Tag: mou helsinki

Begini Cara Pemuda Pantonreu Aceh Barat Peringati Damai dan Kemerdekaan

Begini Cara Pemuda Pantonreu Aceh Barat Peringati Damai dan Kemerdekaan

MEULABOH – Persatuan Pemuda Peduli Pantonreu di Aceh Barat menggelar doa dan zikir bersama untuk memperingati 10 tahun perdamaian Aceh dan 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara ini digelar di Masjid Gampong Mugo Rayeuk, Kecamatan Pantonreu, Aceh Barat pada Kamis, 20 Agustus 2015 dan menjalin kerja sama dengan Majelis Zikrullah Aceh Cabang Aceh Barat yang dipimpin Teungku Salman Saf.

Ketua Umum P4, Darlis, mengatakan Kecamatan Pantonreu merupakan salah satu kecamatan yang parah pada saat konflik melanda Aceh. Banyak korban jiwa di kecamatan tersebut, juga rumah masyarakat yang dibakar.

“Anak yatim, istri yang menjadi janda masih banyak yang trauma di daerah ini. Maka dalam hal ini kami mengajak masyarakat untuk berzikir sebagai rasa syukur atas keindahan perdamaian ini. Tidak ada lagi rasa takut, bebas mencari nafkah dan yang terpenting kita doakan saudara-saudara kita yang telah meninggal pada masa konflik dulu,” kata Darlis kepada portalsatu.com, Jumat, 21 Agustus 2015.

Bupati Aceh Barat, H. Alaidinsyah yang diwakilkan staf ahli Samsuar, mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh pemuda ini. Di saat banyak pemuda lain yang terjerumus ke hal-hal negatif seperti narkoba dan judi, para pemuda di Kecamatan Pantonroe justru menggagas acara positif seperti itu.

“Semoga dengan acara zikir seperti ini para anak muda bisa membentengi dirinya dari segala perbuatan maksiat dan meningkatkan keimanannya,” kata Samsuar.

Ia juga berpesan agar pemuda menjaga perdamaian Aceh demi kesejahteraan rakyat. Samsuar berharap majelis zikir ini bisa dibuat berkala di Masjid Agung Meulaboh.

Ketua Zikrullah Cabang Aceh Barat, Zulkifli Andi Govi, mengatakan acara zikir ini akan terus digagas ke seluruh pelosok desa di Aceh Barat. Dari 12 kecamatan yang ada di kecamatan itu, hanya empat kecamatan lagi yang belum diadakan zikir bersama.

“Ke depan insya Allah zikir terus menggema di Aceh Barat dan rakyat Aceh Barat hidup dengan damai dan tenteram dalam lindunggan Allah SWT,” kata Govi.

Selain menjadi kecamatan yang parah dilanda konflik, Kecamatan Pantonreu juga daerah tempat disemayamkannya pahlawan nasional Teuku Umar Johan Pahlawan.[]

Pakar Minta MoU Helsinki dan UUPA Masuk Kurikulum Pendidikan

Pakar Minta MoU Helsinki dan UUPA Masuk Kurikulum Pendidikan

BANDA ACEH – Direktur Pusat Analisis dan Kajian Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, Muhammad Khaidir, SH, meminta agar Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh masuk dalam kurikulum pendidikan.

“Ini merupakan langkah jitu untuk menyelamatkan generasi Aceh dari segala bentuk polemik politik untuk puluhan tahun ke depan,” katanya melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Kamis, 20 Agustus 2015.

Dia mengatakan niat pemerintah dan DPR Aceh untuk memberikan pemahaman serta pencerdasaan, berkenaan dengan isi MoU Helsinki dan UUPA kepada generasi Aceh masih jauh dari harapan.

“Kita minta eksekutif dan legislatif Aceh untuk memasukkan UUPA dan MoU Helsinki ini ke dalam kurikulum pendidikan di Aceh, bisa melalui pelajaran muatan lokal Aceh,” ujarnya.

Dia mengatakan sangat penting bila generasi muda Aceh di masa mendatang mengingat hal ini. Apalagi menurutnya isi Mou Helsinki dan UUPA itu sekarang hanya diketahui oleh segelintir orang saja.

