Tag: mutasi

Polres Aceh Utara Mutasi Sejumlah Perwira

Polres Aceh Utara Mutasi Sejumlah Perwira

LHOKSUKON – Polres Aceh Utara melakukan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira di Aula Tribrata setempat, Rabu 7 Oktober 2015 pukul 09.30 WIB. Beberapa di antaranya mendapat promosi, namun ada pula yang dimutasi ke Polda Aceh.

Kapolres Aceh Utara AKBP Achmadi, melalui Kasubbag Humas AKP M Jafaruddin kepada portalsatu.com menyebutkan, pergantian jabatan itu terjadi di tingkat kabag, kasat, kapolsek dan kasubbag.

Ia mengatakan, Kabag Perencanaan (ren) Polres Aceh Utara Kompol Aiyub dimutasi menjadi Kasubbag Sisjemen Bagstrajemen Rorena Polda Aceh. Posisi lamanya digantikan oleh AKP Eliadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Langsa.

“Kasat Sabhara Polres Aceh Utara AKP Junaidi dimutasi menjadi Panit 1 Unit 2 Subdit 1 Ditreskrim Polda Aceh. Posisi lamanya digantikan Iptu Zulfitri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Baktiya. Posisi Kapolsek Baktiya diisi Ipda Suparyo yang sebelumnya Kasat Tahti Polres Aceh Utara,” ujarnya.

Ditambahkan, Kapolsek Paya Bakong Iptu M Jafar G Pase menjadi Kasubbag Pers Bagsumba Polres Aceh Utara. Posisi lamanya digantikan Ipda Ibrahim yang sebelumnya Kaur Binops Satreskrim Polres Aceh Utara.

Kapolsek Tanah Luas AKP Idris menjadi Kasubbag Dalgar Bagren Polres Aceh Utara. Posisi lamanya digantikan Ipda Yussyah Riandi yang sebelumnya Kasi Propam Polres Aceh Utara.

Selain itu, lanjutnya, Kapolsek Baktiya Barat Iptu Nawawi Rambe menjadi Kasubbag Binops Bagops Polres Aceh Utara. Posisi lamanya digantikan Ipda Musa yang sebelumnya Waka Polsek Tanah Jambo Aye.

“Kapolsek Nibong Iptu Abdullah menjadi Kasubbagkum Bagsumda Polres Aceh Utara. Posisi lamanya digantikan Ipda Faisal Saputra yang sebelumnya Kurbinops Satuan Intelkam Polres Aceh Utara,” jelasnya.

Kemudian, Kapolsek Cot Girek Ipda Asriadi Iswanto menjadi Pama Polres Aceh Utara. Posisi lamanya digantikan Ipda Amiruddin yang sebelumnya Pamin 1 Subbagrenmin RO SDM Polda Aceh.

Foto : Ipda Yussyah Riandi, Kasi Propam Polres Aceh Utara mendapat promosi jabatan menjadi Kapolsek Tanah Luas.@ Zulkifli Anwar/portalsatu.com

Disdik Aceh Selatan Akan Mutasi Kepsek Besar-Besaran

Disdik Aceh Selatan Akan Mutasi Kepsek Besar-Besaran

Tapaktuan  – Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan melakukan evaluasi kinerja terhadap 300 kepala sekolah (Kepsek) mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK dalam rangka persiapan menjelang digulirkannya kebijakan mutasi secara besar-besaran.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Dinas Pendidikan Aceh Selatan, Mawardi di  Tapaktuan, Sabtu mengatakan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta memuaskan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kepsek tersebut, sejak September lalu pihaknya menggencarkan aksi turun lapangan ke sekolah-sekolah.

“Untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja sesuai fakta riil di lapangan, tim dari Dinas Pendidikan Aceh Selatan telah turun langsung ke sekolah-sekolah. Saat ini evaluasi kinerja telah selesai dilakukan dan hasilnya telah diserahkan kepada Bupati,” kata Mawardi.

