Tag: JK

Survei: Menteri Susi Paling Memuaskan, Menteri Puan…

Survei: Menteri Susi Paling Memuaskan, Menteri Puan…

Jakarta – Masyarakat ditengarai masih banyak yang belum mengetahui kinerja menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini tercermin dari hasil survei lembaga Indo Barometer mengenai keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK. Dalam survei disebutkan sebanyak 16,2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun hasil survei menunjukkan secara garis besar kinerja menteri kabinet Jokowi-JK belum memuaskan.

“Responden yang menjawab tidak puas sebesar 3,9 persen, kurang puas 42,8 persen, cukup puas 36,3 persen, dan paling rendah sangat puas 0,8 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam presentasinya di Century Hotel Park, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

Responden paling banyak menjawab tidak tahu untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan persentase 64,5 persen, selanjutnya disusul Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 63,7 persen, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara 63,6 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan menteri yang patut diapresiasi dengan persentase kepuasan sebesar 71,9 persen dan kurang puas atau tidak puas sama sekali sebesar 7,5 persen. Sebagian besar masyarakat juga mengetahui sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilihat dengan persentase ketidaktahuan yang terendah, yaitu sebesar 20,7 persen.

Menurut pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan bahwa nilai kepuasan merupakan salah satu indikator kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hal yang patut disayangkan adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang puas dengan kinerja menteri.

Dari hasil survei, publik paling tidak puas terhadap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yaitu sebesar 34,6 persen. Sebanyak 29,4 persen menyatakan cukup puas atau sangat puas, sementara 36 persen menjawab tidak tahu.

Meskipun demikian menteri yang memiliki persentase kepuasan publik terendah adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebesar 15 persen. Ketidakpuasan pada Darmin persentasenya sebesar 32 persen dan yang menjawab tidak tahu 53 persen.

Survei ini dilakukan Indo Barometer dan dilaksanakan di 34 provinsi pada tanggal 14–22 September 2015. Survei ini mengumpulkan informasi dari 1.200 orang responden dengan margin error sebesar 3,0 persen. Adapun kategori responden dibagi ke dalam jenis kelamin, wilayah desa atau kota, suku bangsa, dan provinsi.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia yaitu yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. | sumber: tempo.co

Fachrul Razi: Angka Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi

Fachrul Razi: Angka Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Jokowi-JK Tak Punya Solusi

JAKARTA-  Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, M.I.P, menilai hampir berjalan satu tahun  pemerintahan Jokowi, namun beragam persoalan bangsa hampir tidak terselesaikan.

“Mulai dari melemahnya perekonomian nasional, kasus korupsi yang menjerat elit politik,  konflik di daerah dan pembakaran lahan. Dalam dua hari terakhir, BPS merilis hasil sensusnya. Dimana angka penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 860.000  orang,” kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini.

“Pada Maret 2015 sebanyak  28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dibandingkan  September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk. Pemerintah Jokowi-JK tak punya solusi dalam mengatasi kemiskinan dan mengatasi krisis ekonomi,” ujar mantan Jubir DPA Partai Aceh ini lagi.

Ditengah situasi seperti ini, kata dia,  DPD RI menilai  masih banyak program pemerintah yang tidak mempunyai langkah kongkrit dan kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah.

“Kenaikan harga BBM selama pemerintahan Jokowi menjadi faktor kuat penyumbang kemiskinan di Indonesia. Naiknya harga BBM berimbas pada naiknya harga pangan dan komoditas yang tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat,” katanya.

“Hari ini sesuatu hal yang aneh bila masyarakat miskin terus meningkat. Sedangkan Bank Dunia mendukung penuh program Jokowi untuk  pengentasan kemiskinan ekstrem dan mengupayakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kepulauan yang luas ini. Jadi hal ini kembali terkait dengan kebijakan pemerintah apakah pro kepada pengentasan kemiskinan atau tidak,” ujar dia lagi.

