Tag: m. nazar

GeRAK Aceh Kirim Berkas Dugaan Korupsi Dana Kerja Wagub Aceh ke KPK

GeRAK Aceh Kirim Berkas Dugaan Korupsi Dana Kerja Wagub Aceh ke KPK

BANDA ACEH – Ketua Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan berkas serta barang bukti yang cukup terkait dugaan korupsi dana kerja Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012. Hal tersebut disampaikannya kepada portalsatu.com saat ditemui di kantor GeRAK di kawasan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Senin, 20 April 2015.

“Kita lagi mempersiapkan laporan untuk kita laporkan kasus ini ke KPK dalam minggu ini,” ujar Askhalani.

Ia mengatakan rencananya berkas tersebut dikirim ke KPK pada Rabu, 22 April 2015 mendatang.

“Insya Allah kita akan kirim berkas via kantor pos ke Jakarta,” katanya lagi.

Askhalani mengatakan usai GeRAK menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu, jumlah korban yang ditemukan di lapangan semakin bertambah. Berdasarkan cross check GeRAK diketahui nama-nama yang dilampirkan dalam dokumen tersebut sama sekali tidak menerima bantuan dana kerja Wagub Aceh 2007-2012.

“Yang mengaku tidak pernah menerima terus bertambah, kita terus lakukan pengecekan untuk penguatan barang bukti,” kata Askhalani.

Koordinator lembaga anti rasuah ini juga mengatakan akan mempublikasi nomor agenda laporan ke KPK sebagai bukti keseriusan mereka menuntaskan kasus tersebut.

“Kita publikasi semua hasil dari KPK nanti, setelah kita pastikan berkas laporan dugaan korupsi dana kerja wakil Gubernur Aceh ini diverivikasi KPK,” kata Askhalani.[](bna)

Akhiruddin Bantah Pernah Menerima Dana Kerja Wagub Aceh

Akhiruddin Bantah Pernah Menerima Dana Kerja Wagub Aceh

BANDA ACEH – Mantan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Akhiruddin Mahjudin membantah pernah menerima uang dana kerja Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012.

“Saya tidak pernah menerima dana kerjanya. Kalau ada saya ambil, silakan buktikan,” ujar Akhirudin kepada portalsatu.com, Kamis, 16 April 2015.

Namun Akhiruddin mengaku pernah menerima uang sebesar Rp5 juta saat berada di Jakarta dari Muhammad Nazar. Saat itu, kata dia, dana tersebut diberikan kepadanya atas inisiatif Muhammad Nazar sebagai seorang kawan. Lagipula, menurut Akhirudin, saat itu Muhammad Nazar tidak lagi berstatus sebagai Wakil Gubernur Aceh.

“Ya, kalau dia (Muhammad Nazar-red) tidak ikhlas, saya siap mengembalikannya,” ujar Akhiruddin.

Sebelumnya diberitakan, mantan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, membantah tudingan lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, bahwa dirinya melakukan korupsi dana kerja Wakil Gubernur Aceh senilai Rp60,6 miliar.

Nyan Gerak tendensius. Tiba-tiba ka korupsi,” kata Muhammad Nazar.

Menurutnya, dana kerja gubernur-Wagub adalah kebijakan khusus untuk Aceh dan Papua. Khusus untuk Aceh ditujukan untuk mengatasi hal-hal politis dan strategis yang dihadapi Gubernur-Wagub terkait transisi konflik. [Baca: Mantan Wagub Nazar Diduga Korupsi Rp60,6 Miliar].

Muhammad Nazar juga sempat menyebut-nyebut nama Akhirudin sebagai salah satu penerima dana kerja Wakil Gubernur Aceh tersebut. “Maka agak aneh kalau GeRAK melakukan manuver untuk dana kerja Wagub, karena tokoh GeRAK, Akhiruddin, juga paham dana itu dulu dan sering juga menerima bantuan dari saya dulu,” ujar Muhammad Nazar. [Baca: Muhammad Nazar: Penerima Dana Kerja Saya Beragam].[](bna)

Delapan Orang Ini Diduga Terlibat Selewengkan Dana Kerja Wagub Aceh

Delapan Orang Ini Diduga Terlibat Selewengkan Dana Kerja Wagub Aceh

BANDA ACEH – Dugaan korupsi terkait dana kerja mantan Wakil Gubernur Aceh yang diperkirakan mencapai Rp606 miliar disebut-sebut melibatkan sejumlah orang di lingkaran Pemerintahan Aceh. Hal ini disampaikan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu, 15 April 2015.

Menurut GeRAK Aceh, jumlah dana tersebut merupakan total kerugian negara yang dilakukan selama dua tahun sejak 2009 sebesar Rp32,6 miliar, dan pada 2010 sebesar Rp28 miliar.

