Tag: gerak

GeRAK Laporkan Sejumlah Kasus di Gayo

GeRAK Laporkan Sejumlah Kasus di Gayo

BANDA ACEH – GeRAK Aceh mendorong pihak berwajib untuk segera mengusut beberapa kasus korupsi di Bener Meriah dan Aceh Tengah.

“Untuk Aceh Tengah soal tanah Yayasan Budi Luhur dan tanah Belang Bebangka masih belum selesai, terutama soal penyerahan ke Bank Aceh yang bukan haknya kabupaten,” kata aktivis GeRAK Aceh, Akhiruddin Mahyuddin kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu, 29 Agustus 2015.

Akhiruddin mengatakan pihak GeRAK sudah mengemas semua bukti tentang hal tersebut. Dia menilai seharusnya masalah tanah Yayasan Budi Luhur diproses melalui provinsi karena milik provinsi bukan kabupaten. Sementara terkait tanah Blang Bebangka masih proses penyelesaian dan melibatkan banyak pihak.

“Kasus itu sudah dilaporkan semua,” kata Akhiruddin.

Sementara di Kabupaten Bener Meriah ada dua kasus yang sudah dilaporkan ke Polda Aceh, yakni soal hutan lindung dan dana masjid.

“Kasusnya sudah dilapor, dan masih terbuka kemungkinan beberapa kasus lama akan segera menyusul,” ujar Akhiruddin.[](bna)

GeRAK Gayo Desak Pemerintah Aceh Tengah Cabut SK Pengutipan Uang dari Siswa Baru

GeRAK Gayo Desak Pemerintah Aceh Tengah Cabut SK Pengutipan Uang dari Siswa Baru

ACEH TENGAH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Gayo mendesak Pemerintah Aceh Tengah untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pengutipan uang terhadap siswa baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tengah.

“Pemerintah Aceh Tengah yaitu Bupati untuk segera mencabut SK tersebut, karena adnaya SK tersebut telah mencederai dunia pendidikan di Indonesia, dan itu tidak sesuai dengan program presiden Republik Indonesia terkait rovolusi mental di instansi pendidikan dan semangat nawacita,” kata Badan Pekerja GeRAK Gayo, Aramiko Aritonang, di Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2015.

Surat keputusan tersebut, kata Aramiko, langsung ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Nomor 422.3/102/2015 dan diterbitkan di Takengon 20 Mei 2015.

Salah satu poinnya membolehkan sekolah untuk mewajibkan kepada peserta didik untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.30.000,- dan masing-masing sekolah setingkat SMA mewajibkan wali murid siswa baru untuk membayar administrasi sekolah sebesar Rp 2.645.000,- untuk murid laki-laki dan untuk siswa perempuan sebesar Rp.2.440.000,- dan ada juga sekolah SMA lainya memungut Rp.1.650.000,-.

“SMP juga berpariatif ada yang dipungut Sebesar Rp.650.000,- ada juga yang sebesar Rp.1.500.000,- dengan dalih untuk Rincian Dana Daftar Ulang Calon Peserta Didik. Kami sangat menyesalkan adanya pungutan ini, Pungutan itu terjadi di dua Kabupaten yaitu yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Alasan pengutipan untuk melengkapi kebutuhan, alat peraga dan administrasi siswa,” ujarnya.

GeRAK Gayo menduga pungutan yang terjadi adalah sebagai pungutan liar dan sudah lama terjadi di setiap sekolah yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Motif pungutan tersebut dengan dalih untuk pembelian seragam, simbol, kts, kartu pustaka, biaya osis dan biaya tes siswa pada saat pendaftaran (biaya wawancara dan tes tulis).

“Pembelian kelengkapan administrasi siswa sangatlah tidak wajar, pungutan ini sangat bertentangan dengan semangat dan mencederai dunia pendidikan. Padahal dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 161 Tahun 2014 tentang juknis penggunaan dan pertanggungjawaban  dana BOS tahun anggaran 2015 yang mana penggunaan dana BOS juga membebaskan pungutan yang sekarang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah,” ujar Aramiko.

