Tag: kemiskinan

Nek Fatimah, Potret Buram Kemiskinan di Aceh

Nek Fatimah, Potret Buram Kemiskinan di Aceh

IDI RAYEUK- Perempuan renta itu sedang membersihkan rumahnya, Sabtu (26/9/2015) sore, sambil ditemani seorang cucunya. Sesekali perempuan tua melihat ke atap kediamannya yang miring dan nyaris rubuh ke tanah.

Itulah kondisi kediaman Fatimah, warga Desa Paya Demam Sa, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur. Kedua cucunya, Zamzami dan Zulkarinaini, kini duduk di bangku sekolah dasar. Saban hari perempuan uzur itu harus merogoh kocek sebesar Rp 5.000 untuk uang jajan kedua cucunya.

Sedangkan cucu tertuanya, Saifullah kini mondok di salah satu pesantren di Kabupaten Aceh Timur. Demi pendidikan agama yang baik untuk cucunya, Fatimah rela mengeluargkan uang Rp 300.000 per bulan untuk biaya pendidikan Saifullah.

“Ketiga cucu itu saya yang pelihara. Ibu mereka menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia, dia juga kesulitan duit di sana. Jadi jarang kirim uang,” kata Fatimah.

Karena kondisi itulah, membuat Fatimah yang meski usianya hampir mendekati 70 tahun, tetap berjuang mengais rezeki. Dia mencari nafkah dengan cara mencuci pakaian para tetangga. Di musim tanam dia mendapat upah dari menanam padi, lalu di musim panen, dia mengambil upah untuk memotong padi.

Pendapatannya dari pekerjaan-pekerjaan itu tak seberapa. Tak jarang Fatimah harus mengurangi jatah makan dirinya dan kedua cucunya. Kerap kali mereka hanya makan satu kali sehari agar raskin yang dibelinya bisa dihemat. Hidup serba kesulitan itu membuat Nek Fatimah tak bisa memperbaiki rumah yang diwariskan suaminya 25 tahun lalu.

Rumah berkontruksi kayu dengan ukuran 6×3 meter itu sudah berlubang nyaris di seluruh bagian dindingnya. Jika musim hujan, mereka bergulat melawan dinginnya udara yang menerobos rumah tanpa ampun.

“Saya pernah menjual beras Raskin dengan harga Rp 150.000 dan uang itu saya serahkan ke orang yang katanya bisa membuat proposal bantuan rumah dari pemerintah. Sampai sekarang bantuan itu tak pernah ada. Rumah itu entah berapa ratus kali sudah difoto katanya untuk diberi bantuan, tapi sampai hari ini kami masih hidup di bawah rumah ini,” ujarnya pilu.

Fatimah tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Nafasnya memburu menahan tangis yang seakan hendak meledak setiap saat. Kepala Desa Paya Demam Sa, Abdul Wahab menyebutkan sebagai dia sudah mengusulkan permohonan bantuan rumah untuk warga miskin di desa itu termasuk untuk Fatimah. Namun, hingga kini rumah itu tak kunjung diperbaiki.

“Kami terus berusaha, semoga suatu hari warga miskin benar-benar mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujar Wahab.

Fatimah adalah contoh potret kemiskinan Aceh. Padahal provinsi di ujung Sumatera itu tahun lalu mengesahkan APBD sebesar Rp 13,3 triliun. Jumlah angka yang besar untuk sebuah provinsi dengan “hanya” berpenduduk 5,3 juta jiwa.

Sayangnya, dengan uang sebesar itu hingga kini Fatimah dan banyak warga miskin Aceh tak mendapatkan keuntungan apapun. Alhasil, Fatimah kini hanya bisa membayangkan dan terus berharap satu hari nanti, uang pemerintah mampir di desanya dan membuat dia bisa mendapatkan  hunian yang layak. | sumber: kompas.com

Foto Fatimah, wanita renta berada di rumahnya Desa Paya Demam Sa, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Sabtu (26/9/2015). Dia tinggal bersama tiga cucunya di rumah kayu yang sudah penuh lubang dan nyaris rubuh.@ Kompas

Fachrul Razi: Angka Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi

Fachrul Razi: Angka Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi

JAKARTA-  Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, M.I.P, menilai hampir berjalan satu tahun  pemerintahan Jokowi, namun beragam persoalan bangsa hampir tidak terselesaikan.

