Tag: gam

Ekskombatan GAM Nisam Siap Dukung Mualem Sebagai Cagub Aceh

Ekskombatan GAM Nisam Siap Dukung Mualem Sebagai Cagub Aceh

BANDA ACEH – Sejumlah ekskombatan GAM asal Nisam menyatakan siap mendukung Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem sebagai Calon Gubernur (Cagub) Aceh.

Hal ini diungkapkan Abram Nisam, mantan Ulee Kompi-C Nisam, di salah satu warung kopi di Nisam, kepada portalsatu.com, Jumat 25 September 2015.

Turut hadir juga dalam pertemuan ini Ramli Nisam selaku tim ekonomi wilayah Pase, Wan Kronsong selaku mantan Danru Pasukan Siwah GAM, Syarifuddin alias Imum GAM selaku mantan Wapang Muda Daerah I serta Imran Pase mantan anggota Komandon Piranha.

“Kami jarang bertemu dengan Mualem, tapi kami mendukung sepenuhnya pencalonan Mualem sebagai Cagub Aceh. Kami siap bekerja dengan seluruh kekuatan yang ada untuk memenangkan Mualem,” kata Abram.

“Kami berdoa semoga Mualem bisa menang di pilkada 2017 nanti,” ujar sosok ini lagi.

Katanya, seluruh jajaran KPA di Nisam masih satu komandon untuk menjalankan intruksi petinggi di Banda Aceh.

“Kita masih solid. Isya Allah sampai kapan pun KPA Nisam dan kami sendiri, masih menjunjung tinggi perintah pimpinan,” ujarnya. [] (mal)

 

Ekskombatan: Tembok Pendopo Memisahkan Kami dengan Orangtua

Ekskombatan: Tembok Pendopo Memisahkan Kami dengan Orangtua

BANDA ACEH- Ekskombatan GAM asal Pase, Zulkifli alias Dek Joel, mengatakan akal masalah yang memperkeruh hubungan antara gubernur dengan mayoritas ekskombatan adalah komunikasi yang tidak lancar. Komunikasi dinilai sulit dibangun ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan pihaknya dengan gubernur.

“Tembok pendopo memisahkan kami dengan orangtua. Gubernur adalah orangtua kami, namun sejak beliau duduk di pendopo, kian sulit ditemui,” kata Dek Joel kepada portalsatu.com di Sada Café, Senin malam, 7 September 2015.

“Dianggap setiap kami datang ke Banda Aceh dan ingin bersua dengan gubernur, pasti soal uang. Padahal tidak, kami cuma ingin silaturahmi. Namun tembok pendopo memisahkan kami,” ujarnya lagi.

Dek Joel juga mengatakan hal ini berbeda dengan Wagub Mualem. “Pendopo Mualem tetap membuka akses dengan kami. Kami bisa datang kesana kapan pun. Hal inilah yang membuat kami lebih dekat dengan Mualem daripada gubernur selaku orangtua kami,” katanya lagi.

Dek Joel berharap tim gubernur bisa mendengarkan aspirasi mereka dan mempermudah akses masuk untuk masyarakat.

“Janganlah isolasi gubernur dalam sangkar emas. Perbaiki cara komunikasi. Jangan pisahkan anak dengan ayah,” katanya.

“Ketika gubernur hari ini dicaci, maka ada yang salah dengan cara komunikasi tim di sekeliling gubernur Aceh. Tak terlambat untuk diperbaiki,” ujarnya lagi. [] (mal)

Foto: Dek Joel (baju merah) dengan Wien alias Limpeun (berpeci). Dok. Ist
Mantan Kombatan Ikut Pelatihan Wawasan Kebangsaan

Mantan Kombatan Ikut Pelatihan Wawasan Kebangsaan

LANGSA – Sejumlah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Aceh (Raya) mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara yang diselenggarakan Kodim 0104 Aceh Timur di Langsa, Kota Langsa, Sabtu, 5 September 2015.

Ketua LSM Raya Mukti Alfiansyah mengatakan pihaknya yang merupakan mantan kombatan GAM merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya membela Negara Kesatuan Repubkik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, saat ini semua kombatan sudah kembali kepangkuan ibu pertiwi dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai rakyat Indonesia.

Dikatakan, dirinya sangat antusias terhadap program pembinaan teritorial yang dilakukan Kodim 0104 Aceh Timur.

Terkait materi wawasan kebangsaan, Mukti merasa bahwa semua orang termasuk eks kombatan harus bisa memahami pentingnya wawasan kebangsaan sebagai bagian dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ia menghimbau kepada semua pihak, khususnya eks kombatan untuk bersama membangun Aceh yang bermartabat, religius, sejahtera dalam bingkai NKRI.

“Saya mengajak kita semua untuk membangun Aceh, merawat perdamaian dalam bingkai NKRI,” ujar Mukti.

Mukti juga merasa senang bisa berbaur dengan sejumlah pengurus organisasi kepemudaan lain yang bersama mengikuti acara pelatihan tersebut.

“Ini menyenangkan. Ada ilmu, wawasan dan bertambah persaudaraan dengan teman lainnya sesama peserta,” sebut dia.

Mukti juga berharap agar kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan lagi dan bahkan dalam skala yang lebih besar dan pesertanya juga lebih banyak baik dari kalangan OKP maupun eks kombatan.

Komandan Kodim 0104 Aceh Timur Letkol Inf Endra Saputra Kesuma ZR mengatakan selain itu, wasasan kebangsaan juga diberikan kepada pemuda dari OKP di tiga kabupaten/kota.

Disampaikannya, para peserta yang terdiri dari OKP Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Forum Keluarga Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI), DPD KNPI Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang.

Dandim juga mengatakan, pemuda adalah baris pertahanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita NKRI, sehingga wawasan kebangsaan dapat menciptakan pemuda yang siap dalam menjaga keutuhan NKRI dari beragam rong-rongan dan ancaman dari pihak manapun termasuk adanya bahaya laten.

