Tag: nso

Pertamina jadi Operator Blok B dan NSO

Pertamina jadi Operator Blok B dan NSO

JAKARTA – Mulai hari ini, 1 Oktober 2015, PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bakal menjadi operator Blok B Aceh dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) milik ExxonMobil Oil Indonesia. Konsekuensinya, seluruh kewajiban ExxonMobil juga akan beralih ke Pertamina.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah sudah menyetujui mengalihkan operator Blok B dan NSO dari Exxonmobil ke Pertamina. Namun dalam pengambilalihan tersebut, Pertamina tidak hanya mendapatkan hak  tetapi juga memiliki kewajiban sebagai operator blok.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Zikrullah menambahkan, dalam pengalihan blok migas akan  disertai pula pengalihan hak dan kewajiban.

Salah satu kewajiban yang harus ditanggung Pertamina adalah dana pemulihan tambang atau tanggung jawab atas penutupan tambang (abandonment and site restoration) selain juga kewajiban lainnya. “Pasti semua utang-utang juga akan dialihkan. Namun, saya belum dengar nilainya berapa. Itu business to business,” kata Zikrullah, Rabu (30/9).

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Hulu energi (PHE) Gunung Sardjono Hadi mengatakan, dalam pengambilalihan kelola participating interest (PI) sebuah blok migas memang wajar jika ada pengalihan hak dan kewajiban. Namun semua itu diatur secara bisnis antara Pertamina dan ExxonMobil.

Termasuk, kesiapan Pertamina menanggung utang ketika menggantikan ExxonMobil sebagai operator di Blok B dan Blok NSO. Sayangnya, Gunung juga mengaku belum mengetahui dengan pasti mengenai soal pengalihan utang tersebut lantaran yang bernegosiasi adalah manajemen Pertamina pusat. “Setahu saya tidak ada utang tersebut,” kata Gunung kepada KONTAN.

Ditanya mengenai kewajiban utang yang bakal dialihkan ke Pertamina tersebut, Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Oil Indonesia Erwin Maryoto menjawab diplomatis bahwa semua hal yang berkaitan dengan pengalihan interest Blok B dan Blok NSO dari ExxonMobil kepada PHE telah disepakati, dan dituangkan dalam perjanjian pengalihan blok tersebut. “Kami tidak dapat mengungkapkan ke publik detail dari kesepakatan bisnis ini,” kata Erwin.

Kendati begitu, saat ini, Pertamina dan ExxonMobil Indonesia pun tengah berharap seluruh proses pengalihan aset tersebut bisa berjalan  dengan lancar. Sementara menurut Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam sampai Rabu (30/9) proses pengambilalihan Blok B dan NSO itu masih terus berjalan. Ia memerinci bahwa produksi kedua blok tersebut saat ini mencapai 300 juta kubik per hari (mmscfd).[] Sumber: kontan.co.id

Foto ilustrasi

Baca juga:

Ekses Peralihan Saham 243 Karyawan PT Arun Di-PHK?

 

Soal Penjualan Saham Blok Migas, Ketua DPR Aceh: Ini Aneh

Soal Penjualan Saham Blok Migas, Ketua DPR Aceh: Ini Aneh

LHOKSEUMAWE  – Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin belum mengetahui tentang jual beli saham Blok B dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) dari ExxonMobil kepada PT Pertamina (persero).

“Saya belum tahu soal itu, kebetulan sedang perjalanan dinas. Jika benar sudah dilakukan penjualan saham Blok Migas itu tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh, saya kira ini aneh. Perlu dipertanyakan, ada apa ini, karena blok itu berada di Aceh,” ujar Teungku Muharuddin dihubungi portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 17 September 2015, sekitar pukul 12.10 WIB.

Menurut Teungku Muharuddin, sesuai mekanisme jika nantinya kontrak pengelolaan Blok Minyak dan Gas (Migas) itu sudah berakhir, ExxonMobil harus mengembalikan aset tersebut kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait, kata Teungku Muharuddin, kemudian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk menentukan siapa yang berhak mengelola aset Migas itu, apakah diserahkan kepada Pemerintah Aceh atau pihak ketiga.

“Tapi kalau seperti ini (ExxonMobil langsung menjual saham kedua blok itu kepada Pertamina tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh), saya kira perusahaan itu tidak fair. Kesannya, ketika mereka masuk ke Aceh butuh pemerintah daerah, tapi ketika ingin keluar dari Aceh, tanpa koordinasi. Ini aneh,” ujar Ketua DPRA yang merupakan putra Aceh Utara ini.