“Mulai dari melemahnya perekonomian nasional, kasus korupsi yang menjerat elit politik,  konflik di daerah dan pembakaran lahan. Dalam dua hari terakhir, BPS merilis hasil sensusnya. Dimana angka penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 860.000  orang,” kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini.

“Pada Maret 2015 sebanyak  28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dibandingkan  September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk. Pemerintah Jokowi-JK tak punya solusi dalam mengatasi kemiskinan dan mengatasi krisis ekonomi,” ujar mantan Jubir DPA Partai Aceh ini lagi.

Ditengah situasi seperti ini, kata dia,  DPD RI menilai  masih banyak program pemerintah yang tidak mempunyai langkah kongkrit dan kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah.

“Kenaikan harga BBM selama pemerintahan Jokowi menjadi faktor kuat penyumbang kemiskinan di Indonesia. Naiknya harga BBM berimbas pada naiknya harga pangan dan komoditas yang tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat,” katanya.

“Hari ini sesuatu hal yang aneh bila masyarakat miskin terus meningkat. Sedangkan Bank Dunia mendukung penuh program Jokowi untuk  pengentasan kemiskinan ekstrem dan mengupayakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kepulauan yang luas ini. Jadi hal ini kembali terkait dengan kebijakan pemerintah apakah pro kepada pengentasan kemiskinan atau tidak,” ujar dia lagi.

Katanya, salah satu program Jokowi dalam kampanye presiden tahun lalu  untuk pengentasan kemiskinan adalah desa produksi, desa sebagai pusat produksi.

“Desa akan menjadi pusat produk-produk pertanian yang akan di back up  oleh pemasaran, permodalan, dan pergudangan. Sampai saat ini kebijakan tersebut belum nampak terealisasi, dana desa yang sudah ditransfer ke daerah belum bisa dijadikan solusi,” kata mantan aktivis mahasiswa ini lagi.

“Untuk selanjutnya pemerintah jangan terlalu sibuk jalan jalan dengan dalih mencari investor untuk pengembangan daerah. Setiap ada persoalan bangsa, pejabat selalu tidak berada di tengah rakyatnya. Pejabat selalu melihat dari menara gading tanpa turun kelapangan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terhadap masalah,” ujarnya. [] (mal)

 

Fluktuatif Kemiskinan

Fluktuatif Kemiskinan

KITA kembali membaca berita tentang kemiskinan di Aceh. Kabarnya terjadi penambahan jumlah warga miskin hampir 15 ribu orang pada September tahun ini dibanding bulan yang sama, tahun lalu. Menurut BPS penambahan jumlah ini terkait rendahnya serapan anggaran pemerintah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Bappeda Aceh.

Nah berarti Pemerintah Aceh tahu dong penyebab rakyat miskin fluktuatif? Tapi kenapa juga keterlambatan dan kelambanan belanja pemerintah terus terjadi? Apakah ini takdir? Atau memang Pemerintah Aceh “lage keuleude mee kitab“. Tidak pernah belajar dari pengalaman. Tidak mampu mengubah keadaan walau tahu sebabnya. Tidak mau mengobati walau tahu penyakitnya.

Perkataan Kepala Bapeda tentang faktor kemiskinan benar-benar memalukan. Beliau menyampaikannya dengan perasaan tanpa dosa. Tidak ada rasa bersalah. Ini birokrasi yang aneh. Sebab tidak jelas acuan kinerja. Pemerintah yang tak punya rasa malu. Jangankan rasa malu kepada rakyat, kepada diri sendiri ‘pun mereka tak punya malu.

