Tag: myanmar

Diduga Agen Traficking, Dua Warga Myanmar Dibekuk Petugas Imigrasi Langsa

Diduga Agen Traficking, Dua Warga Myanmar Dibekuk Petugas Imigrasi Langsa

IDI RAYEUK – Petugas Imigrasi Langsa mengamankan lima orang yang diduga agen trafficking yang hendak membawa kabur pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Bayeun, Jumat, 14 Agustus 2015. Bersama tersangka turut diamankan dua unit mobil Avanza.

“Mereka sekarang sudah diamankan di kantor Imigrasi kota Langsa. Namun kita sekarang sedang lakukan interogasi secara intensif,” ujar Kepala Seksi Wadakim Imigrasi Kota Langsa, Afrizal saat dikonfirmasi portalsatu.com di kantornya sekitar pukul 14.00 WIB.

Kelima tersangka yang digiring petugas Imigrasi tersebut, tiga di antaranya merupakan sopir dan dua lainnya adalah warga Myanmar. Kedua WNA tersebut bernama Abul Hasem, 18 tahun, dan Muhammad Siddiq, 28 tahun.

“Untuk ketiga sopir tersebut belum bisa diketahui keterangannya karena sedang dalam pemeriksaan lanjut,” kata Afrizal.

Sementara itu, Abul Hasem kepada portalsatu.com mengaku dirinya hanya ingin menjemput istri kawannya yang berada di kamp pengungsian Bayeun.

“Saya hanya ingin jumpa dengan istri kawan saya, tapi kita tidak bisa membawanya pergi dari kamp,” ujar Abul Hasem.

Abul Hasem mengaku berkewarganegaraan Myanmar dan telah lama tinggal di Medan, Sumatera Utara. “Tapi karena saya disuruh oleh kawan saya, makanya saya pergi,” ujarnya.[](bna)

Yayasan Geutanyoe Tampung Donasi untuk Bencana Myanmar

Yayasan Geutanyoe Tampung Donasi untuk Bencana Myanmar

BANDA ACEH – Yayasan Geutanyoe menampung donasi dari seluruh masyarakat Indonesia yang peduli terhadap bencana longsor dan banjir di daerah Chin, Maqwe, Sagaing dan Rakhine, Myanmar. Hal ini disampaikan oleh Liliane Fann kepada portalsatu.com, Senin, 3 Agustus 2015

“Donasi nantinya akan disalurkan untuk korban banjir dan longsor di Myanmar,” kata Coordinator Humanytarian Yayasan Geutanyoe Nasruddin, Senin, 3 Agustus 2015.

Dia mengatakan donasi tersebut dapat disalurkan melalui rekening BNI No. 371643743 atas nama Yayasan Geutanyoe.

“Insya Allah dalam beberapa hari ke depan Yayasan Geutanyoe akan memperoleh informasi konkrit dari tim yang sudah dikirim duluan, tujuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” kata Nasruddin.

Bencana banjir dan longsor di Myanmar menghancurkan 200 ribu hektar persawahan, menewaskan 27 orang dan lebih dari 156 ribu orang mengungsi. Yayasan Geutanyoe telah mengirimkan 3 orang tim emergency untuk melakukan assesmen kebutuhan untuk jangka pendek dan panjang hari ini Senin, 3 Agustus 2015.[] (bna)

Foto: Ilustrasi banjir di Aceh. @Dok

UNHCR Diminta Perjelas Status Hukum Migran Rohingya

UNHCR Diminta Perjelas Status Hukum Migran Rohingya

BANDA ACEH – Sekjen Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) Muhamad Heikal Daudy mengatakan tujuan utama pengungsi Rohingya adalah Malaysia, Singapura, dan Australia bukan Aceh atau Indonesia. Hal ini disampaikannya menanggapi kasus pengungsi Rohingya yang beberapa waktu lalu ‘kabur’ dari barak pengungsian di Aceh Timur menuju ke negara lain.

