Tag: korupsi

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

BANDA ACEH – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Iskandar Zulkarnaen, diduga menagih uang senilai Rp 2 miliar kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Permintaan ini disebut-sebut memicu keributan di Kantor Dispora Aceh.

Informasi Kadispora Aceh mengemis uang ini mulai merebak di dunia maya. Salah satu netizen yang diduga asal Aceh bahkan turut mempertanyakan informasi tersebut kepada Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan melalui akun facebooknya.

laporan 2 miliar

Bang, abangkan di DPRA, kami ingin tau, Kadispora ngemis duit ke PPTK untuk ngumpulin recehan Rp 2.000.000.000 yg akan diberikan untuk anggota dewan yg mengemis ke kadispora. bener ga bang, karena ribut nih di kantor Dispora Aceh, gara-gara si Kadis. Apa ini karena dia dapat jabatan beli, makanya harus ‘nyetor’. Mohon penjelasannya bang. Atau abang tanya aja sama Kadispora. Uang itu untuk setor ke siapa di DPRA. Terima kasih bang, mohon investigasinya atas kasus ini,” tulis salah satu warga di wall Facebook Teuku Irwan Djohan, Kamis, 8 Oktober 2015.

Portalsatu.com kemudian mencoba mengonfirmasi narasumber yang menyebutkan adanya dugaan Kadispora ngemis uang ke sejumlah PPTK tersebut. Sumber itu lantas mengatakan adanya konflik antara Iskandar Zulkarnaen dengan tim sukses yang mempromosikannya menjabat sebagai kepala dinas di Dispora Aceh.

“Kadispora tega memotong uang kegiatan kepala seksinya tanpa melihat bahwa kasinya masih hutang dalam kegiatan mereka,” kata sumber yang enggan ditulis namanya itu.

Dia mengatakan pemicu hal tersebut setelah Kepala Dispora Aceh memaparkan program di depan salah satu komisi di DPR Aceh. Saat itu, kata sumber tersebut, Iskandar Zulkarnaen kebingungan. Akhirnya dewan menanyakan program-program Dispora Aceh kepada para kepala bidang dan kepala seksi Dispora Aceh.

Sumber tersebut mengatakan beberapa pejabat dan pegawai di Dispora Aceh sudah mulai membicarakan hal ini di belakang Iskandar Zulkarnaen. “Itu yang kami dengar dari mulut para pejabat dan rekan-rekan kantor, yang benar dan yakin Rp 2 milyar itu betul diminta DPRA. Silakan tanya ke kasie yang jadi korban aja bang,” ujar sumber tersebut.

Namun sumber portalsatu.com tidak menyebutkan nama kasie atau kabid di Dispora Aceh yang menjadi korban pemotongan duit saat ditanya oleh wartawan.

Teuku Irwan Djohan dalam akun facebooknya mengaku mendapat pertanyaan yang sama dari beberapa warga lainnya perihal kasus tersebut.

Beberapa hari yg lalu juga sudah ada staf Dispora Aceh yg menanyakan hal yg sama kepada saya lewat Facebook juga… Katanya Kasie-Kasie di Dispora Aceh sedang kalang kabut dan ribut sampai semua staf jadi tau, bahwa Pak Kadis meminta para bawahannya mengumpulkan uang sampai 2 milliar untuk disetor ke DPRA.

Saya bingung mau jawab apa, karena gak pernah mendengar apalagi mengetahui soal ini… Yang minta 2 miliar itu siapa? Lembaga DPRA kah? Atau individu anggota DPRA? Dan yg diminta 2 milliar itu dalam bentuk apa? Uang tunai kah? Lalu alasannya meminta 2 milliar itu apa?

Saya tidak tahu soal ini… Nanti akan saya cari informasi ke Ketua DPRA, Sekwan dan anggota DPRA… Ada apa sebenarnya? Apakah memang DPRA ada meminta 2 milliar? Jika ada, siapa? … Atau jangan-jangan ada pihak yg “bermain” dengan membawa-bawa nama DPRA.

Jika memang ada pihak yg “bermain” untuk keuntungan pribadi, akan kita minta pihak yg berwajib untuk menelusuri dan membongkarnya… Jika memang Pak Kadispora merasa diperas oleh oknum tertentu di DPRA, sebaiknya Pak Kadispora mengambil jalur hukum, laporkan ke kepolisian, agar masalahnya terungkap dan oknum tersebut diminta keterangan dan pertanggungjawabannya.