Jabatan laksana anugerah sehingga tahunya dinikmati saja. Tak penting sukses atau tidak. Yang penting mempertahankan sekuat tenaga bagi yang sudah menjabat. Sementara yang berambisi berupaya sekuat tenaga merebut posisi. Para pejabat model begini menganut filosofi “leumo kap situek“. Berkerumun dan berduyun-duyun mengekor. Bagi mereka, kemampuan atau keahlian tidak penting.

Kita kehabisan kata untuk mendorong terjadi perbaikan pada kinerja pemerintah. Hasilnya “lage ta droh kapai pho“. Kritikan bahkan hujatan tidak mengubah daya pikir dan kinerja mereka. Rakyat hanya menjadi objek anggaran. Dijual dan diambil untungnya. Sangat miris selama bertahun-tahun kita tidak bisa berubah.

Apa yang salah? Siapa yang salah? Apakah memang begini siklusnya?

Anggaran yang seharusnya menjadi alat yang mendongkrak sektor real, akhirnya terhambat akibat ulah birokrat yang bekerja setengah hati. Bilapun realisasi tercapai di ujung tahun, maka dapat dipastikan sebagiannya tidak sesuai dengan harapan.

Seharusnya pemerintah mencari jalan lain untuk membuat anggaran lebih cepat terimplementasi. Sehingga uang cepat beredar ke masyarakat. Sehingga multiplier efek akan terjadi. Ini akan meningkatkan perdagangan. Mendongkrak ekonomi.

Bila dengan program seperti saat ini sulit, mengapa pemerintah tidak melakukan sistem lain. Misalnya dengan swakelola seperti PNPM. Banyak contoh lain yang bisa menjadi acuan. Pola swakelola malah akan menghemat anggaran. Memperpendek jalur birokrasi.

Mengapa tidak pembangunan skala kecil atau perawatan, pemeliharaan diswakelolakan. Sistem ini juga membuat pengawasan pembangunan jauh lebih baik. Rakyat mengerjakan bersama. Mereka mendapat upah. Mereka bekerja di lingkungan sendiri. Saling mengawasi.

Pemerintah mungkin lupa, kondisi ekonomi global sedang buruk. Seharusnya pemerintah lebih cerdas menghindari efek besarnya. Saat ini beberapa komoditas unggulan malah sedang jatuh harga. Ini membuat tenaga kerja informal kehilangan pendapatan. Investasi juga makin mengecil. Lapangan kerja menyempit.

Bila pemerintah mau, banyak jalan menghindari meningkatnya angka pengangguran. Sistem cast for work, padat karya yang juga disebut swakelola akan membantu mereka. Kenapa pemerintah diam saja? Apa karena para pemangku kepentingan tidak merasakan susahnya rakyat?

Rajin-rajinlah turun ke bawah. Pakailah mata dan telinga untuk mencari kebenaran. Jangan suka sibuk dengan tumpukan kertas dan terima laporan ABS alias asal bapak senang.[]

Fraksi Gerindra Minta Penundaan Kenaikan Tunjangan DPR

Fraksi Gerindra Minta Penundaan Kenaikan Tunjangan DPR

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI Ahmad Muzani mengatakan fraksinya meminta penundaan pemberian kenaikan tunjangan kepada anggota DPR RI karena diberikan saat ekonomi Indonesia mengalami pelambatan.

“Tunjangan itu diberikan saat situasi ekonomi Indonesia dalam kondisi sempoyongan,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu, 16 September 2015.

Dia menjelaskan besarnya tunjangan yang diberikan dari komponen kenaikan keseluruhan kurang lebih Rp4-5 juta per anggota.

Menurut dia, hal itu sebenarnya wajar apabila dikonversi dengan nilai kenaikan barang dan jasa, akibat fluktuasi mata uang.