“Tetapi kalau kita masukkan dalam kurikulum pendidikan, generasi Aceh terus menyelamatkan Aceh hingga kapan pun dan kekhususan Aceh terus terjaga,” katanya.[](bna)

Damai yang Pincang

Damai yang Pincang

GENAP satu dekade sudah perdamaian Aceh. Banyak keindahan yang sudah terjadi dalam masa damai ini. Terutama dari sisi keamanan, melimpahnya anggaran dan partisipasi politik yang lebih luas, hingga demokrasi yang lebih baik.

Perdamaian yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam, yang kita kenal sebagai MoU Helsinki, tak terlepas dari ‘hikmah’ tsunami yang terjadi di Aceh. Namun memasuki usia satu dekade, perdamaian masih saja pincang. Kesepakatan Helsinki kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Di sini juga terjadi beberapa pengingkaran.

Banyak poin kesepakatan yang kemudian tidak terakomodir dalam UUPA. Namun hal itu hanya sempat menimbulkan reaksi sebentar saja dari masyarakat Aceh. UUPA juga tidak berjalan sebagaimana mestinya karena inkonsistensi Pemerintah Pusat. Akibatnya UUPA masih menjadi macan ompong. Mengaum tapi tak bisa menggigit.

Nyaris tidak banyak perbedaan antara Aceh yang berstatus otonomi khusus dengan provinsi lain di Indonesia. Aceh kemudian dibuat seperti anak-anak yang sibuk dengan gula-gula. Dalam kasus bendera misalnya. Pemerintah Pusat hanya ngomong doang. Tidak ada upaya yang lebih serius untuk menyelesaikan polemik ini. Begitu juga dengan sejumlah aturan turunah UUPA yang lain.

Sepuluh tahun perdamaian kedua pihak tampaknya masih belum ikhlas. Pemerintah Pusat hanya bereaksi sporadis setiap ada gejolak di Aceh. Padahal setiap ketidakpuasan itu justru makin menjauhkan rasa nasionalisme masyarakat Aceh. Maka jangan heran bila rakyat kemudian mulai tidak menyukai kedua kelompok ini. Sinisme terhadap nasionalisme ditunjukkan dengan apatisnya masyarakat dalam event sakral negara seperti peringatan HUT RI.

Rasa mencintai itu lahir serta merta atas dasar senang dan rela. Bukan dengan penunjukkan pada hal-hal yang bersifat tampilan fisik saja. Terkait pengibaran bendera Merah Putih oleh aparat di seluruh Aceh yang malah berimej negatif misalnya. Pasalnya cara ini tidak dilakukan di wilayah lain di seluruh negeri ini kecuali Aceh dan Papua. Artinya cara pandang sebagian pihak untuk Aceh dan Papua layaknya kawin paksa.

Pemerintah Pusat harusnya menyelesaikan hal substansial bukan pada penampakan saja. Bahwa perdamaian tidak akan langgeng kalau kedua belah pihak tidak mencintai perdamaian itu sendiri. Mencintai dengan hati, bukan dengan manifesto dan perwujudan lainnya.

Bagi masyarakat Aceh, perdamaian adalah anugerah terbesar sepanjang negeri ini merdeka. Namun jangan sampai perdamaian ini seperti dua sisi mata uang. Menyatu tapi tak pernah bertemu. Kita ingin perdamaian ini seperti dongeng cinta Romeo dan Juliet yang ditulis Shakespeare. Selalu bersama dalam suka dan duka hingga maut memisahkan.

Untuk saat ini, kisah cinta Indonesia dengan Aceh laksana sayangnya majikan pada pembangu. Sesayang-sayangnya tetap ada jarak. Pembantu tetap tidak akan diperlakukan setara seperti anak atau saudara kandung. Oleh karena itu penyelesaian seluruh kewajiban pusat atas Aceh syarat mutlak bagi berakhirnya kisah perseteruan ini.

Upaya-upaya pembeda Aceh dalam cara pandang Pemerintah Pusat yang terus menaruh curiga harus diakhiri. Mari tumbuhkan rasa nasionalisme dengan rasa memiliki atas bangsa ini. Bukan karena rasa kepemilikan Indonesia atas Aceh. Sebab kepemilikan wilayah tanpa saling mencintai adalah penjajahan.[]

10 Tahun MoU Helsinki, Gubernur Beberkan Substansi Perdamaian

10 Tahun MoU Helsinki, Gubernur Beberkan Substansi Perdamaian

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mengatakan sejak masa pemerintahan Jokowi – JK sudah dikeluarkan tiga regulasi penting untuk Aceh.

