Tag: ipdn

Foto: Purna Praja se-Indonesia Reuni di Aceh

Foto: Purna Praja se-Indonesia Reuni di Aceh

BANDA ACEH – Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memanfaatkan momen Pekan Inovasi Nasional (PIN) dan Teknologi Tepat Guna ke 17 di Banda Aceh untuk reuni, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Banyak peserta PIN & TTG ke 17 adalah PNS alumni sekolah pamong praja. Kesempatan ini kita manfaatkan untuk reuni dalam upaya silaturahmi dan memupuk persaudaraan sesama alumni se-Indonesia,” kata Kadisbudpar Aceh, Reza Fahlevi, yang merupakan purna praja angkatan 05, melalui siaran pers kepada portalsatu.com.

Dia mengatakan para alumni purna praja yang hadir berasal dari Sabang hingga Merauke.[]

image1

image2

Alumni IPDN se-Indonesia Reuni di Aceh

Alumni IPDN se-Indonesia Reuni di Aceh

BANDA ACEH – Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memanfaatkan momen Pekan Inovasi Nasional (PIN) dan Teknologi Tepat Guna ke 17 di Banda Aceh untuk reuni, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Banyak peserta PIN & TTG ke 17 adalah PNS alumni sekolah pamong praja. Kesempatan ini kita manfaatkan untuk reuni dalam upaya silaturahmi dan memupuk persaudaraan sesama alumni se-Indonesia,” kata Kadisbudpar Aceh, Reza Fahlevi, yang merupakan purna praja angkatan 05, melalui siaran pers kepada portalsatu.com.

Dia mengatakan para alumni purna praja yang hadir berasal dari Sabang hingga Merauke. “Malah dari kepulauan terluar Indonesia juga hadir di Aceh dalam rangka memeriahkan acara PIN & TTG ini,” kata Almuniza purna praja angkatan 11 STPDN.

Salah satu purna praja asal Maluku Utara, Khairullah, mengaku senang dan bangga dapat bertemu dengan rekan-rekan sealmamaternya. “Terimakasih kepada purna praja Aceh yang sudah memfasilitasi reuni dadakan ini,” katanya.[](bna)

Ternyata Ini Maksud Ahok Soal Permintaan IPDN Dibubarkan

Ternyata Ini Maksud Ahok Soal Permintaan IPDN Dibubarkan

JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) Djohermansyah Djohan mengaku puas mendengar penjelasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai pernyataannya terkait usulan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Kalau dari penjelasan pak gubernur (Ahok), clear. Kan kami minta klarifikasi, konteksnya apa saya kira sudah cukup clear,” kata Djohermansyah usai bertemu Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin, 14 September 2015.

Dalam pertemuan itu, Ahok mengeluarkan usulan pembubaran IPDN berkaitan dengan moratorium pegawai negeri sipil selama lima tahun yang merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo. Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai ada ketidakdilan bagi lulusan di luar IPDN.

“IPDN masih terus menerima mahasiswa, berarti menurut penilaian pak gubernur (Ahok) tidak adil. Enggak fair, yang lainkan tidak ada, stop. Nanti semuanya di kantor-kantor pemerintahan termasuk DKI, masa anak-anak IPDN semua. Kan ada kebutuhan pendidikan yang lain,” ujar Djohermansyah.

Sebelumnya, Ahok sempat mempersoalkan mengenai alumni IPDN. Menanggapi hal itu, Djohermansyah menyatakan, DPN-IKAPTK akan melakukan koreksi terkait kekurangan para alumni IPDN.

“Ini jadi instropeksi bagi kami,” ujar Djohermansyah.[] sumber: JPNN.com

Pembubaran IPDN, Menteri Tjahjo: Pak Ahok Lebih Hebat

Pembubaran IPDN, Menteri Tjahjo: Pak Ahok Lebih Hebat

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar mengenai usul pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Tanya Ahok dong, kan Pak Ahok lebih hebat,” katanya di kantor Presiden, Selasa, 8 September 2015. Tjahjo enggan menanggapi lebih lanjut soal usul pembubaran IPDN tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan pembubaran IPDN. Menurut Ahok, sapaan Basuki, pegawai negeri tidak harus berasal dari IPDN.

