Tag: nasir djamil

Legislator Minta Usut Tuntas Kematian Siswa Aceh yang Dipukuli

Legislator Minta Usut Tuntas Kematian Siswa Aceh yang Dipukuli

Banda Aceh  – Anggota DPR RI asal Aceh HM Nasir Djamil meminta aparat kepolisian di daerah setempat agar bisa segera mengungkap kasus kematian Nurul Fatimah murid madrasah ibtidaiyah Keunaloi Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.

Nurul Fatimah, Siswa MIN Keunaloi meninggal dunia Sabtu (26/9) diduga akibat dipukuli oleh sejumlah siswa laki-laki di sekolah tersebut.

“Pengungkapan kasus tersebut sangat penting agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat, terutama bagi pihak sekolah agar tidak terulang lagi di masa mendatang,” kata Nasir di sela-sela berkunjung ke rumah duka, Seulimum, Aceh Besar, Senin.

Ia berharap agar kasus tersebut terungkap secara terang- benderang, dan dirinya meminta pihak kepolisian bekerja secara objektif dan adil sehingga ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat terutama pihak sekolah, agar kejadian seperti ini bisa diantisipasi dan tidak terjadi lagi.

Nasir juga berharap kepada keluarga Nurul untuk bersabar atas musibah yang menimpa Nurul dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab kematian Nurul.

Nasir menjelaskan terkait dengan hukuman bagi para pelaku yang masih di bawah umur harus mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 12 Tahun 2012.

“Sebenarnya kasus-kasus kekerasan kepada anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual banyak terjadi di masyarakat namun tidak terungkap, karena keluarga tidak melapor, makanya dengan kejadian ini kita harap polisi bisa cepat mengungkapnya,” kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh ini menyebutkan banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah, terutama lingkungan sekolah yang tidak kondusif.

Ia berharap kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan review terhadap aturan-aturan perlindungan terhadap anak, terutama melindungi anak dari kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru maupun sesama siswa.

Nasir mendorong pemerintah untuk menggiatkan kembali masyarakat sadar hukum yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga ketika menjadi korban, masyarakat tidak merasa sendiri.

“Jadi perlu mereview qanun-qanun yang terikat dengan hal ini sehingga muatan anti kekerasan bisa dimasukkan dalam qanun tersebut. Selain itu dibutuhkan pembelajaran pendidikan damai bagi siswa di sekolah, sehingga lingkungan sekolah dan ruang kelas itu menjadi tempat yang nyaman anti kekerasan serta anti pelecehan bagi siswa,” katanya.[] Sumber:  antaranews.com

Hari Ini Fahri Hamzah dan Nasir Djamil Kunjungi Rohingya di Aceh Utara

Hari Ini Fahri Hamzah dan Nasir Djamil Kunjungi Rohingya di Aceh Utara

LHOKSUKON – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama anggota Komisi III Nasir Djamil dijadwalkan mengunjungi pengungsi Rohingya di shelter Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Sabtu, 29 Agustus 2015, usai siang.

Selain wakil ketua dan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh dan para wartawan dari Jakarta.

 Informasi tersebut disampaikan Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) Wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe, Dicky Saputra kepada portalsatu.com lewat telpon seluler. Saat dihubungi tadi sekitar pukul 12.45 WIB, Dicky bersama Asisten I, Asisten II dan Kabag Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Utara, dan Kepala Dinas Sosial Aceh Utara masih menunggu rombongan Fahri Hamzah di Bandara Malikussaleh.

 “Jadwalnya pukul 11.15 WIB, tapi sampai sekarang pesawat Garuda yang ditumpangi Pak Fahri Hamzah dan Nasir Djamil bersama rombongan belum mendarat, mungkin faktor cuaca. Kita masih menunggu di Bandara Malikussaleh,” ujar Dicky yang juga anggota DPRK Lhokseumawe dari PKS.

Dicky menjelaskan, direncanakan setelah mendarat di Bandara Malikussaleh, Aceh Utara, rombongan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan makan siang, dilanjutkan salat Dzuhur di Masjid Agung Islamic Centre Lhokseumawe.

“Setelah itu Pak Fahri Hamzah dan Nasir Djamil bersama rombongan langsung mengunjungi pengungsi Rohingya di shelter Blang Adoe,” kata Dicky.[]

Foto: Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI dari PKS.

DPR Pertanyakan Sikap Pemerintah Bebaskan PPN Hiburan Malam

DPR Pertanyakan Sikap Pemerintah Bebaskan PPN Hiburan Malam

JAKARTA –  Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan RI dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan.

