Tag: kongres peradaban Aceh

Bahasa Daerah Didorong Masuk di Muatan Lokal

Bahasa Daerah Didorong Masuk di Muatan Lokal

BANDA ACEH – Pra-Kongres Peradaban Aceh merekomendasikan agar bahasa-bahasa lokal di Aceh masuk dalam kurikulum di sekolah. Sehingga anak-anak sekolah bisa mempelajari bahasa ibunya dengan lebih tersistem dan sesuai kaedah yang benar.

“Ini penting agar mereka akrab dengan bahasa lokal masing-masing,” kata Mustafa Ismail, Sekretaris Panitia Kongres Peradaban Aceh, di Banda Aceh, Senin, 28 September 2015.

Namun, dia menekankan, kewajiban mempelajari bahasa lokal itu hanya diperuntukan bagi siswa-siswa yang berada di wilayah masing-masing sesuai dengan bahasa ibu mereka. Misalnya, siswa di Gayo hanya mempelajari bahasa Gayo, siswa di pesisir Aceh hanya memperlajari bahasa Aceh, siswa di Aceh Tamiang hanya mempelajari bahasa Tamiang, dan seterusnya.

“Jadi mereka tidak diwajibkan mempelajari atau bisa menuturkan semua bahasa lokal yang ada di Aceh,” ujar Mustafa.

Ia mengatakan sangat tidak mungkin semua siswa di Aceh harus mempelajari semua bahasa lokal di Aceh.

“Mereka hanya didorong untuk mempelajari dan mahir bahasa ibunya serta tak malu-malu menggunakan bahasa lokal itu dalam pergaulan di lingkungannya,” tutur dia.

“Mereka tidak diharuskan bisa menuturkan semua bahasa. Itu sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal,” katanya.

Ia mencontohkan, di Jawa, hal itu telah dilakukan. “Misalnya di Jawa Barat, ada pelajaran muatan lokal Bahasa Sunda,” kata Mustafa yang bermukim di Jakarta dan tercatat sebagai anggota Dewan Kesenian Depok (DKD), Jawa Barat, itu.

Jadi, dia menambahkan, muatan lokal itu diterapkan secara terbatas di wilayah yang menjadi teritorial penuturan bahasa itu sendiri. Tidak belaku umum untuk semua wilayah.

Fahmi Mada, salah seorang insiator KPA2015, mengatakan hal serupa juga terjadi di Banten. “Ada muatan lokal bahasa Sunda di sekolah-sekolah di sana,” ujar pengusaha bidang farmasi yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan, Banten, itu.

Jadi, menurut Fahmi, meskipun siswa-siswa itu berada di Pulau Jawa, mereka tidak diharuskan belajar semua bahasa yang ada di Pulau Jawa.

“Mereka hanya mempelajari bahasa di wilayah mereka masing-masing. Bukan semua bahasa di Jawa,” tuturnya.

Pra-Kongres Peradaban Aceh bertemakan “Penguatan Bahasa-bahasa Lokal” berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu, 26 September 2015. Persoalan kebahasaan dibahas dalam tiga komisi, yakni Komisi I tentang kebijakan, Komisi II tentang tata bahasa dan ejaan, dan Komisi III tentang output dan tidak lanjut. Acara itu juga diwarnai dengan orasi peradaban oleh Prof DR. Nazaruddin Syamsuddin.

Sementara pada Malam Peradaban Aceh juga diisi pidato kunci oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, penampilan kelompok seudati Syech Jamal Cut Kruenggeukueh, pembacaan hikayat oleh M Yusuf Bombang, rapai dabus Sanggar Tuha dari Lamrheueng, pembacaan puisi oleh LK Ara, Fikar W. Eda dan Sulaiman Juned.

“Juga laporan panitia tentang hasil rekomendasi dari Pra-Kongres,” ujar Fahmi Mada.

Salah satu rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya kurikulum muatan lokal bahasa-bahasa di Aceh, mulai tingkat dasar hingga menengah. Rekomendasi lain adalah diperlukan majelis bahasa daerah atau nama lain yang berada langsung di bawah lembaga wali nanggroe atau Gubernur, yang cabangnya ada di setiap kabupaten/kota seluruh Aceh. Diperlukan kebijakan penggunaan bahasa lokal pada acara-acara tertentu seperti rapat-rapat adat/nonformal atau upacara khusus.

