Tag: jokowi

Survei: Menteri Susi Paling Memuaskan, Menteri Puan…

Survei: Menteri Susi Paling Memuaskan, Menteri Puan…

Jakarta – Masyarakat ditengarai masih banyak yang belum mengetahui kinerja menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini tercermin dari hasil survei lembaga Indo Barometer mengenai keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK. Dalam survei disebutkan sebanyak 16,2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun hasil survei menunjukkan secara garis besar kinerja menteri kabinet Jokowi-JK belum memuaskan.

“Responden yang menjawab tidak puas sebesar 3,9 persen, kurang puas 42,8 persen, cukup puas 36,3 persen, dan paling rendah sangat puas 0,8 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam presentasinya di Century Hotel Park, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

Responden paling banyak menjawab tidak tahu untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan persentase 64,5 persen, selanjutnya disusul Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 63,7 persen, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara 63,6 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan menteri yang patut diapresiasi dengan persentase kepuasan sebesar 71,9 persen dan kurang puas atau tidak puas sama sekali sebesar 7,5 persen. Sebagian besar masyarakat juga mengetahui sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilihat dengan persentase ketidaktahuan yang terendah, yaitu sebesar 20,7 persen.

Menurut pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan bahwa nilai kepuasan merupakan salah satu indikator kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hal yang patut disayangkan adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang puas dengan kinerja menteri.

Dari hasil survei, publik paling tidak puas terhadap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yaitu sebesar 34,6 persen. Sebanyak 29,4 persen menyatakan cukup puas atau sangat puas, sementara 36 persen menjawab tidak tahu.

Meskipun demikian menteri yang memiliki persentase kepuasan publik terendah adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebesar 15 persen. Ketidakpuasan pada Darmin persentasenya sebesar 32 persen dan yang menjawab tidak tahu 53 persen.

Survei ini dilakukan Indo Barometer dan dilaksanakan di 34 provinsi pada tanggal 14–22 September 2015. Survei ini mengumpulkan informasi dari 1.200 orang responden dengan margin error sebesar 3,0 persen. Adapun kategori responden dibagi ke dalam jenis kelamin, wilayah desa atau kota, suku bangsa, dan provinsi.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia yaitu yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. | sumber: tempo.co

Rencana Jokowi Turunkan Harga BBM Bisa Buat Rakyat Sakit Hati

Rencana Jokowi Turunkan Harga BBM Bisa Buat Rakyat Sakit Hati

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mempertanyakan rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk menurunkan harga BBM jenis Premium ataupun Solar. Menurut Tulus, penurunan harga BBM tidak akan berdampak banyak di masyarakat.

Tulus mencontohkan, penurunan harga BBM yang sebelumnya pernah dilakukan pemerintah, tidak serta merta berpengaruh terhadap harga barang dan pangan.

“Kalau Jokowi mau menurunkan harga BBM, its oke dari sisi daya beli misalnya. Tapi apakah pemerintah punya jaminan kalau harga BBM turun, apakah transportasi dan barang-barang akan turun?” ucap Tulus dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/10).

Apabila pemerintah tidak bisa menjamin penurunan harga pangan dan barang serta ongkos transportasi melalui penurunan harga BBM subsidi, imbasnya justru akan membuat masyarakat semakin sakit hati. Selain itu, penikmat kebijakan ini akan keluar dari sasaran yang sebenarnya yakni masyarakat miskin.

“Kalau dua hal itu enggak bisa dilakukan, harga BBM enggak ada efek, malah membuat sakit hati masyarakat, yang menikmati hanya pemilik kendaraan bermotor. Tapi secara luas (masyarakat) enggak bisa menikmati kalau harga kebutuhan pokok naik dan transportasi enggak turun,” ujar Tulus.

Tulus melihat, dalam kondisi saat ini, BBM sudah bukan lagi senjata utama untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Justru saat ini, pemerintah seharusnya bisa memangkas praktik monopoli di sektor pangan dan jasa agar kebijakan yang berkaitan dengan penurunan harga BBM subsidi bisa efektif.