Katanya, salah satu program Jokowi dalam kampanye presiden tahun lalu  untuk pengentasan kemiskinan adalah desa produksi, desa sebagai pusat produksi.

“Desa akan menjadi pusat produk-produk pertanian yang akan di back up  oleh pemasaran, permodalan, dan pergudangan. Sampai saat ini kebijakan tersebut belum nampak terealisasi, dana desa yang sudah ditransfer ke daerah belum bisa dijadikan solusi,” kata mantan aktivis mahasiswa ini lagi.

“Untuk selanjutnya pemerintah jangan terlalu sibuk jalan jalan dengan dalih mencari investor untuk pengembangan daerah. Setiap ada persoalan bangsa, pejabat selalu tidak berada di tengah rakyatnya. Pejabat selalu melihat dari menara gading tanpa turun kelapangan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi terhadap masalah,” ujarnya. [] (mal)

 

Jokowi Membisikkan Sesuatu ke Rizal Ramli Sebelum Naik Pesawat

Jokowi Membisikkan Sesuatu ke Rizal Ramli Sebelum Naik Pesawat

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Timur Tengah, Jumat (11/9/2015), dalam rangka kunjungan kerja ke tiga negara hingga Selasa (15/9/2015).

Ada kejadian menarik saat Presiden hendak menaiki pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Jokowi terlihat membisikkan sesuatu kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli.

Awalnya, Presiden hendak berjalan menuju landasan seusai menggelar jumpa pers di salah satu ruangan. Saat itu, Rizal berjalan di samping Jokowi.

Rizal tampak terus berbincang berdua dengan Presiden. Saat seluruh menteri yang akan melepas keberangkatan Presiden sudah berbaris rapi di bawah tangga menuju pesawat Kepresidenan, Jokowi masih terlibat perbincangan serius dengan Rizal di pinggir landasan.

Para pejabat negara yang sudah berjajar rapi adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Selain itu, ada pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sekitar 5 menit, Jokowi dan Rizal berbicara berdua hingga akhirnya Jokowi meninggalkan Rizal untuk menuju barisan para pejabat negara itu.

Jokowi kemudian berbicara singkat dengan masing-masing para pembantunya itu lalu memasuki pesawat kepresidenan.

Tanpa didampingi Ibu Negara Iriana, Jokowi akan meninggalkan Indonesia selama lima hari hingga tanggal 15 September. Presiden akan melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga negara di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Di sana, Presiden akan melakukan pertemuan dengan kalangan pebisnis untuk menjaring investasi masuk ke dalam negeri.

Setelah pesawat kepresidenan mengudara, Rizal Ramli meninggalkan bandara. Ia tak mau berbicara apapun saat ditanya wartawan. Rizal terus berjalan hingga menaiki mobil dinasnya.[] sumber: kompas.com

Kwik Kian Gie Kecam Pernyataan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden

Kwik Kian Gie Kecam Pernyataan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie mengecam pernyataan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi.

Kwik, dalam akun facebooknya membela Menko Maritim Rizal Ramli yang dikritik Sofyan Wanandi sebelumnya.

Wahai Sofyan Wanandi, anda itu Kepala Staf Wakil Presiden. Kalau lantas ikut-ikutan marah tentang sikap dan tindakan Menko Rizal Ramli, marah kepada Presiden yang membiarkan keputusannya tentang proyek 35.000 megawatt listrik dikoreksi oleh Menko-nya, terus menyebut Republik ini menjadi Banana Republic atau Republik Pisang, bukankah anda yang menjadikan RI menjadi Republik Pisang. Kalau sudah Republik Pisang, yang paling cocok menjadi Presiden memang Sofyan Wanandi. Saya ingin menyumbang lagu kebangsaan, yaitu lagu “Banana Boat” yang dinyanyikan oleh Harry Belafonte,” tulis Kwik dalam akun facebooknya, Kamis (10/9/2015).

Tribun kemudian mengkonfirmasi Kwik Kian Gie atas pernyataannya di facebook.

Kwik tertawa kecil dan mempersilakan untuk dikutip.

