Tag: investasi

Dewan Sesalkan Minimnya Promosi Even Nasional

BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh Irwansyah menyesalkan minimnya promosi even nasional Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke XVII yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 7-12 Oktober 2015.

“Akibat minimnya promosi tersebut, banyak warga yang tidak mengetahui akan pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya belasan miliar tersebut,” kata Irwansyah di Banda Aceh, Rabu, 7 Oktober 2015.

Pekan Inovasi (PIN) Perkembangan Desa/Kelurahan Nasional dan TTG Nasional XVII rencananya akan dibuka langsung Presiden Joko Widodo di Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya, Banda Aceh, Kamis (8/10).

Irwansyah mengingatkan Pemerintah Aceh, jika kegiatan bertaraf nasional tersebut tidak dikelola dengan baik, maka menjadi kampanye hitam bagi Aceh. Padahal tujuan kegiatan tersebut sekaligus untuk mempromosikan Aceh kepada daerah-daerah lain.

“Jangankan warga dari luar Banda Aceh, warga di sekitar arena di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, banyak yang tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut,” kata Irwansyah.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dirinya sudah mendatangi lokasi kegiatan. Even nasional tersebut tidak sesuai harganya belasan miliar karena dikelola secara amatiran.

“Saya sudah kunjungi dan saya melihat even seharga Rp14 miliar itu, tapi dikelola secara amatiran, tidak terlihat adanya kemegahan dari Aceh,” ujar Irwansyah yang juga ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh.

Irwansyah juga menyoroti kesiapan panitia dalam menyiapkan infrastruktur pameran. Padahal kegiatan sudah sangat dekat,namun anjungan peserta maupun tempat lainnya belum selesai dikerjakan.

Selain itu, Irwansyah mengatakan banyak pedagang kaki lima yang bertanya-tanya apakah mereka bisa berjualan di sekitar lokasi acara tingkat nasional tersebut.

“Banyak pedagang yang tanya apakah bisa jualan di situ. Mereka mendapat informasi valid tentang itu. Seharusnya, kegiatan berskala nasional ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pedagang kaki lima,” ujar anggota komisi C DPRK Banda Aceh itu.

Kendati menilai pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna banyak masalah, Irwansyah mengapresiasi pemerintah pusat memberikan kepercayaan bagi Aceh untuk menyelenggarakan even nasional.

“Tentu ini dengan lobi pemerintah Aceh, sehingga even penting ini dilaksanakan di Banda Aceh. Ini menguntungkan Aceh khususnya Banda Aceh. Namun kami ingatkan pemerintah ini bukan even main-main makanya harus dikelola secara serius,” pungkas Irwansyah.[] sumber: antaranews.com

Pemerintah Jepang Ancam Indonesia, Kenapa?

JAKARTA — Pemerintah Jepang meradang atas keputusan Indonesia menunjuk investor China sebagai pemenang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Bahkan, negara ini mengancam akan mengevaluasi seluruh kerja sama ekonominya dengan Indonesia hingga mencabut investasinya di Indonesia.

Jika ancaman ini benar, Indonesia patut waspada. Sebab, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang merupakan negara dengan rasio realisasi investasi paling tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 62 persen.

Pada semester-I 2015, total realisasi investasi Jepang di Indonesia berada di peringkat ketiga sebesar 1,6 miliar dollar AS atau 11,3 persen dari total realisasi investasi penanaman modal asing (PMA).

Posisi pertama ditempati Malaysia dengan 2,6 miliar dollar AS, sementara posisi kedua ditempati investor Singapura dengan 2,3 miliar dollar AS.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengakui kekecewaan Pemerintah Jepang tersebut.

Pekan lalu, Sofyan telah diutus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso.

Sofyan telah menjelaskan kepada Pemerintah Jepang bahwa keputusan pemerintah RI soal kereta api cepat didasari oleh pertimbangan rasional.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk tetap melanjutkan kerja sama ekonomi dengan Jepang.

“Kepentingan Jepang di Indonesia lebih luas, lebih dari sekadar kereta cepat,” ujarnya, Jumat (2/10/2015).

