Tag: ghazali abbas adan

DPD PPMI Aceh Gelar Sosialisasi Empat Pilar Bersama Ghazali Abbas Adan

DPD PPMI Aceh Gelar Sosialisasi Empat Pilar Bersama Ghazali Abbas Adan

BANDA ACEH – Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi Aceh (DPD PPMI Aceh) menggelar kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama Anggota DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan di Aula Kantor Kesbangpol Linmas Aceh, Jumat 2 Oktober 2015.

Ghazali Abbas dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan amanah dari undang-undang yang harus dilaksanakan oleh anggota MPR. MPR ini sendiri terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, MPR mempunyai tugas diantara adalah memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia daan Bhinneka Tunggal Ika dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Kita berkumpul di sini salah satu tujuannya untuk mendapat berbagai masukan dan saran dari masyarakat. Jadi kegiatan ini bukan untuk main-main apalagi untuk menghambur-hamburkan uang, karena ini merupakan amanah yang harus saya laksanakan,” kata Ghazali Abbas.

Ketua DPD PPMI Aceh Harris Gusnally, SE.Ak dalam laporannya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Murdani Tijue mengatakan selain Ghazali Abbas Adan, narasumber lainnya dalam sosialisasi ini adalah Dekan FISIPOL Unsyiah Dr. Syarifuddin Hasyim, SH M.Hum yang mengulas seputar UUD Tahun 1945 Dari Masa Ke Masa ; Bagaimana Memposisikan DPD serta Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Saifuddin Bantasyam, SH MA yang mengupas tentang NKRI dan Kebhinnekaan, Antara Harapan Dan Kenyataan.

“Acara ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Organisasi Paguyuban Se-Aceh, Dewan Guru, Perwakilan Perempuan, OKP, BEM dan juga dari Media,”kata Harris Gusnally.[] (mal)

Ghazali Abbas: Jangan Paksa Membangun, Tetapi Masyarakat Tidak Membutuhkannya

Ghazali Abbas: Jangan Paksa Membangun, Tetapi Masyarakat Tidak Membutuhkannya

JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) mengelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 7 September 2015.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPD RI Ajiep Padindang yang turut dihadiri oleh Tim Anggaran Komite I, II dan III tersebut dengan pokok pembahasan RAPBN 2016.

“Kami berharap akan diberikan informasi sekilas tentang RAPBN 2016, paling tidak capaian pajak dalam APBN 2015,” ujar Ajiep Padindang senator asal Sulawesi Selatan ini ketika memberikan sambutan saat mengawali pembukaan Raker.

Dalam Raker tersebut, Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo beserta jajarannya. Sedangkan Menteri PPN/Bappenas diwakili oleh Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Imron Bulkin, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Wismana Adi Suryabrata beserta jajarannya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan tantangan APBN ke depan meliputi empat hal yaitu Ruang Fiskal terbatas, Mandatory Spending dan belanja wajib relative besar, kualitas belanja yang lebih baik dan penyerapan anggaran yang belum optimal.

Ia juga menambahkan Arah Kebijakan Fiskal 2016 yang terdapat dalam RKP 2016 yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Yang didalamnya ada tiga dimensi pembangunan, pertama: dimensi pembangunan manusia, kedua: dimensi pembangunan sector unggulan dan ketiga: dimensi pemerataan dan kewilayahan.

“Gambaran umum RAPBN 2016 diharapkan mampu mencapai target pembangunan yang meliputi Tingkat Kemiskinan 9-10%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,2% – 5,5%, Gini Ratio 0,39, IPM 70,1. Penerimaan perpajakan didasarkan pada outlook penerimaan tahun 2015 (pertumbuhan penerimaan perpajakan sekitar 14,5%), pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN. Transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja K/L, dalam rangka penguatan peran daerah dalam pemerataan pembangunan dan implementasi desentralisasi fiscal,” kata Mardiasmo.