Setelah mengikuti materi wawasan kebangsaan, pada sore harinya para peserta mengikuti game outbond guna membentuk kebersamaan yang dilaksanakan di Lapangan golf milik PTPN I Langsa.

Pada malam harinya, peserta bertolak ke Batalion 111/Raider di Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang guna mengikuti kegiatan lanjutan dan pagi harinya diadakan latihan menembak.[] sumber: antaranews.com

Mantan Kombatan GAM Wilayah Gayo Silaturahim di Banda Aceh

Mantan Kombatan GAM Wilayah Gayo Silaturahim di Banda Aceh

BANDA ACEH – Sejumlah pentolan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Gayo bertemu di Banda Aceh, Jumat, 4 September 2015. Pertemuan ini disebut-sebut hanya sebagai silaturahmi dan nostalgia sesama mantan kombatan.

“Tidak ada hal penting yang dibicarakan, hanya bertemu sahabat dari Gayo yang kebetulan di Banda Aceh,” ujar Fauzan Azima, salah satu mantan kombatan GAM Wilayah Gayo kepada portalsatu.com di salah satu rumah makan kawasan Desa Kayee Le, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Dia menyangkal pertemuan tersebut terkait persiapan pemilihan kepala daerah wilayah Gayo. Menurut Fauzan, pertemuan ini hanya intens membahas persiapan menjelang 40 hari wafatnya Teungku Iklil Ilyas Leube pada 12 September 2015 mendatang. Almarhum Iklil Ilyas Leube merupakan salah satu tokoh kharismatik di Gayo yang juga mantan kombatan GAM. Dia pernah dijagokan sebagai calon Bupati Aceh Tengah pada 2017 mendatang sebelum meninggal dunia.

“Kami hanya bersilaturahmi saja,” katanya lagi.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir pengusaha sukses asal Gayo, Shamsul Ishad, yang kini berdomisili di Batam dan sedang menyelesaikan proyek di Papua. Selain itu juga terlihat tokoh GAM Gayo Ir Arhamda dan Mustawalad. Hadir juga di lokasi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Linge, Isamuddin atau akrab disapa Renggali.

Renggali membenarkan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahim antara mantan kombatan di wilayah Linge. “Biasalah kalau bertemu pasti selalu siapkan waktu untuk bersilaturahmi,” kata Renggali.[](bna)

Reintegrasi Eks Kombatan Kewajiban Pusat dan Pemerintah Aceh

Reintegrasi Eks Kombatan Kewajiban Pusat dan Pemerintah Aceh

BANDA Aceh – Pemenuhan kesejahteraan melalui program reintegrasi, rehabilitasi dan reparasi mantan kombatan dan korban konflik merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam perjanjian damai di Helsinki.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh DPR Aceh, Kautsar SHI, kepada portalsatu.com, Minggu 30 Agustus 2015.

“Berdasarkan evaluasi kami, program-program khususnya korban konflik masih belum tersentuh meski pemerintah sudah mengantongi data-data kerusakan dan dampak dari konflik di Aceh,” ujar Kautsar.

Kata Kautsar, Fraksi Aceh memandang perlu untuk meminta kembali perhatian serius Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program reintegrasi  secara komprehensif dan terukur terhadap eks Kombatan GAM, kelompok PETA maupun terhadap masyarakat korban konflik.

“Hal yang sama juga telah kami komunikasikan kepada Pemerintah Pusat melalui staf Kepresidenan beberapa waktu lalu di Jakarta. Harapan kami, pelaksanaan program reintegrasi, rehabilitasi dan reparasi akan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, dimana pembiayaannya bersumber dari APBN,” kata Kautsar SHI.

Sebelumnya diberitakan, Kautsar SHI juga mengatakan penembakan terhadap Junaidi alias Beurijeuk, oleh aparat polisi ternyata telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Berdasarkan  salah satu kesaksian, Beurijeuk ditembak hingga tewas dalam keadaan tidak berdaya, tanpa senjata dan sudah lumpuh sebelumnya,” kata Kautsar.

“Bahkan menurut kesaksian tersebut, Beurijeuk sempat minta ampun sebelum akhirnya dieksekusi oleh oknum Polisi penyergap. Jika benar adanya, tentu tindakan oknum Polisi tersebut perlu disesalkan. Sebab, nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan berlawanan dengan prosedur penggunaan kekuatan (senjata) seperti yang diatur dalam Peraturan kapoliri Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009,” kata mantan aktivis mahasiswa yang bergabung dengan GAM ini.

Untuk itu, kata Kautsar, guna menjaga kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian, maka Kapolda hendaknya menjamin adanya pertanggungjawaban yang kredibel terhadap seluruh aparat pelaksana operasi penyergapan tersebut. Selain itu kami juga mendukung penyelidikan yang independen oleh Komnas HAM.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Aceh terhadap siapapun yang terbukti melakukan tindak kriminal, apalagi terhadap kelompok bersenjata. Akan tetapi penegakan hukum yang dimaksud harus dilaksanakan oleh kepolisian secara terukur dan profesional dengan menjunjung tinggi HAM,” ujar Kautsar.

“Kami juga mencermati bahwa dalam konteks respon terhadap munculnya aksi besenjata api oleh oknum eks Kombatan tidak optimal bila hanya mengandalkan pendekatan keamanan sebagai solusi tunggal. Sebab dalam konteks Aceh, aksi bersenjata semacam itu selalu berpotensi muncul jika kesejahteraan terhadap mereka belum terpenuhi,” katanya lagi. [] (mal)

 

 

“Forkab Bukan Organisasi Tandingan GAM”

“Forkab Bukan Organisasi Tandingan GAM”

BANDA ACEH – Pendiri Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab), Nasir Lado, menegaskan organisasi yang didirikannya tersebut bukan tandingan atau menandingi organisasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Forkab didirikan bukan untuk menandingi KPA atau Komite Peralihan Aceh, organisasi mantan GAM, tapi didirikan untuk bersinergi membangun Aceh,” tegas Nasir Lado di Banda Aceh, Jumat, 28 Agustus 2015.