“Substansi perdamaian yang disepakati adalah sudah adanya tiga regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Zaini Abdullah, dalam sambutannya di acara doa bersama peringatan 10 tahun MoU Helsinki di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2015.

Ketiga regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.

Selain itu juga Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh.

Zaini Abdullah juga mengimbau agar Pemerintah Pusat segera merealisasikan butir-butir perdamaian yang belum selesai, seperti beberapa aturan pelaksana UUPA lainnya. Namun, ia juga optimis aturan pelaksana UUPA akan tuntas dalam waktu singkat.[] (ihn)

Foto: antara

Mantan Jubir: Jangan Ada Anggota Tertinggi GAM yang Ikut Jadi Kepala Daerah

Mantan Jubir: Jangan Ada Anggota Tertinggi GAM yang Ikut Jadi Kepala Daerah

BANDA ACEH – Mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, Bakhtiar Abdullah, mengimbau elit mantan kombatan tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi seperti menjadi kepala daerah di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh Bakhtiar Abdullah melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Sabtu, 15 Agustus 2015.

“Walaupun dalam MoU kita sudah sepakat untuk tidak membatasi anggota GAM berpartisipasi dalam pesta demokrasi, seperti menjadi kepala daerah/kabupaten/kota, maupun menjadi anggota legislatif, kami tegaskan, di masa akan datang, jangan ada anggota tertinggi GAM yang ikut-ikutan menjadi kepala daerah atau anggota eksekutif atau legislatif,” ujarnya.

Dia mengatakan jika ada para pihak yang tetap ingin mencalonkan diri di bursa pemilihan kepala daerah untuk tidak membawa-bawa nama GAM dalam proses perjalanan menuju kursi pimpinan daerah atau sebagai wakil rakyat. “Untuk para anggota GAM tidak salah mendukung secara pribadi kandidat yang anda suka. Harus diingat tugas GAM dan RI adalah menjaga perdamaian dan membantu mengimplementasikan isi MoU seperti yang telah disepakati,” katanya.

Dia juga mengimbau agar mantan kombatan agar tidak menggunakan kekerasan di pemilihan mendatang. “Semua harus bersabar dan menahan diri daripada menggunakan segala bentuk kekerasan,” ujarnya.

“Kami berseru kepada semua anggota GAM dan eks kombatan GAM, apapun bendera partai yang anda dukung supaya tetap bersatu teguh sesama anggota, demi untuk membangun Aceh yang bermartabat dan bermarwah. Mari kita berdoa kepada Allah dan jangan berhenti berusaha, semoga nasib bangsa kita bisa berubah ke arah lebih baik dan sejahtera, diangkatkan marwah, dan semoga perdamaian ini menjadi perdamaian yang abadi di Aceh. Amin,” katanya.[]

Foto: Anggota Dewan Kibarkan Bendera Bintang Bulan di Lhokseumawe

Foto: Anggota Dewan Kibarkan Bendera Bintang Bulan di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dan DPRK Lhokseumawe mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Bintang Bulan di halaman sebelah utara Masjid Islamic Centre Lhokseumawe, Sabtu, 15 Agustus 2015, pagi.

Informasi diperoleh portalsatu.com, upacara pengibaran bendera Merah Putih dan bendera Bintang Bulan digelar sekitar pukul 08.15 WIB tadi. Turut hadir Ketua DPRK Aceh Utara Ismail A. Jalil alias Ayahwa dan Ketua DPRK Lhokseumawe M. Yasir Umar. Sementara peserta upacara para anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dari Partai Aceh (PA).[] Foto: Yon Musa

n bendera bintang bulan di Islamic centre Lhokseumawe4 n bendera bintang bulan di Islamic centre Lhokseumawe2 n bendera bintang bulan di Islamic centre Lhokseumawe5 pengibaran bendera bintang bulan di Islamic centre Lhokseumawe

Mantan Kombatan: Jasa Perjuangan Bejeut Jitung Le Aneuk Kamoe

Mantan Kombatan: Jasa Perjuangan Bejeut Jitung Le Aneuk Kamoe

BANDA ACEH – Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Cek Bass, berharap apa yang telah dilakukannya selama ini bisa diterima oleh anak-anaknya. Hal ini disampaikan oleh Cek Bass kepada portalsatu.com melalui pesan pribadi akun Facebooknya menyikapi 10 tahun perdamaian Aceh, Kamis, 13 Agustus 2015.