Sedangkan Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa dari 9 agenda Prioritas-Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Kementeriannya sudah mempersiapkan RKP 2016 mengenai Norma Pembangunan Kabinet Kerja yang berisi, membangun untuk manusia dan masyarakat, upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Sementara itu senator asal Aceh Ghazali Abbas Adan, dalam Raker tersebut kembali mengingatkan Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas agar Pembangunan itu harus bermanfaat bagi masyarakat dan juga dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jangan memaksakan untuk membangun tetapi masyarakat tidak membutuhkannya,” kata Ghazali Abbas sambil menyerahkan usulan Program Pembangunan Provinsi Aceh yang diterimanya dari Bappeda provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ghazali Abbas menambahkan selain sebagai wakil rakyat, ia juga mewakili pemerintah daerah di tingkat pusat. Oleh itu apa yang ia serahkan tersebut merupakan usulan-usulan yang telah ia terima dari pemerintah daerah, baik yang dikirim maupun melalui serapan aspirasi masyarakat saat ia melakukan reses.

“Usulan program ini agar mendapat perhatian serius dan dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat demi kemakmuran rakyat Aceh,” kata Ghazali Abbas yang mewanti-wanti pihak Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas.

Di akhir pertemuan, Wakil Menteri Keuangan menyahuti permintaan senator dari Aceh tersebut.

“Mari Pak Ghazali kita kawal bersama dana-dana pembangunan yang sudah dan akan ditransfer ke Aceh,” ajak Mardiasmo. [] (mal)

 

Ghazali Abbas: Pemerintah Aceh Belum Begitu Profesional

Ghazali Abbas: Pemerintah Aceh Belum Begitu Profesional

BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, mengatakan dirinya telah bekerja maksimal.

“Usulan-usulan daerah berkaitan dengan anggaran selalu kita sampaikan dalam setiap kesempatan karena itu menjadi salah tupoksi saya di Komite IV DPD RI yang membidangi anggaran (APBN), perimbangan keuangan pusat dan daerah, perbankan, pajak, statistik, Koperasi dan UMKM,” kata Ghazali Abbas Adan dalam siaran pers ke redaksi portalsatu.com, Minggu sore, 30 Agustus 2015.

“Sehingga pada RAPBN 2016 Aceh akan mendapat tambahan dana Otsus hampir mencapai 1 trilun. Ini semua adalah usaha yang dilakukan bersama-sama oleh Anggota DPR dan DPD asal Aceh,” ujar Ghazali Abbas lagi.

Menurut Ghazali Abbas, yang tidak professional justru Pemerintah Aceh.

“Hanya saja kami melihat Pemerintah Aceh belum begitu profesional dalam mengelola anggaran yang begitu banyak dialokasikan ke Aceh. Ini terbukti dengan seringnya mendapat teguran dari Mendagri berkaitan dengan keterlambatan pengesahan APBA, sehingga berdampak pada banyaknya anggaran sisa (Silpa) setiap tahun,” ujarnya.

“Belum lagi banyaknya temuan BPK seperti hasil audit  anggaran Tahun 2014, khususnya dana hibah yang mencapai Rp 62,319 miliar belum ada laporan pertanggungjawaban. Begitu juga dengan dana bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 32,225 miliar hingga kini pihak SKPA belum bisa memperlihatkan bukti penggunaannya kepada auditor,” katanya. [] (mal)

 

Ghazali Abbas Adan: Kami Tidak Tidur

Ghazali Abbas Adan: Kami Tidak Tidur

BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, mengatakan pihaknya tidak tidur di Seunayan seperti statemen Gubernur Zaini yang dimuat salah satu media lokal, Minggu 30 Agustus 2015.

“Sebagai anggota DPD dari Provinsi Aceh, saya ingin menyatakan bahwa kami tidak tidur di Senayan. Sudah banyak aspirasi daerah yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat dan malah ada yang sudah dipenuhi,” kata Ghazali Abbas dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi portalsatu.com, Minggu sore, 30 Agustus 2015.

Katanya, di antaranya yang sudah dikerjakannya selama menjadi senator DPD RI seperti penambahan anggaran untuk  dana desa.

“Itu merupakan usulan DPD dan tentu saja disepakati oleh DPR dan pemerintah. Ini diakui sendiri oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna MPR, 14 Agustus 2015 dalam rangka melaporkan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga Negara,” kata Ghazali Abbas Adan.

Saat ini, kata Ghazali Abbas dalam siaran persnya, Jokowi mengaku DPD juga bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah.