Adapun nama-nama yang diduga terlibat dalam indikasi korupsi dana kerja Wakil Gubernur Aceh, seperti disampaikan GeRAK adalah mantan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar.

Ia diduga sebagai penanggung jawab utama atas implimentasi anggaran dana kerja tersebut. Menurut Askhalani, Muhammad Nazar memiliki peran sebagai pihak yang bisa memerintah pencairan dana sesuai dengan arahan kepada pihak-pihak yang telah ditunjukkan.

Berdasarkan fakta di lapangan, Askhalani dalam siaran persnya menyimpulkan, bahwa telah ditemukan potensi adanya pencairan anggaran secara fiktif kepada sejumlah penerima yang berpotensi kepada tindak pidana korupsi.

“Ini telah merugikan keuangan Aceh dengan cara terstruktur dan terencana dengan melakukan penarikan dana fiktif dan penyajian laporan, dengan cara seolah-olah proses pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan amanah undang-undang,” ujar Askhalani.

Terduga lainnya adalah Abd, ajudan Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012. Menurut analisa GeRAK Aceh, Abd mendapat peran ganda sebagai pihak yang diperintahkan oleh Wagub Aceh untuk mencari dana sesuai dengan arahan dan perintah. Dia juga berperan mengumpulkan proposal dari semua penerima serta menunjukkan pihak-pihak atau kelompok dalam pengusulan proposal.

“Dalam perjalanannya tercatat dalam kurun waktu dua tahun, 2009-2010, yang bersangkutan menarik uang dengan total Rp6,7 miliar lebih,” kata Askalani.

Terduga lainnya adalah Anw yang juga ajudan Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012. Menurut GeRAK Aceh, Anw juga mempunyai peran ganda sama seperti Abd. Selama kurun waktu dua tahun, Anw diduga telah menarik uang sesuai dengan perintah Muhammad Nazar sebanyak Rp2,8 miliar lebih.

“Pada tahun 2009, Anw menarik sebesar Rp1,4 miliar lebih. Kemudian pada tahun berikutnya, Anw menarik dana melalui perintah Muhammad Nazar sebesar Rp1,4 miliar lebih juga,” ujar Askhalani.

GeRAK juga menyebutkan adanya peranan Mun dalam penggunaan dana kerja Wakil Gubernur Aceh tersebut. Mun juga disebut-sebut memiliki peran besar sebagai ajudan Wagub Aceh periode 2007-2012. Menurut GeRAK Aceh, Mun diduga telah menarik dana kerja Wagub Aceh sebesar Rp2,9 miliar lebih selama kurun waktu dua tahun.

“Setelah melakukan investigasi dan uji petik, diketahui bahwa sebagian besar dari total anggaran tersebut tidak bisa diyakini kewajarannya. Bahkan hasil klarisifikasi terhadap penerima manfaat, tidak sesuai anggaran tersebut dengan jumlah laporan yang disampaikan,” kata Askalani.

Selain para ajudan Wagub Aceh, GeRAK juga merilis sejumlah nama pegawai di lingkup Pemerintah Aceh yang terindikasi dalam penyelewengan dana ini. Di antaranya adalah YS, mantan Kabag TU Keuangan, yang diduga pernah menarik dana kerja Wagub Aceh sebesar Rp170 juta.

“Pertama, ia menarik uang sebesar Rp60 juta pada tanggal 10 Juni 2009 untuk dirinya, keperluan pembayaran biaya operasioanal pengelolaan dan biaya administrasi dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bulan Januari-Maret 2009. Sementara pada bulan September 2009, Yusni menarik uang sebesar Rp110 juta untuk dirinya, juga keperluan pembayaran insentif staf TU Keuangan dalam rangka hari raya Idul Ftri,” kata Askhlani.

Askhalani mengatakan tindakan YS tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku lantaran terjadi double budget. Di samping itu, kata Askhal, yang bersangkutan juga tercatat sebagai PNS di ruang lingkup Pemerintah Aceh.

Pegawai lainnya yang diduga terlibat adalah Jah, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Kerja KDH/WKDH tahun anggaran 2009-2010. Menurut GeRAK Aceh, Jah diduga mengetahui proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran yang dinilai proses kewajarannya namun tidak dapat diyakini kewajarannya.

“Yang bersangkutan juga diduga telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat merugikan keuangan Aceh,” katanya.

Selain Jah, GeRAK juga merilis nama Btr yang merupakan mantan kuasa pengguna

anggaran dana kerja KDH/WKDH. Dia diduga melakukan beberapa kegiatan yang dapat merugikan keuangan Aceh serta memiliki peran untuk mempercepat proses pelaksanaan atas arahan yang disampaikan Wagub Aceh.

