Tag: kebakaran hutan

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng Lima Negara Ini

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng Lima Negara Ini

JAKARTA – Indonesia akan bekerja sama dengan lima negara untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran asap. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Kita merasa penting untuk bekerja sama dengan negara yang mempunyai sumber daya untuk memadamkan api dan asap. Ada lima negara, yaitu Australia, Tiongkok, Malaysia, Rusia, dan Singapura,” ujar Arrmanatha.

Menurut dia, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Australia, dan Malaysia untuk membahas kerja sama dan mendapatkan bantuan dalam mengatasi titik-titik api yang masih berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. “Sampai hari ini, masih ada sekitar 110 titik api, dan di antaranya ada 11 titik api di Riau,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah Indonesia masih harus membahas bentuk bantuan dan kerja sama yang akan dilakukan dengan lima negara tersebut. “Bentuk kerja sama ini masih harus dibahas karena beberapa kerja sama itu ada yang bersifat bantuan dan ada yang bersifat commercial base (komersial),” tuturnya.

Arrmanatha menyebutkan sudah cukup banyak upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan serta mengurangi penyebaran asap. “Pada intinya, upaya Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan langkah-langkah yang telah dilakukan sudah cukup banyak. Tidak hanya upaya pemadaman api, tapi juga penindakan hukum (terhadap pelaku pembakaran),” ucapnya.

Dia memaparkan, untuk pemadaman api, pemerintah Indonesia telah mengerahkan 26 helikopter guna melakukan pengeboman air (water bombing) dan mengerahkan empat pesawat khusus untuk melakukan rekayasa cuaca (weather modification) guna menghasilkan hujan buatan.

“Data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyebutkan 65 juta liter air dituangkan ke berbagai titik api di lima provinsi, dan 250 ton garam digunakan untuk weather modification,” katanya.[] sumber: tempo.co

Nelayan Lhokseumawe Nekat Melaut Meski Dikepung Kabut Asap

Nelayan Lhokseumawe Nekat Melaut Meski Dikepung Kabut Asap

LHOKSEUMAWE – Nelayan Lhokseumawe nekat melaut meski kabut asap menyelimuti kawasan tersebut, Senin, 5 Oktober 2015. Salah satunya adalah Usman, 50 tahun, salah satu nelayan tradisional di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

“Beberapa hari ini kabut asap sangat pekat, sehingga jarang pandang kami sangat terbatas di tengah laut,” kata Usman.

Dia mengatakan meskipun kabut asap mereka tetap nekat melaut karena untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagian dari nelayan banyak juga yang sudah pulang, karena penglihatan kita tidak nampak dan sulit untuk menentukan lokasi kumpulan ikan berada. Jika yang nekat melaut, mereka dibekali dengan peralatan satelit maupun GPS,” ujarnya.[](bna)

Kabut Asap Merambah ke Aceh Jaya

Kabut Asap Merambah ke Aceh Jaya

CALANG – Kabut asap kembali merambah di Aceh Jaya setelah hilang sepekan lalu. Sejak pagi tadi hingga siang, Sabtu (3/10/2015), kabut kembali mulai dirasakan, namun kondisinya dinyatakan masih belum membahayakan.

“Sejak pagi tadi kabut asap mulai terlihat lagi di Aceh Jaya, setelah sebelumnya juga terjadi hal yang sama di di Calang dan sekitarnya,” ujar Hendra warga Desa Gampong Baro Sayeung, Kecamatan Setia Bakti kepada Serambinews.com, Sabtu (3/10/2015).

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya, Hj Suwarni mengatakan, untuk saat ini kondisi kabut asap kiriman yang ikut melanda di Aceh Jaya belum membahayakan, sebab jaran pandang saat ini belum terganggu.

Namun demikian pihaknya masih terus melakukan pemantaun dengan mempersiapkan ribuan masker yang siap dibagikan jika nantinya dibutuhkan.[] sumber: serambi indonesia

Foto: Ilustrasi

Siapa Dalang Pembakaran Hutan di Indonesia?

Siapa Dalang Pembakaran Hutan di Indonesia?

Ada sekitar 20 aktor yang terlibat di lapangan dan mendapat keuntungan ekonomi dari pembakaran hutan dan lahan. Sebagian besar dari jaringan kepentingan dan aktor yang mendapat keuntungan ekonomi ini menyulitkan langkah penegakan hukum.