Hingga berita ini diturunkan belum tribun belum mendapat tanggapan dari Sofjan Wanandi atas pernyataan Kwik Kian Gie.

Sebelumnya, Sofjan Wanandi menyebutkan, Menteri Kordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli harus ditertibkan.

Hal itu terkait dengan pernyataan Rizal mengenai program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

“Kalau saya sebagai pribadi, Presiden harus tertibkan, yang begitu-begitu tidak bisa ditoleransi. Akhirnya kan bingung investor di luar,” kata Sofjan Wanandi di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015) lalu.

Sofjan Wanandi khawatir investor akan bingung melihat siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.

Investor tentunya juga akan mengalami kebingungan melihat kebijakan Presiden Joko Widodo itu dengan mudahnya diintervensi oleh Rizal Ramli.

“Mana yang dipegang, menkonya atau presidennya. Rusak semua kita nanti, tidak bisa bicara seenaknya, memangnya ini negara apa, banana republic memangnya?” ujar dia.

Rizal Ramli, kata dia, seharusnya hanya bisa memberikan masukan untuk Presiden saat digelar rapat kabinet yang membahas soal kelistrikan.

Masukan tersebut tentunya tidak boleh bocor keluar dari lingkungan kabinet.
Namun, hal yang dilakukan Rizal Ramli sungguh berbeda.

Keputusan soal pengurangan kapasitas itu diambil oleh Rizal Ramli setelah menggelar rapat di kantornya, Senin (8/9/2015).

Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Rizal Ramli menyebut program 35.000 megawatt tidak memungkinkan direalisasikan.

Ia menyebut yang paling dibutuhkan Indonesia adalah diversifikasi sumber energi dan pemangkasan jumlah menjadi 16.000 megawatt.[] sumber: tribunnews.com

Wapres JK Anggap Selesai Kematian Munir

Wapres JK Anggap Selesai Kematian Munir

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Talib, sudah usai. Ketika sejumlah aktivis memperingati sebelas tahun kematiannya, Kalla menyatakan pemerintah telah mengungkap misteri kematian Munir. “Sudah diselesaikan, jangan lupa kan ada yang masuk penjara terkait kasus pembunuhan itu,” kata Kalla, di kantornya, Senin, 7 September 2015. “Si Pollycarpus itu.”

Artinya, menurut JK, kasus pembunuhan Munir sudah tak perlu dipermasalahkan kembali. Meski, Pollycarpus dibebaskan, Kalla menilai putusan pengadilan sudah mengungkap dalang pembunuhan itu. “Yang tentukan itu pengadilan kan bukan lembaga swadaya masyarakat. Pengadilan putus begitu, gimana. Ini kan negara hukum bukan negara LSM.”

Munir Said Talib merupakan aktivis HAM kelahiran Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal 7 September 2004. Dia meninggal saat perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda, dengan pesawat Garuda saat akan melanjutkan studinya di Negeri Kincir Angin itu. Munir dinyatakan diracun dengan arsenik dan meninggal di dalam pesawat saat perjalanan.

Polisi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Adalah Pollycarpus Budihari Prianto. Namun, terpidana kasus pembunuhan pegiat hak asasi manusia itu telah mengirup udara bebas sejak Jumat, 28 November 2014. Kasus pembunuhan Munir masih menjadi misteri hingga kini. | sumber: tempo

JK Minta Menteri Tenaga Kerja Cegah Banjir Buruh Cina

JK Minta Menteri Tenaga Kerja Cegah Banjir Buruh Cina

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mencegah membeludaknya buruh asal Cina di Indonesia. Menurut dia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Indonesia dilarang menerima buruh kasar asing untuk dipekerjakan.

“Kalau soal buruh, itu ada aturannya. Buruh itu yang boleh harus memiliki keahliannya apa untuk bisa bekerja di sini,” kata Kalla, di kantornya, Senin, 31 Agustus 2015. “Kalau hanya sebagai buruh bangunan, ya tidak boleh.”