“Saya menyesalkan sikap pemerintah yang memasukan diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya masuk kedalam kriteria jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PMK tersebut,” kata Nasir Djamil, Minggu, 21 Agustus 2015.

Sikap demikian, menurut Nasir, justru kontraproduktif dengan upaya revolusi mental yang selama ini digadang pemerintahan Jokowi.

“Di tengah semangat untuk membatasi bahkan keinginan menghapuskan minuman beralkohol dan rokok yang dapat merusak kesehatan dan mental masyarakat, tidak sepatutnya Pemerintah justru mengeluarkan kebijakan kontraproduktif seperti ini, diskotek,karaoke, klab malam dan sejenisnya seharusnya pelan-pelan ditutup,” ujarnya.

Lebih lanjut Nasir mengatakan, memasukan diskotik,karaoke dan klab malam sebagai kriteria jenis jasa yang tidak dikenai pajak PPN merupakan ide dangkal dari seorang menteri.

“Seharusnya Menteri Keuangan dalam menafsirkan kriteria jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,” katanya.

Sehingga tidak sesempit itu menafsirkan diskotik, karaoke dan klab malam sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan yang bebas pajak.

“Tetapi dapat mencari jenis seni dan hiburan lain yang memang bermanfaat, dibutuhkan rakyat miskin dan tidak membawa banyak mudharat bagi rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, Nasir meminta agar pemerintah mencabut kriteria diskotik, karaoke dan klab malam sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN dalam PMK Nomor.158/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan.

“Pemerintah diharapkan dapat segera mencabut kriteria diskotik, karaoke dan klab malam sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN, karena hal itu dapat mereduksi nilai-nilai kultur religius bangsa yang selama ini telah terbangun dan demi menyelamatkan masa depan anak muda Indonesia,” ujar Nasir. [] (mal)

Soal Putusan DPR Harus Mundur Jika Ikut Pilkada, Nasir Djamil: MK Abai

Soal Putusan DPR Harus Mundur Jika Ikut Pilkada, Nasir Djamil: MK Abai

BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nasir Djamil mengatakan putusan Mahkaman Kontitusi yang mengharuskan anggota DPR mengundurkan jika ingin maju dalam Pemilhan Kepala Daerah, dinilai abai.

“Mahkamah Konstitusi sepertinya abai dan lupa, bahwa yang namanya anggota DPR, baik yang ada di provinsi, kota dan di pusat itu masuk katagori elected official, berbeda dengan TNI, Polri, PNS, mereka itu a pointed official,” kata kata Nasir Djamil saat berkunjung ke redaksi portal satu, Banda Aceh 10 Agustus 2015.

Menurutnya, TNI/ Polri dan PNS itu ditunjuk oleh atasannya, karena mereka ditunjuk, maka mereka harus melepaskan jabatannya. Berbeda dengan DPR yang dipilih oleh masyarakat untuk mendapatkan jabatan.

“Mereka itu ditunjuk, kalau anggota DPR itu dipilih, karena ditunjuk, maka dia harus melepaskan jabatannya karena dia ditunjuk oleh atasannya, karena dikhawatirkan jabatan itu digunakan untuk kepentingan dia,” ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, dulu ketika legislative duduk sebagai eksekutif, maka legislative berhenti. Hal itu menurutnya jalan tengah. “Ini oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan itu,” ujarnya lagi.

Seharusnya, anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, juga harus diberhentikan oleh rakyat. Hal tersebut menurutnya berbeda dengan masa orde baru. “Karena mereka mendapatkannya bukan ditunjuk oleh ketua partai, dulu orde baru iya, itu pun fraksi TNI/ Polri, bukan partai politik,” ujarnya lagi.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut bersifat diskriminatif, menunjukkan adanya pembedaan syarat yang merugikan hak konstitusional warga negara.

MK menilai bahwa kewajiban mengundurkan diri dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, seperti yang dikenakan pada pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, serta pejabat dan pegawai BUMN/BUMD, juga seharusnya berlaku bagi legislator yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. [] (mal)

Nasir Djamil: Penanganan Hukum Harus dengan Kearifan Lokal

Nasir Djamil: Penanganan Hukum Harus dengan Kearifan Lokal

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nasir Djamil mengatakan penanganan hukum harus dengan kearifan local.

“Lima tahun ini kearifan local ini sudah mulai dibicarakan, sudah mulai dituangkan,” kata Nasir Djamil saat berkunjung ke redaksi portalsatu, Banda Aceh 10 Agustus 2015.

Menurutnya, praktik kearifan local dalam proses penegakan hukum belum sempurna, karena banyak pihak yang tidak memahami kearifan lokal. “Dalam praktik, kearifan local belum begitu sempurna, bukan kearifan local yang belum, tapi aparat penegak hukumnya yang belum memahami kearifan lokal,” ujarnya.