Saya sendiri sudah lama sekali tidak ketemu dengan Kadispora, terakhir ketemu waktu upacara Haornas (Hari Olahraga Nasional) di halaman kantor gubernur,” tulis Teuku Irwan Djohan.[]

Kepala BPMKS Aceh Timur Diduga Jual Perbup Juknis Pencairan ADG

Kepala BPMKS Aceh Timur Diduga Jual Perbup Juknis Pencairan ADG

IDI RAYEUK – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Aceh Timur, Alfiandi, dituding menjual peraturan bupati tentang petunjuk teknis progres pencairan tahap II Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada setiap geuchik. Praktek jual beli perbup ini diungkap oleh sumber portalsatu.com yang minta namanya dirahasiakan pada Rabu, 7 Oktober 2015.

Menurut sumber tersebut, Perbup juknis pencairan ADG ini dijual kepada para geuchik di Aceh Timur dengan harga bervariasi, mulai Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu per rangkapnya. Sementara itu, jumlah geuchik di Aceh Timur mencapai 513 orang berdasarkan data keseluruhan gampong.

“Untuk mendapatkan perbup itu setiap geuchik menyerahkan uang  langsung kepada Kepala BPMPKS di ruang kerjanya,” ujar sumber portalsatu.com tersebut.

Sementara itu, Kepala BPMPKS Aceh Timur, Alfiandi, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya membantah keras isu penjualan perbup tersebut. Namun dia mengatakan pihak BPMPKS tidak memilki anggaran khusus untuk mencetak perbup.

“Jadi untuk keseragaman dan tidak terjadi kesalahan dari perbup baru tahap ke II, pihak kita mengkoordinir untuk mencetak dan memperbanyak kemudian dibagikan kepada setiap geuchik,” katanya.

Dia mengaku BPMKS Aceh Timur tidak menjual perbup tersebut. Pihaknya hanya meminta uang seikhlas hati dari tiap geuchik untuk biaya fotokopi perbup.

“Jika geuchiknya fotokopi sendiri, kita takutkan ada yang salah atau tidak seragam. Namun Jika ada yang kasih uang kita terima dan kita tulis namanya, dan kalau tidak mau kasih, ya fotokopi sendiri aja, gak apa-apa,” ujarnya.

Menurut Alfiandi, uang dari hasil pemberian setiap geuchik akan digunakan untuk memperbaiki ATK Kantor BPMKS Aceh Timur. Dia mencontohkan seperti perbaikan printer dan membeli kertas yang selama ini digunakan untuk membantu geuchik agar proses pencairan dana ADG lancar.

Dia mengatakan pihak BPMPKS juga tidak memaksa meminta uang dari para geuchik.

“Kita hanya niat membantu geuchik saat ada data yang salah. Jadi mereka tidak perlu pulang lagi dan bisa menggunakan komputer yang disediakan pihak kita dan itu demi proses kelancaran administrasi untuk pencairan ADG,” ujarnya.

Dia menduga isu tersebut sengaja dikembangkan untuk kepentingan politik pihak tertentu.

“Ini saya tahu ada orang bermain di belakang untuk mempolitisir jabatan saya, kita di sini hanya niat baik untuk membantu dan tidak memaksa meminta uang dari geuchik,” katanya.[](bna)

Mengapa Partai Politik Identik dengan Korupsi?

Mengapa Partai Politik Identik dengan Korupsi?

Partai politik di Indonesia selalu identik dengan korupsi. Banyak pejabat dengan kekuasaan memimpin negara justru masuk bui karena memakan duit rakyat. Lalu benarkah partai politik sulit lepas dari jeratan korupsi?

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, merajalelanya korupsi di partai bukan lain karena pengelolaan partai yang terbilang cenderung kepada siapa saja yang mempunyai kontribusi dan kedudukan besar di partai tersebut.

“Seperti salah satu kontribusi yang termasuk ialah dana. Karena partai kita itu masih ditentukan sejauh mana kontribusi dana yang dikeluarkan dalam kedudukan, seperti dana terhadap partai. Sehingga siapa yang mengalirkan dana paling banyak, dia lah yang mempunyai kewenangan. Hal ini mendorong orang tersebut berperilaku menyimpang seperti korupsi,” kata Emrus saat dihubungi, Jumat (2/10).

