Tag: kpk

Revisi RUU, Dituding Skenario Pelemahan KPK

Revisi RUU, Dituding Skenario Pelemahan KPK

BANDA ACEH – Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam berbagai organisasi sipil di Aceh melakukan aksi menolak revisi tersebut di Simpang Lima Banda Aceh, Kamis 8 Oktober 2015.

Mereka menilai revisi UU KPK yang digagas oleh DPR RI akan melemahkan kinerja KPK. Hal itu terkait dengan menghilangkan peran sentral KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Ya, ini kan semacam ada niat untuk melemahkan KPK, itu terjadi karena KPK sudah banyak sekali mengungkap kasus penyelewengan uang negara sehingga ada pihak yang ingin melenyapkan peran KPK,” kata Mahmudin selaku kepala sekolah anti korupsi Aceh kepada portalsatu.com di sela-sela aksi menolak revisi UU KPK di Simpang Lima Banda Aceh, 8 Oktober 2015.

Aksi tersebut digelar untuk menolak revisi UU tersebut karena dapat melemahkan peran KPK.

Salah satu revisi yang ditolak adalah membatasi umur KPK hingga 12 tahun dan tidak boleh menindak kasus korupsi di bawah 50 miliar.

“Itu kan aneh, kalau tidak boleh menindak kasus di bawah 50 miliar berarti para koruptor akan korupsi dibawah itu dan itu tidak bisa ditindak,” ucap Askhalani selaku ketua LSM GeraK Aceh.[] (mal)

MaTA: Lembaga Antikorupsi Dibangun untuk ‘Dimatikan’

MaTA: Lembaga Antikorupsi Dibangun untuk ‘Dimatikan’

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menolak pasal-pasal dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, menurut MaTA, revisi UU KPK sebagai upaya “mematikan” KPK secara perlahan.

Itu sebabnya, MaTA mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menolak revisi UU KPK itu. “MaTA menilai revisi UU KPK akan mematikan lembaga antikorupsi tersebut. Dalam sejarah negara ini, lembaga antikorupsi tidak dapat tumbuh dan kuat, karena selalu dimatikan,” ujar Koordinator MaTA, Alfian melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu, 7 Oktober 2015.

“Kalau pelakunya (korupsi) penyelenggara negara atau politisi, selalu menghajar balik ke KPK. Nggak ada kasus buat kasus, yang penting KPK bisa dilumpuhkan, dan  ini menjadi catatan sejarah buruk bagi bangsa ini di tengah kondisi bangsa terpuruk,” kata Alfian.

MaTA menilai DPR saat ini tengah “menabuh genderang perang” terhadap pemberantasan korupsi. MaTA mencatat sejumlah poin dari draf tersebut yang menjurus pada pelemahan KPK.

Di antaranya, pasal 5 yang mengatur pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. “Sepertinya DPR salah menafsirkan KPK sebagai lembaga adhoc, di samping tak mempertimbangkan putusan MK yang menyatakan KPK sebagai lembaga yang constitutionally important,” ujar Alfian.

MaTA menyatakan draf revisi itu juga menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki wewenang penuntutan dan pengawasan. Pembatasan tersebut akan mengamputasi kewenangan penindakan KPK. Apalagi dalam draf itu disebutkan bahwa KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) seperti Polri dan kejaksaan. Padahal, dalam UU KPK saat ini, KPK tidak memiliki kewenangan tersebut.

“Penyadapan juga harus izin pengadilan. Ini akan menyulitkan OTT (operasi tangkap tangan) KPK, karena harus berurusan dengan birokrasi di pengadilan,” kata Alfian.

Alfian menyebut dalam salah satu pasal draf revisi UU itu disebutkan bahwa kasus yang ditangani KPK harus yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp50 miliar. Kata dia, hal ini akan mempersempit ruang KPK dalam fungsi penindakan korupsi.

Selain itu, kata Alfian, KPK juga tidak dapat merekrut pegawai, termasuk penyidik secara mandiri. Dalam pasal tersebut, KPK diharuskan merekrut pegawai dari Polri, kejaksaan, dan BPKP.

“Negara ini dibangun bukan untuk maju dan menyejahterakan rakyatnya, tapi hanya untuk ‘kebebasan’ para politisi dan kekuasaan,” ujar Alfian.