“Baik secara pribadi maupun kolektif apa yang diminta oleh gubernur untuk membantu menangani masalah eks kombatan sudah kita lakukan. Di antaranya saya sudah mengingatkan pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendorong pemerintah provinsi Aceh merespon tuntutan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengalokasikan tanah pertanian kepada mereka sesuai dengan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Helsinki. Itu saya ungkapkan saat rapat dengar pendapat di Komplek Parlemen Senayan, Selasa 16 Juni,” kata Ghazali Abbas Adan. [] (mal)

Soal Wali Nanggroe, Jubir PA:  Ghazali Abbas Jangan Ngelantur

Soal Wali Nanggroe, Jubir PA: Ghazali Abbas Jangan Ngelantur

BANDA ACEH – Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau yang akrab disapa Adi Laweung, mengatakan wacana tentang pembubaran Lembaga Wali Nanggroe yang diwacanakan oleh salah satu senator Aceh, Drs. Ghazali Abbas Adan belakangan ini, merupakan bagian untuk mencari popularitas pribadinya.

“Dalam hal ini, Bang Ghazali Abbas jangan “ngelantur” lah. Tetapi dia sebagai salah satu anggota DPD Aceh, seharusnya memperjuangkan hak-hak Aceh di tingkat pemerintah pusat, yang sampai hari ini masih belum selesai. Bukan malah menciptakan suasana di Aceh untuk tidak kondusif,” kata Adi Laweung, kepada portalsatu.com, Minggu 30 Agustus 2015.

Katanya, pernyataan Ghazali Abbas tentang pembubaran Lembaga Wali Nanggroe itu sangat kontroversi dengan amanah undang-undang dan perdamaian Aceh.

“Bahkan pernyataan tersebut, bisa membuat preseden buruk terhadap dirinya, karena rakyat Aceh berharap kepada seluruh anggota DPD dan DPR RI asal Aceh di Senayan untuk bisa membangun Aceh ke depan, bukan malah menghancurkan apa yang sudah ada,” kata Adi Laweung.

“Jika pembubaran Lembaga Wali Nanggroe tetap dipaksakan oleh Bang Ghazali, maka sangat bertentangan dengan tugasnya sebagai senator RI, karena dia sedang gencar mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di Aceh selama ini. Karena, Lembaga Wali Nanggroe itu sudah sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan di negara republik Indonesia, dan bagian dari undang-undang juga,” ujarnya lagi.

Jadi, kata Adi Laweung, Ghazali Abbas jangan seperti pepatah orang Aceh. “Gob jak u laot geutanjoe pawang, gob jang muprang geutanjoe panglima (orang lain yang melaut kita jadi tekong, orang lain yang berperang kita jadi panglima),” kata Adi Laweung.

“Untuk itu, kita berharap kepada legislator dan senator Aceh lainnya yang ada di Senayan, supaya tetap bekerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk membangun Aceh ke depan, termasuk dalam menyelesaikan berbagai kendala tentang regulasi Aceh yang menjadi perintah undang-undang dan amanah perdamaian,” ujarnya. [] (mal)

Senator Minta Lembaga Wali Nanggroe Dihapus

Senator Minta Lembaga Wali Nanggroe Dihapus

BANDA ACEH – Senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, meminta dan mendukung agar Kelembagaan Wali Nanggroe dihapuskan. Menurutnya selama ini lembaga tersebut dinilai tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Aceh.

“Menurut saya karena lembaga itu belum ada manfaatnya kepada rakyat, sehingga kinerjanya belum dirasakan langsung oleh rakyat secara keseluruhannya,” kata Ghazali Abbas Adan, Jumat, 28 Agustus 2015.

Ghazali Abbas menambahkan fungsi lembaga tersebut belum terwujud seperti yang selama ini berfungsi sebagai lembaga adat.

“Padahal itu perintah dari MoU, tapi saat ini lembaga tersebut terkesan sebagai lembaga politik saja,” katanya.

Jika mengarah pada konstitusi, hal tersebut telah melanggar perintah konstitusi dan sudah melanggar UUPA.

