Tag: fraksi partai aceh

Ini Hasil Rapat Koordinasi Pengurus PA dengan DPRA Fraksi Partai Aceh

Ini Hasil Rapat Koordinasi Pengurus PA dengan DPRA Fraksi Partai Aceh

BANDA ACEH – Partai Aceh bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) Fraksi Partai Aceh menggelar rapat koordinasi, Selasa malam 5 Mei 2015.

Rapat ini membahas berbagai persoalan, mulai dari persoalan beberapa kewenangan Aceh dengan pusat yang belum selesai, dan persoalan program Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR) yang sudah dan yang belum dilaksanakan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Partai Aceh (PA) sekaligus Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh  (KPA) Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, di Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, di Banda Aceh, Rabu malam 6 Mei 2015.

Hadir pada rapat tersebut antaralain, Ketua KPA/PA yang juga Wakil Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh Mukhlis Basyah atau Aduen Muklis, Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh Suadi Sulaiman atau Adi Laweung, pengurus Partai Aceh H Dahlan Djamaludin, Hasan Sabon, dan Ustad Iliyas Abed.

Sementara dari Fraksi Partai Aceh hadir antaralain, Tgk Muharuddin, Kausar Muhammad Yus, H Muhammad Amru, Ermiadi, Abu Bakar Latif atau Abu Len, Tgk Harun, Iskandar Usman Al-Farlaki, Nurzahri, DR Hj Maryati dan beberapa anggota DPRA Aceh lainnya dari Fraksi Partai Aceh.

“Tadi silaturrahmi dan koordinasi antara pengurus Partai Aceh dengan anggota DPRA Fraksi Partai Aceh untuk membahas berbagai langkah yang mesti dilakukan ke depan,” kata Abu Razak usai pertemuan.

Salah satu yang dibahas kata Abu Razak terkait program pemerintahan Zikir yang sudah dan yang belum dilakukan.

Pada kesempatan itu, Abu Razak menyampaikan agar kader Partai Aceh yang kini duduk di kursi DPRA dapat mendukung sisa-sisa program Zikir yang belum terlaksanakan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRA Teungku Muharudin yang juga kader Partai Aceh mengatakan, janji Zikir memang bukan tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur semata. DPRA khususnya dari Partai Aceh juga memiliki beban moral dalam rangka merealisasi janji-janji ZIKIR semasa kampanye pada Pilkada 2012 lalu.

“Dengan kewenangan yang ada pada kami (DPRA) kita akan memperjuangkan program ZIKIR semaksimal mungkin,” kata Teungku Muhar.

Sementara Jubir Partai Aceh mengatakan, dalam pembahasan dan pengalokasian anggaran baik eksekutif maupun legeslatif harus lebih mengedepankan usulan-usulan rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan, karena tumpuna masyarakat ada pada Pemerintahan Aceh hari ini.

“Khususnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) agar program-program yang disusun harus sesuai dengan visi misi Zikir, yang bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Adi Laweung.[]  (mal)

Laporan: Qahar Muzakar