Tag: kerajaan aceh darussalam

Ini Kata Pewaris Raja Daya Soal Adat Seumuleung

Ini Kata Pewaris Raja Daya Soal Adat Seumuleung

BANDA ACEH – Keturunan Sultan Alaidin Riayat Syah Meurhom Daya ke 13, Tuanku Raja Saifullah Alaiddin Riayat Syah, mengatakan prosesi Seumulueng diadakan setiap tahun di Hari Raya Idul Adha. Prosesi Seumulueng ini berarti suap yang bermakna dilakukan dalam penabalan sultan sejak 1480 Masehi.

“Pertama kali dilaksanakan pada masa Sultan Alaiddin Riayat Syah. Setiap tahun dilaksanakan, tapi bukan berarti setiap tahun ada penabalan raja, melainkan seremoninya,” kata Tuanku Raja Saifullah kepada portalsatu.com, Sabtu, 26 September 2015.

Pewaris Raja Daya ini mengatakan prosesi adat Seumulueng pernah ditiadakan usai tsunami melanda Aceh. Pada saat itu, kata dia, banyak warga yang mengungsi, bahkan ada keluarga raja yang ikut menjadi korban. Selain itu, bangunan-bangunan tempat diadakan prosesi Seumuleung ikut musnah akibat gelombang gergasi.

“Saat ini bangunan-bangunan tersebut sedang diperbaiki,” katanya.[]

Foto: Ilustrasi prosesi adat Seumuleung di Meurhom Daya. @Dok Antaranews.com

Riwayat Meulaboh dalam Catatan Sejarah Aceh; Disikolah Kito Berlaboh

Riwayat Meulaboh dalam Catatan Sejarah Aceh; Disikolah Kito Berlaboh

KONON disebutkan Meulaboh dulunya dikenal dengan nama Pasir Karam. Penamaan ini kemudian berubah saat perantau asal Minangkabau tiba di daerah tersebut.

H.M Zainuddin dalam bukunya Tarich Aceh menuliskan sejarah singkat asal mula kata Meulaboh tersebut. Dalam buku itu, HM Zainuddin menukilkan penamaan Meulaboh dilakukan pada periode perang Padri di Sumatera Barat antara 1823-1837. Saat itu disebutkan perantau asal Minangkabau yang melarikan diri dari perang Padri berlayar ke Aceh. Sesampai di Teluk Pasir Karam mereka kemudian bermufakat untuk melego jangkarnya di tempat yang baik.

Salah satu di antara kepala rombongan tersebut kemudian menuju salah satu pantai yang ada di Teluk Pasir Karam. “Disikolah kito berlaboh,” katanya. Semenjak itu, tempat berlabuhnya perantau asal Minangkabau ini kemudian bersalin nama menjadi Meulaboh.

Dari sekian banyak jumlah orang yang berdatangan ke Aceh dalam rombongan tersebut, hanya ada beberapa orang yang tercatat dalam buku sejarah. Di antara mereka adalah para kepala rombongan seperti Datuk Machdum Sakti dari Rawa, Datok Radja Agam dari Luhak Agam dan Datok Radja Alam Song Song Buluh dari Sumpu.

Ketiga kepala rombongan ini kemudian membuka lahan dan membuat negeri baru di kawasan Pasir Karam. Mereka membabat hutan dan membuka ladang di daerah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam tersebut. Masih menurut catatan H.M. Zainuddin, ketiga kepala rombongan ini memilih membuka lahan dan membuat pusat pemerintahan baru di daerah yang berbeda. Datok Machdum Sakti memilih daerah Merbau, Datok Radja Agam di Ranto Panjang, dan Datok Radja Alam Song Song Buluh di Ujungkala.

Datok Radja Alam kemudian juga menikah dengan anak seorang tokoh berpengaruh di di Ujungkala.

