Tag: mendagri

[Wawancara] Mendagri: Gubernur Harus Mengamankan Kebijakan Pusat di Aceh

[Wawancara] Mendagri: Gubernur Harus Mengamankan Kebijakan Pusat di Aceh

MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyempatkan diri ngopi di 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015. Ia ditemani sejumlah stafnya, mantan anggota DPR RI asal Aceh Marzuki Daod, serta Pj. Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A. Karim.

Di sela-sela ngopi tersebut, Mendagri menyempatkan diri diwawancarai  wartawan portalsatu.com, Murdani Abdullah. Topik pembicaraan mulai dari persoalan APBA hingga Qanun Wali Nanggroe yang tak kunjung ada kejelasannya di Pemerintah Pusat.

Berikut petikan hasil wawancara tersebut:

Bagaimana Anda melihat serapan APBD Aceh 2015 yang cenderung lamban?

Saya sudah bertemu dengan Gubernur Aceh terkait pencapaian serapan APBA 2015. Gubernur mengaku cukup optimis jika realisasi bisa mencapai 80 persen hingga akhir tahun nanti. Kita hargai. Namun, nanti kita juga akan melakukan evaluasi kembali di akhir tahun.

Pengesahan APBD Aceh cenderung terlambat setiap tahun. Tahun lalu ada teguran. Kalau terlambat tahun ini, apakah ada sanksi?

Kita meminta ini tidak terulang, terutama untuk APBA 2016.

Nanti kita bahas lagi. Masalah sanksi itu dari Kementerian Keuangan.

DPR Aceh pernah konsultasi soal pembentukan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Apa komentar Anda?

Kita tak mempermasalahkan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh yang sedang dibahas DPR Aceh asal Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

Pada prinsipnya Pemerintah Pusat mengakui aturan baku di Aceh, MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan Pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah.

Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapa Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah.

(Wawancara sempat terputus beberapa menit karena ada warga yang meminta foto bareng dengan Mendagri)

Artinya Anda mendukung?

Pemerintah Pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki.

Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki.

Kalau soal Qanun Bendera Aceh bagaimana?

(Mendagri menjawab sambil berdiri. Rombongan menuju ke mobil dan hendak meninggalkan Warkop 3 In 1)

Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih.

Gubernur sebagai bagian dari Pemerintah Pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera Aceh. Gubernur harus mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat di Aceh.

Soal rencana DPRD Aceh membahas Raqan KKR bagaimana?

Akan kita kaji dulu. Itu belum diajukan (Raqan KKR). Nanti (kalau diajukan-red) akan kita kaji dulu.

Kalau soal Qanun Wali Nanggroe bagaimana kejelasannya di tingkat Pusat?

Itu panjang ceritanya. Tunggu saja ending ceritanya ya. (Mendagri tertawa)

Foto: Mendagri.@ Republika

Soal Qanun Wali Nanggroe, Mendagri: Itu Panjang Ceritanya

Soal Qanun Wali Nanggroe, Mendagri: Itu Panjang Ceritanya

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan berkomentar banyak soal status Qanun Wali Nanggroe yang kini tak ada kejelasan di tingkat pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Mendagri dalam wawancara dengan portalsatu.com di 3 in 1 Coffee, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015 siang.

“Itu panjang ceritanya,” kata Tjahjo Kumolo.

“Tunggu saja ending ceritanya ya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki. Bahkan, kata Mendagri, ‘kitab sucinya’ Aceh adalah MoU Helsinki.

“Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki,” kata Tjahjo Kumolo.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo. [] (mal)

Soal Raqan KKR Aceh, Mendagri: Akan Kita Kaji Dulu

Soal Raqan KKR Aceh, Mendagri: Akan Kita Kaji Dulu

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu jika DPR Aceh mengusulkan rancangan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) nantinya.

“Akan kita kaji dulu,” kata Tjahjo Kumolo kepada portalsatu.com dalam wawancara di 3 in 1 Coffee, Kota Banda Aceh, Kamis 8 Oktober 2015.

Pada prinsipnya, kata Mendagri, pemerintah pusat menghargai kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Demikian juga dengan keberadaan DPR Aceh yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan Perda-perda tertentu.

“Itu belum diajukan (Raqan KKR). Nanti (kalau diajukan-red) akan kita kaji dulu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini. [] (mal)

Mendagri: ‘Kitab Sucinya’ Aceh kan MoU Helsinki

Mendagri: ‘Kitab Sucinya’ Aceh kan MoU Helsinki

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki. Bahkan, kata Mendagri, ‘kitab sucinya’ Aceh adalah MoU Helsinki.

“Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki,” kata Tjahjo Kumolo kepada portalsatu.com dalam wawancara di Warkop 3 In 1,  Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapa Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi.

