Tag: JK

JK Ancam “Cerai” Jika Rizal Ramli Tidak Dipecat Jokowi

JK Ancam “Cerai” Jika Rizal Ramli Tidak Dipecat Jokowi

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Tjipta Lesmana menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam akan mundur jika Presiden Joko Widodo tidak mengganti Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli.

“JK mengancam (ke Jokowi) kalau Pak Rizal ini tidak dipecat, dia mau bercerai (mundur),” ujar Tjipta di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Informasi yang diungkap Tjipta tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak istana, baik Presiden atau Wakil Presiden. Namun, Tjipta mengaku tidak heran jika memang informasi itu benar adanya.

Kalla, sebut Tjipta, pasti tidak nyaman dengan komentar-komentar yang dilontarkan Rizal. Tindakan Kalla pun, lanjut Tjipta, disebutnya sebagai aksi panik.

Di sisi lain, Tjipta mendukung penuh gaya komunikasi Rizal, meskipun mengundang kontroversi di tengah masyarakat. “Pramono Anung saja kemarin, secara implisit mendukung manuver Rizal Ramli. PDI-P pun tenang-tenang saja tuh dengan komentar-komentar Pak Rizal. Jadi memang dia (Rizal) ini laik untuk kita dukung,” ujar Tjipta.

Sehari setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal langsung mengkritik Kementerian BUMN yang berencana membeli pesawat baru untuk perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut Rizal, pembelian pesawat baru belum perlu.

Setelah itu, Rizal lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan, target Pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Dia menilai proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal. Bahkan, ia menilai proyek itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Presiden menanggapi secara santai pernyataan Rizal. “Urusan saya urusan bekerja, menteri tugasnya mencari solusi dari setiap problem yang ada dari target dan kebutuhan yang sudah kita berikan,” ujar Jokowi.[] sumber: kompas.com

JK Damprat Rizal Ramli di Depan Jokowi

JK Damprat Rizal Ramli di Depan Jokowi

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya mediasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan terkait perang pernyataan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Menurut Kalla, mediasi tidak perlukan lantaran posisinya saat ini adalah sebagai Wakil Presiden.

“Ah. Tidak ada mediasi. Saya kan Wapres. Saya hanya sampaikan tadi pada saat rapat kabinet, bahwa dia tidak boleh begitu lagi,” kata Kalla, di kantornya, Rabu, 19 Agustus 2015. “Saya kira semua orang juga marah sama dia.”

Kalla menggunakan posisinya sebagai wakil presiden untuk menegur menteri yang mengeluarkan pernyataan di luar batas. Menurut dia, setelah ditegur, Rizal diyakini tidak akan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pimpinan negara lagi. “Artinya, menteri itu harus disiplin. Harus menteri itu punya etika,” ujarnya.

Terkait respons Rizal setelah ditegur olehnya, Kalla hanya mengatakan, “Ya memangnya dia mau apa?” kata Kalla. Dia juga mengatakan Presiden Joko Widodo juga pada saat sidang kabinet, membelanya yang sedang mendamprat Rizal. “Ya otomatis Pak Jokowi setuju,” kata dia.

Kalla tidak ingin menyatakan kecewa terhadap hasil perombakan kabinet yang rupanya malah memunculkan menteri yang membuat gaduh seperti Rizal. “Ya itu Anda yang menilai saja,” ujarnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramri kembali ke Istana karena dipanggil Presiden Joko Widodo. Setelah mengikuti rapat kabinet paripurna, Rizal sempat meninggalkan istana, namun sekitar pukul 17.00, dia kembali.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memediasi Rizal dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Belakangan, keduanya terlibat perang argumen. Jokowi, kata Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengutus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk bicara dengan Rizal.

Luhut, kata Teten, meminta para anggota kabinet untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan. Hal tersebut, kata Teten disampaikan dalam rapat paripurna siang tadi. “Pak Luhut minta para menteri tunjukan soliditas yang tinggi agar pemerintahan efektif,” kata Teten.

