Tag: leuser

Akademisi: Polemik RTRW Aceh Seharusnya Diakhiri

Akademisi: Polemik RTRW Aceh Seharusnya Diakhiri

BANDA ACEH – Dosen Tata Ruang Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekah, T.M. Zulfikar, mengatakan pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota harus dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional.

Hal ini disampaikannya kepada portalsatu.com menyikapi rencana gugatan dari sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM).

Menurutnya, pemerintah, termasuk Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menghormati, melindungi, dan mematuhi serta menegakkan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

“Masyarakat tentunya memiliki hak untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup,” katanya, Kamis, 8 Oktober 2015.

Dia mengingatkan para pihak mengenai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 149. Selain itu, dia meminta Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh ini kemudian mengutip Pasal 150 Undang-Undang No. 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya pada ayat (1) dalam UU tersebut dengan jelas disebutkan pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.

“Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut,” katanya.

Menurutnya, RTRW Aceh telah ditetapkan melalui Paripurna DPRA pada 31 Desember 2013, kemudian telah diundangkan pada 3 Maret 2014 tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI melalui Keputusan No. 650-441 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014.

“Terkait polemik di atas, saya melihat seperti adanya ketakutan-ketakutan tak mendasar, baik dari eksekutif dan legislatif di Aceh. Padahal dari hasil kajian para pihak menunjukkan bahwa memang masih banyak kejanggalan di dalam Qanun RTRW Aceh tersebut, salah satunya adalah tidak mencantumkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), padahal di dalam UU Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006 hal tersebut jelas tercantum,” ujarnya.

Dia mengatakan jika ingin KEL dihapus di dalam Qanun Aceh, seharusnya UU No. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional juga harus diamandemen, sehingga, kata dia, Qanun Aceh tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, T.M. Zulfikar mengatakan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat atau lokal juga belum secara jelas tercantum di dalam Qanun RTRW Aceh tersebut. Dia menyarankan alangkah baik dan bijak jika eksekutif dan legislatif segera duduk bersama.

“Termasuk dengan para pihak lainnya untuk segera membuka ruang dan kesempatan dalam melakukan peninjauan kembali atau revisi Qanun RTRW Aceh agar polemik yang berkepanjangan tersebut dapat diakhiri,” katanya.[](bna/*sar)

Mualem Minta Bantuan Kerajaan Belanda untuk Bangun Aceh?

Mualem Minta Bantuan Kerajaan Belanda untuk Bangun Aceh?

JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf, bertemu Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Ferdinand Lahnstein, di Kantor Kedubes Belanda di Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2015. Dalam pertemuan tersebut, pria yang karib disapa Mualem ini membahas isu-isu pembangunan di Aceh yang perlu mendapat perhatian khusus dari negara-negara Uni Eropa, dalam hal ini Kerajaan Belanda.

Kedatangan Mualem mendapat sambutan positif dari Wakil Duta Besar Belanda, Ferdinand Lahnstein.

Mualem kepada Ferdinand mengatakan Aceh membutuhkan pembangunan jalan lintas tengah. Termasuk meminimalisir resiko lingkungan terhadap rencana pembangunan jalan tersebut. Menurut Mualem jalan ini sangat dibutuhkan sebagai jalur transportasi masyarakat dan mendorong perekonomian antarkabupaten. Namun pembanungan ini sama sekali tidak berniat untuk merusak hutan ekosistem Leuser.

“Untuk itu maka saya datang ke sini untuk meminta bantuan teknis yang bisa diberikan oleh Pemerintah Belanda, untuk memastikan bagaimana untuk meminimalisir dampaknya terhadap ekosistem Leuser,” ujar Wagub Aceh.

