Tag: irwan djohan

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

BANDA ACEH – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Iskandar Zulkarnaen, diduga menagih uang senilai Rp 2 miliar kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Permintaan ini disebut-sebut memicu keributan di Kantor Dispora Aceh.

Informasi Kadispora Aceh mengemis uang ini mulai merebak di dunia maya. Salah satu netizen yang diduga asal Aceh bahkan turut mempertanyakan informasi tersebut kepada Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan melalui akun facebooknya.

laporan 2 miliar

Bang, abangkan di DPRA, kami ingin tau, Kadispora ngemis duit ke PPTK untuk ngumpulin recehan Rp 2.000.000.000 yg akan diberikan untuk anggota dewan yg mengemis ke kadispora. bener ga bang, karena ribut nih di kantor Dispora Aceh, gara-gara si Kadis. Apa ini karena dia dapat jabatan beli, makanya harus ‘nyetor’. Mohon penjelasannya bang. Atau abang tanya aja sama Kadispora. Uang itu untuk setor ke siapa di DPRA. Terima kasih bang, mohon investigasinya atas kasus ini,” tulis salah satu warga di wall Facebook Teuku Irwan Djohan, Kamis, 8 Oktober 2015.

Portalsatu.com kemudian mencoba mengonfirmasi narasumber yang menyebutkan adanya dugaan Kadispora ngemis uang ke sejumlah PPTK tersebut. Sumber itu lantas mengatakan adanya konflik antara Iskandar Zulkarnaen dengan tim sukses yang mempromosikannya menjabat sebagai kepala dinas di Dispora Aceh.

“Kadispora tega memotong uang kegiatan kepala seksinya tanpa melihat bahwa kasinya masih hutang dalam kegiatan mereka,” kata sumber yang enggan ditulis namanya itu.

Dia mengatakan pemicu hal tersebut setelah Kepala Dispora Aceh memaparkan program di depan salah satu komisi di DPR Aceh. Saat itu, kata sumber tersebut, Iskandar Zulkarnaen kebingungan. Akhirnya dewan menanyakan program-program Dispora Aceh kepada para kepala bidang dan kepala seksi Dispora Aceh.

Sumber tersebut mengatakan beberapa pejabat dan pegawai di Dispora Aceh sudah mulai membicarakan hal ini di belakang Iskandar Zulkarnaen. “Itu yang kami dengar dari mulut para pejabat dan rekan-rekan kantor, yang benar dan yakin Rp 2 milyar itu betul diminta DPRA. Silakan tanya ke kasie yang jadi korban aja bang,” ujar sumber tersebut.

Namun sumber portalsatu.com tidak menyebutkan nama kasie atau kabid di Dispora Aceh yang menjadi korban pemotongan duit saat ditanya oleh wartawan.

Teuku Irwan Djohan dalam akun facebooknya mengaku mendapat pertanyaan yang sama dari beberapa warga lainnya perihal kasus tersebut.

Beberapa hari yg lalu juga sudah ada staf Dispora Aceh yg menanyakan hal yg sama kepada saya lewat Facebook juga… Katanya Kasie-Kasie di Dispora Aceh sedang kalang kabut dan ribut sampai semua staf jadi tau, bahwa Pak Kadis meminta para bawahannya mengumpulkan uang sampai 2 milliar untuk disetor ke DPRA.

Saya bingung mau jawab apa, karena gak pernah mendengar apalagi mengetahui soal ini… Yang minta 2 miliar itu siapa? Lembaga DPRA kah? Atau individu anggota DPRA? Dan yg diminta 2 milliar itu dalam bentuk apa? Uang tunai kah? Lalu alasannya meminta 2 milliar itu apa?

Saya tidak tahu soal ini… Nanti akan saya cari informasi ke Ketua DPRA, Sekwan dan anggota DPRA… Ada apa sebenarnya? Apakah memang DPRA ada meminta 2 milliar? Jika ada, siapa? … Atau jangan-jangan ada pihak yg “bermain” dengan membawa-bawa nama DPRA.