“Namun tunjungan diberikan saat kondisi ekonomi sempoyongan yang membuat beban rakyat,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mencontohkan, Selasa (15/9) ribuan guru honorer menuntut kepastian masa depan, angka pemutusan hubungan kerja bertambah, dan daya beli masyarakat menurun.

Kondisi-kondisi itu, menurut dia, berakibat pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin sehingga anggota DPR yang mewakili rakyat, tidak tepat menuntut tunjangan meskipun alasannya penyesuaian kebutuhan yang beranjak naik.

“Sebaiknya ditunda dulu (kenaikan tunjangan),” katanya.

Selain itu dia mengakui alasan selama dua periode anggota DPR belum mengalami kenaikan tunjangan adalah bersifat rasional.

Namun, menurut dia, para anggota DPR saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan dengan tunjangan yang ada.

“Pejabat negara yang sebenarnya wakil rakyat seperti menghiraukan penderitaan rakyat. Gerindra meminta agar ini ditunda dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut, meski pun angkanya dibawah usulan DPR.

Kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR RI dan disetujui Kemenkeu yaitu:

1. Tunjangan Kehormatan

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp11.150.000, hanya disetujui Rp6.690.000

b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp10.750.000, hanya disetujui Rp6.460.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp9.300.000, hanya disetujui Rp5.580.000

2. Tunjangan Komunimasi Intensif

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp18.710.000, hanya disetujui Rp16.468.000

b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp18.192.000, hanya disetujui Rp16.009.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp17.675.000, hanya disetujui Rp15.554.000.

3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan

a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp7.000.000, hanya disetujui Rp5.250.000

b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp6.000.000, hanya disetujui Rp4.500.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp5.000.000, hanya disetujui Rp3.750.000.

4. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon

DPR mengusulkan Rp11.000.000, hanya disetujui Rp7.700.000.[] sumber: antaranews.com

Kemiskinan Merajalela, Mantan Senator Nilai Pemerintah Berkuasa Tidak Becus Kelola Negara

Kemiskinan Merajalela, Mantan Senator Nilai Pemerintah Berkuasa Tidak Becus Kelola Negara

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida mengkritik kinerja pemerintah saat mengurus negara. Hal itu tak lepas dari berbagai kejadian miris di tengah masyarakat.

Salah satunya ialah ketika pasangan suami istri menjual anaknya seharga Rp 7 juta. Menurut Ida, hal itu menjadi bukti kemiskinan yang sangat akut yang dialami warga Indonesia.

“Tentu masih hangat dalam memori kita, kasus terbunuhnya Ang di Bali beberapa bulan lalu, di mana korban merupakan anak angkat atau dijual oleh orang tuanya lantaran tak mampu membiayainya. Ini sungguh-sungguh sangat ironis,” kata Ida, Rabu (16/9).

Mantan senator asal provinsi Sulawesi Tenggara itu menambahkan, peristiwa tersebut sekaligus gambaran ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola masyarakat dan negara.

“Sungguh mengerikan pengelolaan negara oleh pemerintah berkuasa saat ini. Apalagi fakta lapangan dan kebijakan menunjukkan, seperti yang dipertontonkan oleh Gubernur Ahok di Jakarta, orang-orang miskin pribumi yang cari nafkah di sektor informal sebagai pedagang kaki lima digusur atau akan tidak diberi ruang lagi untuk cari nafkah,” tegas Ida.[] sumber: JPNN.com

Dana Otsus Besar tapi Mengapa Rakyat Aceh Belum Sejahtera?

Dana Otsus Besar tapi Mengapa Rakyat Aceh Belum Sejahtera?

BANDA ACEH – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky menilai Pemerintah Aceh belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Padahal dana ke Aceh diberikan Pemerintah Pusat melalui dana Otsus semakin meningkat.

Dia menyebutkan, persoalan ini harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Aceh agar serapan anggaran bisa meningkat. Anggaran yang telah diberikan kepada Aceh bisa dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, bukan malah dana habis dipergunakan pada hal yang tidak menyentuh langsung pada rakyat.