Penegasan tersebut disampaikan Nasir Lado di sela-sela pengukuhan kepengurusan Forkab yang Diketuai Polem Muda Ahmad Yani.

Nasir Lado mengatakan, Forkab didirikan Agustus 2006. Organisasi ini didirikan untuk mengakomodir mantan anggota GAM yang kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebelum perdamaian Aceh ditanda tangani.

Nasir Lado mengatakan anggota Forkab saat terbentuk sekitar 10 ribu orang. Dan kini mencapai 13.870 orang yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

“Kami ini juga mantan GAM. Pernah mengangkat senjata bersama GAM melawan pemerintah. Kami mendirikan organisasi bukan untuk menandingi organisasi mantan GAM lainnya,” kata dia.

Forkab, kata Nasir Lado, didirikan untuk bermitra dengan pemerintah daerah di Aceh maupun elemen masyarakat lainnya guna memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh.

“Forkab, siap bergandeng tangan dengan pemerintah maupun elemen masyarakat Aceh. Termasuk dengan organisasi mantan GAM lainnya,” kata Nasir Lado.

Sebelumnya, Ketua Forkab Polem Muda Ahmad Yani meminta Pemerintah Aceh memedulikan mantan anggota GAM yang menyerah atau kembali ke NKRI sebelum nota kesepakatan damai ditandatangani.

“Selama ini, mantan GAM yang menyerah ke NKRI tidak pernah dipedulikan oleh Pemerintah Aceh. Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh peduli dan adil kepada semua mantan GAM,” ungkap Polem Muda Ahmad Yani.

Ironinya, kata dia, anggota GAM yang menyerahkan diri sebelum perdamaian dianggap sebagai pengkhianat oleh GAM. Buktinya, sampai kini banyak mantan GAM yang kembali ke NKRI tersebut hidup memprihatinkan dan luput dari perhatian pemerintah.

“Kami juga dulu pernah berperang bersama GAM. Kini, semua yang pernah bergabung dengan GAM sudah kembali ke pangkuan NKRI. Karena itu, kami mendesak Pemerintah Aceh peduli kepada semua anggota GAM dan masyarakat Aceh lainnya,” kata Polem Muda Ahmad Yani.

Sebagai mantan GAM yang kembali ke pangkuan NKRI, tegas Polem Muda, Forkab tidak ingin disebut sebagai milisi. Namun, sebagai warga negara Indonesia, setiap anggota Forkab berkewajiban mempertahankan NKRI.

“Walau tidak pernah dipedulikan, kami tetap menjaga perdamaian ini. Kami juga akan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan,” kata Polem Muda Ahmad Yani.[] sumber: antaranews.com

Ini Kata JK Soal Keamanan dan Penerapan Syariat Islam di Aceh

Ini Kata JK Soal Keamanan dan Penerapan Syariat Islam di Aceh

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, walaupun Aceh dapat menerapkan syariat Islam seperti ditegaskan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, tetapi aturan dan implementasinya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional.

“Aceh bisa mengambil itu (syariat Islam) selama tidak bertentangan dengan hukum nasional yang bersifat umum,” kata Jusuf Kalla dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Jumat, 21 Agustus 2015 siang di kantornya.

Menurut Kalla, setelah adanya UU Otonomi khusus itu, pembuatan peraturan daerah atau qanun terkait syariah lebih banyak ditentukan oleh DPR Aceh.

“Masalah-masalah peraturan tentang syariah diputuskan oleh DPR Aceh,” katanya.

Kalla juga mengatakan materi dan penerapan syariat Islam di Aceh tidak untuk warga non-Islam di wilayah itu. “Hanya untuk yang beragama Islam saja,” tandasnya.

Selain menyoroti penerapan syariat Islam, Kalla juga menjawab pertanyaan seputar Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan eks kombatan GAM, hingga keterlibatannya dalam penyelesaian konflik di sejumlah negara.

Berikut petikannya:

Bagaimana pemerintah pusat menilai perkembangan keamanan di Aceh setelah 10 tahun perdamaian?

Kalau keamanan semua bisa kita lihat bahwa setelah perdamaian konflik tidak ada lagi, semuanya damai.

Kombatan-kombatan GAM sudah meletakkan senjata. Kemudian juga, operasi militer otomatis berhenti dan semua pasukan 38 Batalyon ditarik ke Jakarta.

Jadi, konflik yang biasa terjadi hampir tiada. Memang ada sisa-sisa kriminal, tapi sama sekali tidak ada konflik separatisme.

Jadi adanya kasus kekerasan yang dilakukan sebagian kecil anggota GAM di Aceh itu lebih sebagai tindakan kriminal?

Itu perorangan, kriminal. Perampokan, misalnya, mungkin karena senjata ilegalnya masih disimpan, itu yang terjadi. Tapi itu di Jawa juga ada. Ada satu atau dua orang yang bersenjata melakukan kekerasan. Tapi kemarin sudah digerebek polisi. Beberapa orang sudah ditangkap.

Anda melihat pertumbuhan ekonomi di Aceh membaik setelah 10 tahun perdamaian atau sebaliknya?

Ya, pasti punya dampak yang baik. Karena setelah perdamaian, kita punya UU Otonomi Khusus di Aceh, kemudian diberikan dana rehabilitasi, dana untuk eks kombatan. Disamping itu pembangunan ekonomi nasional di Aceh juga berjalan terus.