Sebelumnya, terjadi kegaduhan antara Rizal dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rizal memprotes pembangunan megaproyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu mega Watt. Ia menganggap pembangunan proyek itu masih harus dikaji secara mendalam karena terdapat kekeliruan. Kalla berang dan menuduh Rizal tak mengerti persoalan. Dibalas lagi oleh Rizal yang menantang Kalla berdebat dengannya.[] sumber: tempo.co

KADIN Aceh Desak Jokowi Pertimbangkan Masukan Rizal Ramli

KADIN Aceh Desak Jokowi Pertimbangkan Masukan Rizal Ramli

BANDA ACEH – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, Samsul B Ibrahim, menilai sikap wakil presiden yang merespon masukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sangat berlebihan.

Masukan Rizal Ramli agar presiden membatalkan pembelian Air Bus Garuda Indonesia A350 dan rasionalisasi kerangka proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

“Kritikan keras Rizal Ramli harusnya benar-benar menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran sehingga implementasi program-program pemerintah terlaksana secara tepat,” kata Samsul B Ibrahim kepada portalsatu.com, Rabu 19 Agustus 2015.

Samsul menilai, pernyataan terbuka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan hal yang patut.

“Publik harus tahu bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan menyusun berbagai skenario mega proyek,” ujar Samsul.

Sebagai ekonom, Samsul menilai pernyataan Rizal Ramli bukanlah tanpa alasan yang konprehensif.

“Sebut saja misalnya mengenai rencana pembelian Air Bus Garuda A350 yang memaksa perusahaan plat merah itu meminjam uang dari China Aviation Bank sebesar 44,5 miliar. Dengan target pengembangan layanan udara untuk pasar domestik dan regional saja, rencana pembelian air bus ini jauh dari unsur rasionalitas dan objektifitas,” ujarnya.

Karena itu, alasan yang dilontarkan sejumlah pihak, termasuk Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Rini Soemarno yang menyebutkan wacana tersebut masih dalam tahapan letter of intent (LOI) jadi tidak masuk akal.

“Bayangkan kalau kritik ini tidak dilontarkan oleh Rizal Ramli, maka publik tidak pernah tahu apa kepentingan rencana pembelian air bus A350. Bisa-bisa, besok atau lusa transaksi pembelian tersebut dipaksakan. Kita harus berterimakasih kepada Rizal Ramli, pun program ini tidak dibawah kementerian kemaritiman,” ujarnya lagi.

Di lain sisi, Samsul juga tak menampik rencana pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal.

Program tersebut dinilai ibarat pungguk merindukan bulan. Apalagi berdasarkan observasi yang diketahuinya, beberapa proyek pembangkit listrik, termasuk yang berjalan di Aceh jauh dari harapan.

Dikatakannya lagi, seperti pembangunan PLTU di Nagan Raya yang kabarnya juga melibatkan perusahaan milik Jusuf Kalla.

Sampai saat ini menurutnya, operasional PLTU Nagan Raya belum berjalan optimal karena belum tersedianya sejumlah infrstruktur pendukung.

“Kalau faktanya seperti itu, nggak salah donk jika masyarakat membenarkan pernyataan Rizal Ramli. Bahwa orientasi proyek pembangkit listrik ini tidak masuk akal dan kesannya hanya asal jadi demi untuk memperkaya kelompok tertentu,” ujar Samsul yang  pernah menekuni bisnis pertambangan di pantai barat dan selatan Aceh.

Menurutnya, penunjukkan Rizal Ramli sebagai salah satu menteri di kabinet kerja Presiden Joko Widodo merupakan keputusan yang sangat tepat.

Kehadiran Rizal Ramli begitu sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini diyakini akan memacu kompetisi kerja para menteri lainnya di tengah-tengah krisis global yang mengancam Indonesia.