Kecuali, kata Mendagri, soal bendera. Politisi PDI Perjuangan ini menilai bendera harus tetap tunggal atau merah putih.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur sebagai bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera Aceh. Kata dia, gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh. [] (mal)

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

BANDA ACEHMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bendera di Indonesia harus tetap tunggal atau merah putih.

Tjahjo Kumolo menyatakan itu saat wartawan portalsatu.com menanyakan bagaimana pengakuan pemerintah pusat terkait Qanun tentang Bendera Aceh, dalam wawancara di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera tersebut. Gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi. [] (mal)

Soal Raqan BRA, Ini Komentar Mendagri

Soal Raqan BRA, Ini Komentar Mendagri

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo menjawab portalsatu di Warkop 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, terlihat ngopi bareng di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, siang.

Kedatangan kedua pejabat negara ini membuat sejumlah warga yang sedang berada di Warkop itu terkejut. [] (mal)

Mendagri: Gubernur Aceh Masih Optimis Realisasi Capai 80 Persen

Mendagri: Gubernur Aceh Masih Optimis Realisasi Capai 80 Persen

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan dirinya telah bertemu Gubernur Aceh Zaini Abdullah terkait pencapaian serapan APBA 2015. Kepada dirinya, gubernur mengaku cukup optimis jika realisasi bisa mencapai 80 persen hingga akhir tahun nanti.

“Beliau cukup optimis pencapaian bisa mencapai 80 persen,” kata Tjahjo Kumolo kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

Pihaknya, kata Mendagri, juga akan melakukan evaluasi kembali di akhir tahun nanti.

Sedangkan soal pembahasan APBD (APBA) yang sering terlambat, Mendagri telah meminta hal ini tidak terulang, terutama untuk APBA 2016.

“Nanti kita bahas lagi. Masalah sanksi itu dari Kementerian Keuangan,” kata Tjahjo yang juga politisi PDP Perjuangan. [] (mal)

Mendagri: Saya Suka Kopi Aceh tanpa Gula

Mendagri: Saya Suka Kopi Aceh tanpa Gula

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, terlihat ngopi bareng di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

Kedatangan kedua pejabat negara ini membuat sejumlah warga yang sedang berada di Warkop itu terkejut.

“Jarang-jarang lihat menteri ngopi di keramaian, bukan di Jakarta tapi justru di Aceh,” ujar Fadlon, warga Banda Aceh.

Mendagri Tjahjo Kumolo terlihat memesan kopi. Sedangkan Tarmizi Karim memesan teh tarek.

“Saya suka kopi Aceh tanpa gula,” kata Mendagri Tjahjo.

“Nikmatnya ngopi ya itu,” kata dia lagi. [] (mal)

[Foto]: Mendagri dan Tarmizi Karim Ngopi di Aceh

[Foto]: Mendagri dan Tarmizi Karim Ngopi di Aceh

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi Karim, terlihat ngopi bareng di Warung Kopi 3 In I, Kamis siang 8 Oktober 2015.

Kedatangan kedua pejabat negara ini turut membuat sejumlah warga yang sedang berada di Warkop itu terkejut.

“Jarang-jarang lihat menteri ngopi di keramaian, bukan di Jakarta tapi justru di Aceh,” ujar Fadlon, warga Banda Aceh.

Mendagri terlihat memesan kopi. Sedangkan Tarmizi Karim memesan Tea Tarik.

Berikut foto-foto yang diabadikan portalsatu.com selama keduanya berada di Warkop 3 In 1, Kota Banda Aceh:

 mendagri 3 in 1 2

mendagri di 3 in 1

mendagri 3 in 1 3

Mendagri dan Tarmizi Karim Ngopi di Banda Aceh

Mendagri dan Tarmizi Karim Ngopi di Banda Aceh

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, terlihat ngopi bareng di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

Kedatangan kedua pejabat negara ini membuat sejumlah warga yang sedang berada di Warkop itu terkejut.

“Jarang-jarang lihat menteri ngopi di keramaian, bukan di Jakarta tapi justru di Aceh,” ujar Fadlon, warga Banda Aceh.

Mendagri Tjahjo Kumolo terlihat memesan kopi. Sedangkan Tarmizi Karim memesan teh tarek.

Sebagaimana diketahui, Tarmizi Karim merupakan putra Lhoksukon, Aceh Utara. Ia pernah menjadi Bupati Aceh Utara, Pj. Gubernur Kalimantan Timur, dan Pj. Gubernur Aceh. Tarmizi Karim yang kemudian menjabat Irjen Kemendagri, dilantik menjadi Pj. Gubernur Kalimantan Selatan pada Agustus 2015.[]

Foto: Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tarmizi Karim (kiri) @portalsatu.com