Bisnis ladang ketiga tokoh asal Minangkabau ini kian hari semakin ramai. Merbau, Ranto Panjang dan Ujungkala kemudian berubah menjadi negeri yang makmur. Daerah ini pun semakin dikenal di kawasan barat pesisir Aceh pada masa itu. Menyadari hal tersebut, ketiga tokoh dari Minangkabau ini kemudian sepakat menghadap Sultan Aceh Mahmud Syah atau dikenal Sultan Buyung (1830-1839). Ketiganya juga sepakat membawa masing-masing satu botol mas urai sebagai cinderamata untuk Sultan Aceh.

Setelah menjumpai Sultan Aceh, ketiga orang tersebut lantas meminta izin kepada sultan untuk memberikan batas wilayah kepada daerah baru yang ada di pantai barat tersebut. Sultan Buyung memenuhi permintaan ini dan mengangkat mertua Datok Radja Alam Song Song Buluh menjadi uleebalang Meulaboh. Penentuan Uleebalang Meulaboh ini harus berdasarkan keputusan sultan. Mereka juga diwajibkan untuk mengantar upeti tiap tahunnya kepada Bendahara Kerajaan Aceh Darussalam. Perintah ini diterima oleh ketiga Datok tersebut.

Di perjalanan perkembangan daerah Meulaboh, ketiga Datok tersebut kemudian merasa lelah pulang pergi ke Bandar Aceh hanya untuk mengurusi hal-hal kecil. Mereka juga mulai keberatan tiap-tiap tahun mengantar upeti langsung ke Sultan Aceh. Saat itu, Sultan Aceh telah dijabat oleh Sultan Ali Iskandar Syah (1829-1841).

Ketiga Datok ini kemudian meminta kepada Sultan Ali Iskandar Syah agar menetapkan seorang wakil Sultan di daerah Meulaboh. Permintaan ketiga Datok tersebut dikabulkan oleh Sultan Aceh yang kemudian mengirim Teuku Tjhik Purba Lela. Saat itu Teuku Tjhik Purba Lela menjabat sebagai Wazir Sultan Aceh untuk pemerintahan dan menerima upeti-upeti dari Uleebalang Meulaboh.

Keberadaan Teuku Tjhik Purba Lela sebagai wakil Sultan Aceh di Meulaboh mendapat sambutan baik dari ketiga Datok. Namun mereka masih mengeluhkan adanya beberapa pelanggaran dalam hukum dan adat yang membutuhkan penanganan khusus oleh pejabat khusus di bidang tersebut. Mereka kemudian kembali memohon kepada Sultan agar dikirimkan lagi seorang wakilnya yang menangani bidang khusus soal adat dan hukum. Saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam telah diperintah oleh Sultan Mansyur Syah.

Sultan Mansyur Syah mengabulkan permintaan para Datok tersebut. Sultan kemudian mengirim Penghulu Sidik Lila Digahara ke Meulaboh sebagai wazir kerajaan. Para Datok kemudian kembali meminta seorang wakil Sultan Aceh yang mampu mengurusi hal-hal keagamaan termasuk perkara nikah, pasah dan sebagainya.

Permintaan tersebut kembali dikabulkan oleh Sultan Aceh. Dia kemudian mengirim Teuku Tjut Din, seorang ulama yang bergelar ‘Almuktasimu-binlah’ menjadi kadhi Sulthan Aceh di Meulaboh.

Meulaboh kemudian berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1841-1870). Apalagi saat itu banyak perantau dari Sumatera Barat eksodus ke Meulaboh dan Tapaktuan. Mereka kemudian membuka kebun dan menanam lada di daerah ini. Akibatnya produksi lada di pesisir barat Aceh menjadi melimpah dan terdengar ke pedagang-pedagang asing, termasuk Inggris. Lada yang menjadi primadona perdagangan dunia pada saat itu sangat diburu oleh bangsa-bangsa Eropa.

Di masa kejayaannya tersebut, kepala-kepala negeri di Meulaboh kemudian menyusun tata negara berbentuk federasi uleebalang yang disebut Kawai XVI. Federasi ini diketuai oleh Uleebalang Kedjruen Tjiek Ujong Kala. Kawai XVI ini terdiri dari Meulaboh/Tandjung, Udjung Kala, Seunagan, Teuripa, Woyla, Peureumbeue, Gunung Meuëh, Kuala Meureubok, dan Ranto Pandjang.