Samsul berharap, masyarakat dapat mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-JK dengan mendukung program-program pembangunan yang rasional dan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Dikatakannya lagi, pengawasan partisipatif yang bermuara pada efisiensi anggaran pemerintah dan implementasi program yang tepat sasaran menjadi kunci upaya Indonesia dalam menghadapi krisis global.

“Memang nggak salah Jokowi memilih seorang Rizal Ramli. Dari era Gusdur sampai sekarang, RR bukanlah sosok yang hanya bisa mengkritik pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, Rizal Ramli mampu berkontribusi dalam memberikan ide-ide konstruktif dan mampu juga mengimplementasi tawaran konstruktif yang disampaikan kepada pemerintah.

“Presiden Jokowi harus mempertimbangkan masukan-masukan Rizal Ramli agar perekonomian Indonesia kembali stabil,” ujarnya lagi. [] (mal)

Ini Penjelasan Jubir Soal Sikap JK Tak Hormat Bendera

Ini Penjelasan Jubir Soal Sikap JK Tak Hormat Bendera

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi bahan perbincangan di media sosial karena tidak hormat dalam upacara pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2015). Upacara tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT Ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Saat bendera pusaka sedang dikibarkan, Kalla hanya tampak berdiri tegap. Adapun Presiden Joko Widodo yang menjadi inspektur upacara dan berdiri di sisi kanannya bersikap hormat.

“Kenapa Pak JK ngga hormat? apa emang ngga wajib hormat atau ngga konsentrasi,” kata salah satu pengguna Twitter, @auliamadha, mengomentari posisi Kalla yang tidak memperlihatkan gerakan hormat saat upacara pengibaran bendera pusaka.

Perbincangan di media sosial ini langsung direspons oleh Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah. Menurut Husain, Kalla tidak salah karena cara menghormati pengibaran bendera sudah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1958.

Dalam PP tersebut, kata Husain, pada waktu upacara menaikkan atau menurunkan bendera kebangsaan, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak, berdiam diri, sambil menghadapkan muka ke arah bendera sampai upacara selesai.

Ia melanjutkan, berdasarkan PP tersebut, peserta upacara yang berpakaian seragam dari suatu organisasi dapat memberi hormat menurut cara yang ditentukan oleh organisasinya itu. Bagi yang tidak berseragam, hormat pada bendera dapat dilakukan dengan meluruskan lengan ke bawah dan melekatkan telapak tangan pada paha. Semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, dan serban.

“Jadi, sikap sempurna yang dilakukan oleh Pak JK adalah sikap hormat, persis dengan sikap hormat Bung Hatta saat mendampingi Bung Karno,” kata Husain, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin siang.

“Ada juga, saat upacara, beliau (JK) hormat tangan ketika jadi inspektur upacara Hari Pahlawan 10 November 2014,” tambah Husain.[] sumber: kompas.com

Foto: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat upacara bendera di Istana Negara, Jakarta. @repro kompas.com

Rekam Jejak 6 Menteri Tak Diteliti, Kalla: KPK Itu Tak Jelas

Rekam Jejak 6 Menteri Tak Diteliti, Kalla: KPK Itu Tak Jelas

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sengaja tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri rekam jejak enam menteri yang baru dilantik. Berbeda dengan penyusunan menteri pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Komisi antirasuah diminta menelusuri rekam jejak calon menteri Kabinet Kerja.

Ini alasan Kalla, “Kan kami belajar dari yang dulu. Kadang juga respons KPK itu tak jelas,” ujar Kalla, di kantornya, Kamis, 13 Agustus 2015. “Merah, kuning, kami tidak tahu apa itu alasannya.”

Saat menggodok susunan Kabinet Kerja tak lama setelah dilantik, Presiden Joko Widodo memberikan nama-nama calon menteri kepada KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. KPK saat itu memberikan label berwarna merah dan kuning bagi para calon menteri yang dianggap bermasalah dan mempunyai rekam jejak buruk.

