Tag: nelayan

Nelayan Lhokseumawe Nekat Melaut Meski Dikepung Kabut Asap

Nelayan Lhokseumawe Nekat Melaut Meski Dikepung Kabut Asap

LHOKSEUMAWE – Nelayan Lhokseumawe nekat melaut meski kabut asap menyelimuti kawasan tersebut, Senin, 5 Oktober 2015. Salah satunya adalah Usman, 50 tahun, salah satu nelayan tradisional di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

“Beberapa hari ini kabut asap sangat pekat, sehingga jarang pandang kami sangat terbatas di tengah laut,” kata Usman.

Dia mengatakan meskipun kabut asap mereka tetap nekat melaut karena untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagian dari nelayan banyak juga yang sudah pulang, karena penglihatan kita tidak nampak dan sulit untuk menentukan lokasi kumpulan ikan berada. Jika yang nekat melaut, mereka dibekali dengan peralatan satelit maupun GPS,” ujarnya.[](bna)

Menteri Susi: Kami Tidak Sembarangan Menangkap

Menteri Susi: Kami Tidak Sembarangan Menangkap

SABANG – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyilakan pihak manapun menggugat kementeriannya ke pengadilan terkait penangkapan MV Silver Sea 2, kapal ikan berbendera Thailand.

“Kalau ingin menggugat ke pengadilan silakan. Kami tidak sembarangan menangkap, kami memiliki bukti kuat pelanggarannya yang dilakukan,” tegas Susi Pujiastuti di Sabang, Jumat, 26 September 2015.

Menteri Susi berkunjung ke Sabang, Pulau Weh, Provinsi Aceh, dalam rangka melihat langsung MV Silver Sea 2 yang diamankan di Pangkalan TNI AL di Sabang.

MV Silver Sea 2 ditangkap oleh kapal TNI AL, KRI Teuku Umar di perairan Sabang 83 mil dari Pulau Sumatra, 12 Agustus 2015.

Kapal tersebut ditangkap karena diduga kuat menampung ikan hasil curian dari perairan Indonesia.

Saat ditangkap kapal berbobot 2.385 grosston (GT) dengan anak buah kapal 19 orang membawa ikan campuran seberat 1.930 ton yang disimpan di ruang pendingin.

Menteri Susi menegaskan, pihaknya sudah memantau gerak-gerik MV Silver Sea 2 sejak dua bulan terakhir sebelum ditangkap.

Bahkan, pihaknya juga mendapatkan foto satelit maupun foto pemantauan udara aktivitas kapal tersebut.

“Dari foto yang kami terima, MV Silver Sea 2 sedang menampung ikan curian di Indonesia dari dua kapal lainnya di perairan Arafura, Papua New Guinea. Ikannya curi di Indonesia, kemudian dialihkan ke MV Silver Sea 2,” kata dia.

Selain menampung ikan curian, sebut dia, kapal tersebut diduga juga memalsukan dokumen pelayaran. Misal dilaporkan berada di negara Maladewa, tapi kenyataannya sedang berada di Ambon, Indonesia.

Pelanggaran lainnya, kata Menteri Susi, kapal tersebut juga mematikan sinyal navigasinya, sehingga tidak terlacak oleh otoritas kelautan. Tindakan ini, tidak hanya melanggar peraturan Indonesia, juga internasional.

“Jadi, jika ada pihak yang ingin menggugat, silakan. Saya juga mengajak masyarakat mengawal kasus ini. Sebab, pengawalan kasus ini merupakan bagian dari menjaga kedaulatan Indonesia,” kata Susi Pujiastuti.

Sebelumnya, Hendri Rivai, kuasa hukum MV Silver Sea 2, menyatakan pihaknya sudah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sabang, karena penangkapan kapal kliennya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kami menggugat pra peradilan KKP karena kapal klien kami ditangkap tidak berdasarkan hukum. Gugatan pra peradilan sudah kami masukkan ke Pengadilan Negeri Sabang,” kata Hendri Rivai.[] sumber: antaranews.com

Nelayan Aceh Utara Pantang Melaut Saat Idul Adha

Nelayan Aceh Utara Pantang Melaut Saat Idul Adha

LHOKSUKON –  Nelayan Aceh memiliki pantangan melaut saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi itu sudah dijalankan turun-temurun, seperti di Kabupaten Aceh Utara.