Ratusan kepsek yang dievaluasi itu terdiri atas 202 kepsek tingkat SD, 53 kepsek tingkat SMP, 31 kepsek tingkat SMA serta 14 kepsek tingkat SMK.

Dia menjelaskan, yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah bidang managerial dan leadership yakni sejauh mana kemampuan seorang kepala sekolah dalam mengelola sekolah termasuk memimpin guru serta anak didik.

Disamping itu, langkah evaluasi juga dilakukan terhadap pengelolaan keuangan di sekolah tersebut khususnya penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurutnya, seorang kepsek mempunyai peran sangat strategis dan sangat menentukan maju atau mundurnya mutu pendidikan di sebuah sekolah. Jika kepsek tidak mempunyai kemampuan kecerdasan yang cukup maka jangan mimpi mutu pendidikan di daerah itu akan meningkat.

Saat ditanya, dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, kapan akan digelar mutasi serta berapa jumlah kepsek yang akan diganti, Mawardi mengatakan, mengenai kapan jadwal akan digelar mutasi pihaknya tidak dapat memastikan hal itu sebab keputusan terkait hal itu sepenuhnya berada di tangan Bupati.

Demikian juga terkait dengan berapa jumlah kepsek yang akan diganti berdasarkan hasil evaluasi kinerja, juga Bupati yang berhak mengambil kesimpulan.

Namun Mawardi menyebutkan, dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, kepsek yang mendapat nilai buruk itu mayoritasnya berasal dari kepsek sekolah dasar, sedangkan kepsek SMP dan SMA serta SMK, rata-rata dinilai telah mampu menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan, namun tetap saja ada beberapa diantaranya yang belum memuaskan.

“Banyaknya kepsek SD yang dinilai belum mampu menunjukkan kinerja memuaskan itu, karena mayoritas mereka sudah berumur atau sudah tua, sehingga sulit dan tidak mampu mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan yang setiap tahunnya selalu berubah-rubah. Sehingga perlu direkrut kepsek yang masih berusia produktif,” tegasnya.

Mawardi mengatakan, dalam pengangkatan kepsek ke depannya, Pemkab Aceh Selatan tetap memprioritaskan figur yang telah selesai mengikuti pendidikan calon kepala sekolah (Cakep).

Namun karena sampai saat ini jumlah guru yang telah selesai cakep di Aceh Selatan masih sangat kurang dari kebutuhan, maka pihaknya terpaksa harus menyesuaikan dengan kebutuhan dilapangan termasuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, ujarnya.

“Evaluasi kinerja terhadap kepsek ini, rutin kami lakukan setiap tahun, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan,” kata Mawardi. | sumber: antara

Mutasi Menanti Pejabat Aceh Usai Gubernur Pulang Haji?

Mutasi Menanti Pejabat Aceh Usai Gubernur Pulang Haji?

BANDA ACEH – Mutasi besar-besaran pejabat di lingkup Pemerintah Aceh dilaporkan bakal terjadi usai Gubernur Aceh Zaini Abdullah pulang dari pelaksanaan ibadah haji.

Informasi yang diperoleh portalsatu.com dari orang dalam pendopo, Gubernur Zaini Abdullah sebenarnya sudah mengantongi sejumlah nama pejabat yang bakal diganti dalam waktu dekat ini.

Beberapa calon pejabat juga sudah dipanggil oleh Gubernur Zaini Abdullah ke pendopo.

“Namun mutasi ditunda hingga Gubernur Zaini pulang haji. Ini bertujuan agar ibadah haji Gubernur Zaini tidak ternodai dengan prasangka buruk,” ujar sumber portalsatu.com yang juga anggota tim asistensi Gubernur Aceh ini.

Sumber ini enggan menyebutkan nama pejabat yang bakal segera diganti oleh Gubernur Zaini.