Aksi pemerintah memenjarakan atau menuntut individu serta perusahaan yang diduga membakar lahan tak akan cukup untuk mencegah kabut asap berulang.

Fakta dan kesimpulan ini terungkap dalam penelitian tentang ‘Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan’ dari peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo.

Kerumitan di lapangan, menurut Herry, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.

“Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut (pembakar hutan), bisa jadi yang punya (kebun) kelapa sawit, membakar hutan, berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga (bertindak), harus melihat konstelasi politik,” kata Herry pada BBC Indonesia, Rabu (23/9).

Aktor-aktor tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, bekerja seperti bentuk “kejahatan terorganisir”.

Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa.

Namun tak hanya di tingkat pusat, pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya.
Terorganisir

Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri, namun rata-rata, pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan terbesar, antara 51%-57%, sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar mendapat porsi pemasukan antara 2%-14%.

Dalam penelitiannya, Herry menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang ditawarkan dengan harga Rp8,6 juta per hektar.

Namun, lahan dalam kondisi ‘siap tanam’ atau sudah dibakar malah akan meningkat harganya, yaitu Rp11,2 juta per hektar.

Lalu tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, maka perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp40 juta per hektar.

Kenaikan nilai ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus.

Selain itu, dalam pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli, jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar.

Sebagai perbandingannya, menurut Herry, per hektar lahan yang dibakar biayanya $10-20, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis membutuhkan $200 per hektar.

Penelitian Herry dilakukan di 11 lokasi di empat kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis menggunakan metode pemetaan, survei, dan pendekatan kebijakan.

Di Riau, ada 60 perkebunan kelapa sawit dan 26 hutan tanaman industri.
Patron politik

Perusahaan atau individu di daerah yang menjadi pemilik perkebunan kelapa sawit di daerah bisa menemukan patron-patron politik di tingkat lokal.

Herry mencontohkan, “Misalkan ada perusahaan-perusahaan skala kecil yang punya patron partai politik sangat kuat di kabupaten itu yang berpengaruh ke proses-proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Bisa jadi mereka pendukung kuat dari petahana.”

Pemain di tingkat menengah atau ‘cukong’, Herry menemukan, bisa siapa saja.

“Dari oknum pegawai pemerintah, polisi, tentara, peneliti, bisa terlibat, bisa punya sawit sampai ratusan hektar dan dalam proses pengembangan sawitnya bisa (melakukan) pembakaran untuk menyambut musim hujan berikutnya,” ujarnya.

Aktor-aktor inilah yang tak terbaca atau tertangkap dalam pola penegakan hukum yang terjadi sekarang untuk menangani kabut asap.

Untuk menemukannya, maka penting untuk menelusuri ke mana produk kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan tersebut disalurkan.
Bakar lahan

Terhadap temuan ini, juru bicara Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, mengatakan, ada 2.500 perusahaan kelapa sawit kelas kecil dan menengah, dan total hanya ada 635 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI.

“Yang jadi anggota kita saya yakin tidak ada (yang membakar lahan), karena kita kontrol sampai bawah. Di luar anggota GAPKI, kami tak punya instrumen atau kepentingan, tapi kita mengimbau, mendukung apa yang disampaikan oleh gubernur Kalsel misalnya agar mereka (perusahaan kelapa sawit kecil dan menengah) untuk jadi anggota GAPKI agar kontrolnya lebih gampang,” ujarnya.

Namun, Tofan mengakui bahwa mereka belum memiliki metode yang ketat dalam melakukan pengawasan sampai ke bawah. “Tapi GAPKI punya standar, punya requirement, memenuhi aturan yang sesuai dengan regulasi di pusat, lokal, dan daerah,” katanya.

Selain itu, Kepolisian Daerah Riau sudah menetapkan PT Langgam Inti Hibrida yang juga anggota GAPKI sebagai tersangka pembakaran hutan.

Edi Saputra, petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengatakan bahwa praktik pembakaran lahan memang sudah berlangsung di komunitasnya selama ratusan tahun.

Namun praktik itu tak setiap tahun dilakukan, biasanya hanya 5-10 tahun sekali bertepatan dengan masa tanam.