Emrus menjelaskan, mengelola partai di Indonesia itu ibarat mengelola suatu perusahaan. Yakni siapa yang paling banyak mengeluarkan dana, itu yang kedudukannya kuat.

“Namun sebetulnya jika partai itu menang, karena memang nyata kontribusi dana sebenarnya boleh saja. Sah saja. Karena memang secara Undang-undang dibolehkan. Tapi uang itu harus mereka relakan untuk sumbangan sukarela. Untuk bukti sebagai pengabdian. Bukan karena kedudukan, terus bisa menentukan kadernya nanti menjadi misal calon DPR, Gubernur,” paparnya.

Dirinya berharap, partai politik di Indonesia bisa dibangun dengan kepemimpinan atas dasar ideologi dan kewibawaan. Sehingga apa yang dijabat murni berdasarkan tanggung jawab terhadap perjuangan bangsa dan daerah.

“Harusnya mereka yang mengabdi itu bukan atas dasar karena kekayaan saja. Tapi dipertimbangkan atas keideologian dan kewibawaan. Itu yang harusnya tertanam di parpol. Bukan lagi karena orang kaya, terus bisa menjabat,” ucapnya.

Lanjut Emrus, di Indonesia sampai saat ini belum ada parpol dengan murni ideologi. Murni mensejahterakan dan mengharumkan nama bangsa.

“Yang membawa ideologi keagamaan seperti ketua umum saja kemarin masih terlibat, seharusnya kan tidak boleh Rp 1 rupiah pun. ini menjadi tidak heran jika kader-kader lain juga terlibat. Saya berharap orang yang punya jabatan ini bukan melulu hanya mempertimbangkan cost dan reward. Saya rindu parpol bersih-bersih, yang tidak ada kontribusi dana yang mengatur kewenangan,” tutupnya.[] Sumber: merdeka.com

Foto ilustrasi

Ada yang ‘Aneh’ di Rumah Sakit Unsyiah

Ada yang ‘Aneh’ di Rumah Sakit Unsyiah

BANDA ACEH – Rumah Sakit Universitas Syiah Kuala atau akrab disebut Rumah Sakit Nayef mendapat sorotan dari berbagai pihak terkait pelayanan yang dianggap ‘aneh.’ Perihal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah, Syakir Daulay, Jumat, 2 Oktober 2015.

“Banyak hal yang akan kita bahas nanti, terutama terkait pelayanan dan keterangan yang kurang jelas terkait asuransi,” kata Syakir kepada portalsatu.com.

Berdasarkan penuturan Syakir, Unsyiah mempunyai perjanjian asuransi dengan Takaful. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak rumah sakit yang menyebutkan perjanjian asuransi dengan takaful sudah berakhir. Akibatnya biaya rumah sakit kemudian dibebankan kepada mahasiswa angkatan 2013, 2014, dan 2015.

Namun, berdasarkan pengakuan Kepala Biro Mahasiswsa Unsyiah, Nasir, asuransi Takaful masih berjalan. Unsyiah juga terus membayar kepada asuransi tersebut berdasarkan klaim rumah sakit.

Rencananya hari ini akan ada pertemuan antara pihak rumah sakit, perwakilan mahasiswa dan rektorat untuk membahas masalah tersebut.

“Kita berharap ada saling keterbukaan informasi kampus. Oleh sebab itu kita minta diskusi seperti ini,” kata Syakir.[](bna)

Ribuan Kasus Korupsi Mangkrak di Kejaksaan, Apa Penyebabnya?

Ribuan Kasus Korupsi Mangkrak di Kejaksaan, Apa Penyebabnya?

JAKARTA – Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan dari pemantauan pihaknya sejak 2010-2014, ada 1.775 kasus korupsi di kejaksaan yang berhenti di tingkat penyidikan.

Wana menjelaskan, dari jumlah itu yang sudah ada perkembangan penanganannya 900 kasus. “Yang belum ada perkembangan sekitar 800-an,” kata Wana di Kejagung, Rabu (30/9).

Menurut dia, jumlah 800 itu merupakan gabungan dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Kejagung.

Dia mengatakan, bisa jadi lemahnya penanganan kasus karena kurangnya sumber daya manusia atau tidak adanya niat untuk mengungkap kasus. “Terutama jika melibatkan aktor-aktor besar,” ujar Wana.