Iskandar Usman Al-Farlaky menilai komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong percepatan pembangunan Aceh terlihat melalui kebijakan penambahan alokasi dana otonomi khusus sebesar hampir Rp 1 triliun.

“Sayangnya, kebijakan tersebut dianggap bertolak belakang dengan situasi kinerja satuan perangkat kerja pemerintah Aceh (SKPA) yang tidak mampu mengelola anggaran untuk kemakmuran rakyat,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky, Jumat (21/8) di Banda Aceh.

Iskandar mengatakan, bertambahnya alokasi dana otonomi khusus sebanyak Rp 7,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) 2016, seharusnya menjadi modal besar menekan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja di Aceh.

“Ini peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Aceh. Gubernur Aceh dan jajarannya harus mengelola dengan bijak dan jangan dijadikan ajang bagi-bagi proyek di kalangan keluarga saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iskandar berpandangan perlu segera dibentuk tim monitoring dan evaluasi anggaran Aceh. Tim tersebut, terangnya, bertugas mengevaluasi kebijakan anggaran Pemerintah Aceh dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah terpencil.

“Tim evaluasi ini harus melibatkan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan kelompok masyarakat. Tidak cuma dana otonomi khusus, dana bagi hasil migas juga perlu dievaluasi,” tegasnya.

Menurut ketua Badan Legislasi DPR Aceh ini, evaluasi merupakan kata kunci untuk mendorong efektivitas pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

“Sudah hampir 10 tahun Aceh mendapat anggaran dalam jumlah besar tapi selalu saja tidak mampu mensejahterakan rakyat. Di mana masalahnya? Hal inilah yang harus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya,” tutupnya.

Rubiah; Potret Kehidupan Warga Miskin di Pelosok Paya Bakong

Rubiah; Potret Kehidupan Warga Miskin di Pelosok Paya Bakong

Oleh: Iskandar PB

Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, begitulah roda kehidupan yang Ibu Rubiah rasakan selagi nyawa masih di kandung badan.

Ramadan lalu kami berjalan ke Desa Alue Bieng, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara. Bisa dikatakan pedalaman, dan juga tempat bekas masa konflik dulu. Kami berkeliling desa itu selama dua jam. Lalu kami menemukan sebuah rumah berkonstruksi kayu asal jadi di desa itu. Kami berhenti dan singgah di rumah tersebut. Kami masuk ke dalam dan memberikan salam kepada penghuni rumah yang sedang mengatur dan membereskan kayu-kayu. Kayu itu dicari di hutan untuk dijual ke pasar.

Namanya pemilik rumah itu Rubiah. Kami dipersilakan masuk olehnya. “Silakan masuk nak, inilah istana kami,” katanya.

Sontak kami terkejut dan berlinang air mata ketika melihat kondisi rumah yang asal jadi itu. Saat Rubiah menceritakan kondisi hidup dan keadaan ekonominya kami sudah hanyut dalam kesedihan. Ia ternyata tidak punya tanah sama sekali.

Rubiah saat ini menempati tanah milik PT. Badko yang ada di temat itu. Sehari-hari ia bekerja mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari hasil menjual kayu bakar, ia mendapatkan penghasilan Rp 15 ribu perhari.

Coba kita renungkan, dengan uang sebesar itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebuthan ekonomi keluarga. Suaminya sudah lama terbaring di dalam rumah dan sama sekali tidak bisa bangun. Rubiah menjadi tulang punggung keluarga. Ia punya tiga anak perempuan yang masih kecil-kecil dan masih duduk di sekolah dasar.

Saat bercerita Rubiah tak kuasa menahan tangisnya. Ia mengaku pernah mengurus proposal dan mengadukan perihal nasibnya pada siapa saja yang bisa ia adukan, tapi semua itu seolah sirna karena tidak ada yang tergerak hati untuk menolongnya. Meski Indonesia sudah merdeka 70 tahun, tapi nasib Rubiah sama sekali belum merdeka.