Memang di sini (Aceh) yang dibutuhkan pemerintah yang terbuka dan berpengalaman. Ini memang masih harus perlu diperbaiki. Karena gubernur, bupati perlu pengalaman untuk menjalankan pemerintahan di sana (Aceh).

Salah-satu pertanyaan dari para pegiat HAM di Aceh adalah bagaimana upaya pemerintah pusat dan Aceh untuk menindaklanjuti pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KKR, yang menjadi amanat perjanjian damai Helsinki 2005?

Sebenarnya ini selalu diupayakan, tapi kemudian juga ini butuh suatu kearifan kedua pihak.

Karena apabila ada pengadilan (HAM) seperti itu, maka kemungkinannya -katakanlah- kedua belah pihak (GAM dan Indonesia) bisa kena. Artinya, pemerintah atau pihak mantan GAM juga bisa kena masalah.

Karena itu kita hanya berpikir: OK-lah tinggal kita cari waktu yang baik. Di samping itu juga, pengalaman negara lain seperti Afrika Selatan. Forgive not forget. Saling memaafkan. Tapi ya kita ambil pengalamannya.

Jadi, masalahnya kadang-kadang kesulitan mencari bukti juga. Siapa yang mesti direkonsiliasi? Dan siapa yang mesti diadili? Belum tentu ada bukti-buktinya. ‘Kan sudah lama sekali.

Karena itu, apa yang terjadi di banyak negara, ya rekonsiliasi saja.

Terkait implementasi syariat Islam di Aceh, sebagian pegiat perempuan dan HAM di Ach mempertanyakan beberapa kasus yang mereka anggap justru merugikan kaum perempuan. Sepengetahuan Pak Kalla apakah dalam perundingan Helsinki persoalan syariat Islam merupakan hal yang dibahas?

Sebenarnya di Helsinki atau di perjanjian MOU sama-sekali tidak ada mengenai syariat Islam. Itu tercantum terlebih dahulu di UU Khusus Aceh di mana daerah khusus itu dapat memberlakukan hukum-hukum yang khusus yang disetujui oleh DPR Aceh.

Karena itu, masalah-masalah peraturan tentang syariah diputuskan oleh DPR Aceh. Dan itu memang secara hukum, Aceh bisa mengambil itu selama tidak bertentangan dengan hukum nasional yang bersifat umum.

Karena syariat itu boleh dibilang bukan menyangkut soal fundamental, seperti masalah pakaian, masalah hukum cambuk bagi penjudi. Yang lainnya tetap mengacu pada hukum umum. Memang ada aturan pakaian dan perilaku. Tapi itu hanya untuk yang beragama Islam saja.

Anda mengatakan jika hal itu tidak bertentangan dengan hukum nasional, tidak menjadi masalah. Nah, ketika ada yang menafsirkan hal itu bertentangan dengan hukum nasional, Konstitusi sebutlah, apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat?

Tidak ada Konstitusi mengatur hal-hal detil, misalnya cara berpakaian, atau tidak boleh keluar di atas jam sekian. Itu tidak ada dalam Konstitusi. Itu pilihan-pilihan dalam keadaan tertentu saja.

Peran Anda dalam proses perdamaian Aceh banyak diacungi jempol oleh berbagai kalangan di dunia. Dan sejumlah negara, seperti Kolombia, Thailand, Myanmar, mengirimkan utusannya untuk meminat kesediaan Anda untuk mengambil peran dalam penyelesaian masalah mereka. Apa yang bisa dipetik dari pengalaman Anda di Aceh yang bisa disumbangkan?

Memang dalam 10, 20 tahun terakhir ini, tidak ada penyelesaian konflik di dunia yang tuntas seperti Aceh. Upaya semua banyak. Tapi, seperti di Sudan, sekarang konflik lagi. Di Filipina juga belum selesai, walaupun sebagian sudah ditandatangani. Di banyak tempat, banyak sekali. Thailand selatan juga begitu.

Semua negara-negara itu berkonsultasi dengan kita. Kita kirim orang ke Kolombia, saya sering ke Filipina, kemudian ke Thailand, ke Myanmar, untuk memberikan pandangan-pandangan.

Dan malah Turki, Presidennya minta nasihat Indonesia: Bagaimana pengalaman Indonesia mengatasi konflik dan mereka mengalami masalah Kurdi. Tapi itu yang tidak dapat kita lakukan, karena masalah-masalahnya berbeda. Karena itu, prinsip pokoknya kita selalu memberikan nasihat, atau konsultasi di banyak negara itu.

Dan memang negara-negara itu secara informal meminta bantuan Anda?

Informal dan formal. Kolombia meminta secara formal. Dulu Thailand minta secara formal. Kalau Turki, saya bilang kepada presidennya. Kalau Filipina kita sering diskusi dengan presidennya dan timnya. Myanmar saya datang berkali-kali. Kemarin malam beberapa jenderalnya datang lagi untuk (mengetahui) bagaimana mempelajari situasi Indonesia.

Walaupun tadi Pak Kalla mengatakan, ada kekhasan tertentu yang tidak bisa diperbandingkan, tapi ada satu kata kunci yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah konflik di berbagai negara?

Pertama, semua perdamaian itu harus menjaga martabat, dignity. Kedua, dalam perdamaian itu selalu take dan give. Dan selalu yang memberikan banyak itu pemerintah.

Kemudian, pihak lawannya yang paling banyak itu senjatanya untuk diserahkan. Yang lainnya, pemerintah semua yang harus mengambil inisiatif. Dan itulah prinsip pokoknya.

Dan yang paling penting ada kemauan untuk damai.[] sumber: bbc.co.uk

Soal Bulan Bintang, Halim AB: Tidak Ada Unsur Mencari Sensasi

Soal Bulan Bintang, Halim AB: Tidak Ada Unsur Mencari Sensasi

LHOKSEUMAWE – Kader muda Partai Aceh, Halim AB, menilai pengibaran bendera Aceh yang dilakukan oleh DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe, murni karena menjalankan amanah undang-undang.