“Kita sudah ratusan tahun membakar, tapi kenapa kita ribut sekarang soal asap, artinya, kenapa itu muncul jadi kebakaran yang dahsyat? Karena semua konsesi itu diberikan kepada korporasi, sehingga lahan jadi mudah terbakar. Lahan korporasi itu kan kering sekali, nggak bisa ditanami padi. Sekarang dibanding dulu, jauh memang, asal tergores saja, ada bintik-bintik api, langsung terbakar lahan itu,” katanya.[] sumber: bbc.co.uk

Kabut Tebal Selimuti Jakarta

Kabut Tebal Selimuti Jakarta

JAKARTA – Hari ini ada yang tak biasa di udara Jakarta. Kabut tebal terlihat menyelimuti langit Jakarta hingga menutup sebagian gedung-gedung pencakar langit.

Seperti foto yang dikirimkan Citra ke pasangmata.com. Kabut tebal terlihat di langit Ibu Kota, di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

“Kabutnya dari pukul 09.00 WIB,” ucap Citra saat dihubungi detikcom, Senin (21/9/2015).

Citra mengambil foto tersebut dari gedung Grand Slipi Tower, Jakarta Barat. Jarak pandang ke arah Sudirman dan Senayan tak terlihat jelas karena tertutup kabut.

“Kabutnya masih ada sampai sekarang,” kata dia saat dihubungi pukul 10.30 WIB.

Selain di Slipi, menurut Citra, kabut juga dilihat oleh temannya di kawasan Grogol. “Temannya saya yang kerja di Grogol juga lihat ada kabut,” ucapnya.

Citra mengatakan kabut tidak berbau seperti asap pembakaran. Hanya saja kabut menyebabkan jarak pandang sedikit berkurang.

“Nggak ada bau bakaran sih,” katanya.

Senada dengan Citra, Ronald juga melihat kabut asap di kawasan Jakarta Selatan. Ronald mengambil foto tersebut dari apartemennya di Tamansari Semanggi, Jaksel pukul 10.50 WIB.

“Wilayah Jaksel di Jalan Gatot Subroto diselimuti kabut asap, di kawasan Widya Chandra dan SCBD juga berkabut,” ucap Ronald.

Ronald yang keluar dari apartemennya ke Menara Mulia sempat merasa perih matanya karena kabut ini.

“Mata sempat perih tadi pas saya keluar. Tapi kalau baunya nggak kayak asap kebakaran,” ucapnya.[] sumber: detik.com

Polri Tetapkan 140 Orang Tersangka Terkait Kebakaran Hutan

Polri Tetapkan 140 Orang Tersangka Terkait Kebakaran Hutan

JAKARTA – Tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan bertambah dari 127 orang menjadi 140 orang. “Saat ini Satgas penegakan hukum yang dikendalikan Polri, menangani 148 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan serta telah menetapkan tersangka sebanyak 140,” kata Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Hait usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).

Dari jumlah tersebut, kata Badrodin, terdapat 7 koorporasi yang didalamnya terdapat oknum yang dijadikan tersangka. Tujuh koorporasi itu adalah PT PMH di OKI Sumsel, tersangka JLT, PT RPP di Sumsel, tersangka P, PT RPS di Sumsel, tersangka S dan PT LIH di Riau, tersangka FK.

Selanjutnya, PT GAP di Sampit Kalteng, tersangka S, PT MBA di Kapuas, tersangka GRN dan PT ASP, di Kalteng, tersangka WD.

Menurut Kapolri, para tersangka itu ada yang berstatus sebagai direktur operasional maupun manajer perusahaan. Sisanya, adalah yang melakukan langsung pembakaran tersebut.

“Tujuh korporasi itu tadi pagi sudah ditangkap, pelakunya di Riau. Jumlah tersangkanya bisa berkembang,” imbau Kapolri.

Para pelaku ini akan dikenai pasal UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 108, UU Kehutanan Pasal 78 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116.

Hukuman maksimal untuk para pelaku adalah 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.[] sumber: JPNN.com

Asap Bikin Isu Riau Merdeka Kembali Bergema

Asap Bikin Isu Riau Merdeka Kembali Bergema

PEKANBARU – Tuntutan Riau Merdeka kembali bergema lantaran pemerintah pusat dianggap lelet menangani kabut asap yang kian pekat. Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Nurendi M.Si pun angkat bicara.

Nurendi yang juga menjabat sebagai Incider Comander Satgas Karlahut Riau, membantah bila ada pergerakan-pergerakan ke arah ‘Riau Merdeka’.