Dalam kunjungan itu, Indonesia juga menawarkan proyek-proyek lain kepada sejumlah lembaga keuangan Jepang. Itu untuk menjelaskan bahwa Indonesia membuka kerja sama untuk pendanaan dalam proyek lainnya.

Hanya gertak sambal

Pengamat ekonomi internasional dari Center Strategic and International Studies (CSIS), Haryo Aswicahyono, menilai, ancaman Jepang hanya pernyataan emosional.

Ini tak ubahnya gertak sambal, apalagi pembatalan perjanjian bisnis tidak mudah.

Kerja sama investasi di antara kedua negara juga tak hanya antar-pemerintah, tetapi lebih banyak business to business.

“Saya pikir Indonesia harus tenang, jangan terlalu khawatir,” ungkap Haryo kepada Kontan, Minggu (4/10/2015).

Dia melihat kejadian ini hanya bagian kecil dari pasang surut hubungan dagang kedua negara. Toh pada gilirannya, kedua negara ini akan cepat selesai.

Terlebih lagi, hubungan RI-Jepang selama ini selalu mesra, terlihat dari tingginya investasi Jepang ke Indonesia.

Hubungan kerja sama yang terjalin lama tidak akan mudah diakhiri karena banyak pihak yang terlibat. Lebih dari itu, Jepang selama ini lebih untung dari hubungan dagang dengan Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu pasar yang sangat besar untuk produk Jepang. Bahkan, lima tahun terakhir, Jepang lebih banyak menikmati surplus dari perdagangannya dengan Indonesia.

Toh, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah RI dalam membina kerja sama.

Terlepas dari alasan pemerintah untuk lebih berorientasi ke China dibanding Jepang, Haryadi berharap, Pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dalam menawarkan proyek.

Selain itu, komunikasi yang baik sangat penting agar kekecewaan Jepang tidak berlarut dan merugikan dunia usaha.[] sumber: kompas.com

Pakar Ekonomi: Kualitas SKPA Tergantung Gubernur

BANDA ACEH – Pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. A. Rahman Lubis menilai kualitas Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sangat ditentukan kualitas dari pimpinannya. Apabila pimpinannya kurang berkualitas, maka kualitas bawahannya juga tidak baik.

“Kondisi SKPA saat ini kita bisa lihat sendiri, berkualitas atau tidak,” kata Prof. A. Rahman Lubis menjawab pertayaan wartawan seusai memberi materi diskusi publik “Strategi Meningkatkan Investasi di Aceh” yang digelar Fraksi Partai Demokrat di Gedung Serbaguna DPR Aceh, Jumat, 18 September 2015.

Rahman Lubis menyebut gubernur sangat menentukan kualitas SKPA. Itu sebabnya, apabila ingin Aceh berubah lebih baik dan gubernur merasa perlu mewujudkan perubahan, maka kepala SKPA tertentu harus diganti dengan yang berkualitas.

“Dan kembali lagi, itu tergantung yang paling atas. Bila yang paling atas merasa ada SKPA perlu diganti maka harus diganti dengan orang-orang yang berkualitas,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsyiah Ini.

Menurut Rahman, dengan terpilihnya orang-orang yang berkualitas di tingkat SKPA itu akan menjadi starting point bagi gubernur. “Semua itu tergantung gubernur,” ujarnya.[] (idg)

Foto Prof. Dr. A. Rahman Lubis. @Joe Samalanga/portalsatu.com

Besok, Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh Gelar Kajian Investasi

BANDA ACEH – Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat akan menggelar Kajian Strategis Meningkatkan Investasi di Aceh, di Gedung Serba Guna DPRA, Jumat, 18 September 2015, pukul 14.00 WIB.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA, H. T. Iberahim ketika dihubungi, Rabu, 16 September 2015, malam, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kontribusi Partai Demokrat menyikapi kondisi investasi di Aceh.

“Kegiatan ini untuk memberi wawasan kepada pelaku bisnis, pemerintahan dan kader partai. Ini rangkaian konstribusi kader pada Partai Demokrat yang sudah berusia 14 tahun,” kata Iberahim.

Kajian tersebut akan menghadirkan pakar dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Prof. Dr. A Rahman Lubis.[] (idg)

Foto ilustrasi investasi

“Pemerintah Aceh Jangan Mengandalkan Proposal, tapi…”

BANDA ACEH – Pengusaha perkebunan, Muhammad Azi minta pemerintah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Aceh sebagai salah satu upaya membuka lapangan kerja baru.