Kalla mengatakan buruh atau pekerja asing yang boleh dipekerjakan di Indonesia adalah yang sudah mendapatkan sertifikasi tertentu dari Kementerian Tenaga Kerja. Sertifikasi itu, kata dia, menandakan buruh tersebut memiliki keahlian khusus di luar pekerjaan kasar.

“Yang pasti harus memiliki keahlian,” ujarnya. “Tidak bisa jika hanya sekelas buruh bangunan.”

Sepanjang 2014-2015, Indonesia kedatangan banyak tenaga kerja asal Negeri Tirai Bambu. Kementerian Ketenagakerjaan telah memberi izin kepada 41.365 tenaga kerja Cina untuk masuk ke Indonesia sejak Januari 2014 hingga Mei 2015. Total tenaga kerja Cina yang masih menetap di dalam negeri saat ini sebanyak 12.837 orang.

Sektor yang banyak diisi tenaga kerja Cina pada periode 1 Januari 2014-31 Mei 2015 adalah perdagangan dan jasa, sebanyak 26.579 orang, industri 11.114 orang, dan pertanian 3.672 orang. | sumber: tempo

Foto: JK.@ Kompas

Ini Kesalahan Fatal Jokowi-JK yang Bikin Ekonomi Indonesia Amburadul

Ini Kesalahan Fatal Jokowi-JK yang Bikin Ekonomi Indonesia Amburadul

KOMPAS.com — Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru, Fuad Bawazier, meyakini bahwa tidak ada niat dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membuat perekonomian RI terpuruk. Meski begitu, dia melihat ada sejumlah titik kesalahan fatal.

“Saya yakin tidak ada niat pemerintah Jokowi-JK untuk menjerumuskan ekonomi RI. Niatnya, pemerintahan siapa pun pasti baik,” kata Fuad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (26/8/2015) malam.

Menteri yang menjabat sebelum lengsernya Soeharto itu mengatakan, kesalahan Presiden Jokowi adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, ia yakin pemerintah kala itu sudah tahu bahwa tren penurunan akan terjadi pada harga minyak mentah dunia.

“Kesalahan fatal dan konyol. Kenapa? Sudah tahu harga BBM (bahan bakar minyak) bakal turun trennya, dia malah men-trigger inflasi. Jadinya, daya beli konsumsi turun,” ucap Fuad.

Fuad mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kesalahan strategis pemerintah. Sementara itu, pemerintah sudah tahu bahwa kekuatan ekonomi terbesar RI adalah konsumsi rumah tangga.

“Kekuatan ekonomi terbesar itu dimulai dari konsumsi. Tiba-tiba mesin ini digebuk oleh pemerintah,” kata dia.

Menteri yang menggantikan Marie Muhammad itu tampak lebih kecewa lagi lantaran pada saat harga minyak mentah dunia terus melorot dalam beberapa hari terakhir, pemerintah belum juga melakukan evaluasi harga jual BBM. Dia pun sungguh menyayangkan apabila rakyat harus menyubsidi negara.

“Jadi, soal menaikkan harga BBM ini bukan masalah berani, tetapi lo (kamu) enggak ngerti. Akhirnya, kau memulai, kau yang susah, kau yang harus mengakhiri,” ucap Fuad.[] sumber: kompas.com

KADIN Aceh: Stop Sentimen Politik

KADIN Aceh: Stop Sentimen Politik

BANDA ACEH – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, Samsul B Ibrahim meminta agar kritikan yang dilontarkan oleh Rizal Ramli dan Jusuf Kalla tidak dijadikan  sebagai sentimen politik.

Samsul menyayangkan adanya pihak-pihak yang memperkeruh hubungan antara Rizal Ramli dan Jusuf Kalla. Menurutnya, seharusnya kritikan yang dilontarkan oleh Rizal Ramli tidak dijadikan bahan sentimen politik oleh pihak-pihak tertentu baik untuk menjatuhkan keduanya.

Selain itu, ia menyesalkan pernyataan Jusuf Kalla yang mengancam akan mundur dari Wakil Presiden kalau Rizal Ramli tidak keluar.