“Katanya lembaga adat istiadat, lembaga pemersatu masyarakat, tapi berubah menjadi lembaga politik, itukan sudah melanggar konstitusi, itu barangkali alasan bagi Mendagri kenapa qanun tersebut tidak disahkan,” ujarnya.[] (ihn)

Anggota DPD RI Apresiasi Gagasan MTQ Keluarga Aceh Tengah

Anggota DPD RI Apresiasi Gagasan MTQ Keluarga Aceh Tengah

TAKENGON – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang menggagas ide MTQ Keluarga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui Alquran.
Menurutnya, Aceh Tengah jadi contoh dalam melaksanakan MTQ keluarga. “Saya kira ini yang pertama di Indonesia bahkan di dunia,” katanya.
Ghazali Abbas mengatakan hal itu saat menghadiri pembukaan seleksi MTQ Keluarga di Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah kemarin, Selasa, 21 Juli 2015.
Ia berharap, gagasan MTQ Keluarga mendapat dukungan dari segenap masyarakat, termasuk unsur legislatif daerah terkait dengan anggaran agar kegiatan ini bisa dibuat berkelanjutan.
“Dengan Quran kita akan bahagia, rukun dan damai, karenanya apa yang dilakukan Aceh Tengah kami kira pantas diapresiasi, dan jika berhasil seharusnya dicontoh oleh daerah lain di Aceh maupun Indonesia,” katanya.[] (ihn)
Senator: Kita Jaga Aceh Aman

Senator: Kita Jaga Aceh Aman

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ghazali Abbas Adan, mengajak semua pihak agar menjaga Aceh aman, damai dan toleran.

“Kalau ada yang buat keributan di Aceh, berarti melanggar komitmen Aceh yang damai,” kata Ghazali Abbas kepada portalsatu.com, Senin, 13 Juli 2015.

Ia mengatakan setiap permasalahan hendaknya diselesaikan dengan bijak dan jangan ada kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

“Kalau ada masalah, mari selesaikan dengan baik. Saya orangnya konservatif untuk Islam dan Aceh,” ujarnya.

Ia juga mengatakan untuk menyelesaikan masalah di Aceh harus kembali ke Alquran dan hadis.

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan apabila kita kembali ke Alquran dan hadis,” ujarnya lagi.[](bna)

Ghazali Abbas Adan Khatib Idul Fitri di Idi Rayeuk

Ghazali Abbas Adan Khatib Idul Fitri di Idi Rayeuk

BANDA ACEH – Anggota DPD RI Perwakilan Aceh, Drs H Ghazali Abbas Adan, akan bertindak sebagai khatib Idul Fitri, 1 Syawal 1436 Hijriah di Masjid Gampong Jawa, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Ghazali Abbas Adan kepada wartawan, Senin, 13 Juli 2015.

“Iya, Insya Allah untuk Hari Raya Idul Fitri tahun 1436 Hijriah ini saya dipercayakan oleh masyarakat Idi Rayeuk untuk menjadi khatib di Masjid Gampong Jawa, Kabupaten Aceh Timur,” ujar Ghazali.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini sudah berada di Banda Aceh sejak Minggu sore, 12 Juli 2015. Kedatangannya kali ini dalam rangka reses ke empat tahun 2015 anggota DPD RI.

Ia juga menyebutkan sejumlah agenda sudah menanti selama di Banda Aceh sebelum bertolak ke Aceh Timur. Diantaranya adalah ceramah Ramadan di beberapa masjid, pertemuan dengan Ormas Islam, pertemuan dengan Kadis Syariat Islam Aceh dan juga pertemuan dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh.

“Kami akan berangkat ke Aceh Timur pada hari Kamis. Selain menjadi khatib Idul Fitri nanti juga akan ada pertemuan dengan masyarakat setempat,” kata Ghazali.[](bna)

Foto: Ghazali Abbas Adan. @sayangi.com

Ghazali Abbas Serap Aspirasi di ALA ABAS

Ghazali Abbas Serap Aspirasi di ALA ABAS

BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, berkunjung ke sejumlah kabupaten/kota di wilayah ALA ABAS. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar dan menyerap aspirasi serta masukan-masukan dari masyarakat di daerah pesisir Aceh.

Start reses Ghazali Abbas ke daerah ALA ABAS di mulai dari Aceh Jaya dan berakhir di Aceh Tenggara.

“Reses ketiga ini saya sengaja mengunjungi daerah pantai barat selatan atau yang sering di sebut wilayah ALA ABAS dan ternyata masyarakat di sana sangat-sangat memerlukan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah Aceh dan terlebih lagi dari Pemerintah Pusat. Beda daerah, maka beda pula permasalahannya. Saya berharap pemerintah mau memperhatikan nasib mareka di sana supaya pembanguna di sana sama dengan daerah-daerah lain di Aceh,” kata Ghazali Abbas Adan, Selasa 5 Mai 2015.