Wakil Dubes Belanda mengaku akan menyampaikan perspektif dari Pemerintah Belanda kepada Komisi Uni Eropa, mengingat mayoritas jalan lintas tengah Aceh tersebut sudah terbangun sedemikian rupa. Wakil Dubes Belanda juga menyatakan akan berkoordinasi dengan negara-negara donor lainnya, terutama Amerika Serikat, agar dapat bersinergi untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan di Aceh dan dukungan yang dapat diberikan negara-negara donor.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Aceh juga menyinggung tentang perlu adanya dukungan investasi dan teknologi dari Belanda untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan laut. Menurutnya hal ini dapat mendorong daerah ini sebagai pusat perdagangan dunia seperti masa kejayaan Aceh dulu.

Mualem turut mengundang Wakil Dubes Belanda berkunjung ke Aceh untuk bisa melihat langsung kondisi pembangunan jalan lintas tengah. Selain itu, Ferdinand juga diajak melihat kondisi infrastruktur pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh saat ini.

Wakil Dubes Belanda sangat senang menerima undangan tersebut dan akan mengatur kesempatan yang baik untuk mengunjungi Aceh.

Sebelum menutup pertemuan tersebut, Wakil Dubes Belanda kembali menegaskan akan segera menindaklanjuti pertemuan ini dengan para koleganya, baik di internal Komisi Uni Eropa maupun dari negara-negara donor lainnya terutama Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Aceh didampingi tim Greenomics Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, pertemuan tersebut berlangsung sangat produktif. Hal itu, kata dia, menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh agar pembangunan jalan lintas tengah yang telah terbangun sedemikian rupa dapat meminimalisir dampak bagi keutuhan ekosistem Leuser.

“Keseriusan tersebut tampak dari upaya Wagub Aceh yang mengajak negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk terlibat aktif, terutama dalam hal bantuan teknologinya. Sejalan dengan itu, Wagub Aceh juga sudah menyampaikan hal yang sama kepada Duta Besar Amerika Serikat, Robert O. Blake, dalam sebuah forum pertemuan di Jakarta pada dua minggu lalu,” ujar Vanda Mutia Dewi.[](bna)

Soal Lahan TNGL, Yashud: Kami Akan Perjuangkan Hak Petani

Soal Lahan TNGL, Yashud: Kami Akan Perjuangkan Hak Petani

JAKARTA – Pendamping masyarakat Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL), Yashud, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak petani di Aceh Tenggara.

“Kami mengecam keras BBTNGL yang menebang tanaman masyarakat yang menurut mereka masuk ke kawasan TNGL, kenapa tidak dari dulu ditertibkan,” ujar Yashud kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Agustus 2015.

Menurutnya konflik lahan TNGL harus diluruskan agar petani mendapatkan hak mereka. Selama ini untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya sudah bertemu dengan Pemeritah Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemerintah Aceh.

“Besok kita akan duduk bersama dengan pihak terkait di Kementerian Kehutanan yang diinisiasi oleh Komisi II DPRA,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Komisi II DPR Aceh (DPRA) memprakarsai Rapat di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Kota Medan, Kamis 14 Mei 2015 dan menyampaian 7 poin hasil rekomendasi rapat dengar pendapat di gedung DPRA pada 4 Mei 2015 dan diserahkan langsung kepada pengurus Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.[]

Komisi II DPRA Bahas Konflik Lahan TNGL dengan Kemenhut

Komisi II DPRA Bahas Konflik Lahan TNGL dengan Kemenhut

JAKARTA – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H Muhammad Amru, mengatakan pihaknya mendatangi Kementerian Kehutanan untuk membahas persoalan lahan Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara.

“Komisi II DPR Aceh terus berupaya memediasi konflik antara pihak balai besar TNGL dengan petani di Aceh Tenggara yang sampai hari ini belum ada titik temua kedua belah pihak,” kata Muhammad Amru kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Agustus 2015.

Dia mengatakan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) telah menertibkan lahan seluas 112 Hektare dan akan dilanjutkan lagi dalam waktu dekat seluas 81 heltare beberapa bulan yang lalu.