”Tidak ada hal itu. Tak ada, tak ada,” tegasnya pada Pekanbaru Pos (Grup JPNN) dengan nada tinggi.

Menurut Nurendi, daripada masyarakat Riau memikirkan soal merdeka, lebih baik fokus bersama-sama membantu pemerintah menangani bencana kabut asap.

”Marilah semua elemen masyarakat, kita berfikir ke penanganan kabut asap ini demi masyarakat,” ajak Nurendi.

Disampaikannya, saat ini bukan masyarakat Riau saja yang merasakan derita akibat kabut asap. Bencana yang sama juga tengah dirasakan masyarakat di Sumatera bagian tengah termasuk Kalimantan. ”Jadi tak usahlah berfikir seperti itu (Gerakan Riau Merdeka),” sebutnya.

Dikatakannya, semua elemen pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi penuh membebaskan Riau dari derita bencana asap. ”Kita akan layani permasalahan masyarakat,” tutupnya.[] sumber: JPNN.com

Kapolri Duga Hutan Sumatera Sengaja Dibakar

Kapolri Duga Hutan Sumatera Sengaja Dibakar

JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada indikasi kesengajaan dalam kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia. Namun Badrodin mengaku kesulitan mengungkap pelaku pembakaran dan memperkarakannya hingga ke meja hijau. “Susah tapi bukan berarti tidak bisa. Perlu kerja ekstra untuk membawa kasus ini ke pengadilan,” ucapnya di Markas Besar Polri, Senin, 7 September 2015.

Badrodin berujar, kebakaran hutan harus menjadi perhatian utama karena telah meresahkan masyarakat dan mengganggu sejumlah penerbangan. Seharusnya, tutur dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berada di garda paling depan untuk menyelesaikan kasus pembakaran hutan ini.

“Polri dan TNI hanya support saja. Mari bekerja sama untuk menanggulangi, mulai pencegahan hingga pemadaman,” katanya.

Hal tersulit, ucap Badrodin, adalah pada proses pemadaman jika api sudah telanjur membesar dan meluas ke sejumlah titik. Apalagi saat ini jumlah sumber daya yang dimiliki untuk pemadaman api masih terbatas.

Saat ini kebakaran hutan terjadi di sejumlah titik. Salah satunya hutan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Akibatnya, sejumlah penerbangan berkali-kali harus ditunda karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Dalam lima tahun terakhir, sedikitnya enam kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah mengalami kebakaran hutan.[] sumber: tempo.co

Bandara Malikussaleh Tutup Sementara Akibat Kabut Asap

Bandara Malikussaleh Tutup Sementara Akibat Kabut Asap

LHOKSEUMAWE – Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Lhokseumawe, Muhammad Syifaul Fuad, menyebutkan kabut asap yang menyelimuti Lhokseumawe, Aceh Utara, dan sekitarnya disebabkan oleh munculnya beberapa titik api di wilayah Palembang, Jambi, serta Pekanbaru dan sebagian di Sumatera Utara.

Menurut Syifaul Fuad, dampak kabut tersebut hingga ke Lhokseumawe disebabkan pola angin dari arah tenggara menuju barat laut. Selain itu, kabut asap juga terjadi lantaran adanya beberapa titik api yang berasal dari kawasan Aceh Besar dan Aceh Jaya.

Syifaul Fuad juga mengatakan, untuk saat ini jarak pandang, khususnya di Lhokseumawe, mencapai 200 meter. “Itu amatan kita di sini. Dan untuk penerbangan, pihak otoritas bandara sudah mengambil sikap untuk hari ini, penerbangan dinyatakan tutup sementara,” katanya.

BMKG memperkirakan kondisi kabut asap ini akan terus terjadi hingga 2-3 hari mendatang di seluruh wilayah Aceh. “Tapi di akhir September, kondisi ini diprediksi kembali normal dengan prakiraan datangnya hujan yang membuat kabut asap menghilang secara berangsur-angsur,” katanya

Hingga berita ini diturunkan, terlihat aktivitas di Bandara Malikussaleh lumpuh total. Adapun masyarakat di sebagian wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara, dan sekitarnya mulai was-was karena kabut asap mulai mengganggu aktivitas mereka sehari-hari.[](bna)

Foto: Suasana di Aceh Timur yang dilanda kabut asap kiriman, Kamis, 3 September 2015. @Maulana Amri/portalsatu.com