Aramiko juga menambahkan kalau semua pungutan sekolah-sekolah melanggar ketentuan undang-undang dan masuk dalam katagori pungutan liar yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta didik dan negara, maka GeRAK Gayo berencana akan melaporkan semua kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Aceh Tengah ke Mabes POLRI atau Kejaksaan Agung di Jakarta.

“Kami juga akan melaporkan pungutan ini kepada Menteri Pendidikan di Jakarta dan Gubernur Aceh agar kepala sekolah dan kepala dinas terkait untuk diberikan sanksi/hukuman sekurang-kurangnya pemecatan karena dianggap mencederai masa depan pendidikan yang mengakibatkan kurangnya peran serta anak bangsa,” katanya. [] (mal)

Gerak Minta Seluruh Proyek di Dinas Pengairan Dievaluasi

Gerak Minta Seluruh Proyek di Dinas Pengairan Dievaluasi

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) mendesak Gubernur Aceh selaku kepala Pemerintahan Aceh untuk segera mengevaluasi keseluruhan proyek yang sudah dikerjakan oleh Dinas Pengairan Aceh.

“Gubernur Aceh juga harus berani mengambil kebijakan untuk memberikan sanksi tegas serta mencopot dari jabatan para pihak yang diduga dengan sengaja merancang dan mem-PL-kan proyek tersebut,” kata Koordinator GeRAK, Askhalani, Kamis 6 Agustus 2015.

Menurut Askalani, berdasakan temuan pihaknya, seluruh proyek yang dilaksanakan tersebut memiliki konflik kepentingan antara SKPA dengan kontraktor yang memenangkan proyek tersebut.

“Berdasarkan hasil penelusuran GeRAK Aceh terkait dengan 17 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh dinas pengairan dari tahun 2013-2014 untuk pembangunan jetty dibeberapa tempat seperti di Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Bireuen, Sabang dan Aceh Utara,” ujarnya. [] (mal)

Bupati Bener Meriah Jadi Tersangka, GeRAK Aceh Apresiasi KPK

Bupati Bener Meriah Jadi Tersangka, GeRAK Aceh Apresiasi KPK

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Bupati Bener Meriah sebagai tersangka dalam kasus Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang diduga telah merugikan keuangan Negara senilai Rp 116 miliar.

“Kami mengaresiasi kerja-kerja KPK dalam membongkar kasus BPKS, karena kasus BPKS sangat banyak dan total keseluruhan kasus telah merugikan keuangan negara senilai Rp 249 miliar. Ini perlu dikawal bersama sampai selesai, karena kasus tersebut kami yang laporkan pada 31/3/2010 dengan nomor laporan 2010-03-000563,” kata Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatudin Tanjung, di Banda Aceh, Rabu 5 Agustus 2015.

Kasus ini, kata Hayatudin, merupakan hasil pengembangan yang sudah dilakukan oleh KPK. Ini karena sebelumnya KPK juga sudah menahan 2 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Pengembangan kasus ini merupakan sebuah langkah cepat serta komitmen KPK dalam memberantas Korupsi di Indonesia khususnya di Aceh.

“Dalam kasus ini, kami menduga  banyak pihak yang terlibat dan belum diperiksa oleh KPK, karena kasus ini dilakukan sangat sistematik dan terstruktur. KPK juga perlu memeriksa pihak-pihak lainnya yang diduga ikut terlibat masif dalam kasus tersebut,” ujarnya.

GeRAK Aceh meminta kepada KPK untuk segera menindaklanjuti terhadap mantan ketua BPKS, Saiful Ahmad, yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Karena setelah ditetapkan tersangka, kemudian sampai saat ini belum ada tindaklanjut lainnya.