Pihaknya pun meminta Kejagung lebih transparan dalam memberikan informasi dan data soal penanganan korupsi.
Menurut dia, Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan RI atau Simkari belum optimal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto menjelaskan, kekurangan sumber daya manusia bukan hanya di Simkari. Namun, kata dia, jumlah jaksa termasuk di daerah-daerah masih kurang. Saat ini, jumlah jaksa ada sekitar 8000, sedangkan pegawai tata usaha dua kali lipat atau sekitar 16000. “Kami minta (tambahan) ke Menpan tapi kan disesuaikan dengan anggaran negara,” ujar Amir di Kejagung, Rabu (30/9).

Ia mengaku tak tahu pasti berapa jumlah ideal jaksa seharusnya. Yang pasti, Amir menegaskan, kejaksaan sampai skrg masih kekurangan pegawai. “Yang ada kami berdayakan semaksimal mungkin,” katanya.[] sumber: JPNN.com

Bareskrim Tegaskan Kasus Korupsi Kepala Daerah Jalan Terus

Bareskrim Tegaskan Kasus Korupsi Kepala Daerah Jalan Terus

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berjanji melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat calon kepala daerah, tanpa mengganggu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Dengan situasi seperti ini (tahapan pilkada sudah berjalan), dicari waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan. Jangan sampai Polri dijadikan alat politik dari lawannya. Lebih baik supaya fair, tak ada prasangka maka penanganannya ditunda,” kata juru bicara Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta saat dihubungi, Rabu (23/9/2015).

Adi menuturkan, penundaan yang dimaksud bukan menghentikan pengusutan kasus, melainkan mengubah strategi penyidikan.

Dia mencontohkan ketika biasanya pemeriksaan diarahkan ke kepala daerah, maka kali ini dialihkan ke pemeriksaan saksi, ahli, serta koordinasi dengan auditor. Begitu pilkada selesai, maka penyidik tinggal fokus mendalami kepala daerah tersebut.

“Bukan berarti kasus berhenti, hanya saja strategi penanganan kasus yang dimaksimalkan dengan mengambil keterangan saksi, ahli, dan penghitungan kerugian negara sehingga masih berjalan,” ujarnya.

Menurut Adi, dalam situasi jelang pilkada, penanganan kasus-kasus tersebut rentan dipolitisir terutama menyangkut lembaga Polri.

“Terkait itu saya rasa teman-teman (penyidik) bisa mengantisipasinya. Kalau kasus, selagi tidak terdapat hal yang berakibat dihentikan, kasus tetap berjalan. Tunggu waktu yang tepat,” ujarnya.

Hingga kini ada tiga kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di Direktorat Tipikor Bareskrim, antara lain Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, dan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah.[] Sumber:  okezone.com

Foto ilustrasi

Kepolisian Malaysia Tangkap Politisi Penentang PM Najib Razak

Kepolisian Malaysia Tangkap Politisi Penentang PM Najib Razak

KUALA LUMPUR – Kepolisian Malaysia menangkap mantan pejabat partai UMNO yang kerap mengkritik Perdana Menteri Najib Razak terkait skandal korupsi 1MDB. Politikus ini ditangkap saat hendak terbang ke New York, Amerika Serikat untuk melaporkan skandal korupsi 1MDB kepada FBI.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (19/9/2015), Khairuddin Abu Hassan ditangkap polisi Malaysia pada Jumat (18/9) setelah dia dicegat saat akan terbang ke AS untuk bertemu FBI. Kharuddin dianggap sebagai whistleblower skandal korupsi perusahaan investasi milik negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menyeret PM Najib.

Pengacara Khairuddin, Matthias Chang menyebut penangkapan ini sebagai upaya pemerintah Malaysia untuk membungkam kliennya. Dituturkan Chang, bahwa kliennya dijerat dakwaan berencana merusak demokrasi parlementer, dakwaan tak jelas yang rawan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Mereka ingin menghentikannya berangkat dan mungkin untuk mengintimidasinya,” tutur Chang.

Belum ada tanggapan resmi dari kepolisian maupun otoritas Malaysia atas penangkapan Khairuddin ini. Ditambahkan Chang, pengadilan setempat memerintahkan penahanan Khairuddin selama seminggu untuk menjalani interogasi.