“Pantangan melaut saat Idul Adha itu berlaku sejak tenggelamnya matahari sehari sebelum lebaran (hari meugang, red) hingga hari ke tiga Idul Adha,” kata Panglima Laot Aceh Utara, Ismail Isya kepada portalsatu.com, Sabtu 26 September 2015.

Ia menambahkan, aktivitas melaut kembali dilakukan para nelayan pada hari ke empat. Hari pantangan melaut ini dapat dimanfaatkan nelayan untuk beristirahat dan sebagai momen berkumpul bersama keluarga.

Selain saat Idul Adha, terdapat beberapa hari penting lainnya yang juga memiliki pantangan sama. Di antaranya, saat HUT Kemerdekaan RI, peringatan tragedi Tsunami 26 Desember, Hari Raya Idul Fitri, saat kenduri laot dan setiap hari Jumat.

“Jika ada nelayan yang melanggar dan tetap melaut pada hari tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Seperti hasil tangkapan disita dan boat tidak boleh beroperasi selama sepekan,” ujar Ismail.[]

Foto ilustrasi

Lebaran Kedua, Nelayan Lhokseumawe Belum Melaut

Lebaran Kedua, Nelayan Lhokseumawe Belum Melaut

LHOKSEUMAWE – Hingga memasuki lebaran kedua ratusan nelayan tradisional Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, belum kembali melaut seperti biasanya.

Amatan portalsatu.com, di kawasan tersebut terlihat puluhan boat nelayan tradisional bersandar di tepi tempat pelelangan ikan.

Ahmad Bayhaki, nelayan tradisional setempat kepada portalsatu.com, Jumat 25 September 2015 menyebutkan, pihaknya akan kembali melaut biasanya memasuki lebaran keempat atau kelima. Menurutnya hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama untuk menyambut lebaran tiap tahunnya.

“Hari ini kami hanya memperbaiki boat-boat yang rusak, ada juga yang sedang membersihkan boatnya namun beberapa dari nelayan ada yang membetulkan jaring tangkapan persiapan untuk melaut nantinya,” kata Ahmad.

Ahmad menambahkan untuk hari ini dan besok hanya nelayan yang memakai pukat darat saja yang melaut, untuk lainnya kemungkinan beberapa hari kedepan baru melakukan aktifitasnya lagi. [] (mal)

Terkait Temuan WNA Thailand di Lhoksukon, Polisi Serahkan ke Imigrasi

Terkait Temuan WNA Thailand di Lhoksukon, Polisi Serahkan ke Imigrasi

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara, AKBP Achmadi membenarkan adanya Warga Negara Asing (WNA) asal Thailand yang diamankan di areal tambak Desa Arongan, Kemukiman Ara Bungkok, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Sabtu 19 September 2015 sekitar pukul 00.30 WIB.

“Ya, kami menerima informasi dari masyarakat ada WNA asal Thailand atas nama Udom Saosungyang, 41 tahun, diamankan warga di areal tambak Desa Arongan. Setelah kami lakukan pengecekan ke lokasi, ternyata benar,” kata Kapolres Aceh Utara AKBP Achmadi, melalui Kapolsek Lhoksukon AKP Razali kepada portalsatu.com.

Dalam kasus ini, pihaknya mengaku hanya sebatas mengamankan dan memintai keterangan. Sedangkan untuk pemeriksaan lanjutan merupakan tugas pihak Imigrasi Lhokseumawe.

“Kami hanya sebatas mengamankan sesaat. Tadinya hendak memintai keterangan, namun kami kesulitan karena laki-laki itu tidak bisa berbahasa Inggris. Makanya tadi pagi langsung kami serahkan ke pihak Imigrasi Lhokseumawe,” katanya.