“Saya rasa itu benang merahnya semua pada tujuan awal mereka melarikan diri dari negaranya, dan dari beberapa kajian yang kita lakukan, tujuan mereka memang bukanlah Aceh atau Indonesia melainkan beberapa negara lain seperti Australia dan Malaysia,” kata Heikal.

Heikal mengaku tidak heran dengan sikap puluhan migran Rohingya yang kabur dari camp pengungsian. Pasalnya, kata dia, tujuan awal mereka bukanlah Indonesia ataupun Aceh.

“Ya, walau bagaimana pun mereka akan berusaha untuk pergi ke negara tujuannya,” kata Heikal.

Ia mengatakan hingga sekarang status hukum Rohingya belum jelas. Hal inilah yang membuat PIARA mendesak UNHCR selaku organisasi penanganan pengungsi internasional untuk menangani status hukum para pencari suaka tersebut.

“Status hukum mereka belum jelas. Jadi hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut begitu lama,” katanya. [](bna)

Laporan: M. Fajarli Iqbal

Foto: Ilustrasi pengungsi Rohingya di Aceh. @Getty Image/bbc.co.uk

[FOTO]: Mengintip Suasana Sore di Penampungan Rohingya Blang Adoe

[FOTO]: Mengintip Suasana Sore di Penampungan Rohingya Blang Adoe

SORE hari menjadi suasana yang riuh, kebanyakan dengan rona wajah ceria, di tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya di Gampong Blang Adoe, Kuta Makmur, Aceh Utara.

Belasan pemuda yang di antaranya berbadan kekar antre menunggu jatah bermain takraw, olahraga yang menurut Syarif, salah seorang remaja di tempat ini merupakan salah satu permainan favorit warga Rohingya.

Beberapa bocah juga terlihat tanpa lelah melarikan layang-layang ke sana ke mari. Ada juga pemuda Rohingya yang diajak berfoto bersama oleh pengunjung warga setempat.

Semua aktivitas itu kemudian terhenti ketika peluit berbunyi jelang magrib. Mereka kemudian mengambil posisi jongkok membentuk barisan teratur untuk didata. Berikut beberapa foto yang memperlihatkan suasana sore di penampungan tersebut yang didokumentasikan portalsatu.com pada Rabu, 22 Juli 2015:

rohingya di blang adoe-6@qahar

rohingya di blang adoe-3@qahar

rohingya di blang adoe-1@qahar

rohingya di blang adoe-4@qahar

rohingya di blang adoe-5@qahar

Migran Rohingya Senang Bisa Rayakan Idul Fitri di Aceh

Migran Rohingya Senang Bisa Rayakan Idul Fitri di Aceh

LHOKSUKON – Warga Rohingya yang kini mengungsi di Gedung BLK Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, merasa gembira bisa menikmati suasana Idul Fitri di Aceh. Menurut mereka, Idul Fitri kali ini bisa dilakukan dengan sempurna dan kekusyukan.

“Kami sangat senang, tak pernah tahun-tahun kemarin merayakan Idul Fitri dengan suasana begini,” ujar Muhammad Rashed, 50 tahun, salah satu migran Rohingya kepada portalsatu.com sore tadi, Kamis, 16 Juli 2015.

Ia mengatakan perayaan Idul Fitri di Burma, sebutan lain untuk negara Myanmar, sama sekali tidak aman. Bahkan mereka mengaku tidak bisa hidup tenang dalam kesehariannya.

“Alhamdulillah di Aceh kami bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Dulunya di Burma masa muda saya masih bisa Idul Fitri seperti biasanya, namun beberapa tahun terakhir sudah tidak nyaman. Rohingya tak bebas di sana, jangankan Idul Fitri, salat lima waktu harus sembunyi-sembunyi,” katanya.

Hal senada disampaikan Jalaluddin, salah satu remaja etnis Rohingya asal Myanmar. Dia mengaku gembira karena bisa merayakan Idul Fitri di Aceh. “Kami sangat bersyukur berada di Aceh dengan penuh kedamaian,” ujarnya.