Jika memang ada pihak yg “bermain” untuk keuntungan pribadi, akan kita minta pihak yg berwajib untuk menelusuri dan membongkarnya… Jika memang Pak Kadispora merasa diperas oleh oknum tertentu di DPRA, sebaiknya Pak Kadispora mengambil jalur hukum, laporkan ke kepolisian, agar masalahnya terungkap dan oknum tersebut diminta keterangan dan pertanggungjawabannya.

Saya sendiri sudah lama sekali tidak ketemu dengan Kadispora, terakhir ketemu waktu upacara Haornas (Hari Olahraga Nasional) di halaman kantor gubernur,” tulis Teuku Irwan Djohan.[]

Pimpinan Dewan: Ganti Produk Luar dengan Produk Lokal

Pimpinan Dewan: Ganti Produk Luar dengan Produk Lokal

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan mengimbau semua kantor pemerintahan di Aceh, baik dinas-dinas di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, termasuk di Sekretariat DPRA dan DPRK untuk menggunakan produk lokal. Produk lokal wajib didorong untuk berkembang dan harus dimulai penggunaannya dari pemerintah sendiri.

“Untuk tahap awal, produk lokal yang bisa digunakan di kantor-kantor pemerintahan misalnya produk makanan dan minuman, serta produk kerajinan. Setidaknya pemerintah memberi contoh bagi masyarakat,” ujarnya kepada portalsatu.com, Sabtu malam, 22 Agustus 2015.

Dia berharap masyarakat akan mencontoh kalau kantor pemerintah menggunakan produk lokal seperti makanan, minuman, taplak meja, hiasan pajangan, dan sebagainya.

“Saya perhatikan selama ini makanan dan minuman yang disediakan di kantor-kantor pemerintah, umumnya produk yang dikirim dari luar Aceh. Seperti biskuit, permen, sampai minuman air kemasan, teh dan kopi. Padahal semua produk itu ada yang diproduksi oleh pengusaha lokal,” katanya.

Dia mencontohkan seperti kopi. Sekarang ini, kata dia, begitu banyak merek kopi lokal, baik jenis robusta maupun arabika. “Lalu kenapa kita masih menggunakan merek luar Aceh? Sementara semua orang dari seluruh Indonesia bahkan dunia mencari kopi Aceh,” ujarnya.

Politisi muda Nasdem ini mengatakan sebagai orang Aceh tetap mengutamakan produk lokal walau dianggap kualitas produknya masih di bawah kualitas produk luar. “Karena dengan penggunaan yang tinggi di kantor-kantor pemerintahan, bisa meningkatkan pendapatan pengusaha lokal. Jika omset dan laba mereka bertambah, pelan-pelan mereka akan mampu meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya,” katanya.

Dia juga berharap kepada setiap Kepala Bagian Umum di kantor-kantor pemerintahan yang mengurusi kebutuhan internal harian, harus mulai mendata dan mencari produk-produk lokal untuk mengganti semua produk luar yang dipakai selama ini.

“Ke depan kita harapkan pengusaha lokal makin bergairah untuk memproduksi aneka barang, sehingga jenis produk lokal bisa terus berkembang dan bervariasi lagi, misalnya untuk jenis alat tulis, pakaian, dan sebagainya,” ujarnya.[]

Partai NasDem tak Pungut Mahar dari Calon Kepala Daerah

Partai NasDem tak Pungut Mahar dari Calon Kepala Daerah

BANDA ACEH – Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Zaini Djalil, menegaskan dalam Pilkada 2017 mendatang partainya sama sekali tidak menggunakan mahar politik. Ia menyatakan para calon kepala daerah yang ingin maju dari NasDem tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Tidak ada mahar, tidak ada transaksi dan tidak ada kutipan apapun untuk menjadi kepala daerah,” kata Zaini Djalil kepada portalsatu.com saat di temui di kantor DPW Partai NasDem Aceh, Jumat, 10 Juli 2015.