“Pemerintah Aceh harus mengembangkan SDM yang ada untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Aceh. Mereka harus dilatih dan diberikan penyuluhan agar bisa bekerja,” kata Azi kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Sabtu, 12 September 2015.

Azi menilai masih banyak lapangan kerja yang bisa digunakan sebagai tempat mengasilkan pendapatan bagi masyarakat Aceh. Namun, kata dia, mereka perlu dilatih keahlian oleh Pemerintah Aceh.

“Pemerintah Aceh jangan hanya memberikan ikan, tapi harus memberikan pancing agar bisa mencari ikan sendiri. Maksudnya adalah Pemerintah Aceh jangan hanya mengandalkan bantuan dengan proposal, tapi melatih skill itu jauh lebih penting,” ujar Azi.

Menurut Azi, dengan adanya skill (ketrampilan), minat masyarakat Aceh yang ingin bekerja ke luar negeri bisa berkurang. Kalau pun ada yang bekerja di luar negeri, kata dia, mereka sudah mempunya skill, sehingga bukan bekerja sebagai buruh kasar.

Selain itu, kata Azi, Pemerintah Aceh juga bisa memberdayakan koperasi-keperasi. “Jangan koperasi yang tidak jelas, tapi koperasi yang benar-benar koperasi yang sudah lulus verifikasi dan mempunyai sumberdaya. Dulu masa kepemimpinan Irwandi-Nazar banyak koperasi yang dicoret, karena koperasinya tidak lengkap,” ujarnya.

Ia juga menekankan Pemerintah Aceh jangan hanya berpikir untuk mangajak investor berinvestasi di sektor minyak dan pertambangan, akan tetapi juga harus mendorong masyarakat bersama-sama mengembangkan sektor riil.[] (idg)

Foto Muhammad Azi

Pengusaha Perkebunan: Investasi Bukannya hanya Mendatangkan Investor

BANDA ACEH – Pengusaha perkebunan, Muhammad Azi mengatakan investasi bukan hanya mendatangkan investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Aceh.

“Investasi jangan hanya berfikir mendatangkan investor dari luar negeri, tapi seharusnya bisa dikembangkan dengan kreativitas masyarakat Aceh dari berbagai sumber daya alam yang ada di Aceh,” kata Azi kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Sabtu, 12 September 2015.

Menurut Azi, untuk membuka lapangan kerja kepada masyarakat, Pemerintah Aceh bisa mengembangkan usaha-usaha kreatif dalam berbagai sektor. Misalnya, mengajak masyarakat Aceh menanam melon, buah naga dan lainnya.

“Ini adalah sektor riil yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat Aceh dengan cara kelompok atau dalam skala yang banyak,” ujar Azi yang juga dikenal dengan sebutan Tengku Alex.

Azi menambahkan, jika ingin mewujudkan investasi dalam sekala besar, Pemerintah Aceh harus bisa menjamin keamanan dan kenyamanan investor. “Kalau tidak ada jaminan, investor tidak akan mahu berinvestasi di Aceh,” ujarnya.

Selain keamanan dan kenyamanan bagi investor, kata Azi, birokrasi juga harus dipermudah. “Jangan sampai mengurus surat saja memakan waktu yang sangat lama dan tidak adanya koordinasi antara SKPA terkait. Ini harus diperbaiki oleh Pemerintah Aceh,” ujarnya.[] (idg)

Foto Muhammad Azi

Investor dan Ironi Ekonomi Aceh

ALHAMDULILLAH, kita amat bahagia mendengar Pemerintah Aceh menyatakan soal investasi. Tahun 2014 jumlah investasi masuk ke Aceh mencapai Rp 6,2 triliun. Aceh bahkan menempati urutan nomor tujuh investasi tertinggi dari 34 Propinsi. Sebuah prestasi yang amat menggembirakan.

Peningkatan investasi di 2014 meningkat 22 persen dari tahun sebelumnya. Menurut pengumuman itu datanya dari BKPM. BKPM adalah lembaga negara yang mengurus investasi. Artinya data ini sangat layak dipercaya. Ini menjawab tudingan miring selama ini soal investasi Aceh.