Kalla menilai pemberian label itu tak jelas. KPK dinilai hanya memberikan label tanpa fakta yang konkret. “Ya, dulu juga tidak jelas apa artinya itu merah-kuning. Tidak ada bukti-buktinya juga dan banyak  yang kemudian ternyata tidak punya dasar yang baik,” katanya.

Presiden Joko Widodo telah melantik enam menteri baru. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015 tentang penggantian beberapa menteri, para menteri itu adalah:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Darmin Nasution (menggantikan Sofyan Djalil).
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Rizal Ramli (menggantikan Indroyono Susilo).
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Luhut Binsar Panjaitan (mengganti Tedjo Edhy Purdijatno). Luhut juga merangkap sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
4. Menteri Perdagangan: Thomas Lembong (menggantikan Rachmat Gobel).
5. Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Sofyan Djalil (menggantikan Andrinof Chaniago).
6. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung (menggantikan Andi Widjajanto).

Sumber: tempo.co

Foto: JK.@kompas.com

JK: Pemilihan Kepala Daerah Suatu Wilayah Bisa Ditunda Jika…

JK: Pemilihan Kepala Daerah Suatu Wilayah Bisa Ditunda Jika…

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah suatu wilayah bisa ditunda jika hanya diikuti oleh calon tunggal. Hal itu berdasarkan aturan dari Komisi Pemilihan Umum. “Ditunda 10 hari dulu, tiga hari untuk  mendaftar,” kata Kalla, di kantornya, Jakarta, Jumat 24 Juli 2015.

Jika dalam masa tambahan itu masih belum ada calon tandingan, maka pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga periode selanjutnya. “Ya ditunda hingga pilkada serentak berikutnya, 2017.”

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengantisipasi kemungkinan adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Bila itu terjadi, KPU dan pemerintah sepakat menunda pilkada hingga 2017 khusus di daerah-daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon.

Husni mengatakan, bila hingga batas akhir pendaftaran pada 28 Juli mendatang hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, KPU akan memperpanjang masa pendaftaran hingga 31 Juli 2015. Bila dalam waktu tambahan belum juga ada pasangan calon lain, KPU akan menunda pilkada di daerah bersangkutan.

Calon kepala daerah yang akan mendaftar juga diprediksi akan berkurang karena aturan persyaratan yang ketat. Salah satu persyaratan itu, anggota DPRD yang akan mencalonkan diri diharuskan berhenti terlebih dahulu.[] sumber: tempo.co

1 Syawal: JK Yakin Kompak Jumat, Tapi Ada Loh Lebaran Kamis

1 Syawal: JK Yakin Kompak Jumat, Tapi Ada Loh Lebaran Kamis

JAKARTA -Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin bahwa hari raya Idul Fitri tahun ini akan dirayakan bersama. Berdasarkan perhitungan yang ada, Kamis malam , hilal atau bulan baru sudah bisa terlihat.

“Menurut perhitungan hisab dan bulan kemunculan hilal besok lebih dari dua derajat,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 15 Juli 2015. Kemunculan hilal di atas dua derajat itulah yang menjadikan dasar bahwa 1 Syawal jatuh pada Jumat tanggal 17 Juli 2015.

Selama ini memang ada perbedaan cara dalam menentukan Lebaran dan awal puasa. Muhammadiyah mendasarkan penetapannya pada perhitungan atau hisab.

Adapun pemerintah dan Nahdlatul Ulama menggunakan rukyatul hilal atau kemunculan bulan baru. Jika berdasarkan rukyat sudut bulan belum terlihat lebih dari 2 derajat, maka NU dan pemerintah tak akan menetapkan Lebaran atau awal Ramadan.

Kalla menilai dua cara tersebut sama-sama tepat. Menurutnya, dalam menentukan bulan baru manusia bisa menggunakan indera, keyakinan, serta ilmu. “Allah mengharuskan kita menuntut ilmu, agar tak cuma bisa lihat dengan mata. Jadi saya yakin pemerintah besok tak berbeda.”