Bersama WNA itu, turut diserahkan sejumlah dokumen dan barang bawaannya. Di antaranya passport, kartu identitas, tas berisi pakaian, patung budha ukuran kecil, serta sebuah tempat berisi abu yang diduga dari jasad orangtua atau keluarganya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawas dan Penindakan Imigrasi (Kawasdaskim) Kota Lhokseumawe, Albert Djalius mengatakan, dirinya belum menerima informasi tersebut karena sedang di Jakarta.

“Coba saja datang ke kantor, di sana ada petugas jaga. Saya tidak menerima informasi karena sedang bebas tugas,” ujarnya via telepon seluler.[] (bna)

Nelayan Pasi Ie Leubeue Minta Pembangunan Pengamanan Kuala Dilanjutkan

Nelayan Pasi Ie Leubeue Minta Pembangunan Pengamanan Kuala Dilanjutkan

SIGLI – Para nelayan kawasan Pasi Ie Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, mendesak Pemerintah Aceh agar segera melanjutkan pembangunan pengaman bibir pantai (jetty) di Kuala Ie Leubeue. Pasalnya pengaman bibir pantai baru dibangun 400 meter dari total 1 kilometer kebutuhan.

Salah satu nelayan setempat, Asmanuddin, mengaku selama ini pihaknya masih belum bisa mendaratkan ikan hasil tangkapan mereka ke Tempat Pendaratan Ikan (TPI) akibat kuala dangkal. Pasalnya pembangunan pengaman bibir pantai belum selesai.

“Pengaman memang sudah dipasang sepanjang 400 meter, tetapi yang dibutuhkan untuk 1 kilometer, jadi harus dibangun 600 meter lagi untuk menjawab keluhan kita,” katanya kepada portalsatu, Kamis, 17 September 2015.

Dia mengatakan para nelayan setempat sudah mengirimkan permohonan agar pembangunan jetty dapat dilanjutkan kepada pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya.

“Kami sangat berharap adanya perhatian pemerintah terhadap warga pesisir yang umumnya berprofesi nelayan,” ujarnya.

Ketika ditanya kapan proyek yang telah ada itu dibangun, Asmanuddin mengaku, penanganan proyek itu dilakukan sekitar tahun 2007 silam. Pada saat itu, lanjut dia, pihak terkait mengaku akan membangun secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“Namun setelah sekian tahun berlalu, proyek itu juga tidak dilanjutkan. Makanya kami ingatkan mungkin kawasan kami luput dari perhatian pemerintah,” ujar warga Pasi Jeumeurang itu sembari menambahkan jika tidak segera ditangani kuala itu akan semakin dangkal akibat tertutup pasir.

Sementara Kepala Sumber Daya Air (SDA) Pidie, Syamsu Rizal, ketika diberitahukan masalah itu melalui pesan singkat, mengaku akan mengecek terlebih dahulu laporan masyarakat ini ke lapangan.

“Insya Allah akan kita cek dulu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 17 September 2015.[](bna)

Laporan: Zamah Sari

Foto: Seorang warga sedang menunjukkan pembangunan jetty pengaman pantai yang belum selesai.@Zamah Sari

Simeulue Tanah Harapan

Simeulue Tanah Harapan

MELIHAT Simeulue dari udara, seperti melihat untaian pinggiran lukisan tumpah warna biru. Biru laut luas kontras dengan biru pinggir pantai. Sepanjang pinggiran pantai birunya seperti tumpahan cat warna biru.

Dari udara sepanjang pandangan mata kita akan kehabisan kata untuk mengungkapkan. Ada laut dangkal biru kontras antara dua pulau. Terlihat jelas dasar laut dengan garis-garis kontras kebiruan. Ada juga sejumlah pulau karang yang menguning.

Menurut warga di sana, pulau karang itu muncul pascatsunami. Karena daratan Simeulu naik ke permukaan sehingga muncul daratan baru. Sekda Simeulue, Drs Naskah, mengatakan ada 20 lebih pulau baru muncul di daerahnya setelah tsunami melanda.