“KPK harus segera menindaklanjuti terhadap mantan Ketua BPKS Sabang yang sudah ditetapkan terhadap sebelumnya, karena kami melihat tersangka tersebut belum ada tindaklanjut yang jelas oleh KPK,” ujarnya.

Dalam kasus BPKS Sabang, GeRAK Aceh juga meminta kepada KPK untuk segera membongkar kasus lainnya yaitu tentang pembebasan lahan yang sampai sekarang belum diproses oleh KPK.

“Kami meminta kepada KPK untuk dapat memperluas proses pengembangan kasus BPKS tersebut, Karena berdasarkan dokumen dan hasil investigasi GeRAK Aceh ditemukan adanya dugaan tindak pidana  korupsi pada pembebasan lahan,” ujarnya.

Dalam kasus di BPKS, kata Hayatudin, GeRAK Aceh juga menemukan kasus baru yaitu kasus Dermaga Lhokweng yang telah dilaporkan ke KPK pada tahun 2015, tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut yang dilakukan KPK.

“Kami mendesak KPK untuk segera memproses kasus yang dilaporkan pada tahun 2015, karena kasus tersebut berindikasi merugikan keuangan Negara senilai Rp. 28,7 miliar. Karena berdasarkan dokumen dan investigasi GeRAK Aceh kasus dugaan korupsi dermaga lhokweng sangat besar dugaan berpotensi merugikan keuangan Negara,” katanya.

Untuk itu, ujarnya, GeRAK akan terus memantau kasus ini sampai tuntas. Penanganan kasus korupsi di tubuh BPKS oleh KPK dapat menjadi pelajaran bagi Aceh untuk dapat berhati-hati dalam pengelolaan anggaran negara. [] (mal)

Foto: Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani. Dok

GeRAK: DPRA Punya Kewenangan Memberantas Korupsi

GeRAK: DPRA Punya Kewenangan Memberantas Korupsi

rupsiBANDA ACEH – Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, mengatakan lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk pengawasan dan kebijakan dalam hal pemberantasan korupsi di Aceh.

“Kami belum pernah mendengar adanya aksi daerah pemberantasan korupsi,” kata Askhal.

Menurut Askhalani, penggunaan dana Otsus merupakan sumber pertama terjadinya tindak pidana korupsi. Pasalnya, kata dia, banyak kasus terjadi di daerah dana yang disalahgunakan berasal dari Otsus.

“Oleh karena itu DPRA perlu melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana Otsus khususnya di kabupaten/kota karena sangat berpotensi terjadinya korupsi,” ujarnya.[](bna)

GeRAK: Reformasi Birokrasi Belum Dijalankan di Pemerintahan Aceh

GeRAK: Reformasi Birokrasi Belum Dijalankan di Pemerintahan Aceh

BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan saat ini Pemerintah Aceh belum menjalankan reformasi birokrasi dengan baik di lingkungan Pemerintah Aceh. Askhalani mengatakan Pemerintah Aceh telah sepuluh kali gonta-ganti kabinet dan hal itu sudah tidak memenuhi unsur reformasi birokrasi seperti yang pernah dijanjikan oleh Pemerintahan Zaini-Muzakir.

“Saya minta Komisi I DPRA lebih meningkatkan pengawasan terhadap ini,” kata Askhalani di gedung Badan Musyawarah DPRA, Selasa, 28 April 2015.

Askhalani mengatakan sistem pergantian pejabat di daerah yang kini kerap dilakukan oleh Gubernur Aceh tidak baik untuk roda pemerintahan. Pasalnya, kata dia, dana dan anggaran yang sudah direncakan dari awal akan tidak berjalan dengan baik serta faktor pemicu terjadinya korupsi.

“GeRAK juga mendesak DPRA untuk mendorong kalangan eksekutif melahirkan rencana aksi daerah tentang pemberantasan korupsi,” kata Askhalani.[](bna)

GeRAK Resmi Laporkan Muhammad Nazar ke KPK

GeRAK Resmi Laporkan Muhammad Nazar ke KPK

BANDA ACEH – Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, telah resmi melaporkan kasus dugaan korupsi dana kerja wakil gubernur Aceh periode 2007-2012, Muhammad Nazar, untuk anggaran 2009 dan 2010 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 22 April 2015.