Zaini menyebut siapapun yang ingin maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Partai NasDem harus mampu mensosialisasikan diri sendiri. Kata dia, kalau merasa sudah layak dan hasil survei nantinya menyatakan yang bersangkutan pantas menjadi kepala daerah, maka partainya akan memberikan dukungan penuh tanpa ada mahar.

“Jadi biar terbuka ruang kepada para tokoh-tokoh dan elemen masyarakat yang ingin maju menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah,” ujar Zaini.

Zaini manambahkan saat ini dirinya paham betul bahwa masih banyak tokoh masyarakat yang masih mempunyai nilai idealismenya. Kata dia, kadang kala ketika yang bersangkutan mau mencalonkan diri harus membayar dulu. Bukan karena tidak punya dana untuk bayar mahar, tapi alergi dengan yang namanya transaksi tersebut.

“Sehingga dia tidak mau menjadi calon, dan hal seperti ini akan merugikan daerah, karena potensinya bagus. Maka Partai NasDem mencoba memberikan ruang untuk yang seperti ini,” ujar Zaini.[]

Foto: Zaini Djalil, Ketua DPW Partai NasDem Aceh.

Irwan Djohan: Insya Allah Kalau Dipercayakan Kita Ikut Pilkada 2017

Irwan Djohan: Insya Allah Kalau Dipercayakan Kita Ikut Pilkada 2017

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Banda Aceh, Teuku Irwan Djohan, mengatakan dirinya belum berencana untuk maju sebagai Wali Kota Banda Aceh pada pilkada mendatang. Dia mempercayakan sepenuhnya kader yang diusung dalam pemilihan kepala daerah pada hasil survey DPP Partai NasDem.

“Kalau seandainya dari hasil survey mengatakan saya layak untuk maju dan dari DPP juga memberikan dukungan serta masyarakat mau memberikan dukungan, ya Insya Allah kalau dipercayakan kita ikut,” kata Irwan Djohan di sela-sela acara buka puasa bersama partai NasDem Banda Aceh, Jumat, 3 Juli 2015.

Dia mengatakan Partai NasDem telah melibatkan empat lembaga independen untuk melakukan survey terkait Pilkada 2017 mendatang.

“Kalau dari hasil survey tidak menjanjikan dan pusat tidak mendukung, maka saya cukup dilegislatif saja,” ujarnya.

Irwan Djohan kesulitan menjawab soal banyaknya isu berkembang terkait popularitasnya melenggang sebagai kandidat kepala daerah pada pemilihan mendatang. Menurutnya Partai NasDem juga banyak calon popular bukan hanya dirinya.

“Bukan hanya dari Partai NasDem, tapi dari luar Partai NasDem yang selama ini cukup popular,” ujarnya.

Dia mengatakan siapapun yang mampu bekerja secara maksimal dan mampu memajukan kota Banda Aceh pihaknya siap memberikan dukungan. “Dalam waktu dekat akan ada hasil survey yang dilakukan oleh DPP terhadap kota Banda Aceh dan beberapa daerah lainnya yang siap melakukan pilkada,” katanya.[](bna)

NasDem Banda Aceh Tunggu Hasil Survey Terkait Calon Kepala Daerah

NasDem Banda Aceh Tunggu Hasil Survey Terkait Calon Kepala Daerah

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Banda Aceh, Teuku Irwan Djohan, mengatakan belum menentukan siapa kader yang akan dipersiapkan untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Hal ini disampaikannya di sela-sela buka puasa bersama DPD NasDem Banda Aceh di kantor partai tersebut, Jumat, 3 Juli 2015.

“Partai NasDem pasti akan mencari sosok yang terbaik untuk diusung menjadi calon Wali Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Menurutnya hasil survey NasDem yang akan menentukan siapa calon yang diusung menjadi Wali Kota Banda Aceh nantinya.