Di sepanjang pinggir pantai gerombolan kerbau amat banyak. Simeulue terkenal dengan ternak kerbaunya.

“Kerbau Simeulue termasuk jenis kerbau yang sudah diakui secara nasional,” kata Naskah.

Menurutnya sangat mungkin Simeulue dikembangkan menjadi penghasil kerbau. Pulau seluas lebih 2000 KM persegi ini termasuk jarang penduduknya. Apalagi ada sejumlah pulau lain yang kini belum berpenghuni.

Dalam pesawat yang penulis tumpangi, Senin, 14 September 2015 lalu, sejumlah bule juga ikut dalam penerbangan itu. Ternyata di sejumlah pulau dan kawasan pantai Simeulue sudah berdiri banyak resort wisata.

“Pemiliknya bule yang kadang menikah dengan warga di sini, status kepemilkan tanah atas nama warga lokal,” ujar Sekda.

Dia mengatakan pemerintah Simeulue akan segera mengantisipasi penguasaan ruang publik oleh korporat atau pribadi.

“Kita tidak mau seperti pantai Sanur di Bali yang hanya bisa diakses kaum berduit,” jelasnya.

Meskipun begitu, pariwisata Simeulue kian berdenyut yang turut meningkatkan pendapatan rakyatnya. Seperti peningkatan harga hasil laut seperti lobster.

Seperti diketahui, Simeulue merupakan negeri kedua Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Susi punya penangkaran lobster di sini.

“Saat ini kami juga dapat beberapa program dari kementrian buk Susi untuk nelayan di sini,” kata Sekda.

Alam Simeulue memang elok. Rumah rakyat umumnya berada sepanjang jalan besar. Indahnya rumah-rumah itu membelakangi hutan alam yang lebat. Jadi kita seperti berada di villa di tengah hutan.

Menurut warga walaupun mereka memiliki tanah hutan itu, tapi mereka tidak menebang pepohonan di sana. “Pemerintah di sini juga meminta agar masyarakat menjaga hutan,” ungkap salah satu warga Air Dingin Kemuning, Sinabang.

Bahkan warga masih menampung air di celah-celah bukit di samping rumahnya. Simeulue adalah tanah harapan, bukan hanya lobster dan isu penemuan gas bumi dalam jumlah besar. Negeri ini menjanjikan sejuta harapan. Tergantung pemerintah setempat bagaimana agar fokus mengekploitasi potensinya. Tentu saja dengan menghindari ekploitasi alam atau hutan yang berlebihan.

Banyak yang menyarankan agar Simeulue lebih baik meningkatkan potensi yang ada seperti laut, kelapa dan peternakan kerbau. Dari pada menjual alam indahnya untuk diekploitasi pemodal besar. Pemberdayaan rakyat juga diharapkan bisa sesuai dengan kearifan lokal. Bukan memaksa masuk modal yang malah membuat rakyat terpinggirkan.

Butuh kerja keras dan cerdas dari pemerintah setempat. Pimpinan di sana harus kreatif dan mau keluar dari kotak rutinitas penyelenggaraan pemerintah. Saat ini sepertinya aparatur pemerintah di sana masih perlu dididik jadi pelayan. Sebab, sepertinya reformasi pelayanan belum menjalar kemari.

Buktinya terlihat saat penulis bertandang ke kantor Bupati Simeulue pada Kamis, 17 September 2015. Sampai pukul 09.00 WIB lebih, kantor bupati masih “mati suri”. Di lantai pertama hanya ada satu staf di Bagian Organisasi dan satu staf di Bagian Umum.

“Biasanya cepat pak, mungkin karena hujan,” ujar staf di Bagian Umum yang terlihat sedang main game di komputer. Bila begini, maka semua potensi daerah akan berkembang sendiri. Minim peran pemerintah. Maka butuh puluhan tahun lagi daerah ini untuk maju.[]

Foto: Salah satu pulau Simeulue terlihat dari udara. @Adi Gondrong

Nelayan Aceh Barat Dituntut Tujuh Bulan Penjara

Nelayan Aceh Barat Dituntut Tujuh Bulan Penjara

Meulaboh – Ibnu Hajar (45), nelayan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dituntut tujuh bulan penjara dengan denda Rp10 juta karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah.

Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Candra Darusman di Meulaboh, Sabtu mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelangaran pada sidang digelar Pengadilan Negeri (PN) Padang.

“LBH mengapresiasi upaya dan langkah-langkah telah dilakukan Pemkab Aceh Barat dan DKP serta pihak lain yang  telah melakukan usaha yang maksimal untuk membantu Ibnu Hajar yang awalnya dituntut maksimal 8 tahun penjara,” katanya.

Meskipun demikian sebagai kuasa hukum, LBH menyesalkan sikap inkonsistensi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Meulaboh yang pada mulanya menyatakan siap untuk hadir dan memberi keterangan di depan Majelis Hakim.

Ketidakhadiran dari pihak tersebut, kata dia, karena alasan anggaran, kesibukan lain yang tidak dirincikan, bahkan agenda pertemuan dengan KPK, padahal menurut LBH kehadiran saksi itu sangat dibutuhkan dalam persidangan.

Pada persidangan di PN Padang, terdakwa Ibnu Hajar dituntut tujuh bulan kurungan penjara dengan denda sebesar Rp10 juta, subsider satu bulan kurungan dan Kapal Motor (KM) Bunga Mawar sebagai barang bukti dikembalikan pada pemiliknya.

“Selain tuntutan kurungan penjara dan bayar denda, uang hasil tangkapan Rp750 ribu dirampas untuk negara. Tuntutan JPU hanya satu pasal terkait tidak memiliki SPB, ini memperlihatkan JPU tidak yakin dengan dakwaan sendiri menjerat Ibnu Hajar dengan ancaman 8 tahun penjara,” katanya.

Persidangan dengan agenda putusan akan dilaksanakan 1 September 2015, LBH berharap putusan yang terbaik sehingga terasa keadilan bagi nelayan Aceh Barat yang miskin itu.

Ibnu Hajar adalah nelayan Aceh Barat yang ditangkap Pol Airud Polda Sumatera Barat diwilayah perairan Padang Sumatera Barat pada pertengahan Mei 2015 dengan sangkaan tidak memiliki SIUP dan SPB, kemudian dijerat UU Perikanan dengan ancaman 8 tahun penjara.

Pada persidangan kedua, penasihat hukumnya dari LBH Padang menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan JPU, kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan saksi ahli dari Kabid Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat M Iqbal.

“Kita berharap semua putusan majelis hakim PN Padang memberikan putusan yang terbaik dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pertimbangan yang matang terhadap perkara ini,” katanya. | sumber: antara

Nelayan Aceh Utara Tangkap Ikan Tongkol 600 Ton Saban Hari

Nelayan Aceh Utara Tangkap Ikan Tongkol 600 Ton Saban Hari

LHOKSUKON – Sejumlah nelayan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mampu menangkap ikan tongkol dalam setiap harinya mencapai 100-200 tong fiber, apabila dikalkulasikan bisa mencapai 600 ton per harinya.

Salah seorang nelayan Husaini yang ditemui di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Husaini mengatakan, melimpahnya hasil tangkapan ikan tongkol tersebut telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

“Akibat banyaknya hasil tangkapan ikan tongkol, maka harganya pun sangat terjangkau, yaitu mencapai Rp10.000/kg dan dua kilogram Rp15.000, hal ini sudah terjadi sejak tiga hari yang lalu,” ujar Husaini.

Husaini menambahkan, banyaknya hasil tangkapan ikan tongkol tersebut bukan hanya terjadi diwilayah Kabupaten Aceh Utara saja, melainkan di Kota Lhokseumawe juga terjadi hal yang serupa.