MaTA menilai pelemahan KPK sudah didesain sejak lama, baik dengan pola kriminalisasi maupun secara regulasi yaitu merevisi KUHAP dan UU KPK.

“Rakyat Indonesia penting mencatat terhadap partai yang mencoba melumpuhkan KPK saai ini. Dan partai-partai tersebut sekarang juga sedang menyusun draf UU untuk pengampunan terhadap koruptor. Ini suatu peristiwa dimana ‘koruptor comeback’. Karena itu, MaTA mengajak seluruh rakyat menyelamatkan kewenangan KPK,” kata Alfian.[] (idg)

Foto: Alfian, Koordinator MaTA

ICW: Kalau Revisi UU KPK Disahkan, Kiamat Buat Pemberantasan Korupsi

ICW: Kalau Revisi UU KPK Disahkan, Kiamat Buat Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Badan Legislasi DPR mulai membahas rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut apabila sampai revisi UU KPK digolkan, maka kiamat sudah pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dari substansinya kita khawatir kalau sampai disahkan, bisa jadi kiamat buat pemberantasan korupsi karena kan salah satu isi revisi UU KPK itu menyebut sejak UU disahkan 12 tahun kemudian KPK bubar permanen. Jadi kalau bisa jangan dibahas apalagi disahkan,” ujar peneliti ICW Lola Ester saat dihubungi, Selasa (7/10/2015).

“Ini patut diduga yang mengusulkan adalah pihak-pihak yang tidak pro dengan korupsi. Siapapun yang ngusulin patut diduga,” imbuhnya.

Dia menyebut, KPK sebagai lembaga ad hoc tidak memiliki batasan waktu tertentu. Selama praktek korupsi itu masih merajarela di Indonesia maka alasan keberadaan KPK pun menjadi kuat.

“Ad hoc dibentuk untuk tujuan tertentu jadi bukan sifatnya sementara. Dia ditujukan untuk pemberantasan. Jadi selama korupsi masih ada, KPK masih diperlukan. Itu kerja yang sangat panjang. Tidak relevan sekali kalau kita bicara membubarkan secara permanen,” terang Lola.

Lola menyatakan, lembaganya menolak keras terhadap rencana DPR merevisi undang-undang tersebut. Bahkan pihaknya meminta agar dewan menarik rencana pembahasan tersebut dalam persidangan berikutnya.

“Kita berharap DPR menarik rencana pembahasan RUU KPK dalam sidang-sidangnya. Pemerintah sepatutnya menolak untuk melakukan pembahasan di DPR,” kata Lola.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo mempertahankan sikapnya yang pernah menolak rencana revisi UU KPK tersebut beberapa waktu lalu. Agar lebih keras lagi suaranya, Lola menyarankan KPK untuk mengirimkan surat keberatan kepada DPR.

“KPK sendiri rasanya perlu mengirim surat keberatan kalau RUU ini dibahas di DPR. Ada banyak substansi dalam revisi undang-undang KPK, termasuk kewajiban izin penyadapan (ke Kepala PN) betul-betul membuat KPK kewenangannya dikebiri,” lanjut dia.

Menurut Lola, izin perihal penyadapan itu menjadi salah satu dari sekian banyak poin yang melemahkan KPK. Sehingga apabila sampai disahkan, maka itu sama saja membuat posisi KPK semu.

“Izin penyadapan salah satu hal, tapi ada banyak hal jadi kalau sampai RUU disahkan membuat KPK antara ada dan tiada,” pungkasnya.

KPK sendiri menolak tegas usulan revisi UU KPK terutama mengubah beberapa hal penting. Menurut KPK, perubahan atas UU KPK belum diperlukan.

“UU sekarang sudah cukup baik terkait teknis pencegahan dan penindakan. Memang masalah manajemen struktural saja yang perlu dievaluasi,” kata Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji.[] Sumber: detik.com

 

Jokowi Pertimbangkan Terbitkan SP3 Untuk Kasus BW

Jokowi Pertimbangkan Terbitkan SP3 Untuk Kasus BW

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan adanya usulan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus Bambang Widjojanto.

“Masukan yang baik, nanti saya pertimbangkan,” kata Presiden Jokowi di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu, 3 Oktober 2015.