Prestasi ini sebanding dengan anggaran yang dihabiskan untuk menggait investor. Intinya tidak sia-sia kerja keras pemerintah melobi ke sana kemari.

Namun banyak yang heran dengan kenyataan ini. Pasalnya, melihat data terakhir Aceh yang amat tidak menggembirakan secara ekonomi. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) yang tidak mencapai 1,7 persen. Angka ini paling rendah di Sumatera.

Menurut Bank Indonesia dan BPS, awal 2015 ekonomi Aceh tidak tumbuh. Malah minus. Angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Pengangguran juga di atas rata-rata nasional. Eksport non migas Aceh mundur dan banyak lagi indikator ekonomi yang menafikan kenyataan, berlawanan dengan begitu besar investasi yang masuk ke Aceh.

Investasi adalah seperti pupuk bagi ekonomi. Artinya investasi akan menyuburkan pohon ekonomi. Imbas memperbanyak bunga dan menjadi buah untuk dinikmati. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat dengan investasi 2014 setengah APBA. Pada kenyataan ekonomi tidak tumbuh. Kesejahteraan tidak membaik. Artinya kemana, dimana dan untuk apa investasi Rp 6,2 triliun itu.

Mana wujudnya? Apa multiplayer efeknya? Di media sosial umumnya masyarakat berkomentar negatif soal pengumuman investasi itu. Rata-rata tak percaya, bahkan banyak yang mengejek menganggap pemerintah menyampaikan berita palsu. Padahal berdasarkan berita data tersebut resmi dari pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Aceh harus menjelaskan lebih detail.

Di mana investasi itu? Apa yang dibuat dengan investasi itu? Hal ini supaya prestasi besar tersebut tidak dianggap bohong oleh rakyat. Sebab investasi dengan nilai triliunan tersebut amatlah besar. Konon lagi kita nomor urut tujuh secara nasional.

Atau jangan-jangan investasi yang dimaksud hanya berupa akuisisi atau pengalihan usaha? Misalnya perubahan kepemilikan PT Arun ke PT Perta Arun Gas dan sejumlah perubahan status kepemilikan kebun sawit swasta. Ini tetap dicatat investasi oleh BKPM. Tapi ini investasi semu saja bagi daerah. Tidak akan berefek luas bagi ekonomi setempat.

Bila benar begini pengalihan PT Arun hampir seharga Rp 4 triliun. Begitu juga investasi pipanisasi gas. Artinya investasi bukan baru. Hanya investasi karena bertukar kepemilikan perusahaan itu. Dampak ekonominya jelas amat minim. Sedang investasi yang diharapkan menggerakkan ekonomi Aceh adalah investasi baru yang menciptakan peluang baru. Misal usaha hilir migas yang didukung dari gas terminal Arun atau investasi di bidang lain yang bermakna ada uang baru masuk ke Aceh.

Nah, bila investasi seperti yang dimaksud di atas adalah jelas bukan hasil usaha Pemerintah Aceh. Terlebih karena kebutuhan diversikasi PT Arun dari kilang gas menjadi penampung gas. Bila ini benar maka pengumuman investasi itu hanya hiburan bagi rakyat. Sebenarnya itu investasi di atas kertas. Bukan investasi sebagai pupuk ekonomi sesuai harapan rakyat.

Selama ini rakyat memahami investasi berarti akan memperluas kesempatan kerja. Ada uang yang beredar di sini dan kemudian mengalir efeknya untuk mendorong ekonomi. Misal seperti pembangunan pabrik baru yang turut membuka lapangan kerja.

Semoga saja pengumuman investasi yang besar tahun lalu dapat diperjelas oleh Pemerintah Aceh. Hal tersebut supaya berita baik ini menjadi “pelangi usai hujan”.[]

Menko Maritim Undang Investor Masuk Aceh

BANDA ACEH – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Indroyono Susilo, mengatakan, Aceh semakin prospektif untuk investasi, baik sektor energi maupun pariwisata. Menurutnya Aceh kaya sumber alam untuk digarap dan memiliki sarana pendukung yang memadai.