“Juga perlu dicanangkan hari berbahasa lokal satu hari dalam satu minggu pada instansi pemerintah,” kata Ahmad Farhan Hamid, ketika membacakan hasil rekomendasi Pra-Kongres.

Kegiatan itu juga merekomendasi perlunya qanun atau peraturan gubernur sebagai payung hukum dalam pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa lokal di Aceh dan perlunya jurusan/prodi ilmu bahasa dan sastra daerah Aceh pada perguruan tinggi.

Rekomendasi lain, tutur Farhan, kongres perlu mendorong para pengambil keputusan pada tingkatan provinsi, kabupatan/kota untuk membuat qanun yang menetapkan ejaan bahasa-bahasa lokal di Aceh. Rekomendasi yang tak kalah penting adalah diharapkan semua bahasa lokal di Aceh memiliki kamus dalam bentuk cetak dan digital.

“Juga perlu disusun ensiklopedia Aceh cetak dan digital,” ujar Farhan.

Pra-Kongres juga merekomendasikan agar Kongres Peradaban Aceh dilakukan pada Desember 2015.

“Ini bergeser dari jadwal yang direncanakan panitia pada 23 Oktober 2015,” kata Nully Nazlia, project officer KPA2015.

“Ini artinya kami punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan Kongres sehingga acaranya menjadi lebih matang.” Menurutnya kongres nanti akan melibatkan sekitar 300 peserta.[](bna)

Wali Nanggroe Pertimbangkan Usulan Pemakaian Nama Jalan Lebih Ke-Acehan

Wali Nanggroe Pertimbangkan Usulan Pemakaian Nama Jalan Lebih Ke-Acehan

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, akan mempertimbangkan usulan penggunaan nama jalan dan tempat bersejarah dengan nama-nama tokoh dan kearifan lokal Aceh.

“Ini akan kita pertimbangkan, termasuk menamakan jalan-jalan yang ada di Aceh,” kata Wali Nanggroe selepas membuka acara pra-Kongres Peradaban Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Lueng Bata, Banda Aceh, Sabtu, 16 September 2015.

Hal itu disampaikan Wali Nanggroe terkait ulasan pidato kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. DR Nazaruddin Sjamsuddin. Dalam pidato tersebut, Guru Besar UI ini mengatakan orang Aceh sekarang mengalami kegersangan Intelektualias. Hal itu terlihat dari nama jalan yang tidak punya makna, seperti jalan Banda Aceh-Medan.

“Yang disampaikan beliau cukup masuk akal dan akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan sesuai keperluan daerah yang ada di Aceh,” kata Wali.[](bna)

Nazaruddin Sjamsuddin: Watak Aceh Pendendam dan Keras Kepala

Nazaruddin Sjamsuddin: Watak Aceh Pendendam dan Keras Kepala

BANDA ACEH – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menyebutkan ada beberapa hal yang membuat orang Aceh itu “luar biasa”. Di antaranya adalah “pendendam dan keras kepala”.

Menurut pria kelahiran Bireuen pada 5 November 1944 tersebut, tanpa dua hal itu berarti orang di Aceh bukan sepenuhya berdarah Aceh.

“Itu watak Aceh sebenarnya, dan itu bukan berkonotasi positif,” kata Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin saat menyampaikan pidato kebudayaan pra-Kongres Peradaban Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu, 26 Septembet 2015.

Selain itu, Nazaruddin mengatakan ada sejumlah nilai yang mendasari peradaban masyarakat Aceh yakni agama, solidaritas, dan heroisme.

“Kalaulah dapat kita pandang agama, solidaritas, dan heroisme sebagai jaringan urat dalam tubuh manusia Aceh,” kata Nazaruddin Sjamsuddin.

Acara pra-Kongres dilaksanakan untuk mencari masukan dari tokoh-tokoh Aceh terkait bahasa yang ada di daerah tersebut. Turut hadir pada acara ini Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Ketua MAA, perwakilan kabupaten/kota, akademisi, sejarawan, dan pecinta sejarah Aceh.[](bna)

Wali Nanggroe Buka Pra Kongres Peradaban Aceh

Wali Nanggroe Buka Pra Kongres Peradaban Aceh

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Malik Makmud Al Haytar membuka secara resmi acara pra-Kongres Peradaban Aceh (KPA) 2015 bertajuk “Penguatan Bahasa-bahasa lokal di Aceh” yang digelar di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu, 26 September 2015.