Ia juga berharap agar pimpinan lembaga penegak harus melakukan kearifan local. Selain itu ia juga menilai untuk bisa mewujudkannya hal itu, pimpinan lembaga penegak hukum harus orang daerah.

“Untuk bisa menghadirkan kearifian lokal dalam penegakan hukum itu, memang  yang harus dilakukan adalah pimpinan-pimpian itu harus lokal juga, karena dia tahu, meskipun belum ada jaminan. Tapi itu lebih bagus dari pada orang luar jadi Kapolres atau Kejari yang dia tidak mengerti kearifan local,” ujarnya lagi.

Ia mencontohkan, seperti adanya maling ayam atau copet, seharusnya hal seperti itu bisa diselesaikan secara kearifan local, jangan dibawa ke ranah hukum.

“Copet, maling ayam, pencemaran nama baik, sedikit-sedikit lapor polisi. Polisi kalau kita suruh tarik mereka tidak mau. Karena itu juga kinerja mereka, jadi serba salah mereka,” ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, sekarang ini kearifan local sudah mulai tergerus dalam proses penegakan hukum, sehingga masalah kecil pun diselesaikan di meja hukum. [] (mal)

Soal Bupati Ruslan, Komisi III DPR RI: Ada yang Salah dengan Cara KPK

Soal Bupati Ruslan, Komisi III DPR RI: Ada yang Salah dengan Cara KPK

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan ada yang salah dari cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi.

“Sebagai contoh penetapan tersangka terhadap Ruslan Abdul Gani. Padahal sebelum ditetapkan sebagai tersangka dia belum pernah dipanggil atau diperiksa sebagai status tersangka,” kata Nasir Djamil saat bersilaturahmi ke redaksi portalsatu.com, Senin, 10 Agustus 2015.

Menurutnya, ada yang salah dari manajemen KPK itu sendiri, sebagai contoh Ruslan Abdul Gani sampai saat ini belum pernah menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

“Begitu juga seperti kasus yang dialami oleh Gatot. Dia tidak pernah mendapat surat tersebut, seharusnya saat ini dengan adanya teknologi dengan mudah untuk menyampaikan pesan, jadi kalau pak Ruslan Abdul Gani belum pernah menerima surat pemeriksaan berarti ini sangat kacau, ada yang salah dengan manajemen KPK,” ujarnya.

Nasir menambahkan ada beberapa kemungkinan yang akan pihaknya kritisi atau mengevaluasi terhadap KPK. “Artinya ada beberapa hal yang salah dari KPK, seperti penetapan seseorang sebagai tersangka, tapi orang tersebut tidak tahu persis kalau dia sudah ditetapkan menjadi tersangka,” ujarnya.

Menurutnya, hal seperti ini bisa menjadi pembunuhan karakter, KPK juga melakukan cara-cara dengan mengedepankan kekuasaan. [] (mal)

Nasir Djamil: Narkoba Bisa Beredar Ketika Didukung Oknum

Nasir Djamil: Narkoba Bisa Beredar Ketika Didukung Oknum

BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nasir Djamil, mengatakan narkoba bisa beredar ketika didukung oleh oknum TNI dan Polri.

“Oknum-oknum ya! Jelas itu, itu rumusnya, pasti ada oknum-oknum baik yang baju hijau maupun coklat yang melindungi. Kalau nggak, tidak berani,” ujar Nasir Djamil saat berkunjung ke redaksi portalsatu, Banda Aceh, 10 Agustus 2015.

Menurutnya, para pengedar narkoba mendekati orang-orang yang dinilai mempunyai kekuatan untuk melindunginya, sehingga bisnisnya aman dan tidak ada yang menggangu. “Mereka mendekati orang-orang ini untuk supaya beredarnya aman,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai pimpinan instansi TNI dan Polri sudah tegas terkait persoalan narkoba.

“Tetapi tetap saja itu terus terjadi dan terjadi lagi. Oknum-oknumnya terus, karena ini bisnis yang sangat menggiurkan dan sangat menguntungkan, uangnya banyak,” ujar Nasir Djamil.

Ia juga mengatakan, ada beberapa kepala daerah yang ada di Indonesia bukan hanya mengkonsumsi narkoba, tapi mereka juga terlibat dalam peredaran dan partner.