“Komisi II sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, yang menurut kami sangat merugikan masyarakat di kawasan tersebut khususnya para petani. Sampai saat ini tercatat 112 Hektare lahan kebun yang berisi sawit karet dan coklat yang telah dieksekusi pihak BBTNGL, dan kini dalam waktu dekat 81 Hektare lagi telah didata untuk dilakukan eksekusi,” ujar politisi Partai Aceh tersebut.

Ia berharap agar ada langkah yang lebih bijak dari pihak pemangku kepentingan di BB TNGL tanpa harus menyakiti hati petani yang sudah menderita.

Rombongan yang ikut dari komisi II adalah Ketua T Ahyar, Sekretaris Muhammad Amru, Darmawan, Rudi Fatahullah dan Kartini Ibrahim. Pihaknya juga melibatkan utusan BAPPEDA dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Aceh serta perwakilan masyarakat Aceh Tenggara, Muslim dan Yashud dari Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL).

“Dari pihak BB TNGL belum dipastikan siapa yang akan hadir,” ujarnya lagi.

Pihak DPR Aceh juga meminta agar BBTNGL tidak serta merta menyalahkan petani. Pasalnya keadaan hari ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari awal dan tidak ada pemberitahuan mengenai peraturan dari BBTNGL tersebut.

“Sudah puluhan tahun begini baru dieksekusi, kenapa tidak dari awal? Petani jelas sangat dirugikan. Kita minta Pemerintah Pusat agar dapat mendengar aspirasi masyarakat di daerah ini, jangan anggap kawasan ini sebagai tanah jajahan tanpa menghiraukan sedikitpun jeritan warga petani di sini. Selesaikan masalah dengan bijak tanpa menimbulkan dendam antar warga dengan pimpinannya,” ujar Amru.[]

“Pendekar Leuser” Mengaku Bisa Berbicara dengan Pohon

“Pendekar Leuser” Mengaku Bisa Berbicara dengan Pohon

BANDA ACEH – Aktivis Leuser, Abu Kari Aman Jarum, mengatakan kayu boleh ditebang setelah berdialog dengan pohon. Ia berfilosofi bahwa semua benda bisa berbicara termasuk rumput, kayu, dan batu seperti masa Nabi Sulaiman.

“Ada filosofinya bila menebang kayu, ajak bicara pohonnya,” kata Aman Jarum kepada portalsatu.com di Banda Aceh, Sabtu, 30 Mei 2015.

Aman Jarum mengatakan setiap kayu ditebang akan berbicara dan meminta seluruh bagiannya untuk dibawa serta.

“Kalau pohon ditebang, maka ranting minta ikut karena perlu untuk memasak, daun menyuburkan tanaman di rumah, dan akar perlu untuk menjadi kepala parang. Semua milik pohon adalah satu,” kata Aman Jarum.

Aman Jarum atau pendekar Leuser dikenal sebagai tokoh lingkungan. Dia berpesan agar hutan jangan ditebang kecuali sudah mendapat persetujuan dari benda yang ingin ditebang.

“Saya selalu merasa berbicara dengan pohon,” kata Abu Kari Aman Jarum.

Sebelumnya diberitakan, Abu Kari Aman Jarum menangis saat mengisahkan tentang hutan Leuser. “Pendekar Leuser” ini mengaku menjaga ribuan hektar kawasan Leuser di Pining, Gayo Lues, sejak tahun 1968, dan itu amanah kakek dan nenek kepadanya.

“Saya jaga jangan sampai kayu diangkut, jangan sampai sungai dihancurkan. Sepanjang hari saya kawal hutan itu tanpa pamrih. Menjaga hutan bukan karena uang, tapi saya menjaga amanah,” kata Aman Jarum saat berbicara dihadapan ribuan penonton Gayo Art Women di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Jumat, 29 Mei 2015, malam.