“Masalah pengibaran bendera yang dilakukan baru-baru ini di Kota Lhokseumawe, saya lihat DPRK sama sekali tidak punya unsur untuk mencari sensasi, tapi pengibaran bulan bintang adalah bagian dari amanah undang-undang untuk merawat perdamaian,” kata Halim AB, kepada portalsatu.com, Kamis 20 Agustus 2015.

“Mereka pasti jengah dengan ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini,” ujar Halim AB.

Sebagai wakil rakyat, kata Halim, anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe tentu tidak ingin terjebak dalam pusaran kebimbangan yang timbul karna multi tafsir tentang product hukum dan ingin mengukur sejauh mana wewenang pemerintah aceh dalam hal implementasi uupa.

“Itu makna tersirat yamg saya lihat dari pengibaran bulan bintang di Islamic Center,” katanya.

“Mudah-mudahan, bangsa yang berjiwa besar seperti Indonesia bisa lebih arif melihat permasalahan ini, baik dari segi tindakan maupun dalam hal mengeluarkan pernyataan di depan public,” ujar dia lagi. [] (mal)

 

Teungku Batee; dari Eks Komandan Perang GAM Jadi Pengusaha

Teungku Batee; dari Eks Komandan Perang GAM Jadi Pengusaha

Banda Aceh – Sorot matanya tajam menatap ke seisi ruangan. Tubuh tegapnya berbalut kaos bergaris-garis putih dan biru. Gaya bicaranya pelan dan lembut. Sekilas ia tidak mirip dengan mantan kombatan yang pernah memanggul senjata belasan tahun silam. Lelaki itu tampak necis siang itu.

Husaini M Amin, namanya. Lelaki kelahiran Samalanga, Bireuen 44 tahun silam ini akrap disapa Teungku Batee. Bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Batee Iliek, Bireuen, Aceh, namanya tentu tak asing lagi. Ia pernah menjabat jabatan strategis saat konflik masih berkecamuk, yaitu Komandan Operasi Wilayah Batee Iliek dengan jumlah pasukan mencapai 2.000 orang.

Pasca penandatanganan damai antara Republik Indonesia dengan GAM, Teungku Batee bersama pasukan turun gunung. Meski lama hidup di tengah hutan belantara Aceh, naluri bisnisnya tidak padam. Ia memulai berbagai usaha mulai dari mengelola tempat wisata, peternakan sapi hingga budidaya buah naga.

“Setelah turun dari gunung, saya langsung bergerak di bidang ekonomi. Awalnya mengelola tempat wisata di Batee Iliek,” kata Teungku Batee saat ditemui di sebuah warung kopi di Banda Aceh pekan lalu.

Batee Iliek merupakan sebuah wilayah di Kecamatan Samalanga, Bireuen. Di sana, terdapat sebuah sungai yang kerap dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai kabupaten di Aceh. Letaknya di jalur lintasan Banda Aceh-Medan. Saat konflik pecah, warga tidak berani datang ke tempat-tempat wisata.

Kini di lokasi tersebut telah dibangun 15 kios kecil yang diperuntukkan untuk janda korban konflik maupun mantan kombatan GAM. Pedagang yang menempati kios tersebut harus membayar sewa Rp 10 ribu perhari. Teungku Batee sudah mengelola tempat wisata ini selama 10 tahun.

“Sekarang mereka (pedagang) sudah mantap semua. Dulu tidak boleh berjualan lagi di sini karena warga takut dan banyak aturan,” jelasnya.

Bukan hanya mengelola wisata, tapi Teungku Batee juga melebarkan sayapnya untuk bergerak dibidang peternakan sapi. Usaha peternakan terpadu Alue Barat Samalanga miliknya hanya bertahan 4 tahun. Hal itu karena banyak masyarakat sekitar yang datang padanya dan kerap meminta bantuan hewan ternak kala mereka mengadakan kenduri perkawinan maupun acara besar lainnya.

Padahal saat itu ia mencoba peruntungan dengan segala fasilitas yang ada. Tapi karena ulah masyarakat yang kerap mendatangi tempat usahanya untuk meminta hewan ternak, akhirnya peternakan sapi itu gulung tikar. Di saat bersamaan, Teungku Batee juga membina mantan kombatan GAM yang dulu hanya mengetahui cara memegang senjata dengan berbagai keahlian.

“Kita bina mantan kombatan di bidang bengkel dan lainnya. Mereka banyak yang sudah sukses membuka bengkel milik sendiri,” ungkap ayah tiga anak ini.

Meski usaha peternakan sapi gagal, Teungku Batee tidak putus asa. Kala mengunjungi Medan, Sumatera Utara, enam tahun silam, ia ‘jatuh cinta’ dengan buah naga yang dijual oleh sejumlah pedagang buah. Ia kemudian berguru di sana tentang cara budidaya. Usai kembali ke Aceh, Teungku Batee memulai usaha baru yaitu budidaya buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus tersebut.

Teungku Batee kini membudidayakan buah naga tersebut di lahan seluas empat hektar di Desa Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. Di sana, ia juga membina masyarakat tentang tata cara budidaya buah naga mulai dari saat mengolah tanah, menanam hingga berbuah.

“Di sana juga saya membina masyarakat. Biasanya untuk mengolah tanah hingga tanam saya yang lakukan. Setelah besar baru saya serahkan ke masyarakat untuk mengelolannya dan hasilnya untuk masyarakat semua,” jelas Teungku Batee.

Setahun buah naga miliknya panen sebanyak 8 kali dengan rincian sekali panen mencapai 4 ton. Harga buah yang hanya mekar pada malam ini berkisar antara Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu perkilo. Meskipun demikian, Teungku Batee tidak mau membeberkan omzet yang dia dapat selama membudidaya buah naga.