“DPP sudah melakukan survey dari empat lembaga independen, dan dari hasil survey tersebut akan terlihat siapa kira-kira kandidat Partai NasDem untuk Kota Banda Aceh, baik internal maupun eksternal yang layak untuk maju menjadi calon kepala daerah,” katanya.[](bna)

Partai NasDem Banda Aceh Santuni Anak Yatim

Partai NasDem Banda Aceh Santuni Anak Yatim

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Banda Aceh menyantuni anak yatim disertai berbuka puasa bersama di kantor partai tersebut, Jumat, 3 Juni 2015.

Santunan diserahkan langsung oleh Ketua Partai Nasdem Kota Banda Aceh dan pengurus partai lainnya. Santuan diberikan kepada 20-an anak yatim dari berbagai gampong di Banda Aceh.

Ketua Partai Nasdem Kota Banda Aceh, Teuku Irwan Djohan mengatakan, santunan tersebut sebagai bentuk kepedulian partai terhadap anak yatim. Kepedulian ini akan terus dipelihara.

“Jangan diukur dari nilai bantuannya. Tapi, apa yang dilakukan bisa diikuti individu pengurus partai agar peduli kepada anak yatim,” kata Teuku Irwan Djohan.

Selain itu, Wakil Ketua DPR Aceh tersebut mengatakan buka puasa dan santunan anak yatim ini juga digelar untuk meningkatkan silaturahmi kader dan pengurus partai dengan masyarakat maupun tokoh politik lainnya.

“Dengan kegiatan ini diharapkan terbangun kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim dan mereka tidak mampu lainnya,” ujar Teuku Irwan.

Sementara itu, Khaidir TM, ketua pelaksana buka puasa dan santunan anak yatim Partai Nasdem, mengatakan acara tersebut turut mengundang Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Zaini Djalil.

“Kami juga mengundang tokoh masyarakat Banda Aceh, pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini untuk membangun kebersamaan dan menguatkan tali silaturahmi,” kata Khaidir TM.[](bna)

Ini Kata Irwan Djohan Soal Besarnya Uang APBA untuk Mengurus Anggota Dewan

Ini Kata Irwan Djohan Soal Besarnya Uang APBA untuk Mengurus Anggota Dewan

BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan, mengatakan total anggaran Aceh yang dipergunakan untuk pembiayaan dan pelayanan DPRA hanyalah satu persen bukan 10 persen dari APBA. Namun menurutnya angka satu persen ini tergolong besar untuk suatu instansi seperti DPRA.

“Dan saya rasa sesungguhnya masih bisa dihemat. Untuk saat ini, karena baru kali ini saya menjadi anggota dewan, maka saya masih belum memahami dengan pasti, apakah anggaran untuk DPRA memang setiap tahunnya sekitar jumlah tersebut, atau hanya lima tahun sekali anggarannya besar, karena memasuki periode DPRA yang baru. Atau bisa juga jumlahnya relatif sesuai kebutuhan setiap tahun,” katanya kepada portalsatu.com, Senin, 29 Juni 2015. Pernyataan ini disampaikan Irwan Djohan menyikapi editorial portalsatu.com berjudul “Mahalnya Rakyat Mengurus Wakil” edisi Sabtu, 27 Juni 2015.

Ia meyakini pemakaian uang APBA untuk biaya dewan tersebut di tahun 2015 ini memiliki perbedaan dengan tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, kata dia, pada awal periode DPRAyang baru bisa dipastikan banyak sekali program pengadaan atau pembangunan baru.

Irwan Djohan mencontohkan pengadaan kendaraan dinas untuk menggantikan yang sudah dipakai selama lima tahun. Selain itu ada juga program rehab rumah dinas serta pembangunan 12 unit rumah dinas baru di Kompleks Perumahan DPRA yang sampai saat ini masih dalam pengerjaan.

