Nurzahri mempersilakan Mapesa dan yang lainnya untuk melakukan audiensi lanjutan terkait hal ini ke DPR Aceh.

Menanggapi tantangan tersebut, Muhajir mengatakan jika pihaknya siap menerima tantangan ini. Bahkan mereka sudah memiliki draft tersebut. Selain itu, Mapesa juga berharap di Aceh terbentuk sebuah badan yang memang mengurus hal-hal terkait dengan kebudayaan dan sejarah.[] (bna)

DPR Aceh: Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas

DPR Aceh: Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas

BANDA ACEH – Anggota Komisi VII Bidang Agama dan Budaya DPR Aceh, Nurzahri, menjelaskan pengembangan budaya saat ini belum menjadi prioritas di legislatif. Hal ini berdampak tidak adanya anggaran khusus untuk menyelamatkan berbagai situs cagar budaya tersebut.

Hal ini disampaikan Nurzahri dalam Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) yang dibuat portalsatu.com di kantor redaksi hari ini, Jumat, 8 Mei 2015.

Kondisi ini menurutnya tak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhi minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya sebagai identitas sebuah bangsa. Salah satu contoh kata Nurzahri, tidak masuknya pelajaran sejarah Aceh dalam kurikulum pendidikan di Aceh.

“Sehingga tidak mengherankan kalau anak-anak kita lebih tahu tentang sejarah Yogyakarta, karena memang pelajaran sejarah yang dipelajari semuanya tentang Indonesia,” kata Nurzahri.

Faktor lain katanya, Aceh sebagai daerah bekas konflik masih berada dalam masa transisi sehingga dalam menyusun anggaran, harus berdasarkan skala prioritas yang mementingkan kebutuhan besar masyarakat banyak. Sementara hal-hal terkait budaya dan sejarah masih menjadi perhatian sekelompok kecil masyarakat.

Hal yang selalu menjadi pertanyaan mendasar menurutnya adalah, apa yang menjadi prioritas. Apakah dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan atau yang lainnya.

“Sia-sia pemerintah jika tiap tahunnya menggelontorkan dana besar untuk menjaga sebuah bangunan sejarah atau benteng, kalau tidak ada orang yang datang ke sana. Biaya perawatannya besar, sedangkan efek jangka pendeknya tidak ada. Kalau efek jangka panjangnya memang ada. Ini menjadi sia-sia, duit habis banyak tapi orang tidak datang ke situ,” katanya.

Terkait hal ini katanya, menjadi perdebatan tersendiri di dewan ketika menyusun anggaran. Namun kehadiran Komisi VII sendiri menurutnya merupakan bukti dan wujud atas kepedulian legislatif dalam bidang budaya.

“Kita masih punya anggaran otonomi khusus hingga 2028, tapi sia-sia kalau anggaran itu kita gunakan untuk menjaga situs kalau masyarakat sendiri tidak menghargai. Bahkan hari ini saya pikir orang lebih banyak datang ke Museum Tsunami daripada Museum Aceh atau makam Sultan Iskandar Muda,” katanya.[]

Nurzahri: Bendera Aceh Sudah Sesuai dengan Konstitusi NKRI

Nurzahri: Bendera Aceh Sudah Sesuai dengan Konstitusi NKRI

BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh yang juga mantan perunding Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Nurzahri, ST, mengatakan, Qanun Bendera dan Lambang Aceh telah sah sebagai mana telah diatur oleh konstitusi NKRI.

Pernyataan ini disampaikan Nurzahri, ST, menyikapi pernyataan Mendagri terkait perubahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, seperti yang dikutip detik.com, Kamis 30 April 2015. [Baca: Mendagri Tjahjo Minta Aceh Sesuaikan Qanun Bendera].

“Sebagai mantan Tim Perunding Qanun Bendera Aceh, dapat saya sampaikan bahwa dari aspek yuridis formalnya, Qanun Bendera dan lambang Aceh telah sah sebagai mana telah diatur oleh konstitusi NKRI,” kata mantan aktivis mahasiswa ini kepada portalsatu.com, Jumat 1 Mai 2015.

Menurutnya, sampai saat ini tidak ada keputusan resmi apapun yang diambil oleh pemangku kebijakan di NKRI, baik dari presiden sampai gubernur yang menyatakan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh adalah tidak sah.

“Kalau pun ada perjanjian antara tim Aceh dan tim Indonesia terkait perlunya cooling down terhadap pemberlakuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memaksa DPR Aceh untuk merubah qanun bendera dan lambang Aceh,” ujar politisi Partai Aceh ini.

Kondisi ini, kata Nurzahri, karena perjanjian cooling down tersebut tidak memiliki dasar hukum apapun, sebagai mana diatur dalam konstitusi NKRI.

“Sebagai menteri dalam negeri seharusnya Tjahjo Kumolo memahami prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam sistem peraturan perundang-perundang-undangan. Qanun Aceh yang telah disahkan bersama antara DPRA dan kepala Pemerintahan Aceh hanya dapat dibatalkan atau diubah dengan 4 cara,” ujarnya.

Pertama, katanya, dibatalkan oleh presiden dalam 60 hari semenjak qanun disahkan. Kedua, presiden mengajukan judisial review ke Mahkamah Agung karena menganggap qanun tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Ketiga, gubernur mengajukan Pergub pengganti qanun kepada DPRA untuk disetujui.

Sedangkan ke 4, DPR Aceh melakukan perubahan atau revisi qanun dengan syarat qanun tersebut telah dilaksanakan minimal enam bulan.

“Dari keempat mekanisme tersebut, tidak ada satupun yang pernah dilaksanakan sehingga dari aspek hukum yang diatur dalam konstitusi NKRI, DPR aceh tidak boleh mengubah qanun bendera dan lambang Aceh,” kata Nurzahri lagi. [] (mal)