Tag: Kemendagri

Pameran TTG dan PIN Aceh: Stand Kemendagri Layani Pembuatan e-KTP dan…

Pameran TTG dan PIN Aceh: Stand Kemendagri Layani Pembuatan e-KTP dan…

BANDA ACEH – Stand Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan layanan khusus berupa konsultasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di arena Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) di Stadion Lhong Raya, Banda Aceh, Jumat, 9 Oktober 2015. Selain konsultasi UU tentang desa, stand ini juga melayani konsultasi profil desa, registrasi layanan e-KTP dan PKK.

“Ini kami ada talent project-nya dari desa yang telah mengurus servis publik di sebuah desa yang telah menggunakan IT untuk mengurus dokumen-dokumen desa,” kata Nirwana Tapiomas, salah satu penjaga stan saat dijumpai portalsatu.com siang tadi.

Program ini mendapat dukungan dari Gandang Harjanata selaku Kepala Desa Taman Martani, Kabupaten Sulaiman, Jakarta. Dia mengaku telah mengimplementasikan IT untuk pelayanan administrasi desanya.

“Alhamdulillah dengan ada sistem ini cepat, murah, akurat, efektif dan efesien. Kami juga binaan balai Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di bawah Kemendagri,” kata Gandang, Kepala Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat dijumpai oleh portalsatu.com di arena TTG.

Gandang mengatakan dengan perkembangan zaman teknologi yang serba canggih serta memasuki era digital, pemimpin desa setidaknya bisa menggunakan perangkat IT.

“Warga sudah pakai IT, berarti selaku kepala desa yang mengurusi warga jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita yang mengurus orang banyak tertinggal jauh dengan warga,” ujar Gandang.

Ia mengatakan kebutuhan masyarakat sekarang ini bukan hanya sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi juga informasi.

“Sekarang muncul satu generasi baru, yaitu generasi digital. Kalau manual urusan catat mencatat seperti dahulu, sudah tidak zamannya lagi di era ini karena tidak efesien,” katanya.

Terlebih, kata dia, dokumen desa jarang yang akurat jika merujuk data dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membangun desa.

“Sekarang bagaimana saya selaku kepala desa untuk mengetahui berapa usia produktif, berapa orang laki-laki, perempuan, jumlah penduduk keseluruhan, pekerjaan, itu kan saya harus tahu. Jika ada warga yang tidak produktif, kan bisa ditindaklanjuti. Karena untuk merencanakan sesuatu harus ada datanya, hal ini dilakukan untuk mengambil kebijakan,” katanya.

Amatan portalsatu.com, banyak warga memadati stand ini. Pangdam IM, Mayjen TNI Kuswanto bahkan ikut mengecek datanya melalui layanan yang disediakan stand Kemendagri ini pagi tadi. Ada juga warga yang mengurus pembuatan e-KTP yang langsung siap di stand Kemendagri tersebut.[] (bna)

Jubir PA: Ada Permainan Politik Menjegal Aceh di Kementerian

Jubir PA: Ada Permainan Politik Menjegal Aceh di Kementerian

BANDA ACEH – Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau yang akrab disapa Adi Laweung, mengatakan terhambatnya proses pembangunan di Aceh diduga karena adanya permainan politik di kementerian.

Hal ini, kata Adi Laweung, mengakibatkan menghambat semua program pembangunan yang sudah dirancang sebelumnya oleh Pemerintah Aceh, Jumat, 22 Mei 2015.

“Dari segi pembahasan anggaran misalnya, anggaran yang sudah diplotkan untuk pembangunan, dan ternyata ini lagi-lagi dihadang dengan aturan-aturan yang bisa kita bilang itu cuma dibuat untuk Aceh. Atau ada permainan politik di kementerian,” kata Adi Laweung dalam Kajian Inspiratif Portalsatu (Kipas) di kantor redaksi portalsatu, Jumat 22 Mei 2015.

Adi Laweung mencontohkan ketika anggaran yang meningkat, namun terjadi Silpa setiap tahunnya. Pihaknya menawarkan program subsidi listrik bagi keluarga miskin di Aceh. Namun ternyata setelah diverifikasi oleh kemendagri, program tersebut dihapus total.

“Kami juga sudah mencoba melobi, tapi kemudian ditolak oleh Kemendagri,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Aceh pasca damai dinilai masih sangat tertinggal dari berbagai sektor, baik dari segi sektor infrastruktur yang masih tersendat maupun pembangunan mental masyarakat Aceh dari segi pendidikan.

“Yang jelas kesimpulannya bahwa pembangunan Aceh pasca damai ini masih sangat tersendat,” kata Suadi Sulaiman. [] (mal)