“Yang pasti pejabat yang dianggap tak mampu bekerja. Beberapa nama yang menyebarkan sebelumnya ada yang diganti. Ada juga yang diganti karena tak patuh pada intruksi gubernur,” katanya singkat. [] (mal)

Foto Ilustrasi

Aceh Tengah Mutasi Pejabat Eselon

Aceh Tengah Mutasi Pejabat Eselon

TAKENGON – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali merombak kabinet atau melakukan mutasi pejabat struktural. Tercatat sebanyak 24 Pejabat struktural eselon 2 dan 3 dirotasi dalam prosesi pelantikan yang dilaksanakan di Oproom Setdakab Aceh Tengah, Sabtu, 5 September 2015.

Pejabat yang dilantik umumnya mengisi jabatan kosong dan pergeseran posisi. Di antaranya adalah Asisten I kini dijabat oleh Mursyid yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Satpol PP. Posisi yang ditinggalkan Mursyid kini diisi oleh Syahrial. Sebelumnya Syahrial merupakan Kadis Perhubungan digantikan oleh Nasrun Liwanza yang sebelumnya menjabat Kabag Umum.

Pejabat eselon 2 lainnya adalah Amir Hamzah menjabat Asisten II menggantikan Muhammad Sukri, yang menempati pos Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Selanjutnya Munzir yang selama ini menjabat Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan menempati jabatan Kadisperindag.

Kadisperindag sebelumnya, T. Alaidinsyah kini menjabat sebagai Kadis Sosial dan Tenaga Kerja. Sementara pejabat sebelumnya, Subhan Sahara menjabat Kadisbudparpora yang ditinggalkan oleh Amir Hamzah.

Di samping beberapa eselon III juga terdapat satu camat yang dilantik, yaitu Maimun sebagai Camat Ketol. Dia sebelumnya juga menjadi pelaksana tugas camat di daerah tersebut.

Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah, Drs. H. Khairul Asmara. Dalam arahannya Khairul menekankan perlunya setiap pejabat untuk menyadari bahwa setiap kinerja terus dievaluasi.

“Selain sebagai pemimpin unit kerja, para pejabat yang dilantik juga aparatur yang harus menjadi bawahan sekaligus pelayan masyarakat,” katanya.

Sebagai pemimpin, setiap aparatur diharapkan dapat mengayomi para staf, menjaga keharmonisan unit kerja, namun tetap tegas dalam bersikap untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. “Jangan sampai dilemahkan dengan kepentingan personal, namun tetap menjunjung profesionalisme kerja,” katanya.

Sebagai bawahan, kata Khairul, setiap aparatur diharapkan menunjukkan kinerja terbaik dan sadar bahwa setiap gerak dan langkahnya dalam bekerja senantiasa dalam pengawasan dan evaluasi terus menerus. Sebagai pelayan publik, setiap aparatur harus mampu bersikap dan bertindak cepat namun tetap dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Khairul juga berharap pejabat yang dilantik tidak membuat masyarakat menunggu pelayanan terlalu lama, berbelit-belit dan atau bahkan berhadapan dengan biaya administrasi yang tidak jelas.

“Mari kita layani masyarakat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, dan kerahkan seluruh daya dan upaya untuk memastikan masyarakat kita terlayani dengan baik,” kata Khairul Asmara.[](bna)

Nama-nama Ini Diisukan Segera Dilantik Jadi Kepala Baru SKPA

Nama-nama Ini Diisukan Segera Dilantik Jadi Kepala Baru SKPA

BANDA ACEH – Gubernur Zaini Abdullah dilaporkan bakal segera melantik para pejabat baru di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Pelantikan bakal berlangsung dalam waktu dekat ini.

Informasi yang diperoleh portalsatu.com, sejumlah nama pejabat untuk mutasi kali ini, seperti Kepala Dinas Pengairan Aceh yang akan dijabat oleh Mawardi dari Aceh Utara, Asisten II akan dijabat Anwar Ishak, Badan Dayah Asnawi mantan Kadispora, serta Bustami Hamzah selaku Kadis Kekayaan Aceh.

Kemudian, Kadis Pendidikan Aceh akan dijabat oleh Faisal dari LAN, Kadis Perindag Adami dari Aceh Barat, serta Kepala Humas Setda Aceh Nurdin F. Joes. [Baca: Isu Mutasi Kepala SKPA Merebak]

Selanjutnya, Rizal Aswadi dilaporkan bakal dilantik sebagai Kadis Bina Marga. Arifin dari Biro Adminitrasi Pembangunan akan dilantik sebagai Kadis Cipta Karya Aceh.