Sebelumnya, pada 7 Juli lalu Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa Lebaran akan jatuh pada hari Jumat, 17 Juli 2015. Hasil perhitungannya mirip, yakni bulan sabit dilihat pada 3,22 derajat.

Ulama NU pun  meyakini  Lebaran kali ini akan digelar bersamaan. “Insya Allah, baik NU ataupun Muhammadiyah akan merayakan Idul Fitri 1436 Hijriah pada Jumat, 17 Juli 2015,” kata KH Muhammad Thobary Syadzily Al-Bantani, Ketua Lajnah Al-Falakiyah PWNU Banten, saat dihubungi Tempo, 14 Juli.

Keyakinan Thobary didasari perhitungan mempergunakan sistem ilmu hisab Nautical Almanac secara manual. Berdasarkan perhitungannya, pada Kamis, 16 Juli 2015, bulan sabit yang menandai bulan baru (Syawal) akan muncul.

Lebaran Kamis

Kendati begitu,  ada juga   yang menetapkan 1 Syawal berbeda dengan versi pemerintah dan NU-Muhmmadiyah. Tarekat Naqsabandiyah Sumatera Barat , misalnya, sudah menetapkan 1 Syawal 1436 Hijriah. Mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Kamis, 16 Juli 2015.

“Sudah kita tetapkan jauh-jauh hari. Kita Lebaran hari Kamis,” ujar pemimpin  Tarekat Naqsabandiyah Sumatera Barat, Mursyid Syafri Malin Mudo, kepada Tempo, Selasa, 14 Juli 2015.

Menurut Mursyid, penghitungan 1 Syawal berdasarkan kalender dengan metode hisab Munjid. Metode ini bersumber dari kitab Munjid yang dipercayai  ini sejak turun-temurun.

“Metodenya sudah ada. Malah kita sudah bisa mengetahui 1 Syawal tahun depan,” katanya.

Sebelumnya,  tarekat ini menetapkan awal Ramadan 1436 Hijriah pada Selasa, 16 Juni 2015. Penghitungannya dimulai dari awal Hijriah tahun ini yang jatuh pada Kamis, yang dalam kalender itu hurufnya satu. Sedangkan Ramadan dalam hisab Munjid hurufnya lima.

Jadi huruf awal Hijriah dengan huruf Ramadan dalam kalender itu dijumlahkan. Hasilnya enam. Makanya puasa itu ditetapkan enam hari setelah Kamis. Yaitu hari Selasa, 16 Juni 2015.

Begitu pula  An Nadzir di Sulawesi Selatan. Ratusan  An Nadzir di Desa Mawang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa,  itu sudah  mengakhiri puasa Ramadhan 1436 Hijriyah pada Rabu sore, sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Mereka merayakan Lebaran pada Kamis, 16 Juli.

Jamaah An-Nadzir  juga menetapkan puasa Ramadhan 1436 H  lebih awal, yakini  Rabu, 17 Juni 2015, berbeda dengan pemerintah yang menetapkan awal puasa jatuh pada Kamis 19 Juni 2015.

Menurut pimpinan kelompok jamaah An-Nadzir, Lukman, penetuan jatuhnya 1 Ramadan ini berdasarkan hasil pengamatan perjalanan bulan yang dilakukan oleh pimpinan jamaah. Selain itu, penentuan awal Ramadan juga dilakukan dengan melihat tanda-tanda alam seperti air pasang surut.[] Sumber: tempo.co

Foto ilustrasi.

JK: Parpol yang Punya Dua Pengurus Bisa Ajukan Calon yang Sama

JK: Parpol yang Punya Dua Pengurus Bisa Ajukan Calon yang Sama

JAKARTA – Pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beserta para pimpinan partai politik, menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satu kesepakatannya yaitu bagi partai yang memiliki dua kepengurusan agar mengusung mengurus calon yang sama. Kemudian mendaftar secara terpisah pada KPU di masing-masing daerah dengan cara yang sama.