“Banyak peluang yang bisa digarap di Aceh, silakan manfaatkan semua potensi yang menjanjikan itu. Kalau investasi di bidang energi tentu akan menjadi katalis bagi investasi yang lain,” kata Indroyono Soesilo, yang bertindak sebagai keynote speaker dalam pertemuan Business Leader Forum, Aceh Investment Promotion yang digelar di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2015.

Mantan Dirjen United Nation – FAO itu juga turut menegaskan langkah pemerintah untuk menyederhanakan siklus perizinan investasi di Indonesia.

Hal senada juga dituturkan Presiden Direktur PT Lafarge Semen Indonesia, Anthoni Ricolfy. Menurutnya, Aceh merupakan tempat yang kondusif untuk berinvestasi. Hal ini didukung oleh SDM yang berkualitas dan kebijakan investasi yang ramah dari pemerintah daerah.

“Aceh sudah sangat kondusif dan untuk investasi jangka panjang kami sangat optimis. Pabrik kami memiliki kapasitas produksi 1,6 miliar ton/tahun. Kami juga memiliki dermaga sendiri,” ujar Ricolfy, dalam testimoninya “Success Story Experiences of Investment in Aceh”.

Even promosi tahunan ini dibuka oleh Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah yang turut dihadiri Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sesi diskusi panel, yang dipandu oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Hendri Saparini.

Pertemuan Business Leader Forum 2015 ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah meminta pemerintah pusat untuk mempercepat proses pembangunan di Aceh melalui dukungan terhadap pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe. Selain itu adalah pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Relomendasi selanjutnya adalah adanya dukungan dari para investor dan kalangan dunia usaha untuk meningkatkan investasi di Aceh. Hal ini mengingat iklim investasi di Aceh yang semakin membaik, yang terlihat dari daya saing investasi Aceh yang semakin menguat dalam lima tahun terakhir. [](bna)

Gubernur Zaini: Aceh Akan Beri Kemudahan Untuk Investor

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh telah mengambil langkah-langkah untuk memudahkan investasi di Aceh. Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2014 sebagai landasan hukum bagi pengembangan Kawasan Investasi di Aceh.

Hal ini disampaikan Gubernur Zaini Abdullah, dalam pembukaan Business Leader Forum (BLF)- Aceh Investment Promotion 2015, di Grand Ballroom, Sari Pan Pacific Hotel Jakarta, Kamis, 21 Mei 2015.

Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah mengatakan Pemerintah Aceh saat ini juga sedang memperbaiki infrastruktur sebagai penunjang kelancaran investasi dan pengembangan usaha. Kemudahan lainnya yang diberikan Pemerintah Aceh adalah pelayanan perizinan melalui satu pintu.

“Kami akan mempermudah birokrasi perizinan dan menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investasi saudara. Kalau ada kendala dan masalah langsung lapor pada saya, untuk saya ambil tindakan segera agar pihak investor tidak dirugikan,” kata Zaini di hadapan 150 CEO dan investor nasional.

Zaini Abdullah mengatakan untuk saat ini ada tiga sektor utama yang menjadi fokus pengembangan investasi di bumi Serambi Mekkah, yaitu agro industri, infrastruktur dan sektor pariwisata.

Di hadapan Menko Maritim dan sejumlah duta besar negara sahabat, Zaini mengatakan kondisi Aceh kini semakin kondusif. Selain itu, kepercayaan investor juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Terbukti selama tiga tahun terakhir, realisasi investasi di Aceh terus meningkat. Kalau pada tahun 2013 realisasi investasi itu berkisar Rp 5,09 triliun, maka tahun 2014 naik sebesar 22,31 persen atau sebesar Rp 6,22 triliun,” ujarnya.

Zaini Abdullah mengungkapkan, pada tahun lalu Aceh menduduki rangking ke-9 untuk wilayah Indonesia bagi pengembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk tahun ini, menurut data BKPM, rangking investasi di Aceh menduduki urutan ke-7 sampai Maret 2015.