Teungku Batee tidak hanya membudidayakan buah naga di lahan miliknya. Ia juga mengajak masyarakat lain itu budidayakan tanaman tersebut. Salah seorang yang berhasil ia rangkul adalah mantan Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan. Bahkan dalam beberapa kesempatan Iskandar mengatakan bahwa buah naga cocok dibudidayakan untuk menggantikan tanaman ganja.

“Tanaman buah naga di belakang Polda (Aceh) itu semua termasuk saya yang tanamnya,” ungkapnya.

Bukan itu saja bisnis miliknya, ia juga mengelola warung kopi di Banda Aceh. Beberapa tahun lalu, salah satu warkop miliknya khusus menyediakan minuman dari buah naga. Kini ia juga mengelola sebuah warung kopi layaknya warkop pada umumnya.

Meski kini telah sukses dengan berbagai usaha, Teungku Batee masih mengingat saat masih hidup di tengah hutan kala Aceh masih berkonflik. Ia mengaku sudah terlibat dalam pergerakan sejak tahun 90-an. Setelah pamannya diambil dan hingga kini tidak diketahui rimbanya oleh pihak yang diduga TNI, ia kemudian aktif menjadi anggota Gerakan Aceh Merdeka.

“Saat itu terjadi kontak senjata dan paman saya diambil. Sampai sekarang tidak diketahui kuburannya,” ungkapnya.

Sebelum menjadi pasukan, Teungku Batee sempat merantau ke Malaysia. Tak lama di sana, ia kembali ke Aceh dan bergabung GAM wilayah Batee Iliek. Ia dipercaya menjadi komandan operasi. Sejak saat itu, ia mulai jarang pulang ke rumah karena intensitas perang di Aceh meningkat.

Salah satu pengalaman yang tak pernah dilupakannya adalah kala kelahiran anak pertama pada 2001 silam. Saat itu, kondisi Aceh mulai memanas. Ribuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Brimob dikirim ke Aceh. Pasukan GAM yang merasa terjepit memilih bertahan di dalam hutan. Nyanyian ‘merdu’ letusan senjata semakin sering terdengar.

Teungku Batee tidak dapat menemani sang istri melahirkan sang buah hati. Satu-satunya cara yang dapat ia lakukan adalah berdoa untuk keselamatan orang yang ia sayangi. Setahun berselang, sang istri mengirim selembar foto anak mereka yang berpose dengan raut wajah sedih.

“Saya sangat sedih melihat foto itu. Kemudian saya pergi ke tengah hutan untuk meredam jiwa dan saya bicara denga foto tersebut bahwa ‘ayah di sini masih hidup tapi banyak kawan-kawanmu yang sudah kelihangan ayah mereka’. Itu yang saya lakukan waktu itu karena tidak bisa ketemu,” ungkap Teungku Batee.

Setelah beberapa tahun berjuang, ia kembali dapat bertemu dengan istri dan buah hati usai penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Kedua belah pihak sepakat berdamai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

Perundingan damai itu dicetus Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ia menunjuk Hamid Awaluddin sebagai koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara koordinator perunding GAM yaitu Malik Mahmud Al Haytar.

Teungku Batee menyimpan mimpi memajukan Aceh. Ia membuka sebuah Taman Kanak-kanak (TK) Peunawa Hate, Samalanga sejak 5 tahun lalu. Anak-anak yang bersekolah di sana semua biayanya ditanggung alias gratis. Jumlah alumni hingga sekarang sudah mencapai 250 orang.

“Harapan saya, anak-anak itu harus merdeka di bidang pendidikan. Kalau mau memperbaiki Aceh bina anak-anak yang lahir di atas 2005, Insya Allah 20 tahun ke depan Aceh maju dan bermartabat. Tapi kalau anak-anak yang lahir di bawah 2005, itu tidak bisa dibina lagi karena mereka sudah rusak semua. Rusak gara-gara perang,” katanya mengakhiri cerita.| Sumber: detik.com

Ideologi GAM Kalah dengan Penerapan Syariat Islam?

Ideologi GAM Kalah dengan Penerapan Syariat Islam?

WALAUPUN semula menolak penerapan hukum Islam yang ditawarkan pemerintah pusat, mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, akhirnya mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh setelah kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia, 10 tahun silam.

Mengapa para eks pimpinan GAM, yang menjadi pelarian dan tinggal lama di Eropa, akhirnya mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh?

Apakah mereka sudah membayangkan wajah Aceh bakal seperti sekarang, dengan hukum Islamnya yang ketat, saat berunding dengan Indonesia?

Betulkah para pemimpin tertinggi di Aceh, yang notabene adalah bekas pucuk pimpinan GAM, sekarang memperoleh keuntungan politik dengan mengakomodasi penerapan hukum Islam di wilayah itu?

Berada lima hari di Banda Aceh, BBC Indonesia mewawancarai tujuh orang intelektual, politisi, aktivis perempuan, pegiat HAM dan LSM terkait penerapan hukum Islam di Aceh. Berikut petikannya:

Otto Syamsuddin Ishak

(Anggota Komnas HAM, sosiolog dan mantan aktivis kemanusiaan saat Aceh dilanda konflik)

Saya melihat ini kekalahan ideologis GAM. Pada masa konflik, mereka menolak gerakan Islam jenis itu. Kenapa pasca konflik, begitu mereka memegang jabatan, baik (Gubernur) Irwandi Yusuf maupun Zaini Abdullah, penerapan hukum Islam terjadi?

Sebenarnya, ideologi ke-Aceh-an yang dirumuskan oleh Hasan Tiro itu tidak terjiwai sepenuhnya oleh elit GAM setelahnya. Karena, gerakan dasar GAM itu adalah ke-Aceh-an– atau dalam terminologi akademik adalah ethnonationalism atau nasionalisme Aceh.