Selain itu, daerah lainnya yang bergabung di Kawai XVI ini adalah Reudeueb, Lango Tangkadeuön, Keuntjo, Gumé/Mugo, Meuko, Tadu, dan Seuneu ‘Am.

Saat itu ada federasi lainnya terbentuk di perbatasan Meulaboh dengan Pedir selain Federasi Kaway XVI. Federasi ini disebut Kaway XII yang terdiri dari 2 uleebalang yaitu Pameuë, Ara, Lang Jene, Reungeuët, Geupho, Reuhat, Tungkup/Dulok, Tanoh Merah/Tutut, Geumpang, Tangse, Beunga, dan Keumala. Federasi Kaway XII ini diketuai oleh seorang Kedjruën yang kedudukannya berada di Geumpang.[]

Foto: Simbol Kota Meulaboh. @Diliputnews.com

Surat Permohonan Sultan Aceh Menyerang Belanda dan Menyatukan Tanah Jawi

Surat Permohonan Sultan Aceh Menyerang Belanda dan Menyatukan Tanah Jawi

KEKUATAN Belanda yang meluas setelah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Jawa dan sebagian Sumatera membuat Sultan Manshur Syah dari Kerajaan Aceh Darussalam geram. Sultan yang dalam beberapa referensi sejarah disebutkan berkuasa pada 1850-an ini kemudian mengirimkan surat kepada Kekhalifahan Turki Utsmany. Dalam surat tersebut, Sultan Manshur Syah meminta izin Kekhalifahan Turky di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Majid Khan ibnul Marhum Sultan Mahmud Khan untuk menyerang Belanda yang sudah menguasai Batavia (Jakarta).Surat pertama

“….Ampun Tuanku sembah ampun, ampun beribu kali ampun, patik anak amas Tuanku, Sultan Manshur Syah ibnul Marhum Sultan Jauharul ‘Alam Syah memohon ampun ke bawah qadam Duli Hadarat yang maha mulia, yaitu Sultan Abdul Majid Khan ibnul Marhum Sultan Mahmud Khan. Syahdan, patik beri maklumlah ke bawah qadam Duli Hadarat, adapun karena patik sekarang ini sangatlah masygul (?) dan serta kesukaran karena sebab Negeri Jawa dan Negeri Bugis dan Negeri Bali dan Negeri Borneo dan Negeri Palembang dan Negeri Minangkabau sudahlah dihukumkan oleh orang Belanda, dan sangatlah susah segala orang yang Muslim, lagi sangatlah kekurangan daripada agama Islam karena sebab keras orang kafir Belanda itu. Dan muwafaqah lah segala orang yang besar-besar segala rakyatnya yang di dalam negeri, semuhanya itu hendak melawan dia lagi hendak memukul dia maka dikirimlah surat daripada tiap-tiap orang yang besar-besar dalam negeri semuhanya itu kapada patik ke Negeri Aceh karena Negeri Aceh yang dalam pegangan perintah patik belumlah dapat oleh Belanda segala negeri dan sekalian bandar. Dan sekarang orang Belanda hendak memeranglah kepada patik ke Negeri Aceh dan sudahlah siapa dianya, dan patik pun ‘ala kulli hal siaplah akan melawan dia, dan segala hulubalang dan orang yang besar-besar pada negeri yang sudah dihukum oleh Belanda sudah sampai surat kepada patik ke Negeri Aceh dan muwafaqah lah dianya dengan patik, lagi satu batin dengan patik semuhanya orang itu, apabila bangkit perang orang Belanda itu maka segala orang Islam pun bangkitlah melawan dia lagi memukul dia tiap-tiap negeri yang telah tersebut itu karena segala orang yang sudah diperintah oleh Belanda pada tiap-tiap negeri semuhanya menanti titah daripada patik di Negeri Aceh dan tentangan patik pun menanti titah dan wasithah daripada Duli Hadarat yang di negeri Rum…”