Penampilan Aman Jarum di luar agenda panitia kegiatan itu. Namun kehadirannya dari Pining Gayo Lues ke Banda Aceh, menarik perhatian panitia yang kemudian meminta Aman Jarum menyampaikan pesan hutan Leuser untuk generasi muda. Hasilnya, penampilan mengharukan. Penonton mengaplaus Aman Jarum.

Aman Jarum menjelaskan kepeda generasi muda apabila hutan ditebang efeknya sangat besar. Generasi sekarang tidak mungkin lagi dapat mengetahui wujud gajah dan lain.

“Kita harus melindungi badak dan harimau. kita harus menjaga semua isi hutan supaya kelak anak cucu kita dapat mengetahui wujud semuanya,” ujar Aman Jarum.

Selepas manyampaikan amanah tentang hutan, Aman Jarum sempat meminta panitia untuk memotretnya dengan kamera di atas panggung dengan berlatarkan penonton.

Abu Kari Aman Jarum adalah sosok penjaga hutan yang sudah mulai berteman dengan kawasan Leuser sejak tahun 1968. Pemerintah Gayo Lues bahkan sudah menobatkannya sebagai relawan sejak tahun 1980. Namun penobatan relawan itu disandangnya tanpa pamrih dan pemberian biaya apapun.[]

Bicara Hutan di Gayo Art Women, “Pendekar Leuser” Ini Bikin Haru

Bicara Hutan di Gayo Art Women, “Pendekar Leuser” Ini Bikin Haru

BANDA ACEH – Abu Kari Aman Jarum menangis saat mengisahkan tentang hutan Leuser. “Pendekar Leuser” ini mengaku menjaga ribuan hektar kawasan Leuser di Pining, Gayo Lues, sejak tahun 1968, dan itu amanah kakek dan nenek kepadanya.

“Saya jaga jangan sampai kayu diangkut, jangan sampai sungai dihancurkan. Sepanjang hari saya kawal hutan itu tanpa pamrih. Menjaga hutan bukan karena uang, tapi saya menjaga amanah,” kata Aman Jarum saat berbicara dihadapan ribuan penonton Gayo Art Women di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Jumat, 29 Mei 2015, malam.

Penampilan Aman Jarum di luar agenda panitia kegiatan itu. Namun kehadirannya dari Pining Gayo Lues ke Banda Aceh, menarik perhatian panitia yang kemudian meminta Aman Jarum menyampaikan pesan hutan Leuser untuk generasi muda. Hasilnya, penampilan mengharukan. Penonton mengaplaus Aman Jarum.

Aman Jarum menjelaskan kepeda generasi muda apabila hutan ditebang efeknya sangat besar. Generasi sekarang tidak mungkin lagi dapat mengetahui wujud gajah dan lain.

“Kita harus melindungi badak dan harimau. kita harus menjaga semua isi hutan supaya kelak anak cucu kita dapat mengetahui wujud semuanya,” ujar Aman Jarum.

Selepas manyampaikan amanah tentang hutan, Aman Jarum sempat meminta panitia untuk memotretnya dengan kamera di atas panggung dengan berlatarkan penonton.

Abu Kari Aman Jarum adalah sosok penjaga hutan yang sudah mulai berteman dengan kawasan Leuser sejak tahun 1968. Pemerintah Gayo Lues bahkan sudah menobatkannya sebagai relawan sejak tahun 1980. Namun penobatan relawan itu disandangnya tanpa pamrih dan pemberian biaya apapun.[]

Keterangan foto: Aman Jarum (kemeja hitam) foto bersama Seniman Perempuan Mak Ramlah, anggota DPR Aceh Adam Mukhlis Arifin, dan Kepala Dinas Kebudayaan Aceh Tengah Amir Hamzah. Foto Joe Samalanga

Jubir Petani Leuser: Mereka Bukan Perambah

Jubir Petani Leuser: Mereka Bukan Perambah

BANDA ACEH – Perwakilan Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL), Maha Putra, mengatakan mereka bukanlah perambah hutan seperti yang disampaikan Ketua Balai Badan Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Andi Basrul. Menurutnya petani di Taman Gunung Leuser hanya menanami kawasan itu untuk memenuhi ekonomi keluarga.