Laporan tersebut bernomor surat 036/B/G-Aceh/IV/2015 dan ditunjukan langsung ke KPK.

“Mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti atas laporan dugaan korupsi dana kerja wakil gubernur Aceh Periode 2007-2012. Karena hasil investigasi ditemukan kuat dugaan bahwa telah terjadi  tindak pidana korupsi dan berpotensi merugikan keuangan Negara,” kata Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatudin Tanjung, melalui siaran persnya ke redaksi portalsatu.com, Rabu 22 April 2015.

Dalam laporan tersebut, kata Hayatudin, GeRAK Aceh menyerahkan seluruh bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wakil gubernur tersebut. Diantaranya, seperti dokumen surat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak menerima dana kerja dari mantan Wakil gubernur tersebut, tetapi nama-namanya tercantum di daftar pertanggung jawaban wakil gubernur tahun anggaran 2009-2010 di Provinsi Aceh, dokumen daftar penerima bantuan dana kerja  wakil gubernur tahun anggaran 2009-2010 di Provinsi Aceh, dokumen pertanggung jawaban wakil gubernur tahun anggaran 2009-2010 di Provinsi Aceh, dokumen daftar nama penerima manfaat yang dapat diduga tidak digunakan sebagaimana usulan proposal dan berpotensi fiktif dan Dokumen data pembanding antara dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2007-2012.

Katanya, laporan dugaan korupsi dana kerja mantan Wagub Aceh ini merupakan pintu masuk awal untuk mengungkap sejumlah dugaan korupsi lainnya dalam penggunaan dana kerja tersebut.

Karena berdasarkan hasil investigasi GeRAK Aceh semakin banyak menemukan laporan dari masyarakat bahwa tidak pernah menerima uang dari wakil gubernur, tetapi nama-nama mereka tercantum dalam dokumen pertanggung jawaban tersebut.

“Setelah GeRAK Aceh melakukan konferensi pers pada  beberapa hari yang lalu, banyak kemudian masyarakat yang datang ke kantor untuk membuat pernyataan bahwa tidak pernah menerima uang dari dana kerja wakil gubernur Periode 2007-2012. Padahal nama masyarakat tersebut tercantum dalam laporan pertanggung jawaban,” ujarnya.

Kata Hayatudin, GeRAK juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk terus mengawal proses kasus dugaan korupsi Wakil Gubernur Aceh Periode 2007-2012 sampai dengan selesai. [] (mal)

GeRAK Aceh Kirim Berkas Dugaan Korupsi Dana Kerja Wagub Aceh ke KPK

GeRAK Aceh Kirim Berkas Dugaan Korupsi Dana Kerja Wagub Aceh ke KPK

BANDA ACEH – Ketua Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan berkas serta barang bukti yang cukup terkait dugaan korupsi dana kerja Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012. Hal tersebut disampaikannya kepada portalsatu.com saat ditemui di kantor GeRAK di kawasan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Senin, 20 April 2015.

“Kita lagi mempersiapkan laporan untuk kita laporkan kasus ini ke KPK dalam minggu ini,” ujar Askhalani.

Ia mengatakan rencananya berkas tersebut dikirim ke KPK pada Rabu, 22 April 2015 mendatang.

“Insya Allah kita akan kirim berkas via kantor pos ke Jakarta,” katanya lagi.

Askhalani mengatakan usai GeRAK menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu, jumlah korban yang ditemukan di lapangan semakin bertambah. Berdasarkan cross check GeRAK diketahui nama-nama yang dilampirkan dalam dokumen tersebut sama sekali tidak menerima bantuan dana kerja Wagub Aceh 2007-2012.