Presiden menegaskan, akan sangat mempertimbangkan masukan itu.

Sebelumnya, puluhan akademikus bidang hukum dan nonhukum menyimpulkan tidak ada cukup alasan secara hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Bambang Widjojanto hingga ke pengadilan.

Para akademikus meyakini banyak pelanggaran atas hukum acara dan peraturan perundangan dalam proses penetapan tersangka dan penanganan perkara komisioner KPK nonaktif Bambang Widjojanto.

Akademikus lintas kampus akan menyampaikan pendapat akademik itu kepada Presiden Jokowi. Langkah itu ditempuh setelah polisi melimpahkan perkara Bambang Widjojanto ke penuntut umum.

Pengajar Indonesia Jentera School of Law (IJSL), Bivitri Susanti, menjelaskan pendapat akademik itu merupakan langkah moral para akademikus setelah melihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penegakan hukum, khususnya kasus BW.

Menurut dia, setelah polisi melimpahkan perkara itu ke kejaksaan, bola panas ada di tangan Presiden Jokowi. Jaksa Agung adalah bagian dari eksekutif dan berada di bawah Presiden.

Menurut dia, hingga Jumat pagi, 2 Oktober 2015, sudah lebih dari 70 orang menandatangani surat pendapat akademik yang akan disampaikan kepada Presiden.

Bambang Widjojanto pada 23 Januari 2015 ditangkap Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu soal penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Dalam kasus tersebut, Bambang diancam Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP.[] sumber: tempo.co

Jaksa KPK yang Memproses Kasus Luthfi Hasan Ishaq Ternyata Orang Aceh

Jaksa KPK yang Memproses Kasus Luthfi Hasan Ishaq Ternyata Orang Aceh

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat Aceh untuk bergabung bersama dengan lembaga anti rasuah tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia khususnya di Aceh. Selama ini, ada beberapa warga Aceh yang sudah ikut bergabung bersama KPK.

“Seperti Jaksa KPK, Muhibuddin, itu berasal dari Aceh, dia juga jaksa yang memproses kasus Luthfi Hasan Ishaq. Padahal mereka satu sekolah termasuk saya,” kata Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, pada acara Workshop Citizen Journalisme yang dilaksanakan oleh Kanak KPK bekerja sama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Rabu (30/9) di Aula RRI Banda Aceh.

Ia juga mengatakan, setiap tahunya, KPK selalu mengrekrut karyawan atau pegawai baru. Kesempatan itu, menurutnya bisa menjadi peluang emas bagi generasi Aceh untuk bergabung bersama dengan lembaga anti rasuah tersebut.

“Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah ada, manfaatkan kesempatan itu,” jelasnya.

Adnan kembali menekankan bahwa KPK belum mempunyai keinginan untuk membuka cabang di daerah. Karena, ditakutkan apabila ada cabang di daerah akan menjadi calo atau makelar kasus. Menurutnya, selama ini sangat sulit mencari orang yang bisa dipercaya di Negeri ini.

“Kalau memang ada lembaga yang sudah dekat dengan KPK di Aceh, untuk ikut mengajak masyarakat lain dalam membantu pemberantas korupsi dengan tujuan untuk aceh yang bebas dari korupsi,” ujarnya.

Intengritas KPK terjaga dengan baik, kata Adnan, karena adanya insan media yang selalu berada di gedung KPK. Sehingga, semua orang yang bekerja di KPK tidak bisa bermain perkara, termasuk pimpinan KPK.

“Sengaja kami makan dan bekerja bersama dengan para wartawan. Tapi wartawan yang jelas, mempunyai integritas tinggi, bukan wartawan yang tidak punya surat kabar, yang tugasnya hanya memeras saja,” tegasnya.

Adnan juga mengajak seluruh aparat negara untuk menjadi pejabat yang baik dengan membuka seluruh informasi publik, sehingga media juga akan membeberkan baik dan buruknya kinerja pejabat.

“Dengan adanya keterbukaan publik, sehingga bisa bersama-sama mencegah adanya tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di Aceh,” harapnya. [] (mal)

Foto: Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja.@Fajar/portalsatu

Pimpinan KPK Harap Pemuda Aceh Bergabung dengan KPK

Pimpinan KPK Harap Pemuda Aceh Bergabung dengan KPK

BANDA ACEH – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengharapkan generasi muda Aceh banyak yang bergabung dengan KPK untuk memberantas korupsi.