Demikian kutipan surat Sultan Manshur Syah kepada Khalifah Turki Abdul Majid Khan ibnul Marhum Sultan Mahmud Khan, bertanggal 1265 Hijriah atau sekitar tahun 1850 Masehi. Surat berbahasa Arab ini dipublikasi oleh Dr. Annabel Gallop dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul “Islam, Trade and Politics Across The Indian Ocean”, yang kemudian diterjemahkan akun facebook milik Musafir Zaman dalam Grup Mapesa (Masyarakat Peduli Sejarah). Setidaknya ada tiga surat dari Sultan Manshur Syah dengan maksud serupa yang dipublikasi Dr Annabel Gallop, yang kemudian diposting oleh Musafir Zaman dalam Grup Mapesa tersebut.

Surat pertama dituliskan oleh Sultan Manshur Syah pada tahun 1265 Hijriah, surat kedua pada 1266 Hijriah dan surat terakhir tanpa menyertakan tanggal. Di dalam surat terakhir tersebut, Sultan Manshur Syah kembali menjelaskan tentang tekad Kerajaan Aceh Darussalam untuk menyerang imperialisme Belanda dengan segala upaya. Surat kedua1

“Dalam sedikit tempo saja nanti bendera Aceh sudah akan berkibar di Betawi (Batavia),” ujar Saiful ‘Alam Syah seperti dikutip sumber Belanda.

Sultan Manshur Syah juga meminta izin Kekhalifahan Turki untuk mempersatukan Nusantara, mulai dari Tanah Jawi, Gowa hingga Sumatera di bawah bendera kekhalifahan Islam. Sultan Manshur Syah juga menekankan bahwa rencana ini bukan sekadar omongan besar utusan Aceh yang datang ke Kekhalifahan Turki Ustmany, Muhammad Ghuts Saiful ‘Alam Syah.

Sultan, dalam suratnya, menegaskan bahwa utusannya Saiful ‘Alam Syah membawa misi diplomatik yang teramat sangat penting yang ditandai dengan Cap Sikureung.surat ketiga arab

“Surat izin dari Sultan Abdul Majid Khan ternyata tidak pernah datang. Perang raya Negeri Jawi untuk melawan dan mengusir Belanda yang telah dipikirkan matang-matang tidak kunjung terjadi. Setidaknya ada tiga pucuk surat Sultan Manshur Syah yang sampai ke Istambul, dan Muhammad Ghuts Saiful ‘Alam Syah juga telah sampai menghadap Sultan ‘Abdul Majid Khan. Namun, jawaban dan izin yang sangat diharapkan oleh Sultan Manshur Syah tidak juga tiba. Kenapa? Sesungguhnya hal itu sangat mudah ditebak. Belanda tentu tidak tinggal diam setelah mengetahui pergerakan ini. Kaki tangannya tentu pula sudah dikirimkan ke Istambul untuk mengalihkan Sultan Abdul Majid Khan dari permintaan Sultan Manshur Syah. Maka Allah telah menghendaki apa yang Ia kehendaki. Namun Sultan Manshur Syah dan Aceh tidak pernah surut dari sikapnya terhadap Belanda; negeri-negeri kaum Muslimin tetap harus dipertahankan dengan cara apapun dan sampai titik darah penghabisan,” tulis Musafir Zaman dalam grup Mapesa tersebut.

Informasi yang diperoleh portalsatu.com dari Sekjen Mapesa, Mizuar Mahdi, menyebutkan akun Musafir Zaman dikelola oleh ahli Epigraf Islam, Teungku Taqiyuddin Muhammad. “Akun itu punya Teungku Taqiyuddin, dan apa yang diposting tersebut adalah benar adanya, berdasarkan surat yang dipublikasi oleh peneliti sejarah Asia Tenggara, Dr. Annabel Gallop di dalam tulisannya seperti yang disebutkan oleh akun Musafir Zaman tersebut di Grup Mapesa,” kata Mizuar.[]

Meuseuraya di Makam Teungku Chik Di Bitai; Bukti Sejarah Hubungan Diplomasi Turki-Aceh