Sambil menangis tersedu-sedu ia berpesan “Masihkah kami hidup seperti orang lain hidup.”

Ia hanya berharap bantuannya jangan salah alamat dan juga diberikan kepada orang yang layak menerima. Ia juga menitip salam untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan juga Pemerintah Aceh. Katanya dana otsus Aceh triliunan, tapi kehidupan tidak layak masih dirasakan oleh rakyat Aceh seperti halnya Rubiah. Informasi terakhir yang kami peroleh, rumah tempat Rubiah dan suaminya Ismail, 60 tahun, sudah roboh dihantam angin kencang.[] Foto: Rumah Rubiah sebelum ambruk oleh angin @istimewa

Iskandar PB adalah mahasiswa Jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. Ketua Aktivis Sosial Kemasyarakatan Aceh. Saat ini berdomisili di Banda Aceh.

 

Wakil Wali Kota Langsa: Sebelum Damai, Persentase Angka Kemiskinan Aceh Tinggi

Wakil Wali Kota Langsa: Sebelum Damai, Persentase Angka Kemiskinan Aceh Tinggi

LANGSA – Wakil Wali Kota Langsa, Drs. Marzuki Hamid, MM mengatakan perdamaian Aceh harus diisi dengan persatuan dan pembangunan. Pasalnya, kata dia, perdamaian tersebut sangat sulit dicapai pada masa konflik dulunya.

“Masyarakat Aceh pada waktu itu sangat senang, gembira dengan lahirnya perdamaian dari kedua belah pihak,” ujar Marzuki Hamid kepada portalsatu.com di Langsa, Selasa, 11 Agustus 2015.

Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengisi perdamaian dengan persatuan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Sebelum perdamaian MoU Helsinki, persentase angka kemiskinan di Aceh masih tinggi. Namun sejak perdamaian tersebut persentasenya semakin menurun walau angka pengangguran di Aceh masih di atas rata-rata nasional. Tapi angka 3 persen atau 4 persenkita capai dalam penurunan pengangguran setiap tahunnya,” ujarnya.

Selain itu Marzuki Hamid mengatakan Pemko Langsa telah memaksimalkan alokasi dana otonomi khusus untuk beberapa bidang. Diantaranya adalah jasa kesehatan, pendidikan, membangun pelabuhan, pasar serta wilayah pemukiman.

“Jadi pusat perhatian dan konsentrasi pemerintah di beberapa bidang tersebut,” katanya.[](bna)

Harmaini Hanyut, di Mana para Pemimpin?

Harmaini Hanyut, di Mana para Pemimpin?

KABAR duka datang dengan ditemukannya Harmaini dalam kondisi yang sudah tak bernyawa pagi kemarin. Sehari sebelumnya remaja laki-laki yang masih berusia 16 tahun itu hanyut di Krueng Paya Rabo, Kecamatan Sawang, Aceh Utara.

Merujuk pada ketentuan negara, Harmaini masih tergolong anak di bawah umur. Di pagi naas itu Harmaini harusnya ada di ruang kelas untuk belajar. Tapi saat anak-anak lain seusianya sedang bergelut dengan pelajaran, Harmaini justru sedang bergelut melawan arus sungai. Karena tak bisa berenang ia pun terseret arus dan tenggelam.

Kita tak perlu bertanya lagi untuk apa Harmaini nekat mengarungi sungai. Jawabannya sudah jelas karena faktor ekonomi. Ia harus bekerja sebagai buruh pengangkut pasir.