Ahok juga menilai banyak alumnus IPDN menyogok jaksa atau inspektorat agar tidak diperiksa. “Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN atau STPDN sejak menjabat bupati. Saya tidak mau pakai,” katanya. | sumber: tempo

Birokrat Tanpa Jiwa

Birokrat Tanpa Jiwa

PERNYATAAN Gubernur Jakarta tentang birokrat lulusan IPDN seperti menampar. Pernyataan nyeleneh itu terkesan menggeneralisir karena birokrat di negeri ini umumnya memang begitu. Tidak kreatif, turut sama atasan dan pandai mengutak atik.

Namun pernyataan itu bila mengacu pada spesialisasi pendidikan, kritikan Ahok memang mengena. Pasalnya lembaga pendidikan pamong memang mengkhususkan diri untuk mendidik birokrat tulen. Jadi merujuk pada keadaan hari ini, kritikan itu seperti membuka kotak pandora.

Dalam konteks Aceh misalnya. Hampir semua lulusan lembaga itu mengisi jabatan di pemerintahan. Tapi bila kita mengacu pada nilai ideal pamong sebagai pelayan masyarakat maka seperti berharap “boh ara hanyet”.

Kita tidak tahu apakah mereka yang salah atau lembaganya. Kita ambil sampel misalnya tingkat pemerintah Aceh. Betapa mereka mengisi banyak eselon di pemerintahan. Tapi lihatlah hasil kerja mereka. Adakah mereka berprestasi? Adakah mereka benar melayani? Adakah mereka mereka menunjukkan kelas mereka sebagai orang dengan didikan yang spesial.

Siapapun mengakui tata kelola manejerial pemerintah Aceh amat buruk. Tapi siapa di antara birokrat kita yang siap jadi martil untuk memperbaikinya. Para birokrat itu seperti manusia tanpa jiwa. Mereka seperti para “kasim” dalam sejarah Kekaisaran Cina. Kasim sejumlah pengabdi raja yang dikebiri. Agar mereka menjadi pengabdi tanpa reserve. Mereka bekerja tanpa jiwa.

Pernyataan Ahok seperti kembali memukul bandul. Memecahkan kesunyian dari kritikan sistem pendidikan kita. Lulusan IPDN yang dilatih semi militer melahirkan jiwa korsa sesama mereka. Mereka membangun “klik” untuk saling melindungi dan saling “mengangkat”.

Bila sudah begini ukuran prestasi sudah jauh dari acuan. Maka jangan heran tingkat kepercayaan publik terhadap birokrat amat rendah. Akhirnya rakyat selalu memilih jalan sendiri menyelesaikan masalahnya. Rakyat jadi tidak taat sebab ketika taatpun belum tentu menyelesaikan masalahnya.

Lihat soal ketertiban misalnya. Tertib administrasi. Sebab para birokrat kita bukan problem solving. Mereka yang bekerja di pemerintah meresa lebih tahu. Lebih pandai dan punya keputusan yang mutlak. Sedikit sekali yang benar-benar punya rasa sebagai “babu” atau pelayan yang ditugaskan negara melayani rakyat.

Dalam konteks Aceh kita butuh birokrat pengabdi. Bukan birokrat “babi gemuk”, rakus tapi tidak luwes. Kita mimpi birokrat yang tiap hari menjadi pengurai kekusutan di segala lini. Menjadi birokrat yang punya daya kreasi, punya daya juang dan selalu berpikir “menghalalkan” penghasilannya. Bukan berpikir bagaimana setiap hari mengutak atik administrasi demi recehan haram.

Birokrat harus melepaskan diri dari jiwa “amtenar” karena itu peninggalan penjajah. Di masa lalu amtenar digaji kolonial memang untuk menjajah kita. Maka sepantasnyalah semua itu ditinggalkan. Saat ini kita mengurus bangsa sendiri, pemimpin sendiri dan rakyat sendiri.