“Insya Allah rangking itu akan naik karena kami akan terus memberi kemudahan bagi masuknya investasi di Aceh,” katanya.[](bna)

Jokowi Promosi Aceh di China

BANDA ACEH – Dalam pertemuan Indonesia-China Economic Cooperation Forum yang berlangsung di Beijing, Tiongkok, Jumat, 27 Maret 2015 kemarin, Presiden Jokowi dengan penuh keseriusan mempromosikan Aceh, lebih khususnya lagi kota wisata Sabang. Even itu dihadiri 1.250 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tiongkok dan Kadin Indonesia, serta turut dihadiri Perdana Menteri China, Li Keqiang.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan, Indonesia memberi lampu hijau kepada para pengusaha Cina untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahannya akan membangun tol laut dari Malayahati (Aceh Besar), Kuala Tanjung, Bitung, sampai ke Sorong (Papua Barat).

Presiden Jokowi juga menyinggung soal pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, termasuk membangun pembangkit listrik baru di Aceh dan Sumatera Barat, untuk mendukung investasi di Indonesia. Juga akan dibangun kereta api trans-Sumatra dari Banda Aceh hingga Lampung, jalan highway Sumatra, dan kawasan industri khusus baru, termasuk di Lhokseumawe.

Menurut Jokowi, akan dibangun pula industri perikanan di Sabang dengan memanfaatkan potensi ikan di laut Aceh yang mencapai 276.000 ton per tahun. Selain itu, Sabang akan dijadikan sebagai international hub port. IHP adalah pelabuhan internasional sebagai pengumpan. Artinya, barang/muatan yang akan diangkut dengan kapal-kapal jalur pelayaran luar negeri dikumpulkan lebih dulu di Sabang.

Untuk itu, Jokowi mengajak para investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia. “Kami menjanjikan adanya kemudahan perizinan melalui pelayanan terpadu,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dan dilaporkan Ir Iskandar MSc kepada Serambi via email tadi malam.

Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh itu berada di Beijing sejak Rabu (25/4) lalu menyertai kunjungan kerja Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah. Ikut bersama gubernur dalam lawatan ke Negeri Tirai Bambu ini, antara lain, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ir Fauzi Husin, Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam, M Adli Abdullah MCL salaku Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional, serta A Latief, pengusaha Pasaraya dan mantan menteri Tenaga Kerja RI.

Seluruh rombongan dari Aceh itu akhirnya Jumat kemarin bergabung dengan Presiden Jokowi dan sejumlah gubernur dari Indonesia dalam Forum Indonesia-China Economic Cooperation yang berlangsung di Beijing.

Sementara itu, Perdana Menteri China, Li Keqiang menyambut baik ajakan kerja sama dari Presiden Jokowi. Ia menyebutkan kelebihan Tiongkok, selain dapat memproduksi barang dalam jumlah besar, juga kualitasnya baik. Li Keqiang juga mengimbay hendaknya ada pengusaha dari Indonesia yang berinvestasi di Tiongkok.

Teken MoU

Sementara itu, dalam sesi pertemuan gubernur dari Indonesia yang diwakili Gubernur Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Jambi di Golden Hall, depan Lapangan Tiananmen, Beijing, dilakukan penandatanganan 31 MoU antara pengusaha Tiongkok dan pengusaha Indonesia. Salah satunya adalah antara BPKS dengan China Harbour untuk membuat studi kelayakan menjadikan Sabang sebagai international hub port, sebagaimana dimaui Presiden Jokowi. Pertemuan itu mengusung tema win-win coopeartion sharing developement oportunities (kerja sama pembangunan yang saling menguntungkan).

Gubernur Zaini menyatakan bahwa Presiden Jokowi sangat serius mempromosikan Aceh ke dunia internasional. “Kita harapkan apa yang diucapkan Presiden Jokowi di forum tersebut dapat direaliasikan untuk mengatasi ketertinggalan Aceh selama ini dan kita harapkan dukungan semua pihak di Aceh untuk membangun Aceh pascakonflik,” ujarnya.

Menurut Adli Abdullah, China Harbour sangat antusias dan merespons apa yang disampaikan Gubernur Aceh. Bentuk dari respons tersebut, Mr Tang Qiaoliang dalam waktu dekat akan mengirim tim survei melihat potensi Sabang untuk dikembangkan sebagai international hub port. Apalagi belakangan ini China Harbour sudah masuk ke Thailand, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.[] sumber: serambi indonesia