Kita memang tidak bisa mengutuk takdir. Tapi kematian Harmaini mengusik ruang batin kita. Betapa kemiskinan sudah semakin brutalnya dan siap memangsa satu persatu generasi muda kita. Meugrak jaroe meu ek gigoe, bisa jadi kiasan yang tepat untuk menamsilkan kejadian ini. Harmaini sudah mengorbankan masa remajanya. Ia sudah melupakan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Kemiskinan telah merenggut cita-citanya. Ia harus meugrak jaroe (bekerja) agar meu ek gigoe (makan). Namun Allah telah mengambilnya.

Harmaini bisa jadi potret dari sekian anak-anak di negeri ini yang berasal dari keluarga miskin. Mereka yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara namun terabaikan. Pemimpin banyak yang lupa, bahwa tak hanya perut sendiri yang harus dikenyangkan.

Di bumoe Seuramoe Meukkah ini, anak-anak seperti Harmaini bertebar di setiap sudut. Anggaran Aceh yang melimpah ternyata tidak mampu menyelamatkan mereka dari bayangan masa depan yang suram. Yang mereka butuhkan tentunya bukan hanya biaya sekolah saja, tapi juga biaya hidup. Kebutuhan hidup yang mengancam membuat banyak anak putus sekolah. Mereka kemudian bekerja demi meringankan beban orang tua.

Selama belum ada kesejahteraan masyarakat, anak terlantar dan putus sekolah akan terus bertambah. Di sinilah peran pemerintah menjadi lebih dominan. Pemerintah harus memeras otak menciptakan program pengentasan kemiskinan.

Aceh Utara, tempat Harmaini berasal merupakan daerah dengan anggaran terbesar di Aceh. Ironisnya berdasarkan data statistik justru daerah ini punya penduduk miskin paling banyak. Bagaimana kita menghubungikan antara anggaran yang melimpah ruah dengan penduduk miskin terbesar?

Kabupaten Aceh Utara sejak reformasi telah dipimpin oleh enam bupati. Jika diakumulasi sejak 2001 hingga 2008, APBK daerah ini lebih dari Rp 20 triliun. Tapi mereka yang berada di tampuk pimpinan semuanya orang ‘cacat’ yang tak mampu mendengar, tak mampu bicara dan tak mampu melihat. Kemiskinan absolut terjadi di sini. Bahkan di sepanjang ladang gas penghasil devisa negara. Anggaran berlimpah menjadi alat foya-foya bagi pemimpin.

Kematian Harmaini harusnya menjadi tamparan bagi pemimpin. Tapi apakah mereka tersentuh dan prihatin? Apakah mereka merasa berduka dan merasa bersalah? Mungkin iya, jika ada yang bertanya. Tapi kita ragu itu jawaban yang muncul dari lubuk hati mereka. Sebab apa yang mereka katakan tidak pernah ada tindak lanjut.

Lihatlah perilaku bupatinya dalam pekan-pekan terakhir ini. Pascamuncul banyak kritikan yang ditayangkan media ini, ia bukannya mengevaluasi kinerja pemerintahannya. Tapi malah mengumpulkan penjilat untuk meng-counter kritikan. Miris!

Mari sejenak kita memutar ulang memori masa tiga tahun lalu, mengenang janji-janji kampanye di pilkada 2012. Hampir di setiap panggung orasi di hadapan rakyat apa yang paling mereka teriakkan? Pasti tentang janji pengentasan kemiskinan dan janji kesejahteraan. Ini memang jualan dan bualan paling asyik. Tapi lihatlah hari ini, apakah janji-janji itu sudah ditepati?

Ketika dilantik mereka juga disumpah dengan kitab suci di atas kepala. Mengikat diri atas nama Tuhan. Tapi apakah mereka menepatinya? Jangankan kepada rakyat sebagai manusia, kepada Tuhan yang disembah saja mereka berbohong. Kesejahteraan yang dijanjikan hanya untuk segelintir saja, seperti keluarga dan kroninya.

Tak peduli pada halal haram asalkan pundi-pundi rupiah terus mengalir ke kantong pribadi. Sementara Harmaini dan anak-anak miskin lainnya harus berjuang tanpa memedulikan rasa takut demi sesuai nasi. Rakyat hanya bisa menyaksikan pemimpin tidur di kasur empuk berbulu angsa di dalam istananya yang megah.