Kemudian, Hasanuddin Darjo akan dikembalikan ke BKPluh, dan Iskandar kembali ke Dinas Pertanian Tanaman, Dr. Gunawan Adnan akan dilantik sebagai Katibul Wali.

“Kadis DKP Aceh Dhiauddin juga akan diganti. Demikian juga dengan Kabid Program Cipta Karya Khalidin. Pelantikan akan berlangsung dalam waktu dekat ini,” ujar sumber portalsatu.com di lingkup Setda Aceh yang minta namanya dirahasiakan ini.

Foto: Ilustrasi mutasi.Dok. Istimewa

Tarmidinsyah Abubakar: Pergantian SKPA Bukan Solusi

Tarmidinsyah Abubakar: Pergantian SKPA Bukan Solusi

BANDA ACEH – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Aceh, Tarmidinsyah Abubakar, mengatakan pergantian Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bukan solusi untuk membangun Aceh ke arah yang lebih baik.

“Gubernur Aceh harus mampu memimpin SKPA. Jangan sibuk dengan pergantian kepala dinas untuk menutupi ketidakmampuannya membangun Aceh seperti yang sudah dikampanyekan,” kata Sekretaris DPW PAN Aceh, Tarmidinsyah Abubakar, kepada portalsatu.com, Sabtu 25 Juli 2015.

Dia mengatakan dulu Partai Amanat Nasional Aceh mendukung Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai pemimpin Aceh, karena menganggap mereka mampu membangun Aceh ke arah yang lebih baik.

”Dulu kita dukung karena lebih kepada meredam situasi dan sebagai pemerintah transisi yang mampu membawa perubahan di Aceh,” ujarnya.

Menurutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh saat ini adalah disiplin dalam bekerja. “Siapa saja boleh menjadi kepala dinas, tapi gubernur harus mampu mengarahkan mereka, karena semua kebijakan ada di tangan Gubernur Aceh,” katanya.

Menurutnya, pergantian kepala dinas hanya untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuan pemimpin dalam membangun Aceh.

Ia juga menilai, lemahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015 bukan salah perangkat. Namun yang salah adalah ketidakmampuan pemimpin Aceh untuk mengontrol kinerja perangkat dan mengarahkannya.

“Tidak pernah pernah ada perubahan dengan sekedar menggonta ganti SKPA, mereka adalah elemen peralatan dalam sebuah pekerjaan pemerintah,” ujarnya.

Dikatakannya algi,  yang menggerakkan, mengarahkan dan menanamkan ideologi pembangunan itu adalah pemimpin, maka pemimpin tidak cukup sekedar dipercaya rakyat tapi harus memiliki kemampuan dalam manajemen sosial, jika tidak bagaimana mungkin tumbuhnya modal sosial yang besar untuk membangun Aceh yang tertinggal.

“Lihat saja karakter sosial hari ini yang mengarah pada pengejaran target status sosial setiap individu atau kelompok bahwa setiap individu yang diberi kepercayaan oleh rakyat tidak pernah berorientasi pada produktifitas dan mempertanggung jawabkan amanah yang sedang diberikan rakyat, tapi orientasinya lebih kepada minta dukungan lagi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ini sesuatu yang memalukan dalam budaya pemerintahan di negara ingin maju,” ujar Tarmidinsyah Abubakar.[] (bna)

Illiza Lantik 64 Pejabat Eselon Baru

Illiza Lantik 64 Pejabat Eselon Baru

BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djama SE melantik 64 pejabat di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh di Aula lantai IV, Gedung A, Balaikota Banda Aceh, Senin, 1 Juni 2015.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Iskandar, S.Sos, M.Si yang dipercayakan menjadi Kepala Bappeda Kota Banda Aceh. Dia sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setdakota Banda Aceh. Sementara posisi Asisten Pemerintahan yang ditinggalkan Iskandar kini ditempati Bachtiar, S.Sos, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan SDM.