“Yang mengaku tidak pernah menerima terus bertambah, kita terus lakukan pengecekan untuk penguatan barang bukti,” kata Askhalani.

Koordinator lembaga anti rasuah ini juga mengatakan akan mempublikasi nomor agenda laporan ke KPK sebagai bukti keseriusan mereka menuntaskan kasus tersebut.

“Kita publikasi semua hasil dari KPK nanti, setelah kita pastikan berkas laporan dugaan korupsi dana kerja wakil Gubernur Aceh ini diverivikasi KPK,” kata Askhalani.[](bna)

Dugaan Korupsi Jangan Dikorupsi

Dugaan Korupsi Jangan Dikorupsi

PEKAN lalu GeRAK Aceh mengadakan konferensi pers terkait korupsi. Mereka memaparkan dugaan korupsi mantan wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar. Esoknya media ini mewawancarai Nazar. Dia membantah telah melakukan korupsi. Malah menuding pegiat antikorupsi Akhiruddin melakukan pembunuhan karakter. Nazar juga mengaku sering memberi uang untuk Akhiruddin. Kemudian media ini juga mengkonfirmasi ke Akhiruddin. Akhiruddin membantah. Tapi mengaku pernah menerima uang dari Nazar. Poin ini menarik disoroti.

Balas pantun antara terduga koruptor dengan aktivis antikorupsi hal biasa. Tapi sampai Udin –panggilan Akhiruddin- mengaku begitu ini tak lazim. Persoalan dugaan penyalahgunaan dana kerja wakil gubernur telah mencuat ke publik sejak 2010. Artinya Udin pasti tahu ini akan jadi masalah. Tapi pernah menerima uang dari terduga walau atas nama apapun jelas keblabasan.

Kita tidak bicarakan kasus itu sendiri. Tapi selama ini aktivis antikorupsi paling dipercaya publik. Mereka menjadi garda terdepan dalam memberantas ‘tikus’ pemakan uang rakyat. Bila sudah begini siapa lagi yang kita harapkan menggemakan antikorupsi. Bagi pegiat antikorupsi integritas tentu tidak bisa ditawar-tawar. Konon lagi bila pernyataan Nazar memberi uang berkali-kali kepada Akhiruddin. Ini malapetaka. Si pemberi jelas punya tujuan untuk menyumpal. Biar tidak bicara. Biar diam, ini menandakan si pemberi punya tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Kerena mungkin saja dia melakukan korupsi. Artinya untuk mengamankan kerja haramnya dia perlu menutup kiri kanan. “Pancuri tujoh” istilah Acehnya.

Si penerima tentu saja harus sadar saat menerima “bungkoh”. Tidak mungkin pemberi tanpa maksud. Sehingga pengakuan bahwa pernah menerima “hanya” 5 juta setelah Nazar menjadi mantan wagub adalah tindakan tercela.

Kepada siapa lagi kita harapkan negeri ini? Bila orang yang mengaku aktivis antikorupsi saja mau melakukan korupsi. Yang namanya korupsi tentu tidak mesti berjumlah besar. Apapun alasannya tindakan si pemberi dan si penerima adalah tercela.

Ini menjadi wajah buruk bagi kampanye antikorupsi. Ini akan membuat pelaku korupsi makin berani. Membuat publik kehilangan harapan. Mereka yang menyogok pegiat antikorupsi pasti melakukan korupsi. Kalau tidak mana mungkin mereka memberi. Alasan apapun boleh. Hukum memang membutuhkan bukti. Tapi nurani bisa menilai sendiri. Siapa di antara keduanya. ‎Kita berharap jangan sampai menjadi aktivis antikorupsi hanya sebagai “maop”.