Harmaini adalah potret anak negeri atas abainya kehadiran negara. Abai dalam memberikan kenyamanan dari sisi ekonomi. Kemiskinan rakyat justru menjadi ‘sumber daya’ yang bisa dieksploitasi untuk mendapatkan anggaran. Untuk proyek.

Bocah malang itu telah mensahihkan betapa sebenarnya pemerintah tidak pernah hadir untuk kaum papa. Rakyat miskin seolah tak punya hak untuk mendapatkan secuil perhatian. Mereka tak berhak meminta belas kasih dan perhatian negara.

Di Aceh masalah ini tentu lebih miris lagi. Mereka yang miskin dan hidup di kampung-kampung adalah korban utama saat konflik dulu. Mereka juga yang menjadi tameng bagi kaum pejuang. Tapi setelah damai mereka tetap menjadi tumbal. Jika dulu mereka menjadi ‘bemper’, kini mereka adalah ‘hidangan’ untuk orang yang pernah mereka lindungi. Kemiskinan menjadi komoditas untuk dijual pada punggawa istana, di gedung-gedung eksekutif dan legislatif.

Selamat jalan Harmaini. Engkau adalah pahlawan bagi keluargamu. Martil bagi mereka yang ‘sekasta’ denganmu. Engkau telah membuka mata dan mengetuk hati kami. Kepergianmu semoga menjadi vaksin bagi wabah tuli, bisu dan butanya para pemimpin. Bersaksilah di depan Tuhan tentang kezaliman para pemimpin. Agar mereka, keluarga dan kroninya mendapat pengadilan Tuhan. Atas perilaku mereka yang mencuri hak-hakmu dan saudaramu.[]

Foto: proses pencarian Harmaini yang dilakukan warga dan pihak terkait pada Rabu, 29 Juli 2015.

BPS Sosialisasi Pemutakhiran Data Angka Kemiskinan di Abdya

BPS Sosialisasi Pemutakhiran Data Angka Kemiskinan di Abdya

BLANGPIDIE – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengadakan sosialisasi pemutakhiran basis data terpadu 2015 di Aula Masjid Kompleks Perkantoran Abdya, Kamis, 21 Mei 2015. Kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah daerah untuk dapat memberikan perlindungan atas jaminan sosial.

“Ini merupakan kegiatan yang sangat penting jadi tidak ada alasan untuk tidak disukseskan, karena pemutakhiran data ini nantinya akan membantu pemerintah dalam melakukan pemetaan keadaan masyarakat, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang kongkrit untuk mengatasi masalah yang dialami masyarakat,” kata Bupati Abyda Jufri Hasanuddin seperti disampaikan Asisten II Drs. Nafis, MM saat membuka kegiatan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Abdya Baharuddin, SE, Kabag Ops Polres Abdya Muslim, Kasdim O110 Abdya Kristianto, para kepala SKPK dan undangan lainnya.

Nafis mengatakan PBDT ini adalah bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan secara keseluruhan. Pasalnya data ini akan digunakan sebagai dasar pemberian berbagai bantuan perlindungan sosial, di antaranya Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Indonesia Sehat (PIS).

Sementara itu, Kepala BPS Abdya Baharuddin dalam laporannya mengatakan, pemutakhiran data ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa dimana forum tersebut akan diundang para kepala dusun, kepala lorong dan tokoh masyarakat lainnya guna mengonfirmasi keberadaan rumah tangga BDT 2012-2014.

“Sementara tahap kedua yaitu kegiatan pendataan rumah tangga. Dalam kegiatan ini akan didata berbagai variable karakteristik sosial ekonomi seluruh rumah tangga hasil FKP,” kata Baharuddin.

Baharuddin berharap, kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat tentang kemiskinan di Abdya.[](bna)