“Masyarakat ini kecewa sekali kalau harga BBM naik, harga-harga sudah naik. Berkali-kali turunkan harga BBM, tapi harga kebutuhan pokok dan transportasi enggak pernah turun, karena ada dominasi kelompok tertentu yang melakukan monopoli dan kartel komoditas pangan. Kalaupun turun, gak signifikan dengan ongkos BBM itu. Praktis gak ada gunanya, paling pemilik kendaraan bermotor saja,”

Sebelumnya, pemerintah memberi sinyal bakal menurunkan harga Bahan bakar Minyak (BBM) pada pekan depan. Penurunan BBM tersebut diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo agar dibahas dan masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menceritakan ada dua indikator arahan Presiden Jokowi mengenai penurunan harga BBM. Pertama, penurunan harga BBM untuk yang saat ini masih disubsidi. Saat ini, BBM yang masih disubsidi pemerintah adalah Solar.

Kedua, Presiden Jokowi menginginkan penurunan harga BBM memberi efek positif pada sektor industri. “Penurunan harga BBM terutama yang menyangkut industri sebenarnya. Bukan yang lebih rumah tangga,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (2/10).

Darmin mengakui penurunan harga BBM telah dibahas dalam rapat paket kebijakan ekonomi jilid II yang dipimpin Presiden Jokowi. Selain BBM, tarif listrik, pembiayaan ekspor dan upah juga dibahas dalam rapat tersebut.

“Iya kita bahas juga tapi saya belum ingin menjelaskan apa-apa soal itu. Tapi kita masih akan rapat lagi,” kata dia. | sumber: merdeka.com

Jokowi Geram: Stok Beras Ada, Jangan Sebar Isu!

Jokowi Geram: Stok Beras Ada, Jangan Sebar Isu!

Jakarta – Presiden Jokowi atau Joko Widodo memastikan kalau stok beras persediaan Badan Urusan Logistik (Bulog) masih sangat cukup memenuhi konsumsi beras nasional. Jokowi  geram lantaran ada pihak tertentu yang menyatakan bahwa persedian beras Bulog minim.

“Kami ingin tunjukkan bahwa tidak di sini saja, tapi di gudang yang lain, bahwa stok beras ini ada. Jangan sampai ada isu,” kata Jokowi, di Gudang Beras Bulog regional Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2015. “Ini kami masih melakukan penyerapan lagi dari petani, pedagang yang ada di daerah-daerah saat ini masih ada panen, seperti di Karawang, Jawa Tenah dan Jawa Timur.”

Jokowi mengatakan dengan adanya serapan cadangan dari beberapa petani di daerah lain itu, diharapkan persedian beras di Bulog semakin meningkat. Musababnya, peningkatan persediaan beras itu ditujukan untuk menghadapi dampak El Nino.

“Sudah beberapa kali kami sampaikan, kami ingin perkuat cadangan beras, tapi lihat lapangannya seperti apa,” ujar Jokowi. Menurut Jokowi, ia harus bicara apa adanya mengingat dengan kondisi  El Nino. “Hujan turun kapan, kalau Oktober sudah turun, nah kami akan putuskan. Supaya petaninya senang, pedagang senang, dan masyrakat juga senang.”

Saat ini stok beras Bulog rata-rata berkisar 2 juta ton. Adapun hingga pekan lalu, persediaannya tersisa 1,7 juta ton. Jumlah itu terdiri dari 1,1 beras untuk masyarakat miskin, dan 600 ribu ton komersial. Jumlah itu juga lebih rendah daripada Filipina yang mencapai 2,5 juta ton serta Cina 40 juta ton. | sumber: tempo.co

Mengherankan, Jokowi Terus Bagi-bagi Kursi

Mengherankan, Jokowi Terus Bagi-bagi Kursi

JAKARTA — Keputusan Presiden Joko Widodo yang terus membagi-bagikan jabatan dalam pemerintahan kepada tim suksesnya menuai kritik. Terakhir, anggota tim sukses Jokowi bersama Jusuf Kalla pada pilpres lalu, Fadjroel Rachman, ditunjuk sebagai komisaris utama salah satu badan usaha milik negara, PT Adhi Karya.