Dia berharap kondisi seperti di Aceh bisa dirasakan di Myanmar. Namun harapan tersebut belum bisa menjadi kenyataan lantaran pembenci etnis Rohingya masih berkeliaran. “Tak mungkin kami bisa hidup tenang disana selama mereka masih membenci kami.”

Untuk diketahui, sekitar 315 etnis Rohingya melakukan takbir secara sederhana malam ini di kamp penampungan Blang Adoe. Migran Rohingya juga akan salat Idul Fitri di kamp pengungsi Gedung BLK Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara pada Jumat, 17 Juli 2015.[] (bna)

Kelompok Buddha Myanmar Menuntut Larangan Hijab

Kelompok Buddha Myanmar Menuntut Larangan Hijab

Sebuah aksi yang memicu ketegangan antar agama dilakukan oleh sekelompok Buddha berpengaruh di Myanmar. Mereka menyerukan larangan jilbab di setiap sekolah dengan alasan jilbab tidak sejalan dengan disiplin sekolah.

“Kami akan mengajukan tuntutan serius pada pemerintah untuk melarang siswa Muslim mengenakan burqa di sekolah-sekolah pemerintah,” tulis Ma Ba Tha, sebuah organisasi perlindungan ras dan agama, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Guardian, dilansir Onislam.net, Selasa (23/6).

Ma Bha Ta juga melarang pembunuhan hewan tak berdosa dalam perayaan Idul Adha. Tuntutan ini diumumkan dalam konferensi akhir pekan lalu yang digelar di Rangoon untuk membahas rencana mempromosikan agenda nasionalis menjelang pemilu tahun ini.

Dihadiri oleh sekitar 1.300 biarawan, konferensi itu merilis daftar rekomendasi untuk memberlakukan pembatasan lebih lanjut pada komunitas Muslim di negara itu.

“Ketika Muslim tinggal di Myanmar, mereka harus mematuhi hukum dan peraturan negara. Kami tidak menargetkan atau menyerang agama mereka,” kata Biksu U Pamaukkha dari Ma Bha Ta.

Kelompok ini juga mengatakan, mereka akan menyeru orang-orang di jalur yang ‘benar’ ketika datang pemilu November mendatang. Mereka akan mendorong orang untuk memilih kandidat yang tidak akan membiarkan ras dan agama Buddha menghilang.

Berdiri dua tahun lalu, kelompok Buddha Ma Bha Ta telah berulang kali dituduh menyebarkan kekerasan antar-komunal di negera yang tengah bergejolak ini lewat tindakan sektarian pada kelompok Muslim. Para ahli memperingatkan pengaruh negatif dari gerakan nasionalis itu.

“Ma Ba Tha telah menjadi kekuatan politik yang tidak akuntabel dan sombong berdasarkan pandangan ekstremis agama dan sosial, seolah menggunakan Buddhisme untuk melayani kepentingan politik dan ekonomi,” kata David Mathieson, peneliti senior Myanmar untuk hak asasi manusia.

Antara 2012-2013, serangan massal umat Buddha telah menewaskan ratusan Muslim Rohingya, sementara lebih dari 140 ribu orang melarikan diri dari rumah mereka. Diperkirakan 120 ribu pengungsi Myanmar hidup di kamp-kamp sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. | sumber : republika

Foto: Ratusan Biksu Budha Myanmar menggelar demontrasi menolak keberadaan Muslim Rohingya. @Sakchai Lalit/AP

18 Juni 1989; Perubahan Nama Burma Menjadi Myanmar

18 Juni 1989; Perubahan Nama Burma Menjadi Myanmar

DUA puluh enam tahun silam, tepatnya, 18 Juni 1989, pemerintahan junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar. Bagaimana ceritanya?

Melansir Wikipedia.org, Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut “Burma” di dunia Barat) adalah sebuah begara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah Negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada 7 November 2005.