“Tidak perlu disampaikan ke media kalau Pak JK ngancam mundur kalau Pak Rizal tidak keluar dari kabinet. Ini namanya merusak. Kritik itu kita sampaikan untuk membuka pikiran, untuk mengubah cara pandang, dan membuktikan subtansi informasinya. Bukan untuk merusak,” kata Samsul B Ibrahim, Senin 24 Agustus 2015.

Ia berharap masyarakat tidak terpancing emosi dengan kondisi ini. “Harusnya rakyat Indonesia berbangga punya menteri yang kritis dan rasional, serta punya Wapres yang visioner dan bisa membuktikan kebenaran dari target-target pembangunan yang sudah dirancang,” ujar Samsul B Ibrahim yang juga ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Aceh. [] (mal)

JK Bicara Soal Baku Tembak di Lhokseumawe

JK Bicara Soal Baku Tembak di Lhokseumawe

PADANG – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi baku tembak yang terjadi di dua daerah yang pernah berkonflik: Poso dan Aceh. “Tapi yang terjadi itu hanya kriminal,” ujar Kalla seusai meninjau pembangunan pabrik Indarung VI PT Semen Padang, di Padang, Ahad 23 Agustus 2015.

Kalla mengatakan penembakan di Poso dan Aceh kriminal murni dan sering terjadi di beberapa tempat yang dulu rawan konflik.

Pada Rabu lalu, terjadi baku tembak antara polisi dan anggota kelompok bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah. Akibatnya dua orang tewas.

Pada Senin lalu, anggota gabungan kepolisian juga terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata yang diduga sama. Dalam baku tembak itu, tidak ada korban jiwa. Namun, polisi menemukan kamp, senjata, bom dan perlatan lainnya milik kelompok itu.

Baku tembak juga terjadi di Aceh Utara, Kamis lalu. Insiden tersebut menewaskan Ridwan yang diduga anak buah Din Minimi. Ridwan yang bersama empat rekannya berusaha kabur, tewas dengan tujuh peluru bersarang di tubuhnya.

Din Minimi adalah bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka. Ia disebut terlibat dalam penembakan dua anggota intel TNI di Aceh beberapa waktu lalu.

Kepolisian menganggap kelompok ini berbahaya. Sebab, mereka diduga memiliki senapan AK-56 dan AK-57.[] sumber: tempo.co

Foto: Polisi mengevakuasi jenazah Ridwan, salah satu anggota Din Minimi, yang tertembak di rumahnya saat penyergapan beberapa waktu lalu. @Datuk Haris Maulana/portalsatu.com

Soal JK, Rizal Ramli: Gitu Aja Kok Ribet!

Soal JK, Rizal Ramli: Gitu Aja Kok Ribet!

Jakarta – Perseteruan antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jadi isu panas. Bagi Rizal masalah ini sudah selesai, dia tak lagi banyak bicara terkait hal ini.

“(Saya) Nggak ada responnya. Apa yang harus direspon, saya sih nggak ada respon, jangan hal sederhana dibikin ribet, gitu aja kok ribet,” ujar Rizal kepada wartawan usai menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao di kediamannya di Jalan Bangka IX no 49 R, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2015).

Walaupun enggan berkomentar lebih jauh mengenai pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu, Rizal mengaku sudah bertemu dengan JK. Menurutnya saat ini hubungan keduanya baik-baik saja.

“Kalau ketemu ya, kita salam-salaman, ketawa-ketawa,” kata Rizal tanpa mau menjawab lebih lanjut pertanyaan tersebut.

Saat Xanana dan Rizal mengadakan jumpa pers singkat terkait pertemuannya, awak media pun sempat iseng menanyakan situasi ‘panas’ antara Rizal dan JK kepada Xanana. Sontak dirinya tertegun dan langsung menjawab.

“Wah, saya nggak tahu ituu, saya nggak mau campur tangan itu,” kata Xanana sambil tertawa. | sumber: detik.com