Hal itu ia katakan saat berada di Banda Aceh dalam kegiatan Workshop Citizen Jurnalismn yang bertajuk “Berani Lawan Korupsi’ di Aula RRI Banda Aceh Rabu, 30 September 2015.

“Kita berharap generasi muda Aceh semakin banyak yang bergabung dengan KPK,” ucapnya saat memberikan kata sambutan.

Ia juga berharap di Aceh tidak ada lagi kasus korupsi, dan ia mengajak seluruh generasi muda untuk mengawasi setiap kegiatan yang rentan terjadi korupsi.

“Dulu ada kasus Abdullah Puteh yang diproses KPK dan saya harap ke depan tidak ada lagi kasus serupa di Aceh,” kata Pandu.

Acara yang dilaksanakan oleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) bekerja sama dengan Kanal Radio dan TV KPK ini diminati oleh banyak kalangan. Amatan portalsatu.com gedung auditorium tersebut hampir terisi penuh oleh berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, akademisi, pelajar, wartawan dan gerakan anti korupsi lainnya.

Untuk mengetahui informasi mengenai penanganan korupsi di Indonesia masyarakat bisa langsung mengakses streaming online TV dan Radio KPK di kanal.kpk.go.id. Di portal online tersebut masyarakat bisa melihat program-program yang berlandaskan penanaman nilai kejujuran dan anti korupsi. Juga, si portal online tersebut masyarakat dapat melihat langsung bagaimana jalannya proses pengadilan tindak pidana korupsi.[] (mal)

Besok, Wakil Ketua KPK Isi Kuliah Umum di UIN Ar-Raniry

Besok, Wakil Ketua KPK Isi Kuliah Umum di UIN Ar-Raniry

BANDA ACEH – Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dijadwalkan akan memberikan kuliah umum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, besok atau Rabu 30 September 2015, pukul 11.00 WIB. Acara ini akan berlangsung di aula fakultas tersebut.

Kegiatan ini diselenggarakan berkat kerjasama yang dilakukan oleh Prodi Hukum Pidana Islam dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Adapun tema yang diusung dalam kuliah umum tersebut yakni terkait dengan “Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi”.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Dr. Khairuddin, M.Ag, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sangat berguna bagi semua lapisan masyarakat. Ia menghimbau agar semua pihak yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dapat menghadiri kegiatan tersebut

Koordinator acara, Rahmat Mirza menjelaskan bahwa kegiatan kuliah umum tersebut terbuka untuk umum dan tak perlu melakukan registrasi.

“Peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat langsung hadir ke ruang kuliah umum lantai 2 Fakultas Syariah dan Hukum,” kata Rahmat.

Dijadwalkan, selain memberikan kuliah umum di UIN Ar-Raniry, kunjungan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja ke Aceh juga dalam rangka melaunching Sekolah Anti Korupsi (SAKA) sekaligus mewisudakan siswa SAKA angkatan sebelumnya. Agenda lainnya adalah melaksanakan workshop Citizen Journalism di RRI Banda Aceh. [] (mal)

KPK Periksa Bupati Bener Meriah Terkait Dugaan Suap Pembangunan Dermaga Sabang

KPK Periksa Bupati Bener Meriah Terkait Dugaan Suap Pembangunan Dermaga Sabang

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh, Ruslan Abdul Gani terkait kasus suap pembangunan dermaga bongkar lanjutan Sabang tahun anggaran 2011.

Pada pemeriksaan tersebut, Ruslan akan diperiksa sebagai tersangka.

“Diperiksa sebagai tersangka,” ujar Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jakarta, Selasa, 29 September 2015.

Ruslan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) tahun 2011.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bener Meriah Ruslan Abdul Gani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek-proyek pembangunan Dermaga Sabang pada kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang tahun anggaran 2011.

Akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar Rp 116 miliar.

“Modusnya mark up, dan juga penunjukan langsung (pemenang proyek tanpa lelang),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurutnya, Ruslan ditetapkan tersangka selaku Kepala Badan Perusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Dia juga diduga mendapatkan dana Rp 100 juta saat menjabat.

“Dua alat bukti permulaan yang cukup dan ada tindak pidana korupsi,” kata Johan.