Wali Nanggroe menandai kegiatan tersebut dengan memukul rapai bersama Ketua Panitia KPA Ahmad Farhan Hamid.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pra-kongres Peradaban Aceh dibuka,” kata Wali Nanggroe sebelum memukul rapai.

Selain mencari masukan dari tokoh Aceh, kegiatan ini juga turut diiringi dengan pidato kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nazaruddin Samsuddin.

Hadir pada acara tersebut para tokoh adat dan budaya Aceh, seniman, dan kalangan akademisi. Turut serta anggota komisi VII DPR Aceh dari PAN, Ismaniar.[](bna)

Besok, Ada Kongres Peradaban Aceh di Grand Nanggroe

Besok, Ada Kongres Peradaban Aceh di Grand Nanggroe

BANDA ACEH- Besok, ada kongres Peradaban Aceh pukul 09.00 WIB di Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu 26 September 2015.

“Ini kongres dari seluruh Aceh, barusan kita juga ada temu media untuk memberitahukan terkait persiapan kongres besok,” kata Cut Aja, Humas Wali Nanggroe saat dihubungi portalsatu.com sore tadi.

Cut Aja mengatakan besok waktu pembukaan akan dihadiri oleh Wali Nanggroe, Malik Mahmud sekaligus  akan membuka acara kongres.

“Kemudian hadir juga petinggi-petinggi Aceh seperti Forkopimda, kodam dan Wakil Gubenur, Muzakir Manaf. Tetapi Wagub belum bisa dipastikan akan hadir atau tidak, “ katanya.

Tema yang diangkat besok, kata Cut Aja, tentang Penguatan Bahasa-Bahasa Lokal di Aceh. “Jadi nanti ada 13 bahasa yang akan dibicarakan, adapun terkait ketiga belas bahasa tersebut besok akan kita bahas dalam kongres,” ujar Cut Aja. [] (mal)

Pra Kongres Peradaban Aceh Bakal Digelar di Banda Aceh September Ini

Pra Kongres Peradaban Aceh Bakal Digelar di Banda Aceh September Ini

JAKARTA – Kegiatan pra Kongres Peradaban Aceh bakal dilaksanakan di Banda Aceh pada 26 September 2015 mendatang. Hal ini dilakukan setelah adanya pertimbangan panitia dan efektivitas setelah sebelumnya menetapkan pelaksanaan kegiatan di Medan, Sumatera Utara.

“Ini pertimngannya efektivitas saja, Karena sebagian besar pembicara dan narasumber pra Kongres berada di Aceh,” kata Sekretaris Panitia, Mustafa Ismail, di Jakarta, Selasa, 15 September 2015.

Pembatalan lokasi kegiatan juga disebabkan karena peserta berasal dari Aceh. Menurutnya akan lebih efektif lagi jika kegiatan ini dilaksanakan di ibukota Provinsi Aceh.

“Jangkauannya lebih mudah dan bisa lebih fokus. Ini artinya pelaksanaan pra kongres dan puncak kongres peradaban Aceh pada Oktober nanti telah diputuskan bersama dilaksanakan di Banda Aceh,” ujar Mustafa.

Mustafa mengatakan narasumber dan audien pra kongres berasal dari 23 kabupaten kota di Aceh. Sementara yang menyampaikan pidato peradaban adalah Prof. Nazaruddin Sjamsuddin, yang merupakan satu-satunya narasumber dari Jakarta.

Kongres Peradaban Aceh digelar bermula dari kegiatan diskusi terarah di Jakarta. Kegiatan ini diputuskan akan membahas penguatan bahasa-bahasa lokal yang ada di Aceh.[](bna)

Kongres Peradapan Aceh akan Dihadiri 13 Duta Besar

Kongres Peradapan Aceh akan Dihadiri 13 Duta Besar

JAKARTA-Pelaksanaan Kongres peradapan Aceh yang akan digelar pada November 2015 mendatang di Banda Aceh, akan dihadiri 13  duta besar dan 350 undangan dari berbagai negara, termasuk peliputan dari media international antara lain CNN, Arabian, dan Al-Jazira.