Khairuddin yang mantan Ketua DPP UMNO (United Malays National Organisation) ini menyerukan transparansi soal aliran dana dari 1MDB yang disebut-sebut masuk ke rekening pribadi PM Najib, seperti dilaporkan media AS, Wall Street Journal pada Juli lalu. Khairuddin telah pergi ke Swiss, Inggris, Prancis dan Hong Kong untuk melaporkan kasus ini, setelah merasa penyelidikan otoritas Malaysia tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Otoritas Swiss secara terpisah telah memulai penyelidikan dugaan korupsi dan pencucian uang terkait 1MDB. Penyelidikan difokuskan pada dua eksekutif 1MDB dan juga seseorang yang tidak disebut identitasnya, terkait dugaan korupsi oleh pejabat asing.[] sumber: detik.com

Jaksa Dibunuh, Dicor dan Dibuang ke Sungai

Jaksa Dibunuh, Dicor dan Dibuang ke Sungai

KUALA LUMPUR – Anthony Kevin Morais, 55, Wakil Jaksa Penuntut Umum Malaysia , kemarin (16/9) ditemukan tewas mengenaskan. Jasad Morais dimasukkan dalam tong minyak kemudian dicor dan dibuang ke sungai di dekat Kuala Lumpur.

”Drum minyak (berisi Morais) ditemukan di sungai dan para penyelam diterjunkan untuk mengeceknya. Forklift digunakan untuk mengerek (tong dari sungai) jadi jenazah bisa segera dikeluarkan dari dalamnya,” ujar Direktur Departemen Penyelidikan Kriminal Mohmad Salleh pada Malaysia Kini. Polisi berada di lokasi pukul 06.00 waktu setempat.

Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memotong drum dan mengeluarkan jenazah Morais. Jenazahnya telah dikirim ke rumah sakit di Kuala Lumpur untuk diotopsi.

Morais dilaporkan hilang setelah dia meninggalkan rumahnya pada 4 September lalu. Hasil penelusuran video CCTV pada saat Morais hilang menunjukkan bahwa mobilnya diikuti dan ditabrak oleh mobil lain. Hal itu tampaknya dilakukan dengan sengaja. Sebab setelah tabrakan tersebut, Morais langsung menghilang.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mereka telah menahan tujuh orang tersangka pelaku pembunuhan Morais. Mereka ditangkap di area Rawang dan Klang Valley. Salah satu dari tersangka inilah yang menunjukkan lokasi pembuangan jenazah.

Salah satu pelaku utama terlibat dalam kasus korupsi yang kini tengah ditangani oleh Morais. Dia adalah pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai dokter di pasukan militer. Si dokter yang tidak disebutkan namanya inilah yang menyewa tersangka lain untuk melakukan pembunuhan.

”Kami percaya bahwa ini ada hubungannya dengan kasus di Pengadilan Shah Alam dimana Morais terlibat untuk menanganinya. Tersangka terlibat dalam kasus korupsi dan Morais adalah jaksa penuntutnya,” ujar Salleh.

Si dokter yang bertugas di lab patologi Rumah Sakit Angkatan Tentera Tuanku Mizan ini didakwa telah melakukan perdagangan ilegal pada Desember 2013 lalu. Tidak dijelaskan apa yang diperdagangkan. Dia juga terlibat dalam kasus suap RM 700 ribu (Rp 2,4 miliar) karena merekomendasikan tiga perusahaan untuk menyuplai obat dan alat medis lainnya ke rumah sakit tempatnya bekerja.

September lalu dokter tersebut bebas dengan uang jaminan RM 100 ribu (Rp 342,9 juta). Polisi juga telah menyita mobil Honda Accord dan Mitsubishi Triton yang digunakan untuk menabrak mobil Morais.[] sumber: JPNN.com

Rp 88,5 Miliar Kas Aceh Timur Bobol, Mantan Bupati: Biaya Darurat Militer

Rp 88,5 Miliar Kas Aceh Timur Bobol, Mantan Bupati: Biaya Darurat Militer

BANDA ACEH – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh menggelar sidang terdakwa Jufri, Selasa, 15 September 2015. Dia adalah mantan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur terlibat dalam pembobolan Kas Daerah sebesar Rp 88,5 miliar.

Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan delapan saksi, di antaranya mantan Bupati Aceh Timur, Azman Usmanuddin.

Dalam kesaksiannya, Azman yang memimpin periode 2000 hingga 2005 membeberkan sejumlah fakta. Menurut dia, kas daerah dibobol dan mengalir buat membiayai Darurat Militer (DM) masa itu. Pada saat itu, Aceh masih dalam kondisi konflik dan Pemerintah Pusat menerapkan Aceh daerah darurat guna memerangi Gerakan Aceh Merdeka.