Sehingga hasil tangkapan tersebut dikirim ke daerah-daerah lain, seperti Kota Langsa dan Banda Aceh. Apabila tidak dikirim keluar daerah, maka akan booming ikan tongkol untuk pasar Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Sepertinya kebutuhan ikan tongkol untuk daerah sudah melebihan kebutuhan, sehingga banyak yang kita kirim ke daerah-daerah lain, apabila tidak kita kirim maka ikan tersebut akan membanjiri pasar dan harganya akan semakin anjlok,” tutur Husaini.

Saat nelayan mulai membongkar hasil tangkapannya, ikan-ikan tersebut langsung diangkut dengan menggunakan becak dan mobil Pick-up, yang kemudian dikirim ke berbagai daerah di Aceh Utara dan kabupaten/kota lainnya.

Bagi pedagang ikan harian juga memborong beberapa fiber ikan kemudian di jual secara eceran kepada warga langsung di PPI tersebut, sementara masyarakat silih berganti berdatangan membeli ikan segar di lokasi tersebut.

Mayoritas warga membeli dalam jumlah yang besar, karena harganya murah dibandingkan harga ikan sebelumnya yang melambung.[] sumber: antaranews.com

Jawa Barat Pangkas Birokrasi, Nelayan Bisa Urus Izin Online

Jawa Barat Pangkas Birokrasi, Nelayan Bisa Urus Izin Online

Dalam waktu dekat para nelayan di Jawa Barat akan dimudahkan Internet dalam mengurus perizinan. Hal itu dimungkinkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan perizinan kapal dan perahu secara daring (online) guna memberikan akses kepada nelayan yang jauh dari pusat kota.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan perizinan secara daring kapal dan perahu tersebut disediakan untuk memangkas birokrasi yang selama ini sulit diakses nelayan.

Menurutnya, banyak nelayan yang tidak bisa mendaftarkan perahunya akibat akses yang sulit atau letaknya yang terlalu jauh dengan ibu kota provinsi yang berlokasi di Bandung.

“Di Jabar ada 18.187 unit perahu, besar, dan kecil. Tapi baru 56,6% yang memiliki izin,” katanya, Selasa (18 Agustus 2015).

Oleh karena itu, pihaknya segera menata perizinan dengan sistem daring dan mobile, mengingat besarnya jumlah perahu yang belum terdaftar di Provinsi Jabar.

“Ini memang harus ditata, mengingat ada 18.000 lebih kapal. Begitu pula nelayannya kurang lebih mencapai 105.000 orang,” ujarnya.

Deddy menjelaskan penataan perizinan tersebut juga terkait dengan program rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

Hingga saat ini baru ada 16 lokasi yang memenuhi kriteria rencana induk tersebut, dari total 84 pelabuhan yang direncanakan.

“Kami juga berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur,” tambahnya.

Sementara itu, kalangan nelayan di Jabar mengaku masih banyak yang kesulitan dalam mengurus perizinan untuk melaut.

Presidium Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Jabar Budi Laksana meminta realisasi perizinan daring bagi perahu nelayan tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Menurut dia, perizinan daring bagi kapal dan perahu perlu keseriusan dari pemerintah. Soalnya, birokrasi yang berbelit dan minimnya pengetahuan nelayan tradisional tentang birokrasi membuat nelayan enggan mengurusnya.

Hal tersebut secara langsung berdampak bagi kesejahteraan nelayan tradisional karena tidak bisa mendapatkan izin dari pemerintah untuk melaut.

“Perlu keseriusan dari pemerintah untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarananya agar tidak ada hambatan teknis di lapangan,” tegasnya.

Pemerintah juga perlu menyosialisasikan terhadap nelayan agar mereka melek teknologi dan mampu mengurus perizinan secara daring tanpa menemui hambatan.

Budi menambahkan, masalah serius yang dihadapi nelayan saat ini adalah soal kompetensi jelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2015.

Saat ini nelayan di Jabar hanya menguasai jarak tangkapan ikan maksimal 12 mil dari tepi pantai, dan belum memasuki zona ekonomi eksklusif.

“Para nelayan harus segera mendapatkan transfer pengetahuan dan teknologi agar mereka siap,” katanya. | sumber : tempo