Nah, dalam pertarungan dengan gerakan Islam jenis itu, mereka (eks elit GAM yang memimpin Partai Aceh) kalah. Bahkan mereka sekarang cenderung membebek gerakan Islam jenis itu.

Saya kira bukan mendapatkan advantage (keuntungan), tapi karena ketidakmampuan saja, karena arus Islam jenis itu begitu kuat.

Kita bisa lihat: Dulu, saat konflik, tokoh-tokoh (Islam jenis itu) itu masuk ke masjid di Aceh, langsung bisa diisolasi. Laskar Jihad, misalnya, dulu masuk bisa diisolasi.

Sekarang, gerakan ini sudah masuk ke pesantren-pesantren. Sebagian ulama pesantren tradisional -sadar atau tidak sadar-sudah terbawa arus ini.

Jadi dalam konteks keagamaan, Aceh sudah masuk dalam arus utama ke-Indonesia-an. Artinya, fenomena (kehadiran gerakan Islam yang eksklusif) ini bukan di Aceh saja.

Ini berbeda dengan generasi nenek moyang (bangsa Aceh) dulu. Dulu, kebangkitan Islam di Aceh adalah memang reproduksi pemahaman Islam oleh dirinya sendiri. Makanya kala itu Aceh memiliki ulama-ulama besar.

Malik Mahmud

(Wali Nanggroe Aceh, mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka)

Kalau kita bicara Islam, Aceh ini daerah pertama Islam di wilayah Asia Tenggara, di kepulauan Nusantara. Pusat Islam di sini. Di Aceh, kita sejak lahir sudah mempraktekkan ajaran Islam.

Jadi, saat itu agama Islam adalah sudah dipraktekkan, tetapi bukan label. Kita besar, hidup sebagai orang Aceh di dalam kondisi dengan hukum Islam seperti itu.

Cuma masalahnya, apabila zaman (Presiden) Abdurrahman Wahid, itu beliau yang mengintrodusir Syariat Islam di Aceh. Itu saya rasa beliau kebingungan menyelesaikan Aceh. Dia kasih syariat Islam. Itu memang menarik bagi semua orang.

Kemudian setelah itu, boleh dikatakan, bingkisan itu diletakkan di depan parlemen kita. Jadi apakah mau diterima atau tidak? Jadi, kalau tidak diterima, dibilang anti Islam, kalau diterima menjadi problem.

Jadi, bagaimanapun orang terimalah, karena itu hukum kita.

Cuma saja, itu diimplementasi secara lembaga. Kalau dulu kita praktek semata, karena itu sudah masuk dalam hukum adat Aceh. Banyak kasus-kasus apa saja bisa diselesaikan dengan hukum adat Aceh, karena itu berdasarkan Islam.

Cuma ini (Syariat Islam produk Jakarta) sudah dibikin syariah, itu merknya agak lain.

Memang timbul permasalahan seperti disuarakan aktivis perempuan. Bagi saya, karena Syariat Islam di Aceh itu baru diadopsi, jadi memang banyak orang merasa terkejut atau tidak senang.

Dan saya rasa, bagi pemerintah Aceh, harus bikin semacam evaluasi di mana yang kira-kira masalahnya. Itu bisa diamandemen.

Nur Djuli

(Politisi Partai Nasional Aceh, dan mantan tim juru runding GAM di Helsinki 2005)

Kami orang Aceh itu orang Islam, jadi tidak perlulah kita perlu mempunyai label Islam.

Kami memang sudah hidup dalam syariah (hukum) yang menurut pengertian para ulama tentang kehidupan yang adil, tidak menindas, menyantuni anak miskin atau anak yatim, dan lain-lain.

Jadi, syariah itu bukan sesuatu yang kemudian kita harus membuat undang-undang menurut kebutuhan suatu kelompok lalu disebut syariah.

Dan, jangan lupa, apa yang dikatakan syariah ini, asal-usulnya dari Presiden Gusdur yang membawanya ke Aceh untuk menunjukkan bahwa ‘kami sudah memenuhi yang menjadi tuntutan orang Aceh, maka kami berikan syariah kepada mereka’.

Bagi saya secara pribadi, syariah Islam itu harus dibuat para ulama dan bukan oleh orang politik, bukan oleh anggota DPR Aceh atau anggota sebuah partai.

Para ulama Aceh harus berkumpul untuk membahas apa yang dinamakan syariah Islam.

Jadi, apakah rakyat Aceh masih tunduk kepada ulama, saya yakin mereka akan menerima. Tetapi bukan ditentukan oleh mayoritas di DPR Aceh yang tidak didasarkan kalkulasi politik yang tidak Islami.

Masalahnya sekarang, sudah terjadi kondisi di mana barang siapa berbicara tentang apa yang dikatakan syariah Islam, itu seolah-olah kita anti-Islam.

Jadi, ada label di situ. Dengan kata lain, ketika ada label itu, seseorang yang tidak mendukung (Syariah Islam), berarti dia akan kalah dalam pilkada.

Di sini, Islam di sini sudah menjadi alat untuk memenangi pemilu.

Karena itu, kalau saya mau terpilih, saya harus menjadi champion syariah Islam. Kalau saya tidak mau, berarti orang akan menolak saya. Ini sudah dikondisikan seperti itu dan ini disayangkan.

Islam seperti itu bukan lagi sesuatu yang bersifat seperti Aceh di masa lalu, ketika mempunyai basis filosofis tentang pemikiran apa itu islam, apa itu falsafah islam yang mendalam, juga memiliki ulama-ulama besar.

Tetapi, saat ini kita sudah banyak mengikuti cara-cara banal, yang disibukkan masalah-masalah sepele, yang dijadikan seolah-olah itulah yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, kalian dianggap bukan Islam.