Azman bahkan enggan merinci penggunaan duit dan penerimanya. Dia beralasan, bila hal itu dibeberkan, maka nyawanya terancam.

“Kalau itu saya rincikan, saya takut akan hilang setelah keluar dari pengadilan ini. Karena ada uang untuk keperluan mati di sana, mati di situ,” kata Azman Usmanuddin.

Azman membenarkan dia telah meminjam uang di Bank BPD Aceh Timur pada 2003 sebesar Rp 5 miliar, dan dibayarkan setahun kemudian. Dana itu dipakai buat membantu keuangan Darurat Militer.

“Itu banyak untuk keperluan DM,” singkat Azman di depan majelis hakim.

Keterangan ini disampaikan Azman, karena dalam keterangan saksi sebelumnya, Sumijo (mantan BUD sebelum terdakwa Jufri) menyebutkan, sebagian Kasda Aceh Timur pada 2004 dipakai buat membayar utang Azman di BPD Aceh Timur.

Hanya saja, nilai pinjaman di BPD berbeda antara keterangan Sumijo dan Azman Usmanuddin. Sumijo mengatakan, dana pinjaman Bupati Azman Usmanuddin mencapai Rp 30 miliar, sementara Azman menyatakan cuma Rp 5 miliar.

“Tidak benar pinjaman sampai Rp 30 miliar, pinjaman di BPD hanya Rp 5 miliar tahun 2003,” ucap Azman.

Sementara Sumijo meyakini pinjaman Azman di BPD mencapai Rp 30 miliar, dan dibayarkan dengan anggaran 2004.

Keterangan kedua saksi ini merupakan kunci dalam kasus Jufri. Dalam perkara ini, Azman juga sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, dan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke pengadilan.[] sumber: merdeka.com

“Budaya Lokal Aceh Terancam Punah”

“Budaya Lokal Aceh Terancam Punah”

TAKENGON – Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih Takengon, Dr. Zulkarnain, M.Ag, menegaskan budaya lokal di Aceh terancam punah. Kondisi itu dikarenakan muatan budaya lokal dewasa ini telah luput dari konsep pendidikan.

“Konsep budaya sangat minim dicetuskan dalam silabus pembelajaran. Sehingga nilai nasionalisme terhadap anak-anak didik juga masih dipertayakan,” kata Dr. Zulkarnain kepada portalsatu.com, Sabtu, 5 September 2015.

Dia mengatakan terbentuknya nilai nasionalisme harus dilandaskan dari deretan penguatan budaya lokal yang kuat.

“Kalau muatan budaya lokal tidak dilestarikan, maka budaya Aceh kelak hanya akan menjadi cerita pengantar tidur,” katanya.

Dia juga menilai dewasa ini konsep agamis dalam dunia pendidikan Aceh secara khusus masih tergolong rendah. Padahal, kata Zulkarnain, Aceh memiliki alasan yang cukup untuk menambahkan muatan agamis dalam silabus pendidikan. Apalagi Aceh merupakan daerah istimewa yang dikenal penerapan syariatnya.

“Akibatnya lihat saja. Banyak koruptor dan alumnus yang dilahirkan sangat rendah bekal agamanya,” ujar Zulkarnain.

Ia mengatakan saat ini pemangku kepentingan di Aceh telah menerapkan konsep pragmatis dan materialistis yang sudah mengakar dalam dunia pendidikan. Sehingga kualitas yang dilahirkan ‘pun menurun.

“Menyangkut dengan kualitas pendidikan tidak dapat kita pungkiri juga, bahwa tenaga pengajar kita masih di bawah standar. Maka ini perlu pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga pengajar,” katanya.

Zulkarnain mengatakan pengawasan internal keluarga tentu harus mendapat sokongan kuat disusul pengawasan lingkungan untuk menutupi kelemahan pendidikan Aceh tersebut.

“Untuk meng-couver kekurangan pendidikan di Aceh, perlu dilahirkan satu konsep yang ampuh. Konsep yang dinilai menyelamatkan langsung tata agamis dan muatan budaya lokal. Kalau ini tidak dilakukan, maka jangan heran kalau banyak koruptor di negeri ini. Alasannya satu, agamanya kurang,” ujarnya.[](bna)