Johan mengatakan, tersangka Ruslan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo 55 ayat ke-1 KUHP.[] sumber: tribunnews.com

Pimpinan KPK Bakal Kunjungi Aceh, Ada Apa?

Pimpinan KPK Bakal Kunjungi Aceh, Ada Apa?

BANDA ACEH – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan mengunjungi Aceh. Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri acara Workshop Citizen Journalisme bertemakan “Berani Lawan Korupsi” yang dilaksanakan di Auditorium RRI Banda Aceh, pada Rabu, 30 September 2015 sekitar pukul 08.30 wib.

Selain menghadiri acara workshop tersebut, Pimpinan KPK yang diwakili oleh Adnan Pandu Praja tersebut turut me-launching siswa baru SAKA gelombang VI. Dia juga bakal ikut mewisuda siswa SAKA gelombang IV dan V. Acara ini akan digelar di Gedung Sekolah Anti korupsi Aceh (SAKA) di Jalan Tgk Meurandeh, Dusun Lamseukeu, N0 212 Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, pada Kamis, 1 Oktober 2015.

Ketua Panitia, Fernan, yang sekaligus Kepala Divisi Kebijakan Public GeRAK Aceh mengatakan acara tersebut merupakan bentuk kerja sama (join) antara KPK bersama GeRAK dan SAKA Aceh. Untuk peserta yang akan ambil bagian dan ikut dalam acara Workshop Citizen Journalisme berasal dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat serta komunitas dan media di Aceh.

“Untuk itu, bagi yang ingin ikut serta dalam acara tersebut, bisa segera mendaftarkan diri kepada ketua panitia atas nama Fernan di 0852-7716-2441 dan Mahmuddin di 0823-6815-6480,” ujar Fernan.

Dia turut mengajak mengajak seluruh masyarakat untuk dapat ambil bagian dan ikut serta menyukseskan acara tersebut. “Sehingga apa yang diinginkan bisa berjalan dengan sukses dan lancar, terutama dalam rangka mendorong upaya partisipasi publik dalam rangka mewujudkan gerakan sosial anti korupsi, baik di Aceh maupun untuk Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Dia mengatakan kegiatan citizen journalism juga akan diisi dengan beberapa kegiatan lainnya, seperti penampilan stand up comedy serta high school project band.

“Dan beberapa kegiatan lainnya yang pada intinya adalah bagaimana mengajak publik untuk mulai berani dan peka dalam rangka melakukan upaya perlawan korupsi yang sistematis dan terencana demi mewujudkan Indonesia bersih dari praktek korupsi,” katanya melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Senin, 28 September 2015.[] (bna)

Satu Calon Pimpinan KPK Ditetapkan Sebagai Tersangka

Satu Calon Pimpinan KPK Ditetapkan Sebagai Tersangka

JAKARTA – Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Budi Waseso mengatakan, satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihaknya.

“Kalau tidak salah ada yang dua hari lalu sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik saya,” ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Budi enggan membuka siapa calon yang dimaksud. Catatan tindak pidana yang bersangkutan telah diserahkan ke panitia seleksi calon pimpinan KPK.

“Artinya, karena ini terkait kerahasiaan sang capim itu,” ujar dia.

Budi juga tidak mau mengungkapkan apa perkara yang menjerat capim KPK tersebut. Ia hanya mengatakan, saat ini perkara yang bersangkutan terus berjalan di Bareskrim Polri.

Ia menambahkan, seorang tersangka itu berasal dari penelusuran Bareskrim Polri atas 48 capim KPK sebelumnya.

Ketika ditanya, apakah tersangka itu adalah salah satu dari 19 calon pimpinan yang tengah melakukan seleksi tahap akhir, Budi mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu yang 19 itu siapa saja, ya. Yang jelas catatannya tentang 48 orang itu sudah kita serahkan ke pansel,” ujar Budi.

Budi Waseo sebelumnya mengatakan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran pihaknya jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel.

“Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari Pansel, apa pertimbangannya kok dia diloloskan. Kami (Bareskrim) ini kerjanya resmi loh, enggak main-main, datanya otentik, tapi kok enggak dianggap. Kami mau jangan sekedar formalitas,” katanya.[] sumber: kompas.com