“Sungguh mengherankan pemerintahan Jokowi-JK terus melakukan kebijakan bagi kursi komisaris untuk relawan kendati mengetahui ditentang masyarakat,” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Minggu (27/9/2015).

Hendri menilai, akan lebih baik jika relawan dan parpol pendukung berhenti mengganggu Jokowi. Presiden juga diminta berhenti untuk mengalah dan memanjakan mereka. Sebab, dia melanjutkan, hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) pada Mei 2015 lalu menunjukkan bahwa ketidaksetujuan rakyat terhadap kebijakan bagi-bagi kursi ini mencapai 80 persen.

“Mungkin kali ini Jokowi-JK sedang mencoba untuk mengabaikan aspirasi publik,” ujar Hendri yang juga pendiri Kedai Kopi ini.

Hendri menambahkan, sebenarnya aktivis dan relawan seperti Fadjroel lebih tepat berada di luar pemerintahan daripada masuk ke lingkup tataran Komisaris BUMN. Dengan begitu, Fadjroel bisa memberi masukan yang berguna bagi pemerintah. Hendri berharap, nantinya Fadjroel juga dapat berkontribusi meski sudah masuk ke dalam lingkar pemerintahan.

“Masa segitu doang visinya, dikasih jabatan komisaris lantas menjadi redup masukan kritisnya,” ucap Hendri.

Fadjroel ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Adhi Karya Tbk (ADHI) pada Selasa (22/9/2015). Dia menggantikan Imam Santoso Ernawi. Fadjroel sendiri enggan beranggapan bahwa penunjukannya ini merupakan balas jasa dari Presiden Jokowi.

“Enggaklah, aku tidak melihat itu. Setelah Jokowi terpilih kan kami balik lagi ke pekerjaan masing-masing. Cuma kadang-kadang aja ngobrol,” kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2015). | sumber: kompas.com

Pengamat Politik UI: Jangan Percaya Orang yang Mengaku Pengamat Tapi…

Pengamat Politik UI: Jangan Percaya Orang yang Mengaku Pengamat Tapi…

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna mengingatkan masyarakat agar tidak lagi mempercayai para pendukung Jokowi yang mengatasnamakan pengamat, pakar ataupun LSM yang sok menyuarakan kebenaran, tapi mengejar jabatan dan uang.

“Sudah banyak kan buktinya, orang-orang yang mengaku pengamat, pakar, dan aktivis yang sok menyuarakan kebenaran dan kini diam saja melihat kondisi rakyat yang susah, dan belakangan ketahuan bahwa mereka itu mengejar jabatan,” pungkasnya.

Menurut dia, berbagai orasi keikhlasan pendukung Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014 hanya omong-kosong belaka.

“Mana bukti pendukung Jokowi tanpa pamrih? Semua partai dapat bagian, semua elemen pendukung dapat jatah. Malah Jokowi tutup mata beberapa anggota kabinetnya rangkap jabatan,” kata Muhammad Budyatna, Sabtu (26/9).

Dia bahkan menduga, Jokowi memanfaatkan aset negara seperti BUMN untuk membalas jasa para pendukungnya.

“Mestinya Jokowi harus memprioritaskan manfaat BUMN itu untuk rakyat yang telah memilihnya. Ini malah rakyat kecil yang jadi korban karena harus membalas jasa para pendukungnya.”[] sumber: JPNN.com

Foto: Mualem Serahkan Sapi dari Jokowi Untuk Qurban

Foto: Mualem Serahkan Sapi dari Jokowi Untuk Qurban

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyerahkan secara simbolis sapi kurban dari presiden kepada panitia kurban, Kamis, 24 September 2015. Sapi kurban ini diterima oleh Asisten II, Azhari Hasan, didampingi Sekda di halaman Masjid Raya Banda Aceh.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menyerahkan sapi seberat 800 kilogram kepada masyarakat Aceh untuk kurban tahun ini. Selain sapi milik Jokowi, Pemerintah Aceh turut menyerahkan 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk kegiatan qurban kali ini di Masjid Raya.[]

sapi kurban1 sapi kurban2 sapi kurban3 sapi kurban4

Pak Jokowi…Bagi-bagi Daging dong, Jangan Bagi-bagi Jabatan

Pak Jokowi…Bagi-bagi Daging dong, Jangan Bagi-bagi Jabatan

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna menyatakan yang dikurbankan dan dibagi-bagi pada Idul Adha hanya daging ternak seperti sapi, kambing atau kerbau, bukan jabatan.