Perasaan “lebih” karena sekolah spesialis harus ditunjukan dengan menjadi pelayan “berhati”. Menjadi tempat rakyat menyelesaikan urusannya. Kita mimpi birokrat yang didatangi rakyat dengan perasaan bahagia. Sebab mereka merasa birokrat adalah pelayan mereka. Bukan seperti kaum terjajah berhadapan dengan amtenar (birokrat) penjajah.

Lihatlah betapa melimpahnya uang Aceh. Mengapa banyak rakyat miskin dan papa? Mengapa rumah para amtenar itu menjulang megah? Memangnya berapa besar gaji mereka? Seribu tanya itu harus menjadi renungan bagi mereka yang sudah menyerahkan diri untuk negara. Dan yang ditugaskan menjadi “babu” untuk rakyat. Jadi jangan dibalik.[]

Ahok Minta Presiden Bubarkan IPDN, Ini Reaksi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri

Ahok Minta Presiden Bubarkan IPDN, Ini Reaksi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri

BANDA ACEH – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menilai tidak masuk akal bila ada ide dan usulan kepada presiden untuk membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya bila ada satu atau dua alumni yang buruk, hal tersebut merupakan sisi manusiawi dalam setiap institusi.

“Saya bukan alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Institut Ilmu Pemerintahan (APDN IIP) dan IPDN. Saya pernah 6 tahun menangani STPDN dan IPDN dan selama 15 tahun bekerja di Kemendagri bergaul intens bahkan sangat intens dalam hubungan kerja yang sangat baik. Saya merasakan dan menyaksikan alumni IPDN bekerja sangat baik, aktif, siap pakai dan siap dikembangkan, dedikasi terhadap pekerjaan luar biasa tinggi,” ujarnya kepada portalsatu.com, Sabtu, 5 September 2015.

Dia mengaku juga tidak pernah meragukan alumni institut tersebut saat memberikan tugas.

Dia juga menilai tidak ada institusi pendidikan yang sempurna dan semuanya dalam proses menuju perbaikan untuk kesempurnaan. Jika dari 1000 lulusan terdapat 50 orang bermasalah, itu juga masih bisa dibilang sukses dan lembaga pendidikan tersebut berhasil.

“Artinya 95 persen berhasil. Jadi jangan menyalahkan institusi,” katanya lagi.

Prof Zudan Arif Fakrulloh ini menyampaikan hal ini menyikapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat, 4 September 2015.

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, ‘Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.’ ‘Untuk apa ada sekolah IPDN?’ saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps,” kata Basuki seperti dilansir detik.com.

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

Ketika memilih ajudan pun, Basuki mengatakan, ia tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.

“Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Mohon maaf saja nih ajudan dari IPDN yang ada di belakang saya,” kata Basuki menoleh ke seorang PNS DKI alumnus IPDN yang berdiri memegang dokumen.

Kepada ratusan pejabat eselon, Basuki meminta mereka untuk menegakkan program lima tertib (5T). Tak hanya itu, ia meminta para pejabat, khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak menjaga sesama alumnus IPDN.

“Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada,” ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.[]

Ahok Minta Jokowi Bubarkan IPDN

Ahok Minta Jokowi Bubarkan IPDN

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015).

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, ‘Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.’ ‘Untuk apa ada sekolah IPDN?’ saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps,” kata Basuki.

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

Ketika memilih ajudan pun, Basuki mengatakan, ia tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.

“Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Mohon maaf saja nih ajudan dari IPDN yang ada di belakang saya,” kata Basuki menoleh ke seorang PNS DKI alumnus IPDN yang berdiri memegang dokumen.

Kepada ratusan pejabat eselon, Basuki meminta mereka untuk menegakkan program lima tertib (5T). Tak hanya itu, ia meminta para pejabat, khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak menjaga sesama alumnus IPDN.

“Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada,” ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.[] sumber: kompas.com