Ditanya apa yang harus dilakukan Pemerintah Aceh menyikapi persoalan ini, Teungku Muharuddin mengatakan, “Nanti kami akan kaji dulu lebih mendalam, kita panggil Pemerintah Aceh atau SKPA terkait untuk kemudian kita tentukan sikap. Intinya jangan sampai persoalan ini merugikan Aceh”.

Diberitakan sebelumnya, penjualan saham Blok B dan Blok NSO oleh ExxonMobil Indonesia kepada PT Pertamina  ternyata belum diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Padahal menurut Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Pertamina dan ExxonMobil juga harus berkoordinasi dengan Pemda Aceh mengingat kedua blok tersebut berada di Aceh dan sudah ada dalam UU Aceh dan PP tentang pengelolaan migas di Aceh.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Aceh, Said Ikhsan bilang, pihaknya belum pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis perihal jual-beli saham Blok B dan Blok NSO. “Mereka harusnya memberitahukan kepada kami. Pemda Aceh kurang senang karena tidak diberitahukan,”ujar Ikhsan pada Kontan, Rabu (16/9).

Ikhsan menyebut, Pemprov Aceh berencana mengundang ExxonMobil dan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait dengan jual-beli saham di Blok B dan Blok NSO. “Kami berencana mengundang mereka, tetapi ini baru mau dibicarakan dengan gubernur terlebih dahulu. Karena memang dalam aturan jual beli saham blok migas tidak melibatkan Pemda, namun jangan mendahului, jangan terburu-buru, belum diserahkan tapi melakukan seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, Vice President Public and Goverment Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto mengatakan dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. “Dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina mengikuti peraturan yang berlaku,”kata Erwin. (Baca: Pemda Aceh tidak Tahu Jual Beli Blok B Blok NSO).[]

Foto: Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin.

Baca juga:

Mau Beli Blok Exxon Pertamina harus Izin Pemda Aceh

Bulan Depan Pertamina Kuasai Tiga Aset Migas Exxon di Aceh

Keluar dari Aceh Oktober 2015 Terpiadi ExxonMobil Ibarat Lebah

 

Pemda Aceh tidak Tahu Jual Beli Blok B & Blok NSO

Pemda Aceh tidak Tahu Jual Beli Blok B & Blok NSO

JAKARTA – Penjualan saham Blok B dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) oleh ExxonMobil Indonesia kepada PT Pertamina (persero) ternyata belum diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Padahal menurut Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Pertamina dan ExxonMobil juga harus berkoordinasi dengan Pemda Aceh mengingat kedua blok tersebut berada di Aceh dan sudah ada dalam UU Aceh dan PP tentang pengelolaan migas di Aceh.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Aceh, Said Ikhsan bilang, pihaknya belum pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis perihal jual-beli saham Blok B dan Blok NSO. “Mereka harusnya memberitahukan kepada kami. Pemda Aceh kurang senang karena tidak diberitahukan,”ujar Ikhsan pada Kontan, Rabu (16/9).

Ikhsan menyebut, Pemprov Aceh berencana mengundang ExxonMobil dan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait dengan jual-beli saham di Blok B dan Blok NSO.

“Kami berencana mengundang mereka, tetapi ini baru mau dibicarakan dengan gubernur terlebih dahulu. Karena memang dalam aturan jual beli saham blok migas tidak melibatkan Pemda, namun jangan mendahului, jangan terburu-buru, belum diserahkan tapi melakukan seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, Vice President Public and Goverment Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto mengatakan dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. “Dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina mengikuti peraturan yang berlaku,”kata Erwin.

Di sisi lain, Ikshan menyebut dengan beralihnya operator Blok B dan Blok Blok NSO maka tidak akan mengubah aturan mengenai bagi hasil dan participating interest yang menjadi hak Pemprov Aceh.

Dengan beralihnya operator blok tersebut kepada Pertamina, maka otomatis ketika nanti perpanjangan kontrak diajukan, Pertamina juga harus menyertakan Pemprov Aceh dalam hal participating Interest sebesar 10%.

“Nanti kan yang mengatur BPMA-nya (Badan Pengelola Migas Aceh) yang akan segera dibentuk paling lambat pada Mei 2016 mendatang. Aturan tetap, bagi hasil juga sama, cuma operatornya saja yang berbeda,”tegas Ikhsan.[] Sumber: kontan.co.id

Foto dok. Ratu Prabu Energi