Kamoe meuprang ngon beudei, dengon karna tsunami kamoe meutem damai. Ikoh beudei kamoe jiyue meuprang ngon partai, kalheuh kamoe meuprang (kami berperang dengan senjata, tsunami membuat kami mau berdamai. Senjata kami dipotong dan kemudian dianjurkan berperang melalui partai/jalur politik, sudah kami berperang),” ujar Cek Bass.

Dia berharap apa yang kini dilakukannya dalam perjuangan Aceh bisa diterima oleh anak-anaknya. “Nyang phon-phon that kamoe peureulei jasa perjuangan bejeut jitung le aneuk kamoe (pertama sekali harapan saya adalah jasa perjuangan bisa diterima oleh anak saya),” ujarnya lagi.

Selain itu, Cek Bass meminta agar pemerintah mengimplementasikan seluruh butir MoU Helsinki yang telah dituang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). “Ka lhee thon berjalan hana terpenuhi,” kata anggota KPA D4 Pasee ini.

Dia mengatakan semasa konflik ikut berjuang bersama GAM adalah keinginannya sendiri. Makanya saat damai tiba dia tidak meminta hasil perjuangan tersebut dibayar dengan rupiah. Apalagi dia mengaku tidak memiliki jaringan ke pimpinan untuk hal tersebut.

Lon pubuet perjuangan hana ureung pakat. Gerak Po meujak kedroe makanya hana lon tupat lakei. Watee kaleuh lon meuprang ngon partai. Lon kubah dinas Satgas KPA lon cok kesimpulan jak u Malaya. Lhee thon hana u lon wo, hana lon tuoh nanggroe kiban ka (saya berjuang dengan kesadaran sendiri. Allah yang menuntun saya makanya tidak tahu meminta sama siapa saat damai. Waktu berperang usai saya ikut berjuang melalui partai. Saya meninggalkan dinas Satgas KPA untuk berangkat ke Malaysia. Tiga tahun sudah saya tidak pulang ke Aceh, tidak tahu bagaimana sudah negeri ini),” kata pria yang mengaku memiliki dua orang anak, yang sedang sekolah di bangku SMP dan SMK tersebut.[]

Rektor Unsyiah Menegaskan Pentingnya Menjaga Perdamaian

Rektor Unsyiah Menegaskan Pentingnya Menjaga Perdamaian

BANDA ACEH – Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Samsul Rizal, menegaskan pentingnya menjaga perdamaian. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang menginginkan terjadinya kembali konflik.

“Saya rasa tidak ada satu orangpun yang ingin kembali ke konflik,” kata Samsul Rizal, Kamis, 13 Agustus 2015.

Menurutnya keprihatinan semua pihak terhadap situasi 10 tahun perdamaian sangatlah besar, tapi tidak bisa berbuat banyak.

“Seperti Pemerintah Aceh punya wewenang yang sangat besar tapi tidak bisa juga berbuat banyak,” ujarnya.

Samsul menyebutkan seperti masalah tata laksana organisasi Pemerintah Aceh juga bermasalah. “Clean and good government belum diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Selanjutnya, komunikasi Pemerintah Pusat dan daerah belum berjalan baik dan diperparah lagi oleh konflik internal serta konflik elit GAM yang mempengaruhi iklim politik di Aceh.

“Jika Pemerintah Aceh tidak respon terhadap masalah yangg terjadi, ditakutkan akan terjadi konflik lagi. Maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara eks-kombatan,” ujarnya.[](bna)

“Aceh Ini Aneh, Ibadah dan Mencuri Bisa Jalan Berbarengan”

“Aceh Ini Aneh, Ibadah dan Mencuri Bisa Jalan Berbarengan”

BANDA ACEH – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh, Hidayat al Mardy, mengatakan ada beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama dalam merealisasikan implementasi MoU Helsinki.

“Sepuluh tahun perdamaian Aceh masih jauh dari harapan, seharusnya semua pihak harus terlibat dan berikhtiar lebih untuk merealisasikan semuanya,” kata Hidayat al Mardy, kepada portalsatu.com, Kamis, 13 Agustus 2015.