“Karena bisnis ini menggiurkan. Di samping dia juga menikmati dan itu itu diback up oleh oknum-oknum,” ujarnya lagi. [] (mal)

 

Anggota Komisi Hukum DPR RI Usulkan Ujong Pacu Jadi Desa Sadar Narkoba

Anggota Komisi Hukum DPR RI Usulkan Ujong Pacu Jadi Desa Sadar Narkoba

BANDA ACEH – Anggota Komisi III/Hukum DPR RI, Nasir Djamil mengusulkan agar Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dijadikan desa percontohan “Sadar Narkoba”.

Nasir Djamil meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dan BNN Lhokseumawe agar menjadikan Ujong Pacu sebagai “Desa Sadar Narkoba”, sehingga masyarakat terpogram untuk memberantas narkoba.

“Supaya jelas perlawanannya, maka BNN Provinsi (Aceh) dan Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan warga desa, hadirkan bahwa Desa Ujong Pacu merupakan desa percontohan Desa Sadar Narkoba,” kata Nasir Djamil saat berkunjung ke redaksi portalsatu.com, di Banda Aceh, Senin, 10 Agustus 2015.

Menurut Nasir Djamil,  usulan dijadikan Desa Sadar Narkoba itu agar masyarakat tidak sporadis. Akan tetapi, benar-benar terprogram dan mereka tidak merasa sendirian untuk melawan narkoba.

“Kalau sudah ada program, masyarakat merasa negara hadir, pemerintahan hadir. Selama ini negara banyak tidak hadir. “(Program) itu penting!” Nasir Djamil menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, di Desa Ujong Pacu sudah dua bulan diberlakukan ronda malam. Tujuannya untuk mencegah keluar masuknya narkoba yang telah meresahkan warga sebab maraknya pemakai hingga pengedar narkoba yang berkeliaran di sekitar gampong itu.

Dalam razia beberapa waktu lalu, mereka menangkap beberapa warga Ujong Pacu dan orang luar gampong itu terkait memakai dan memiliki narkoba. Pelaku narkoba sudah diserahkan ke pihak berwajib di Lhokseumawe.

Pada Sabtu malam lalu, ada pihak diduga melakukan teror dengan meledakkan bom rakitan di pos jaga Desa Ujong Pacu. Akibat ledakan bom itu, delapan warga terluka kena serpihan sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit PT Arun untuk mendapatkan pertolongan medis.[]

Foto: Nasir Djamil di redaksi portalsatu.com.

Nasir Djamil: Berita Investigasi Saat ini Sudah Mulai Hilang

Nasir Djamil: Berita Investigasi Saat ini Sudah Mulai Hilang

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, mengungkapkan bahwa di era sekarang ini media-media cetak, TV, dan online sudah mulai berkurang dalam menyajikan pemberitaan investigasi.

“Saat ini berita investigasi sudah minim, mungkin karena faktor terlalu berisiko atau media punya kepentingan lain karena faktor pemilik modalnya,” kata Nasir Djamil saat berkunjung ke redaksi portalsatu.com, Senin, 10 Agustus 2015.

Menurutnya, media online lebih berpeluang menyajikan berita investigasi dengan durasi empat sampai  enam jam sekali dan tentunya space pemberitaannya tidak terbatas.

“Jika dibandingkan dengan media cetak yang harus menunggu sehari untuk diterbitkan, inilah satu keunggulan media online,” ujarnya.

Menurutnya, berita investigasi merupakan ruh dari pada media tersebut.[] (mal)

[Foto]: Nasir Djamil Kunjungi Redaksi Portalsatu.com

[Foto]: Nasir Djamil Kunjungi Redaksi Portalsatu.com

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI  periode 2014-2019, Nasir Djamil, berkunjung ke redaksi portalsatu.com, Senin, 10 Agustus 2015.

Kedatangan Nasir Djamil disambut oleh Pimpinan Umum portalsatu.com, Irma Hafni, dan pimpinan redaksi Murdani Abdullah, serta beberapa staf redaksi lainnya.

Dalam kunjungannya politisi PKS tersebut berbicara banyak mengenai perkembangan media online khususnya di Aceh.

Menurutnya, dengan pesatya industri dalam bidang media terutama media online harus mampu memberikan pencerahan dan informasi yang akurat bagi masyarakat luas.

“Kelebihan media online adalah mampu memberikan dan menyajikan informasi yang lebih cepat kepada masyarakat dan ini adalah kelebihan yang disajikan oleh media online,” kata Nasir Djamil.

Selanjutnya, Nasir Djamil juga meminta agar para pengelola media online di Aceh untuk dapat bersatu dan membangun sebuah forum yang bertujuan untuk menjadi suatu fungsi sosial di kalangan masyarakat.

Berikut foto-foto Nasir Djamil saat di redaksi portalsatu.com:

portalsatu 1

portalsatu 2

portalsatu 3

portalsatu 6