Ghazali Abbas menceritakan ketika tiba di Aceh Jaya, ia disambut oleh Wakil Bupati Teungku Maulidi yang didampingi Sekda dan Ketua DPRK. Di antara aspirasi yang mareka sampaikan adalah masalah operasional tambang rakyat yang terkendala izin dari Kementerian Kehutanan, karena mencaplok hutan industri, juga penertiban HGU-HGU yang tidak dioperasionalkan oleh pemiliknya serta penyelesaian jalan tembus Lamno-Jantho yang sampai saat ini belum selesai.

Sementara Wakil Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri, menyampaikan tentang proses penyelesaian irigasi Lhok Guci, sebab sudah 3 tahun anggaran untuk irigasi tersebut tidak dianggarkan dalam APBN.

Selanjutnya, kata Ghazali Abbas dalam kunjungan ke Abdya, Bupati Jufri Hasanuddin meminta kepada dirinya untuk memberi pemahanman dan penjelasan kepada Mendagri RI agar dana hibah untuk masjid dan meunasah tidak lagi dicoret. Ini karena Aceh berlaku syariat Islam sehingga perlu alokasi dana yang besar untuk fasilitas ibadah. Bupati juga mengapresiasi atas alokasi dana dari pusat untuk Aceh sebesar Rp1,7 triliun dalam APBN Perubahan 2015.

“Saya juga diminta untuk menjadi khatib dan mengisi khutbah Jumat di Masjid Taqwa Abdya serta ceramah dan dialog dengan masyarakat Gampong Pawoh di Kecamatan Susoh Abdya,” kata Ghazali Abbas.

Menjelang hari-hari berakhirnya reses, Ghazali Abbas mengunjungi Kota Subulussalam, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.

Di Kota Subulussalam, kedatangan Ghazali Abbas disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Damhuri, Ketua DPRK Heriansyah Munthe dan Wakil Ketua DPRK serta perwakilan ulama dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut Sekda menyampaikan capaian pembangunan yang telah dicapai oleh Kota Subulussalam, seperti predikat WTP selama 3 tahun berturut dan pembangunan infrastruktur di pedesaan, serta kendala-kendala yang dihadapinya. Sekda juga mengharapkan untuk membantu proses keluarnya izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) yang proposal sudah di Kementerian Agama.

“Di Subulussalam saya juga menziarahi Makam Syeikh Hamzah Fansuri, mengunjungi salah satu pabrik pengolahan CPO, mengisi pengajian di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Subulussalam, dan berdialog dengan Guru Honorer K2 Kemenag di Masjid Dewan Da’wah Subulussalam,” kata Ghazali.

Sementara itu Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Manik, SH, dalam pertemuan dengan Ghazali Abbas menyampaikan daerahnya saat ini memerlukan alokasi anggaran untuk pembelian alat-alat kesehatan dalam rangka mengup-grade RSUD dari type C menjadi type B. Juga sarana air bersih, sarana perumahan untuk warga transmigrasi dan gedung sekolah menengah. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekda dan jajaran SKPK.

Dalam reses terakhir di Aceh Tenggara, Wakil Bupati H. Ali Basrah SPd MM berharap ada peluang alokasi dana dari pusat untuk penyelesaian pembangunan Masjid Agung yang sampai saat ini belum siap dikerjakan.

“Fokus utama kedatangannya saya kali ini adalah sesuai dengan tupoksi saya yang duduk di Komite IV DPD RI sebagai Wakil Ketua. Dimana salah satu tugasnya adalah berkaitan dengan keuangan, mengawasi penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam berbagai nama dan bentuk,” kataGhazali Abbas.

Selanjutnya, Ghazali Abbas Adan menambahkan dalam posisi sebagai wakil dari daerah Aceh di pusat, apa saja yang menjadi kendala pemerintah kabupaten/kota di Aceh dengan pemerintah pusat, dia bersedia untuk memfasilitasi dan membantu semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

“Khususnya berkaitan dengan bidang saya dengan mitra kerja Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, BPK, OJK, Menteri Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik. Perlu juga saya sampaikan bahwa di pusat ada 17 orang wakil dari Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh. Jadi dengan Forbes ini kita bisa bersama-sama saling mendukung dan membantu pemerintah kabupaten/kota di Aceh,” kata Ghazali.[] (mal)