Karena itu, Budyatna mengkritik Presiden Joko Widodo masih membagi-bagi jabatan negara kepada para pendukungnya yang tidak berhak.

“Di Hari Kurban ini, saya ingatkan Jokowi, tolong yang dikurbankan itu sapi, kambing atau kerbau dan dagingnya dibagi-bagi. Jangan kurbankan jabatan yang ada di negeri ini,” kata Muhammad Budyatna, di Jakarta, Rabu (23/9), menyusul diangkatnya Fadjroel Rahman menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya melalui RUPSLB.

Langkah Jokowi yang masih membagi-bagikan jabatan menjelang Idul Adha kepada para pendukungnya saat pilpres, lanjutnya, membuat ekonomi Indonesia menjadi terpuruk. Kalau ini terus dilakukan, Budyatna yakin Indonesia semakin terpuruk.

“Pasar itu kan realistis melihat langkah dan kebijakan pemerintah. Kalau pengangkatan pejabat negara atau BUMN hanya dilandasi balas budi yang tidak jelas seperti pemberian jabatan kepada para penjilat yang tidak punya kapasitas, maka pasar tak percaya. Investor pun lari, dolar naik tidak karuan, PHK dimana-mana, BUMN dijadikan barang mainan, padahal BUMN menguasai hajat hidup orang banyak,” jelasnya.[] Sumber:  jpnn.com

DPD: Paket Kebijakan Jokowi Obat Keliru Penyakit Ekonomi RI

DPD: Paket Kebijakan Jokowi Obat Keliru Penyakit Ekonomi RI

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai paket kebijakan ekonomi jilid I yang dirilis Pemerintahan Joko Widodo baru-baru ini merupakan “obat” yang keliru dari penyakit ekonomi yang tengah diderita Indonesia.

Wakil Ketua Komite I DPD, Fachrul Razi menilai fokus kebijakan pemerintah, yang lebih mengarah pada peningkatan daya saing industri, kurang tepat karena akar permasalahan ekonomi saat ini justru terletak pada rendahnya daya beli masyarakat. Karenanya, dia melihat dampak positif dari paket kebijakan ekonomi jilid I Jokowi kurang dirasakan langsung oleh masayrakat di daerah.

“Ibarat kita sakit perut, paket kebijakan itu justru obat sakit kepala,” ujarnya alam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, Minggu (20/9).

Sebaliknya, lanjut Fachrul, kebijakan pemerintah yang sifatnya langsung diberikan ke masyarakat justru menjadi persoalan baru karena menyebabkan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap bantuan pemerintah pusat.

“Sudah ada kartu Indonesia sehat, sebentar lagi ada kartu Indonesia sabar,” kata Fachrul di menyindir.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah terkesan bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. Padahal, lanjutnya, dengan dinamika masalah yang lebih kompleks di daerah, banyak kepala daerah yang justru menunggu arahan dan konsep yang jelas dari pusat.

Hal senada juga disampaikan oleh ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Lampung, Bustanul Arifin. Dia menilai, kebijakan Jokowi hanya jelas di level nasional dan belum sampai ke daerah.

“Yang penting itu adalah komunikasi ke daerah-daerah. Karena ini hanya sebatas national policy (kebijakan nasional),” ujarnya.

Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, kata Bustanul, menjadi sesuatu yang harus diupayakan segera oleh pemerintah guna mendukung paket yang dikeluarkan Jokowi. Untuk itu, komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak yang ahrus dilakukan.