“Mereka bercocok tanam di kawasan yang sudah gundul sejak 1990 hingga 2004. Petani Leuser bukan perambah,” kata Maha Putra dalam siaran persnya kepada wartawan, Kamis, 14 Mei 2015.

Maha juga mempertanyakan apakah BBTNGL pernah menghijaukan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser pasca ditebangi perambah kayu.

“Sekarang masyarakat petani dituding merambah,” ujar Maha Putra yang ikut duduk bersama Komisi II DPR Aceh dan pihak BBTNGL di Medan, Sumatera Utara.

Maha Putra mengatakan kehadiran pihaknya bersama DPR Aceh adalah untuk mencari solusi agar tidak menimbulkan konflik lebih besar.

“Dari dulu Aceh Tenggara hidup tentram. Jadi perlu ada solusi dalam penyelesaian kisruh petani dengan pihak BBTNGL,” kata Maha.[](bna)

Foto ilustrasi: Demo petani Leuser di DPRK Aceh Utara. @tribunnews.com

Ketua BBTNGL: Proses Hukum Perambah Taman Leuser Tetap Dilanjutkan

Ketua BBTNGL: Proses Hukum Perambah Taman Leuser Tetap Dilanjutkan

MEDAN – Ketua Balai Badan Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Andi Basrul, mengatakan eksekusi lahan di Taman Nasional Gunung Leuser adalah milik pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Menurutnya hal tersebut baru diketahui setelah proses hukum dilakukan melalui putusan pengadilan terhadap oknum-oknum tersebut.

“Kami akan tetap merunut pada hukum yang berlaku dan tetap akan memproses perambah TNGL,” kata Andi Basrul saat bertemu Komisi II DPR Aceh di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 Mei 2015.

Andi mengatakan proses hukum yang sudah berjalan tidak dapat dihentikan, kecuali tidak cukup bukti. “Atau orang yang disidik meninggal dunia,” katanya.

Pertemuan BBTNGL dengan Komisi II DPR Aceh untuk mencari solusi kisruh petani dengan pihak BBTNGL yang menghancurkan perkebunan rakyat di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sebelumnya, petani Taman Nasional Gunung Leuser juga bertemu Komisi II di Aula Gedung DPR Aceh, Senin, 4 Mei 2015 lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh rekomendasi.[] (bna)

MaTA: Ada Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin dalam KEL

MaTA: Ada Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin dalam KEL

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) menduga adanya penyimpangan pemberian izin oleh penyelenggara negara, dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) untuk PT Indo Sawit Perkasa di Gampong Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Kasus ini sudah dilaporkan MaTA bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Maret 2015 lalu.

Hal ini disampaikan Koordinator Bidang Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi, saat menggelar konferensi pers di kantor MaTA, di Banda Aceh, Senin, 30 Maret 2015.

Ia mengatakan pemberian izin lokasi, izin lingkungan, beserta izin usaha kepada PT Indo Sawit Perkasa oleh pemerintahan Kota Subulussalam dan pemerintah Aceh, menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ada indikasi adanya praktik tindak pidana korupsi dan juga praktik mafia perzinan dalam pengurusan dan pemberian  izin yang diberikan kepada PT Indo Sawit Perkasa berada dalam Kawasan Ekosistem Lauser,” ujarnya.

Menurutnya pihak terduga menyalahi UU No 20 Tahun 2001, jo UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, kata dia, penyelenggara negara tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 150 ayat dua (2) yang mengatakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta melanggar Ketententuan SK Menhut Nomor 190/KPTS-I/2001 tentang pengesahan batas kawasan Ekosistem Leuser sebagai kawasan strategis nasional.[] (bna)