“Tadi dijawab oleh KPU, bahwa tidak ada undang-undang atau pasal khusus tentang hal itu. Jadi harus dibuat kesepakatannya tentang tata cara tersebut,” kata JK usai menggelar pertemuan dengan KPU dan para petinggi Parpol di Rumah Dinasnya, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat (13/7/2015).

Selanjutnya, JK menambahkan, mekanisme yang dimaksud harus segera diatur dan disepakati. Pembahasannya, dapat dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR.

“Jadi istilahnya tadi belum diatur, sehingga perlu diatur. Antara lain dengan konsultasi dengan Pemerintah, konsultasi dengan Komisi II DPR dan juga konsultasi malam ini,” ujar JK.

Senin (13/7/2015) malam, digelar pertemuan antara KPU dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta para pimpinan partai politik peserta Pilkada serentak. Pertemuan digelar di rumah dinas JK itu juga menghasilkan keputusan Pilkada serentak tetap dilaksanakan tepat waktu, 9 Desember 2015.

Pertemuan tersebut digelar sekitar dua jam. Selain para pimpinan partai KPU, Bawaslu dan Pemerintah, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.[] sumber: metrotvnews.com

Polusi Suara, JK Larang Kaset Mengaji Diputar di Masjid

Polusi Suara, JK Larang Kaset Mengaji Diputar di Masjid

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia bakal melarang memutar kaset mengaji Alquran di masjid-masjid. Sejauh ini, larangan memutar kaset mengaji sudah dirumuskan di Dewan Masjid.

“Kita sudah buat rumusan di Dewan Masjid, mengaji tidak boleh pakai kaset,” kata JK saat membuka ijtima’ ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura Tegal Jawa Tengah, Senin (8/6). Demikian tulis Antara.

Wapres menceritakan saat dia berada di kampung halaman di Sulawesi Selatan. Pukul 04.00 WITA sudah dibangunkan suara pengajian dari empat masjid, tapi suara tersebut berasal dari kaset.

“Pertanyaannya kalau yang mengaji kaset apakah mengaji dapat pahala, kita jadi terganggu, terjadi polusi suara,” katanya.

Dia mengatakan, di Indonesia karena banyak muslim, masjid dibangun berdekatan sehingga saat menjelang subuh setiap masjid memutar kaset pengajian dan suaranya saling bersahutan.

“Jadi jangan bangunkan orang satu jam sebelumnya. Kalau tidak jadi polusi udara. Mudah-mudahan bisa dibicarakan apakah kaset itu ada pahala atau tidak,” tambah dia.

Dia mencontohkan di Turki, agar suara adzan terdengar jelas, panggilan salat dilakukan bergantian tidak bersamaan.

“Ini hal penting menurut saya yang kelihatannya sepele, tapi harus diselesaikan bersama,” ujar Wapres. | sumber : merdeka

Ical Sambangi Rumah Dinas JK Bahas Islah Golkar

Ical Sambangi Rumah Dinas JK Bahas Islah Golkar

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie bersama Sekretaris Jenderal Idrus Marham mendatangi rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Mei 2015 malam.

Pantauan Tempo, Idrus menumpangi mobil Lexus hitam dengan plat nomor B 2 KMP. Sedangkan Ical, menumpang  mobil Alphard hitam dengan plat nomor B 1237 TYM.

Keduanya berjalan beriringan memasuki rumah dinas Kalla pukul 21.00 WIB. Namun, mereka enggan mengeluarkan pernyataan sepatah kata pun.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pertemuan antara Ical, sapaan Aburizal dengannya, untuk membahas soal islah dengan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

“Teknisnya nanti kami bicarakan baru pada tahap kedua nanti,” ujar Kalla. Menurut dia, pertemuan itu merupakan atas inisiatif semua pihak yang ingin Golkar islah agar bisa mengikuti pilkada serentak.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham juga mengatakan Aburizal malam ini akan bertemu dengan Kalla. Pertemuan itu, kata Idrus, membicarakan kemungkinan islah dengan kubu Agung Laksono.[] sumber: tempo.co