“Sudah dikondisikan mereka untuk acara Kongres Peradapan tersebut,” kata salah seorang inisiator kegiatan Kongres Peradapan Aceh Fahmi Mada ketika dihubungi di Bandung, Jawa Barat, Minggu 16 Agustus 2015.

Sebelumnya, kata Fahmi pihaknya ada mewacanakan memilih lokasi pelaksanaan dari beberapa daerah, antara lain Aceh Besar, Sabang, Aceh Tengah dan Banda Aceh.

“Rapat panitia terakhir memutuskan Banda Aceh menjadi tempat pelaksanaannya, dan itu juga masukan dari teman-teman yang sudah melakukan survei tempat,” kata Fahmi Mada.

Kegiatan Kongres peradapan Aceh digagas beberapa tokoh Aceh yang tinggal di Jakarta, antara lain Ahmad Farhan Hamid, Fikar W Eda, Fahmi Mada, Moreng Baledro, dan tokoh-tokoh Aceh lainnya, baik dari kalangan swasta maupun pemerintahan.

Pada Kongres Peradapan Aceh ini akan dibahas beberapa hal penting seperti bahasa-bahasa yang ada di Aceh, Adat, dan lain-lainnya. Anggaran kegiatan ini bersumber dari sumbangan perorangan (meuripee)  dan bukan bersumber dari pemerintah. []

Kongres Peradaban Aceh Kumpulkan Dana Secara Meuripee

Kongres Peradaban Aceh Kumpulkan Dana Secara Meuripee

JAKARTA – Panitia persiapan Kongres Peradaban Aceh (KPA) akan menggelar acara puncak di Banda Aceh pada Oktober 2015 mendatang. Sementara pra kongres akan dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara.

“Tapi besok (hari ini, Kamis 13 Agustus 2015) akan ada rapat akbar yang melibatkan sejumlah tokoh Aceh di Jakarta dan juga Anggota DPRI-RI,” kata Ketua Pelaksana Achmad Farhan Hamid di Coffee Pancong, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Agustus 2015 malam.

Mantan Wakil Ketua MPR-RI Periode 2009-2014 dan Anggota DPD-RI itu mengharapkan hasil rapat dengan tokoh akan menyepakati soal pendanaan dan teknis pelaksanaannya. Menurutnya masalah pendanaan harus di luar anggaran pemerintah.

“Kita harus hidupkan kembali budaya meuripee (sumbangan) yang sejak dulu telah melekat dalam diri orang kita,” katanya.

Pada acara puncak Kongres Peradaban Aceh nanti menghadirkan sekitar 300 masyarakat Aceh yang tersebar di seluruh dunia. Termasuk diantaranya para menteri asal Aceh dan akademisi.

Sebelumnya Wali Nanggroe Malik Mahmud Alhaytar pada pertemuan terbatas dengan panitia dan masyarakat Aceh di Jakarta menyambut positif gagasan ini. Wali bahkan menyarankan agar hasil kongres melahirkan kamus bahasa-bahasa yang ada di Aceh.

Panitia yang hadir pada rapat Rabu malam tersebut antara lain mantan Wali Kota Sabang Islamudin ST, penyair Fikar W Eda, Moreng Baledro, dan Faisal Ridha.[](bna)

Kolektor Manuskrip Aceh Dukung Kongres Peradaban, Tapi…

Kolektor Manuskrip Aceh Dukung Kongres Peradaban, Tapi…

BANDA ACEH – Kolektor Manuskrip Aceh, Tarmizi A Hamid, mendukung adanya pelaksanaan Kongres Peradaban Aceh yang disebut-sebut bakal digelar di Takengon, Aceh Tengah. Namun dia berharap agar kegiatan ini bisa memayungi semua aspek budaya dan diikuti oleh elemen-elemen masyarakat yang tahu peradaban Aceh.

“Kita harus melihat dulu konteks dari kegiatan ini untuk apa ke depan. Kalau memang konteks untuk kita membesarkan kebudayaan etnik, setuju-setuju saja. Siapa pun kita tanya pasti setuju, tapi kalau konteks untuk yang mengarahkan aromanya ke politik, orang budaya ini tidak akan ikut dia,” kata pria yang akrab disapa Cek Midi tersebut kepada portalsatu.com, Rabu dinihari, 15 Juli 2015.