Pada 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Lebih dari 3.000 orang terbunuh.

Pada pemilu 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82 persen suara. Namun hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa.

Perubahan nama

Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional, terutama di Negara-negara persemakmuran Inggris.

Beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Irlandia yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan “Burma” untuk merujuk kepada negara tersebut.

PBB, yang mengakui hak negara untuk menentukan nama negaranya, menggunakan Myanmar, begitu pula dengan Perancis dan Jerman. Di Jerman, kementerian luar negeri menggunakan Myanmar, tetapi hampir seluruh media Jerman menggunakan “Burma”.

Pemerintah AS, yang tidak mengakui legitimasi kekuasaan junta militer tetap menggunakan “Burma”, tetapi mayoritas media besar seperti The New York Times, CNN, dan Associated Press menggunakan Myanmar.

Pemerintah junta juga mengubah nama Rangoon menjadi Yangon. Pada 7 November 2005, pemerintah membangun ibu kota baru, bernama Naypyidaw.

Sementara perubahan lagu kebangsaan dan bendera dilakukan pemerintah junta pada 21 Oktober 2010.

Kelompok etnis di Myanmar

Bamar/Birma. Dua pertiga dari total warga Myanmar. Beragama Buddha, menghuni sebagian besar wilayah negara kecuali pedesaan.

Karen. Suku yang beragama Buddha, Kristen atau paduannya. Memperjuangkan otonomi selama 60 tahun. Menghuni pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand.

Kayah. Etnis yang beragama Buddha yang berkerabat dengan etnis Thai.

Arakan. Juga disebut Rakhine, umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan di Myanmar barat.

Mon. Etnis yang beragama Buddha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand.

Kachin. Kebanyakan beragama Kristen. Mereka juga tersebar di Cina dan India.

Chin. Kebanyakan beragama Kristen, menghuni dekat perbatasan India.

Rohingya. Etnis yang beragama Islam yang tinggal di utara Rakhine, banyak yang telah mengungsi ke Bangladesh atau Thailand.

Krisis pengungsi Rohingya 2015

Krisis pengungsi Rohingya 2015 adalah insiden migrasi ribuan orang Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh, yang dijuluki sebagai ‘orang perahu’ (‘manusia perahu’) oleh media internasional, ke negara-negara Asia tenggara yakni Malaysia, Indonesia dan Thailand menggunakan perahu melalui perairan Selat Malaka dan Laut Andaman.

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi memperkirakan sekitar 25 ribu orang dimasukkan ke kapal dari Januari sampai Maret 2015 oleh para pedagang manusia. Terdapat klaim bahwa sekitar 100 orang meninggal di Indonesia, 200 orang di Malaysia, dan 10 orang di Thailand pada saat perjalanan mereka setelah para pedagang membawa mereka ke laut.[] Sumber: wikipedia.org

Foto: Triplek bertuliskan “Kami Myanmar Rohingya” terlihat dalam perahu ditinggalkan pengungsi Rohingya dan Bangladesh dari Thailand, ditemukan di lepas pantai Aceh Timur pada 20 Mei 2015. @Reuters

Menlu Tuntut Australia Beri Jawaban soal Insiden “Pembayaran” Perahu Migran

Menlu Tuntut Australia Beri Jawaban soal Insiden “Pembayaran” Perahu Migran

JAKARTAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi menuntut jawaban dari Pemerintah Australia terkait pernyataan beberapa pejabat Australia yang mengaku membayar ribuan dollar AS untuk mendorong perahu pencari suaka kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi, Sabtu (13/6/2015), setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak untuk menyangkal tuduhan tersebut.

Menlu Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan “benar-benar prihatin” jika memang benar bahwa kapten dan lima awak dari kapal yang membawa pencari suaka masing-masing dibayar sebesar 5.000 dollar AS oleh seorang petugas imigrasi Australia untuk kembali ke perairan Indonesia.