Meuseuraya di Makam Teungku Chik Di Bitai; Bukti Sejarah Hubungan Diplomasi Turki-Aceh

BANDA ACEH – Aktivis pecinta sejarah Aceh, Mizuar Mahdi bersama Dewan Guru Zawiyah Baital Amal meuseuraya (gotong royong) di Kompleks Makam Teungku Chik Di Bitai, Gampong Bitai, Banda Aceh, Minggu, 14 Juni 2015. Turut serta dalam meuseuraya ini pemuda dan anak-anak desa setempat di bawah koordinasi Teungku Dehan, selaku Ketua Pengajian Zawiyah Baital Amal.

Meuseuraya dilaksanakan dari pukul 08.30 WIB hingga menjelang duhur. Gotong royong ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan,” ujar Teungku Dehan kepada portalsatu.com.

Kompleks Makam Teungku Di Bitai merupakan salah satu bukti adanya hubungan diplomatis antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Kekhalifahan Turki Utsmani. Kompleks ini dipagari dengan beton dan besi stainless berbentuk horizontal. Luas kompleks makam ini mencapai 500 meter bujur sangkar.

Di kompleks tersebut terdapat lebih kurang 25 makam yang mengelilingi makam Sultan Salahuddin. Tujuh di antara makam itu terbuat dari batu cadas dan 18 lainnya terbuat daru batu sungai. Secara keseluruhan batu nisanya berbentuk segi delapan dan hiasannya bertuliskan kaligrafi dengan bahasa arab. Pada bagian bawah nisan terdapat pola luas tumpal, puncak nisan cembung di atasnya terdapat lingkaran sisi delapan.

Tujuh makam yang terbuat dari batu cadas berada di dalam bangunan beton yang baru saja dipugar. Tiga di antaranya disemen secara terpisah dan sisanya hanya di sekat-sekat kecil.

Ketujuh makam itu dipasangi keramik. Di sisi kiri makam tersebut terdapat sebuah gundukan yang di atasnya terdapat beberapa makam dengan nisan tua. Informasi yang dihimpun dari warga, di makam itulah jasad Sultan Salahuddin dari Turki disemayamkan.

makam teungku di bitayDi dalam kompleks makam ini juga terdapat sebuah masjid dengan tiga buah kubah berwarna hijau jamrud. Selain itu juga ada bangunan berukuran 6×6 meter. Di dalam bangunan ini terdapat satu miniatur kapal yang dibingkai dengan kaca. Di dinding dalam ruangan tersebut digantung lukisan Sultan Selim.

Nama Bitai diambil untuk mengenang asal orang Turki tersebut dari Palestina atau Bayt Al-Maqdis, nama lain dari Yerussalem tempat Masjid Al-Aqsa berada. Desa Bitai berdekatan dengan Desa Emperoom yang sekarang dijadikan satu kawasan perkampungan Turki.

Emperoom berasal dari kata imparium atau kerajaan/kekaisaran. Desa ini didirikan oleh pasukan Turki yang diutus ke Aceh untuk menyebarkan agama Islam setelah Khalifah Turki Utsmani berhasil merebut Konstantinopel dari tangan kaum salib.

Pasukan Turki ini dipimpin oleh Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi yang kemudian dikenal dengan nama Tengku Syech Tuan Di Bitai. Namun belum diketahui secara pasti tahun berapa pasukan dari Turki ini mendarat di Bitai.

Berdasarkan referensi yang dihimpun penulis, di kompleks makam ini dulunya berdiri zawiyah (dayah) tempat para raja menuntut ilmu agama Islam. Di antara para raja tersebut adalah Sultan Iskandar Muda, Sultan Deli, Meureuhom Daya, bahkan juga ada para ulama dari Palestina dan Persia.

Jika merujuk pada catatan sejarah, Sultan Salahuddin merupakan putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salahuddin ibn Ali Malik az Zahir. Berdasarkan catatan Denys Lombard dalam bukunya berjudul Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menyebutkan dia memerintah dari tahun 1528/1530 hingga 1537/1539. Masih menurut Lombard, Sultan Salahuddin ini wafat pada 25 November 1548 M.