“Ada juga pengadaan perabot-perabot baru seperti kursi-kursi ruangan rapat yang saya lihat semuanya serba baru,” katanya. (Baca: Pengadaan Barang untuk DPRA yang Sudah Dilelang; Mobil Dinas Hingga Spring Bed)

Dia menyarankan agar media mengecek alokasi (peruntukan) anggaran DPRA tersebut. Termasuk untuk kebutuhan apakah yang paling besar?

“Mungkin saja ada program kegiatan fisik, misalnya pembangunan atau rehab gedung DPRA. Setelah ditelusuri lebih dalam, silakan di-ekspos kembali kepada publik. Saya mendukung sekali transparansi APBA, bukan hanya untuk Sekretariat DPRA, tetapi juga seluruh SKPA, badan, dan lain-lain,” katanya.

Di sisi lain Irwan Djohan mengatakan jumlah gaji dan tunjangan untuk anggota DPRA setiap bulannya berkisar Rp 13 jutaan per anggota. Menurutnya jumlah ini terbilang relatif, apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan seorang staf PNS di DPRA yang setiap bulannya menerima gaji plus tunjangan prestasi kerja sebesar Rp 6 juta lebih.

“Jumlah tersebut sekitar 50 persen dari pendapatan anggota dewan. Padahal setiap bulan seorang anggota dewan bisa menyalurkan uang untuk rakyat yang datang meminta bantuan sekitar 50 persen dari total pendapatannya. Belum lagi untuk memenuhi permintaan dari berbagai organisasi masyarakat yang mengajukan proposal,” katanya.

“Saya sendiri mengalami bahwa setiap bulan hampir tidak ada yang tersisa dari pendapatan yang saya terima. Namun saya tidak mengeluhkannya, karena itu sudah menjadi resiko bagi orang yang memiliki jabatan di negeri ini. Jadi harus pandai-pandailah bagaimana mengelola keuangan setiap bulannya agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan partai, serta juga kebutuhan masyarakat yang datang memohon bantuan (baik yang datang ke kantor atau ke rumah), tanpa harus mengambil uang yang tidak halal (korupsi),” katanya.[](bna)

Ini Tujuan Keberadaan Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh

Ini Tujuan Keberadaan Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh

BANDA ACEH – Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh merupakan sebuah wadah pertemuan berkala dari berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Hal tersebut dikatakan oleh Chairman kaukus, Teuku Irwan Djohan, pada acara Launching Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh di Hotel Hermes Palace, Senin malam, 15 Juni 2015.

“Bersama para parlemen Aceh periode 2014 – 2019, kaukus ini bertujuan untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan di Aceh,” katanya.

Kaukus tersebut, kata Irwan Djohan, akan diselenggarakan setiap triwulan untuk membahas beberapa topik utama diantaranya isu pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan dan pengelolan sumber daya kelautan dan maritim.

“Serta berbagai isu lain yang berkembang termasuk wacana untuk membangu skema reward bagi pelaksana pembangunan dan individu yang menunjukkan prestasi yang tinggi serya mengedepankan prinnsi pembangunan yng berkelanjutan,” ujarya.

Irwan Djohan berharap, pertemuan kaukus nantinya dapat menghasilkan pokok pikiran, analisa kebijakan, dan yang lainnya. “Yang selanjutnya akan membantu parlemen Aceh dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan pembangunan dan fungsi lainnya,” kata Chairmen kaukus tersebut.

Irwan Djohan menjelaskan, kalau tidak berhati-hati dengan pengelolaan sumber daya air, maka suatu saat nanti harus membatasi penggunaan air di Aceh.

“Bahkan disaat ini pun kita telah mengalamai permasalahan yang menyadarkan kita tentang semakin pentingnya upaya pembangunan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan di Aceh,” ujarnya. [] (mal)

Irwan Djohan: Kerangka Berpikir Masyarakat Harus Diubah

Irwan Djohan: Kerangka Berpikir Masyarakat Harus Diubah

BANDA ACEH – Chairman Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Teuku Irwan Djohan, mengatakan pembangunan yang berkelanjutan harus dipahami sebagai suatu proses yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Menurutnya, dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan.