Menlu Retno mengatakan bahwa dia telah membahas masalah itu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson di sela-sela konferensi di Jakarta.

“Saya hanya bertanya kepada dia (Paul) “Ini masalah apa, katakan pada saya, ini maksudnya apa?’,” kata Retno.

“Dia (Paul) berjanji untuk menyampaikan pertanyaan saya, permintaan keterangan saya, ke Canberra dan ia berjanji untuk kembali (menyampaikan jawaban) ke saya lagi. Kami benar-benar prihatin jika (kejadian ‘pembayaran’ itu) dikonfirmasi,” lanjut Menlu.

Pihak berwajib Indonesia telah mulai melaksanakan penyelidikan atas dugaan pembayaran kepada awak kapal yang membawa pencari suaka dari Bangladesh, Myanmar dan Srilanka, yang dicegat dalam perjalanan ke Selandia Baru.

Dilansir dari BBC Indonesia, peristiwa ini diketahui saat Kepolisian Nusa Tenggara Timur menahan kapten dan awak sebuah perahu atas tuduhan penyelundupan manusia pada akhir Mei. Kapten dan awak perahu tersebut mengangkut 65 migran yang berasal dari Bangladesh, Myanmar dan Sri Lanka menuju Selandia Baru.

Di tengah laut, mereka mengaku dihentikan sebuah kapal angkatan laut Australia. Seorang petugas imigrasi Australia kemudian naik ke perahu dan membayar kapten dan awak masing-masing US$5.000 (Rp66,6 juta) untuk berputar balik ke Indonesia.

Kapolres Rote Ndao, NTT, AKBP Hidayat membenarkan kejadian itu. “Saya melihat uang itu dengan mata saya sendiri. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar ada pejabat Australia yang membayar awak perahu,” ujar Hidayat, seperti dilansir dari BBC Indonesia.

PM Abbott pada Jumat (12/6) mengatakan bahwa Australia akan melakukan “apa pun yang diperlukan” untuk memerangi penyelundupan manusia. Namun, Abbott berulang kali tidak membantah bahwa telah terjadi “pembayaran” oleh petugas imigrasi Australia.

“Dengan cara apa pun, kami akan menghentikan penyelundupan manusia. Kami telah menghentikan penyelundupan dan kami akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hal itu tetap berhenti,” kata Abbott. [] Sumber: kompas.com

Foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. @kompas.com

Tak Akui Rohingya, Myanmar Diminta Keluar dari ASEAN

Tak Akui Rohingya, Myanmar Diminta Keluar dari ASEAN

 Kuala Lumpur – Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad  mendesak Myanmar melindungi dan mengakui hak-hak etnis Rohingya. Jika tidak, menurut Mahathir, negara itu tidak layak menjadi anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Dia mengatakan genosida terhadap minoritas Rohingya di Myanmar telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal itu telah menjadi bukti nyata bahwa negara itu tidak menghormati dan tidak berniat melindungi hak-hak rakyatnya sendiri.

“Kita tidak bisa memiliki satu negara yang mempraktekkan genosida secara terbuka dan membunuhi warganya sendiri. Negara seperti ini hanya akan memberi nama buruk bagi ASEAN,” kata Mahathir saat berpidato sebagai pembicara utama dalam Konferensi Internasional “Nasib Rohingya, Kejahatan Melawan Kemanusiaan Bagian Dua” di Museum Seni Budaya Islam di Kuala Lumpur, Jumat, 12 Juni 2015.

Menurut Mahathir, negara-negara ASEAN selama bertahun-tahun melakukan pendekatan diplomatis dalam usaha merangkul Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. “Namun Myanmar gagal merespons imbauan untuk lebih manusiawi kepada rakyatnya sendiri. Jika mereka tidak merespons, menurut saya, mereka tidak punya hak untuk diakui sebagai anggota ASEAN,” ujar tokoh yang masih sangat berpengaruh di Malaysia itu.