“Kalau komunikasi tidak sampai ya apa yang mau disesuaikan,” ujarnya.[] sumber: cnnindonesia.com

“Masyarakat Sedang Sakit Perut, Malah Dikasih Obat Sakit Kepala…”

“Masyarakat Sedang Sakit Perut, Malah Dikasih Obat Sakit Kepala…”

JAKARTA – Anggota DPD RI Abdul Azis Khafia mengkritik keras paket kebijakan ekonomi yang beberapa waktu lalu dikeluarkan pemerintah pusat. Menurut dia, paket kebijakan tersebut adalah obat yang salah untuk masyarakat yang sedang sakit karena pelemahan ekonomi saat ini.

“Pemerintah pusat berjalan sendiri, pemerintah daerah jalan sendiri. Ini (paket kebijakan ekonomi) ibarat masyakarat sedang sakit perut tapi seakan dipaksakan malah (pemerintah) dikasih obat sakit kepala. Jadi enggak nyambung,” kata Abdul dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Dia menjelaskan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini seperti berjalan sendiri-sendiri. Hal itu kata dia bisa tercermin dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut dia, paket kebijakan itu sangat sentralistis. Taraf kebijakannya, kata dia, tak menyentuh ke daerah. Padahal kata Abdul, dampak pelemahan ekonomi saat ini lebih dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah.

Dia menilai seharusnya pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah jalan bersama-sama untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Salah satu caranya kata dia penyaluran dana desa yang dipercepat, jangan ditunda-tunda

“Jangan seakan-akan menjelang Pemilu pemerintah datang seperti sinterklas. Itu kesannya saat terjadi krisis, seakan-akan pemerintah akan datang dengan bantuan langsung, dengan bantuan proteksi sosial. Menurut saya semua itu kamuflase untuk kepentingan politik,” kata dia. | sumber: kompas

Fachrul Razi: Angka Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi

Fachrul Razi: Angka Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi

JAKARTA-  Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, M.I.P, menilai hampir berjalan satu tahun  pemerintahan Jokowi, namun beragam persoalan bangsa hampir tidak terselesaikan.

“Mulai dari melemahnya perekonomian nasional, kasus korupsi yang menjerat elit politik,  konflik di daerah dan pembakaran lahan. Dalam dua hari terakhir, BPS merilis hasil sensusnya. Dimana angka penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 860.000  orang,” kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini.

“Pada Maret 2015 sebanyak  28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dibandingkan  September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk. Pemerintah Jokowi-JK tak punya solusi dalam mengatasi kemiskinan dan mengatasi krisis ekonomi,” ujar mantan Jubir DPA Partai Aceh ini lagi.

Ditengah situasi seperti ini, kata dia,  DPD RI menilai  masih banyak program pemerintah yang tidak mempunyai langkah kongkrit dan kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah.

“Kenaikan harga BBM selama pemerintahan Jokowi menjadi faktor kuat penyumbang kemiskinan di Indonesia. Naiknya harga BBM berimbas pada naiknya harga pangan dan komoditas yang tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat,” katanya.

“Hari ini sesuatu hal yang aneh bila masyarakat miskin terus meningkat. Sedangkan Bank Dunia mendukung penuh program Jokowi untuk  pengentasan kemiskinan ekstrem dan mengupayakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kepulauan yang luas ini. Jadi hal ini kembali terkait dengan kebijakan pemerintah apakah pro kepada pengentasan kemiskinan atau tidak,” ujar dia lagi.

Katanya, salah satu program Jokowi dalam kampanye presiden tahun lalu  untuk pengentasan kemiskinan adalah desa produksi, desa sebagai pusat produksi.

“Desa akan menjadi pusat produk-produk pertanian yang akan di back up  oleh pemasaran, permodalan, dan pergudangan. Sampai saat ini kebijakan tersebut belum nampak terealisasi, dana desa yang sudah ditransfer ke daerah belum bisa dijadikan solusi,” kata mantan aktivis mahasiswa ini lagi.

“Untuk selanjutnya pemerintah jangan terlalu sibuk jalan jalan dengan dalih mencari investor untuk pengembangan daerah. Setiap ada persoalan bangsa, pejabat selalu tidak berada di tengah rakyatnya. Pejabat selalu melihat dari menara gading tanpa turun kelapangan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terhadap masalah,” ujarnya. [] (mal)