“Hal tersebut untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan,” kata Irwan Djohan pada acara launching Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, 15 Juni 2015.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kata Irwan Djohan, maka paradigma atau kerangka berpikir yang selama ini digunakan, bahwa bumi tempat untuk hidup adalah warisan dari nenek moyang harus diubah atau dibalik, yaitu sebenarnya bumi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita.

“Paradigma baru tersebut seyogiaya menyadarkan kita agar tidak berlaku sesuka hati terhadap bumi ini,” ujarnya. []

Elemen Sipil Bahas Pentingnya Bukti Peradaban Aceh Bersama Anggota Dewan

Elemen Sipil Bahas Pentingnya Bukti Peradaban Aceh Bersama Anggota Dewan

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta untuk ikut andil dalam menyempurnakan penelitian sejarah yang telah dilakukan elemen sipil di Aceh selama ini.

“Kemampuan organisasi masyarakat terbatas, hal-hal kecil yang bersifat sukarela sudah kami lakukan. Namun hal-hal yang membutuhkan biaya besar, ini di luar batas kemampuan kami. Di sinilah perlunya peran pemerintah dalam menyelamatkan dan mengenalkan kembali bukti peradaban Aceh,” ujar Ketua CISAH, Abdul Hamid yang kerap disapa Abel Pasai.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekjen CISAH Mawardi Ismail, Ketua Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa) Muhajir, Duta Nisan Aceh Mizuar Mahdi dan Pengurus Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT) Thayeb Loh Angen.

Hal senada disampaikan Ketua Mapesa, Muhajir. Dia mengatakan usaha yang selama ini dilakukan Mapesa dalam menyosialisasikan pentingnya pelestarian sisa peradaban Aceh sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah.

“Sudah saatnya pemerintah memprioritaskan program melestarikan semua bukti peradaban Aceh. Kami siap membantu pemerintah Aceh dalam melestarikan semua bukti peradaban yang tersebar di seluruh Aceh,” ujar Muhajir.

Di samping itu, pengurus PuKAT, Thayeb Loh Angen mengatakan Pemerintah Aceh saat ini terlihat masih kebingungan dalam bertindak untuk kemaslahatan Aceh, terutama dalam mencari jati diri Aceh.

“Kita bisa memahami pemerintah bingung di masa transisi dari perang ke damai. Sepuluh tahun kiranya adalah waktu yang cukup untuk menyadari diri gagal dalam mencari jati diri Aceh. Sekali lagi itu kami maklumi. Sekarang bukan lagi masa transisi. Mari kita sadari bahwa sebagian jati diri Aceh itu ada di ratusan ribu nisan-nisan tua yang tersebar dan tidak terawat di seluruh Aceh,” ujar Thayeb.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan mengatakan kegiatan sukarela yang dilakukan elemen sipil pecinta sejarah Aceh ini seharusnya mendapat dukungan dari APBA. Hal ini guna memperbesar dampak penelitian dan penyelematan peradaban Aceh.

“Namun sebelum itu terjadi, perlu ada pertemuan lagi untuk membuat kesepahaman di antara beberapa pihak di Pemerintahan Aceh, bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga ini penting,” ujar Irwan Djohan.

Selain itu, Irwan Djohan juga menekankan bahwa Pemerintah Aceh perlu bekerjasama dengan pihak swasta seperti, ormas-ormas dan lembaga sipil lainnya, dalam menyelamatkan bukti peradaban Aceh.

“Saya bersedia memfasilitasi pertemuan-pertemuan selanjutnya yang diperlukan. Selain itu, saya minta lembaga-lembaga ini menyiapkan draf lengkap tentang program dan langkah yang bisa dilakukan bersama, ada Komisi VII di DPR Aceh yang membidangi ini,” kata Irwan Djohan.[]