Wali Kota juga melantik Drs. M. Ridha MM yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagai Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan SDM yang ditinggalkan Bachtiar. Sedangkan posisi yang ditinggal M Ridha MM kini ditempati oleh Ir. Syukri, M.Sc yang meninggalkan jabatan Sekretaris Bappeda Kota Banda Aceh.

Masih di level Eselon II, Rizal Junaedi SE dilantik sebagai Kepla Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) menggantikan posisi Ir. Yusmadi MM.

Di level Eselon III, menarik perhatian ratusan PNS Pemko yang memenuhi Aula lantai IV adalah pelantikan Muhammad Rizal S Stp sebagai Pj Camat Baiturrahman (BTR). Mantan Sekcam Baiturrahman ini dipromosi untuk mengisi posisi camat yang lowong.

Selanjutnya Kepala Bidang Anggaran DPKAD, M.Iqbal Rokan, S.Stp, dilantik sebagai Pj Camat Lueng Bata yang juga dalam posisi lowong.

Masih di level Eselon III, Wali Kota Banda Aceh juga melantik Drs Saiful Azhar sebagai Camat Jaya Baru. Sementara Wahyudi, S.Stp dimutasi sebagai Camat Kuta Raja dan Maswani dimutasi sebagai Pj Camat Banda Raya.

Wali Kota Banda Aceh juga melantik Muhammad Ridha, S.Stp, MT sebagai Pj Sekretaris Bappeda mengisi posisi yang ditinggalkan Syukri. Sedangkan di level eselon IV, Illiza melantik puluhan pejabat yang tersebar di sejumlah SKPD jajaran Pemko Banda Aceh.

Usai pelantikan, Illiza mengatakan pelantikan terhadap 64 pejabat ini merupakan bagian dari tuntutan organisasi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

“Ini bentuk penyegaran, ada yang mutasi dan promosi itu merupakan tuntutan organisasi yang telah dipertimbangkan dengan matang oleh Tim Baperjakat,” kata Illiza.

Kepada para pejabatnya, Illiza meminta agar benar-benar bekerja dengan sungguh dan ikhlas untuk memajukan Banda Aceh untuk kemudian mempercepat proses menuju kota madani.[](bna)

Kepala Pengadilan Negeri Lhoksukon Diganti

Kepala Pengadilan Negeri Lhoksukon Diganti

LHOKSUKON – Kepala Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara, Abdul Aziz, SH, MH, dipindahkan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru. Sedangkan posisinya digantikan oleh T Syarafi SH, MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

Acara serah terima jabatan tersebut berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara, Senin, 25 Mei 2015. Dalam kesempatan itu ikut dilangsungkan pelepasan M Usman R, pegawai pengadilan setempat yang memasuki masa purnabakti.

Turut hadir di lokasi, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib (Cek Mad), Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Inf Iwan Rosandiyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon T Rahmatsyah, SH, MHum, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Muliadi CH dan lainnya.

Dalam acara lepas sambut tersebut, Abi Jafar selaku Pimpinan Pasantren Daru Huda Lueng Angen, Langkahan, berharap kepada pimpinan pengadilan yang baru untuk amamah. Pesan yang sama ditujukan untuk Abdul Aziz agar berlaku amanah di tempat tugas barunya, di Pekanbaru.

“Mutasi ini bukanlah sebuah perpisahan, melainkan hanya pengalihan tugas ke tempat yang baru,” ujar Abdul Aziz SH, MH.

Abdul Aziz mengawali pengabdiannya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jantho selama 6 tahun. Ia kemudian dipindahkan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon dan menjabat selama 4 tahun, lalu dimutasi ke Pengadilan Negeri Sigli 1 tahun.