Nama lainnya yang diduga terlibat adalah ZM, mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan dana kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peranannya diduga sama dengan Btr.[]

GeRAK: Mantan Wagub Aceh Tarik Dana Kerja Atas Nama Pribadi

GeRAK: Mantan Wagub Aceh Tarik Dana Kerja Atas Nama Pribadi

BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, merilis sejumlah fakta penyimpangan penggunaan dana kerja mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, Rabu, 15 April 2015. Berdasarkan hasil investigasi lembaga anti rasuah tersebut, ternyata banyak penerima bantuan di lapangan tidak mendapatkan sesuai anggaran yang dicairkan.

“GeRAK mencatat beberapa hal modus operandi yang dipakai untuk meraup keuntungan,” ujar Askhalani dalam konferensi pers di Banda Aceh, didampingi Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK, Hayatuddin Tanjung, Rabu 15 April 2015.

Menurut Askhalani, sejatinya tujuan pengalokasian anggaran dana kerja gubernur dan wakil gubernur saat itu untuk menjaga tingkat kerawanan dan sosial ekonomi, dinamika politik, pemerintahan serta ketentraman masyarakat pasca konfilik dan bencana alam. Padahal dana kerja tersebut telah direstui oleh Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam surat No. 580/10/SJ pada 5 Januari 2009 lalu tentang penambahan kode rekening. Selain itu, penggunaan dana tersebut juga sudah dituang dalam laporan dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. 900/397/BAKD tanggal 17 Juni 2009, tentang penjelasan laporan pertanggung jawaban dana tersebut.

“Faktanya ditemukan adanya perbedaan proses pertanggungjawaban dan mengarah kepada indikasi tindak pidana korupsi,” ujar Askhalani.

Askalani mengatakan GeRAK Aceh juga menemukan adanya penyaluran dana kerja fiktif kepada masyarakat dengan modus pemalsuan tanda tangan untuk mengamprah dana kerja wakil Gubernur Aceh tersebut.

“Wakil Gubernur Aceh kala itu dan ADC serta PNS yang membantu penarikan uang atas nama pribadi wakil gubernur dan ADC, menyalahi aturan dan tidak bisa diyakini kewajaran pertanggung jawabannya,” katanya.[](bna)

Mantan Wagub Nazar Diduga Korupsi Rp60,6 Miliar

Mantan Wagub Nazar Diduga Korupsi Rp60,6 Miliar

BANDA ACEH – Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh membeberkan dugaan korupsi pada pengelolaan dana kerja wakil gubernur Aceh tahun 2009/2010 sebesar Rp60,6 miliar. Dugaan korupsi ini diduga melibatkan mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar.

Hal ini diungkapkan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Banda Aceh, Rabu 15 April 2015.

Askhalani mengatakan dana kerja mantan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, tidak tepat sasaran dan hanya fiktif belaka, dan tanpa ada realisasi sesuai dengan apa yang diajukan oleh pemohon dalam proposal kala itu.

Kemudian, hasil survey GeRAK Aceh, juga menemukan banyak kejanggalan yang terjadi. Seperti mulai dari kegiatan yang hanya fiktif namun laporan diajukan, hingga adanya pembagian dana yang sudah keluar tersebut dengan pihak mantan wakil Gubernur Aceh.

“Ini merupakan dugaan korupsi yang cukup sistematis, masyarakat meneken sekian, akan tetapi yang diterima hanya sebagian dari angka yang diteken. Selebihnya hanya dibuat laporan fiktif,” ujar Askhalani.

Bahkan, kata Askhalani, kebanyakan masyarakat dipaksa meneken sejumlah anggaran yang telah disetujui untuk proses pencairan anggaran. Namun ketika diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang tertulis.

Bahkan, kata dia, banyak proposal yang masuk dan cair ternyata tidak diberikan ke masyarakat selaku pengusul. Namun dalam laporan LPJ proposal tersebut tertera lengkap jumlah yang diterima. Sedangkan realita di lapangan tidak ada sama sekali.

“Ini semua atas laporan masyarakat yang masuk ke GeRAK, kemudian kita investigasi ke lapangan dan ternyata memang banyak temuan hal–hal seperti itu. Banyak masyarakat mengaku tidak menerima bantuan, tetapi dalam lopran ada dana tersebut,” katanya.

Perkara tersebut, menurut keterangan Askhalani, akan segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini. “Karena bukti sudah cukup lengkap, tinggal kita laporkan saja,” katanya.

Tujuan dilaksanakan pembukaan kasus tersebut ke public, katanya, supaya pemimpin Aceh saat ini tidak mengulang hal yang sama dan menjadi sebuah pelajaran yang baik demi terciptanya penggunaan anggaran secara tepat. [] (mal)