Dia mengatakan tidak mungkin dalam kongres tersebut mampu merumuskan sebuah kamus bahasa daerah dalam waktu yang singkat. Apalagi cuma setengah hari.

Menurut Cek Midi, bahasa daerah yang ada di Aceh tidak hanya berkutat di bahasa Aceh pesisir saja. Namun juga terdapat bahasa-bahasa sub etnik lain seperti Aneuk Jamee, Devayan, Melayu Teumieng, Gayo dan lainnya. “Ini melambangkan adalah peradaban bangsa Aceh itu tinggi. Dialeknya beragam dan bahasanya juga banyak,” katanya.

“Makanya tidak mungkin dibuat kongres dalam setengah hari meskipun didatangkan pakar-pakar bahasa dalam kegiatan ini. Tapi kalau pun mungkin, itu luar biasa,” ujarnya.

Meskipun begitu, dia mendukung pelaksanaan kongres tersebut dengan catatan panitia memperbaiki teknis pelaksanaannya Selain itu kongres ini juga diminta melibatkan semua ahli bahasa daerah di Aceh dalam kongres tersebut.

“Itu kalau mereka serius membuat kongres ini untuk kepentingan peradaban Aceh. Intinya saya mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, meski secara teknikal pelaksanaannya harus diperbaiki,” katanya.[]

Foto: Tarmizi A Hamid. @detik.com

Bupati Aceh Tengah: Isu Penolakan KPA di Takengon Mulai Muncul

Bupati Aceh Tengah: Isu Penolakan KPA di Takengon Mulai Muncul

TAKENGON – Wacana penyelenggaraan Kongres Peradaban Aceh (KPA) 2015 di Takengon, menimbulkan beragam isu di kalangan masyarakat. Ada sebagian komponen masyarakat setempat menolak jika Takengon menjadi tempat palaksanaan puncak KPA tersebut.

Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM, mengatakan berdasarkan pengamatannya melalui media sosial, soal penyelenggaraan itu muncul beragam isu penolakan di tengah masyarakat Gayo. Namun ia mengaku tidak belum mengetahui apa alasan penolakan dari sebagian elemen masyarakat itu.

“Kalau memangpun nanti sudah pasti penyelenggaraannya di Takengon, kita akan musyawarah dulu dengan seluruh pihak, termasuk kelompok yang kontra. Kita ingin dengar dulu apa alasan mereka tidak setuju,” kata Bupati Nasaruddin kepada portalsatu.com di Takengon, Sabtu malam 11 juli 2015.

Dikatakan, apabila dalam musyawarah bersama itu memutuskan sepakat untuk menolak penyelenggaraan KPA di Takengon, maka pihaknya selaku pemerintah terpaksa harus menuruti keinginan masyarakat ramai. Sikap ini dinilai penting guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Kalau dipaksakan lokasi penyelenggaraan di Takengon, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dasarnya sebagian besar masyarakat tidak setuju,” ujarnya.

Nasarauddin mengaku, hingga saat ini pihaknya belum pernah melakukan rapat apapun menyangkut pelaksanaan kongres tersebut. karena hingga saat ini, katanya, Pemerintah Aceh Tengah belum menerima surat pemberitahuan resmi dari panitia kongres.

“Surat saja saya belum terima. Jadi saya juga tidak bisa berbicara lebih jauh tentang kesiapannya. Namun sampai saat ini saya belum melakukan rapat apapun soal kongres itu,” katanya.

Untuk diketahui, panitia persiapan KPA 2015, telah menetapkan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah sebagai pilihan utama pelaksanaan puncak kegiatan KPA.

Keputusan itu disepakati dalam rapat bersama panitia persiapan pada minggu dinihari 28 juni 2015 di Jakarta. Pelaksanaan kongres dijadwalkan akan digelar pada 26-28 Oktober 2015 mendatang. Acara itu mengusung tema perkuat bahasa-bahasa lokal.

Berita terkait:

Panitia Peradaban Aceh Sepakati Takengon Jadi Lokasi Kongres

Kongres Peradaban Aceh Diharapkan Redam Isu Pemekaran ALA

Kongres Peradaban aceh Diharapkan persatukan seluruh Suku