Sultan Salahuddin ini kemudian berteman dengan Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi yang diutus oleh Sultan Selim dari Turki. Pada saat Sultan Salahuddin mangkat, Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi yang menjadi sahabatnya memberikan wasiat agar dimakamkan saling berdekatan yaitu di Komplek Situs Makan Tuanku Di Bitai, Banda Aceh.

Saat Kerajaan Aceh dipimpin Sultan Alauddin Ibn Ali Malik az Zahir atau lebih dikenal dengan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahar yang memerintah tahun 1537-1568 juga pernah mengikat hubungan dengan Turki.

Saat itu Sultan Turki mengirimkan bantuan berupa dua kapal perang dan 500 orang tenaga berkebangsaan Turki untuk mengelola kapal-kapal tersebut. Di antara 500 orang tersebut terdapat ahli-ahli militer yang dapat membuat kapal-kapal perang, baik ukuran besar maupun ukuran kecil. Mereka juga mampu membuat meriam-meriam berukuran besar.

Turki juga memberikan sejumlah meriam berat beserta perlengkapan-perlengkapan militer lainnya kepada Aceh. Semuanya itu tiba di pelabuhan Aceh dengan selamat pada tahun 1566 atau 1567 M.

Mengenai bantuan dua buah kapal dan 500 orang awak kapal serta teknisi tersebut juga pernah disinggung oleh C. R Boxer dalam A Note On Portugese Reactions of The Revival of The Red Sea Spice Trade and The Rise of Acheh, 1540-1600. Dia menerangkan hal itu dalam papernya pada acara konferensi Internasional Sejarah Asia di Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh Departement of History, University of Malaya, 5-10 Agustus 1968.

C. R Boxer mengatakan para utusan Aceh yang berhasil sampai ke Turki itu telah mampu meyakinkan pihak kerajaan Islam terbesar tersebut mengenai keuntungan perdagangan rempah-rempah dan lada di Nusantara.

Keuntungan ini, kata C.R Boxer, akan tercapai apabila orang-orang Portugis yang berada di Malaka berhasil diusir oleh pasukan Kerajaan Aceh dengan bantuan Turki. Sebanyak 500 tentara dari Turki ini kemudian mendarat di Bitai dan mendirikan perkampungan militer di sana. Selain mengajarkan ilmu perang, cara membuat pedang dan memakai senjata, orang-orang Turki ini juga mengajarkan agama Islam kepada orang Aceh.[]

Badan Eksekutif Kerajaan Aceh Darussalam

Badan Eksekutif Kerajaan Aceh Darussalam

Pada tulisan bahasa sebelumnya yang berjudul “Adat bak Poteumeureuhom” disebutkan, Poteu Meureuhôm tidak berarti yang memegang kekuasaan itu raja yang almarhum, tetapi siapa pun raja yang sedang berkuasa, dialah yang memegang jabatan eksekutif tertinggi.

Berbicara masalah eksekutif, pada zaman dulu Kerajaan Aceh memiliki struktur eksekutif tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam atau Kanun Meukuta Alam Al-Asyi yang dibuat masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Mohd. Harun dalam bukunya Memahami Orang Aceh (2009) mengutip pernyataan Hasjmy, mengatakan bahwa struktur eksekutif itu terdiri dari (1) raja atau sultan, (2) panglima sagoe, (3) ulèebalang, (4) imeum mukim, dan (5) keuchik.

Apa sebenarnya arti kelima struktur eksekutif  tersebut? Mohd. Harun menjelaskan arti kelima istilah itu sebagai berikut.

Raja adalah pimpinan tertinggi yang berkuasa atas semua wilayah negara. Dalam Kerajaan Aceh tempo dulu, raja bergelar Sultan Imam Malikul Adil. Secara administratif, raja dibantu oleh seorang kadhi atau kali dalam bahasa Aceh. Kadhi ini bergelar Kadhi Malikul Adil (Kali Malikôn Adé).