Tujuannya untuk menakuti-nakuti. Ujung ujungnya “mita bungkoh”.  Bila sudah begini apa pantas lagi disebut pegiat antikorupsi? Artinya ini jadi mata pencarian haram. Kalau untuk koruptor itu sendiri tentu sudah tidak perlu kita cari padanan katanya lagi. Mereka mengiba minta dipilih. Kemudian setelah dipilih berkhianat dan mencuri kepunyaan rakyat. Istilah kasarnya “lage ta peuteungoh leumo lam mon”. Bila antara anjing dan monyet sudah main mata jangan harap ladang akan kita panen. Ini adalah petaka.[]

GeRAK Aceh Sengketakan Badan Investasi dan Promosi Aceh

GeRAK Aceh Sengketakan Badan Investasi dan Promosi Aceh

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mensengketakan Badan Investasi dan Promosi Aceh (Bainprom) terkait keterbukaan informasi publik. Dalam sidang tersbeut, GeRAK Aceh meminta data kepada pihak Bainprom terkait Daftar Pertanggungjawaban Anggaran (DPA) untuk tahun 2013 dan 2014.

Sidang tersebut berlangsung di Aula Seramoe Aceh, Jumat 17 April 2015, sekitar pukul 14.30 Wib.

Dari pemohon diwakili oleh Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan serta Staff GeRAK yaitu Satria dan Ayu, kemudian dari pihak Bainprom diwakili oleh Kepala Bidang Program dan Pelaporan Fuadi dan Staff Bidang Program dan Pelaporan, Yudha Elfarnsyah.

Sementara itu yang mejadi ketua majelis hakim, Liza Dayani dan dibantu oleh dua hakim anggota Afrizal Tjoetra dan Zainuddin. Sidang perdana tersebut beragendakan pemeriksaan awal.

Ketua Majelis Hakim diawal sidang terlebih dahulu membacakan terkait kronologis sehingga terjadinya sengketanya informasi tersebut. Selain itu, Ketua Majelis juga memeriksa seluruh data dan dokumen antara termohon dan pemohon.

Pemohon yaitu Fernan mengatakan pada awal januari 2015 pernah mengajukan surat permohonan data terkait DPA tahun 2013 dan 2014. Setelah menunggu beberapa hari, tidak mendapatkan respon dari pihak Bainprom, kemudian GeRAK kembali mengajukan surat keberatan pada 4 Februari 2015.

“Setelah surat keberatan kami berikan, namun pihak Bainprom juga tidak membalas surat kami, sehingga kami kemudian mengsengketakan Bainprom ke Komisi Informasi Aceh,” kata Fernan.

Terkait pernyataan Pemohon, pihak termohon yaitu Bainprom yang diwakili oleh Kepala Bidang Program dan Pelaporan Fuadi, mengatakan bahwa pada 10 Februari sudah mengirimkan surat melalui email terkait permintaan data.

“Kami sudah balas surat GeRAK Aceh melalui email, disitu juga kami juga sudah jelaskan jawaban dari permintaan data yang diajukan oleh Pemohon. Selama ini setiap ada even dan kegiatan apapun kami pasti akan sampaikan di website,” ujarnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, kemudian Ketua Majelis meminta kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut melalui mediasi.

“Sepertinya ada komunikasi yang tidak tersampaikan terkait sengketa informasi ini, masalah ini sudah masuk ranah sengketa informasi publik, Kami menyarangkan untuk diselesaikan melalui mediasi,” ujarnya.

Atas permintaan ketua majelis hakim untuk dilakukan mediasi, akhirnya kedua belah pihak baik dari pemohon dan termohon sepakat untuk melakukan mediasi.

Dalam mediasi yang berlangsung selama satu jam secara tertutup tersebut, pihak termohon yaitu Bainprom sepakat untuk memberikan seluruh data yang telah diminta oleh pemohon yaitu GeRAK Aceh. Sidang mediasi tersebut dipimpin oleh Komisioner Komisi Informasi Aceh, Jehalim Bangun.

Untuk diketahui, Badan Invetasi dan Promosi Aceh pada tahun 2014 pernah mendapatkan penghargaan nomor satu terkait keterbukaan informasi Aceh yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh. [] (mal)