“Maret 2012, saya mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berlanjut sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon. Hingga akhirnya saat ini saya ditugaskan menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru,” katanya.[](bna)

Pemerintah Aceh Barat Daya Lantik 45 Pejabat Eselon

Pemerintah Aceh Barat Daya Lantik 45 Pejabat Eselon

BLANGPIDIE – Pemerintah Aceh Barat Daya melantik 45 pejabat struktural eselon III dan IV, Senin, 4 Mai 2015. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di aula masjid kompleks perkantoran Aceh Barat Daya.

Sekretaris Daerah Ramli Bahar yang mewakili Bupati Jufri Hasanuddin dalam kesempatan itu mengatakan, mutasi, rotasi maupun promosi pejabat bagian dari sistem pembinaan aparatur dan penataan struktur organisasi yang berkesinambungan.

Pelantikan pejabat, kata dia, bukan semata-mata menempatkan atau memindahkan pegawai jabatan tertentu berdasarkan suka atau tidak suka, tapi proses pembinaan karir terhadap pegawai tersebut untuk peningkatan kinerja.

Menurutnya pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu merupakan penilaian dan kepercayaan dari atasan berdasarkan kompetensi, pendidikan serta pengalaman yang dimiliki. Hal ini, kata dia, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

“Jalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya, dan laksanakan tugas-tugas sesuai tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) saudara di masing-masing instansi,” ujarnya.

Para pegawai yang baru dilantik itu juga diminta melakukan berbagai terobosan terutama dalam mewujudkan rencana kerja, penajaman visi misi organisasi, dan kemampuan berkoordinasi. “Serta menjalin hubungan dengan lembaga Pemerintah Pusat maupun swasta secara profesional guna peningkatan dan optimalisasi potensi Kabupaten Aceh Barat Daya,” ujar Ramli Bahar.

Tak hanya itu, Ramli juga meminta para pegawai menegakkan kedisplinan soal jam kerja dan tugas. Tanpa displin, kata dia, pelayanan prima untuk masyarakat tidak mungkin terwujud.

“Binalah kekompakan dan kepercayaan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada bawahan serta manfaatkan setiap potensi kualitas sumber daya manusia yang ada pada staf saudara masing-masing,” ujar Sekda Ramli.

Selain itu, ia juga menekankan para pegawai agar tertib administrasi karena itu sebuah keharusan. “Selaku aparatur pemerintah kita dituntut untuk tertib administrasi dan patuh terhadap undang-undang. Lakukan juga pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Kami berharap kesungguhan, optimalisasi kemampuan, keihklasan Anda dalam bertugas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.”

Hadir saat pelantikan itu antara lain Ketua MPD Aceh Barat Daya, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Wakil Kajari Blangpidie, para kepala dinas dan undangan lainnya.[]

Irmawan: Gonta Ganti Pejabat Bisa Menghambat Kinerja Pemerintah Aceh

Irmawan: Gonta Ganti Pejabat Bisa Menghambat Kinerja Pemerintah Aceh

BANDA ACEH – Anggota DPR RI asal Aceh, Irmawan, meminta kepada Pemerintah Aceh jangan terlalu sering mengganti kepala dinas ataupun pejabat lain. Dirinya menilai kekuatan pemerintah bukan dilihat dari ukuran bentuk mutasi pejabat.

“Kabinet itu tidak bagus kalau sering digonta-ganti karena tidak akan maksimal kinerjanya,” ujar Irmawan.

Dirinya berharap kepada Pemerintah Aceh harus selektif dalam menempatkan seseorang di dalam posisi jabatan, sehingga setelah diberi jabatan juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

“Kalau pejabat hanya dilantik cuma tiga bulan atau enam bulan, saya pikir tidak ada barometer untuk mengukur kinerja mereka bagus atau tidak bagus. Paling tidak kasih waktu setahun untuk menilainya,” katanya.

Irmawan mengatakan kepala dinas yang telah diangkat bisa menjalankan programnya dengan baik untuk kepentingan rakyat, tetapi belum sempat terealisasi karena telah dimutasi oleh pimpinan

“Mustahil program dan tugas-tugas bisa berjalan dengan baik atau sempurna, jika kepala dinas yang baru diangkat dalam sepekan kemudian diganti lagi,” kata Irmawan.[] (bna)