Panglima sagoe merupakan gelar untuk jabatan Wilayah Sagoe. Sagoe bermakna wilayah yang terdiri dari federasi beberapa nanggroe (kenegerian) yang dipimpin ulèebalang. Wilayah Sagoe hanya dikenal di Aceh Tiga Segi atau Aceh inti atau Aceh Besar sekarang, suatu wilayah yang mengelilingi ibu kota Kerajaan Aceh. Ketiga sagoe itu adalah (1) Sagoe Teungoh Lhèe Plôh, (2) Sagoe Dua Plôh Nam, (3) Sagoe Dua Plôh Dua. Masing-masing sagoe dipimpin seorang panglima sagoe yang dibantu oleh kadhi sagoe.

Ulèebalang adalah pimpinan yang menguasai satu wilayah nanggroe. Wilayah nanggroe terdiri dari beberapa satuan wilayah mukim. Ulèebalang dibantu oleh seorang kadhi nanggroe.

Imeum mukim adalah pimpinan suatu wilayah setingkat di bawah nanggroe. Ia secara otonom menguasai wilayah mukim yang merupakan federasi beberapa gampông. Imeum mukim dibantu oleh seorang atau beberapa orang wakil mukim dan seorang kadhi mukim.

Keuchik atau dalam dialek tertentu disebut geuchik adalah pemimpin di sebuah gampông. Ia dibantu oleh seorang waki keuchik, seorang teungku meunasah atau imam rawatib, dan tuha peuet atau dewan empat.

Mengenai kata keuchik, ada sebagian orang tua mengatakan, kata tersebut berasal dari kata ku (ayah) dan chik (tua). Dari kedua kata ini, keuchik diartikan, orang yang mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada ayah dalam sebuah kampung. []

Jejak Darud Dunia di Tepi Krueng Aceh

Jejak Darud Dunia di Tepi Krueng Aceh

KERAJAAN Aceh Darussalam dibangun di atas puing Kerajaan Indra Purba. Keterangan itu diperoleh setelah ditemukannya batu-batu nisan di Gampong Pande, Banda Aceh.

Di antaranya seperti yang terukir di nisan Sultan Firman Syah cucu dari Sultan Johan Syah. Di batu itu dituliskan keterangan bahwa Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada Jum’at, 1 Ramadhan 601 H atau 22 April 1205. Ibukota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.

Keterangan lain mengenai Kesultanan Aceh Darussalam juga dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan milik Sultan Ali Mughayat Syah. Di nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530.

Merujuk pada tulisan Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo tahun 2006 tentang Kerajaan Aceh Darussalam mengatakan, kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh ini tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda.

Akhir abad ke-15 pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam, Banda Aceh sekarang. Sementara mengenai Lamuri atau sebagian ada yang mengatakan Lam Urik, saat ini terletak di kawasan Aceh Besar. Merujuk pada catatan Dr. N. A. Baloch dan Dr. Lance Castle, yang dimaksud dengan Lamuri yaitu Lamreh di Pelabuhan Malahayati (Krueng Raya sekarang). Jejak kerajaan ini kembali ditemukan saat ini di perbukitan Lamreh.

Dari catatan tersebut, diketahui istananya dibangun di tepi Kuala Naga (kemudian menjadi Krueng Aceh) di Kampung Pande atau sering disebut dengan “Kandang Aceh”.

Masa pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah, istana Kerajaan Aceh dibangun ulang di seberang Kuala Naga (Krueng Aceh) dengan nama Kuta Dalam Darud Dunia (dalam kawasan Meuligoe Aceh atau Pendopo Gubernur sekarang). Selain itu, beliau juga mendirikan Masjid Raya Baiturrahman pada tahun 691 H. Banda Aceh Darussalam dijadikan sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam dan sekarang ini merupakan ibukota Aceh.

Berdasarkan temuan nisan Sultan Firman Syah tersebut maka diketahuilah Banda Aceh sudah berusia 808 tahun dengan penetapan hari jadi pada 22 April.[]