Mahathir menyatakan telah mengirim surat pribadi kepada pemimpin oposisi dan tokoh prodemokrasi Myanmar, Aung Sang Suu Kyi. Namun dia belum mendapat balasan.

“Karena itu, nasib kaum Rohingya harus dibela oleh orang-orang di luar Myanmar, karena orang-orang di dalam negeri itu gagal merespons,” ucapnya. | sumber: tempo.co

Foto: Rohingya.@kompas

Myanmar Larang Penggunaan Nama Etnis Rohingya

Myanmar Larang Penggunaan Nama Etnis Rohingya

RAKHINE — Bulan ini Pemerintah Myanmar melanjutkan proses untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang sejak lama tidak punya kewarganegaraan.

Namun, proses itu mewajibkan warga Rohingya untuk tidak menggunakan nama yang telah lama mereka gunakan dan harus menyebut diri mereka sebagai orang-orang “Bengali”, yang merujuk pada orang-orang dari Banglades.

Di Rakhine, kelompok minoritas Muslim yang disebut Rohingya semakin putus asa sejak kerusuhan etnis mengoyak komunitas itu tiga tahun lalu.

“Kami perlu pekerjaan dan pendidikan. Kami tidak punya uang,” kata Ali, seorang pria Rohingya.

Aung Minglar adalah satu-satunya permukiman warga Muslim di Sittwe dan pernah dilanda kekerasan tahun 2012. Sebagian besar penduduk di sini menyebut diri mereka Rohingya. Menurut mereka, ancaman kekerasan serta diskriminasi karena dilarang memperoleh kewarganegaraan adalah akar dari berbagai masalah.

Seorang bernama Shwe La mengatakan, meskipun kekerasan itu telah berhenti, situasinya tetap mengerikan karena warga Rohingya tidak bisa pergi ke mana pun karena khawatir akan keselamatan mereka.

“Setelah tiga tahun, meskipun tidak ada aksi-aksi kekerasan, situasi sosial, kesehatan, dan ekonomi kami tidak membaik karena kami tidak diperbolehkan keluar dari wilayah kami dengan bebas,” keluhnya.

Isu agama juga menjadi isu panas di Myanmar. Ada pihak-pihak yang membentuk opini publik untuk menentang agam tertentu.

Aye Lwin adalah seorang aktivis lintas agama di Yangon yang bukan orang Rohingya. Ia mengatakan, “Yang terjadi akhir-akhir ini adalah agama dipolitisir oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu.”

Sebagian pemimpin ekstremis Buddha, baik di dalam Rakhine maupun di wilayah lain di Myanmar, khawatir orang-orang Muslim akan mengambil alih kekuasaan di sana.

Kekhawatiran itu dirasakan oleh warga negara bagian Rakhine, seperti Mya Sein yang tinggal di kota Sittwe.

“Kami khawatir akan pengaruh orang-orang Bengali di wilayah ini. Itulah sebabnya kami khawatir dengan masuknya orang-orang Bengali ke sini,” tutur Mya Sein.

Gubernur Negara Bagian Rakhine Maung Maung Ohn mengatakan, agama tidak ada kaitannya dengan isu kewarganegaraan bagi warga Rohingya, yang disebutnya sebagai orang-orang Bengali.

“Sebagian orang masih menolak untuk menggunakan istilah Bengali dan ikut dalam proses itu. Jadi masalahnya, apakah mereka menginginkan kewarganegaraan Myanmar atau etnisitas Rohingya?” kata Gubernur.

Sebagian besar warga Rohingya yang berbicara kepada VOA mengatakan tidak akan pernah mau mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Bengali sehingga mereka tidak berhak mengikuti proses kewarganegaraan itu.

“Rohingya, Rohingya,” kata kerumunan massa di sana.

Karena warga Rohingya dan pemerintah sama-sama berkeras dengan pandangan masing-masing, kebuntuan yang memecah komunitas masyarakat di Negara Bagian Rakhine ini agaknya masih akan terus berlanjut. | sumber: kompas.com