Nah, ini jadi masalah. Jadi semua orang karena kepentingan politik, sangat takut kalau mendapat label seperti itu.

Suraiya Kamaruzzaman

(Aktivis perempuan asal Aceh, dan pernah terlibat mendampingi kaum perempuan di wilayah itu selama konflik bersenjata)

Sampai hari ini, setelah berjalan sepuluh tahun, tidak ada grand design penerapan syariat Islam di Aceh seperti apa. Akibatnya, setiap daerah menafsirkan sendiri-sendiri.

Maka, dalam rangka implementasi syariat Islam, setiap bupati atau wali kota mencoba membuat kebijakan peraturan sesuai tafsirnya masing-masing.

Misalnya, ada peraturan bupati melarang perempuan mengenakan celana panjang dan harus pakai rok panjang.

Padahal, pakaian adat tradisional Aceh, kaum perempuan mengenakan celana panjang. Apalagi, untuk kondisi di pegunungan, sangat riskan mengenakan rok. Bisa jatuh.

Ada lagi contoh rencana kebijakan pelarangan perempuan duduk mengangkang saat dibonceng naik sepeda motor. Atau pembatasan sampai pukul 11 malam bagi perempuan untuk keluar malam.

Karena melihatnya secara parsial, membuat keputusan-keputusan yang sepotong-potong, maka akan berdampak kepada kaum perempuan dari golongan miskin.

Mereka yang miskin kebanyakan naik sepeda motor, sementara orang kaya naik mobil tidak akan terkena dampaknya.

Ini contoh kebijakan yang membatasi perempuan karena penafsiran atas syariat Islam akibat tidak adanya disain besar.

Paling parah pada akhir tahun lalu, ketika DPR Aceh mengesahkan peraturan daerah atau qanun jinayah yang kontroversial. Kita berhasil melobi untuk mengubah beberapa pasal yang merugikan perempuan dan anak-anak, tetapi tidak semua berhasil.

Kami terus melakukan kampanye kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial, menggelar diskusi di kampus-kampus, bertemu para ulama dan dinas syariat Islam untuk menawarkan program kami. Kami juga selalu mendorong dibuat semacam road map syariat Islam.

Teuku Kemal Fasya

(Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh dan Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh)

Para pimpinan GAM tidak menjadikan isu syariat Islam sebagai isu utama di perundingan Helsinki. Ini hampir tidak menjadi diskursus utama.

Kalau kemudian saat ini terjadi proses pengerasan syariah Islam, saya pikir tidak terprediksi oleh para pimpinan GAM saat itu.

Tapi syariat Islam sudah diberlakukan jauh sebelum perjanjian damai Helsinki, di mana melalui Undang-undang no 18 tahun 2001 tentang penerapan syariat Islam di Aceh yang diinisiasi Presiden Gusdur.

Ada pemiikiran bahwa syariat Islam sebagai obat untuk menyembuhkan konflik Aceh, tetapi ini ditolak oleh pimpinan GAM.

Yang kemudian diperlihatkan oleh Hasan Tiro dan eksil GAM di Eropa, mereka sudah cukup paham bahwa memainkan syariat Islam untuk memisahkan Aceh dari Indonesia, itu pasti tidak akan tertangkap sebagai isu yang baik di dunia internasional.

Dunia internasional tidak pernah hirau gagasan yang, bagi mereka, mengarah pada eksklusifisme fundamentalis karena berhubungan dengan agama.

Mereka menganggap isu yang bakal menjadi percakapan di tingkat internasional, adalah ketika sebuah daerah dieksploitasi atau sebuah daerah mengalami proses pelanggaran HAM.

Di kemudian hari, kemudian simbol atau artikulasi tentang syariat Islam tidak dimunculkan. Dan yang dimunculkan adalah bagaimana Aceh bermartabat setelah perdamaian.

Nah, kalau hari ini, pihak GAM seperti menyetujui ide-ide syariat Islam, saya pikir, itu pikiran yang tidak keluar dari sebuah pemikiran yang mendasar. Ini merupakan sebuah pikiran taktis saja.

Saya melihat pilihan yang dibuat elit GAM atau Gubernur Zaini Abdullah saat ini, mereka membuat semacam konsesi taktis, dengan memberi anggaran badan Dayah, kepada kelompok silam.

Ini jelas bukan pilihan yang idealis atau strategis untuk mempertahankan proses perdamaian.

Jadi, syariat Islam lebih banyak dijadikan alat gadai, alat barter politik untuk menarik simpati masyarakat.

Para pimpinan GAM, menurut saya, tidak memiliki kerangka pikir yang cukup utuh tentang bagaimana syariat Islam diberlakukan dengan baik.

Karena, mereka bukan cendekiawan Muslim. Mereka adalah orang yang tidak basah dengan pikiran-pikiran syariat, mereka bukan berlatar pesantren, dan sebagian besar eksil hidup lama di Eropa.

Jadi kadang kode-kode kultural ke-Islam-an Aceh pun tidak cukup mereka pahami.

Jalan keluarnya, harus ada rekayasa kultural melalui pendidikan, komunikasi dan stakeholder bahwa syariat Islam bisa memanifestasikan rahmantan lil alamin, Islam yang toleran, dan Islam yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Aceh dengan segala dimensinya.

Barangkali yang bisa dilakukan para pemimpin Aceh sekarang adalah berkolaborasi dengan para cendekiawan Muslim yang memiliki pemikiran visioner yang bisa mengarahkan syariat Islam agar bisa menjadi rahmatan lil alamin, menghargai pluralisme, serta ikut membicarakan isu-isu korupsi dan pelestarian lingkungan.

Jadikanlah Islam sebagai sebuah identitas kebudayan, jangan dijadikan identitas politik atau ditarik-tarik sebagai kepentingan politik, apalagi menjelang momentum pemilu 2017.[] sumber: bbc.co.uk