“Coba lihat kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang jauh dari kata makmur untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja masih susah,” katanya lagi.

Hal ini dibuktikan dengan data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2014 lalu. Dalam data tersebut menyebutkan jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 873 ribu orang atau sekitar 16,98 persen. Menurutnya jumlah ini juga yang membawa Aceh kepada tiga besar provinsi dengan tingkat kemiskinan paling besar se-Indonesia.

“Aceh ini aneh, ibadah dan mencuri (korupsi) bisa berjalan berbarengan,” kata Hidayat.

Selain itu data yang dilaporkan BPS untuk triwulan pertama 2015, ekonomi Aceh hanya mampu tumbuh 1,65 persen, dan ini menurun -2,38 persen dibanding akhir 2014 lalu. Angka rendah tersebut membawa ekonomi Aceh pada rangking terbawah nasional dalam hal pertumbuhan ekonomi.

“Tingkat pengangguran yang meningkat 0,98 persen dibandingkan akhir 2014 lalu dan hingga kini pengangguran di Aceh mencapai 7,73 persen. Kondisi ekonomi Aceh yang tengah anjlok ini seharusnya tidak terjadi,” ujarnya.

Ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam mengelola anggarannya membuat ekonomi tidak ada peningkatan yang signifikan. Melimpahnya dana Otsus sekitar Rp 41,23 triliun yang diterima Aceh sejak 2008 hingga 2015 yang selalu meningkat sekitar rata-rata 8,82 persen di setiap tahunnya. Akan tetapi dana tersebut belum memberikan kontribusi yang berarti.

“Besar harapan rakyat Aceh terhadap UU PA, realisasikan turunannya. Bantu dan berdayakan para korban konflik, beri mereka skill, bantu modal usaha biar mereka mampu hidup mandiri,” katanya.

Menurutnya kondisi keamanan Aceh juga belum terjamin 100 persen. Orang di luar Aceh melihat daerah ini masih belum aman. Padahal ada pihak-pihak yang mengondisikan Aceh begini rupa.

“Kondisi Aceh seperti sinetron di tivi-tivi, untuk menciptakan tokoh yang berperan protagonist (baik) harus ada yang berperan antagonis (jahat). Setelah itu muncullah tokoh yang tritagonis (penengah). Inilah kondisi yang kita lihat,” katanya.

Menurutnya hanya satu yang perlu diketahui oleh pemerintahan Zikir sekarang. Hal tersebut adalah memperhatikan baik-baik para mantan kombatan.

“Karena burung kenari yang tidak ada tempat untuk berkicau bisa berubah menjadi serigala yang liar, ganas dan buas, camkan itu!” ujarnya bertamsil.[](bna)

Ketua PB IPPEMAS: Pimpinan di Aceh Seolah Lupa Akan Sejarah Kelam

Ketua PB IPPEMAS: Pimpinan di Aceh Seolah Lupa Akan Sejarah Kelam

BANDA ACEH – Perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia dinilai sebagai berkah dan anugerah terindah bagi rakyat Aceh.

“Setelah sekian puluhan tahun rakyat Aceh bersimbah darah dan tenggelam dalam duka mendalam maka kini kita mampu menghirup udara segar,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Sabang (PB-IPPEMAS), Putra Rizki Pratama, kepada portalsatu.com, Kamis, 13 Agustus 2015.

Meskipun demikian dia menyayangkan masih adanya segelintir oknum yang notabene memiliki kekuasaan, tidak mau dan mampu memanfaatkan momentum perdamaian ini dengan baik. Menurutnya pimpinan di Aceh seolah lupa akan sejarah kelam yang telah dihadapi rakyat Aceh.

“Mereka seakan tidak menaruh empati akan korban-korban yang telah direnggut nyawa saat konflik dulu,” katanya.

Menurutnya hal tersebut ditandai dengan sibuknya mereka berselisih paham hanya demi kekuasaan dan melupakan rakyat.

“10 tahun perdamaian sudah berlalu namun seakan tidak memberi manfaat apa-apa, bagaimana korban konflik hari ini masih terkatung-kantung nasibnya. Begitu juga dengan para kombatan yang secara regulasi diamanahkan untuk diperhatikan ekonominya terus terlupakan,” ujarnya.[](bna)