Tag: fakta

Pemerintah Aceh Diminta Perhatikan Kemiskinan

Pemerintah Aceh Diminta Perhatikan Kemiskinan

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta fokus pada upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Tingkat kesejahteraan rakyat yang masih rendah dinilai sebagai pemicu munculnya gejolak sosial dan radikalisme seperti terjadi beberapa waktu terakhir.

Hal ini disampaikan koordinator badan pekerja Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indra P Keumala, Minggu 30 Agustus 2015.

Dia berpendapat, pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan satu-satunya pilihan yang harus ditempuh pemerintah Aceh guna meminimalisir potensi radikalisme.

“Sebenarnya sebahagian besar dinas ikut menggarap sektor pemberdayaan ekonomi. Tapi masalahnya tidak ada yang benar-benar fokus dan terkesan asal-asalan,” ujarnya.

Berdasarkan riset terhadap dokumen anggaran pemerintah Aceh, Indra mengungkap indikasi adanya program yang dilaksanakan berulang-ulang. Menurutnya, hal itu terjadi akibat orientasi program hanya didasarkan pada kepentingan menghabiskan anggaran saja.

Dia mencontohkan program penangkaran benih, land clearing dan pengadaan bibit tanaman pada dinas pertanian dan dinas perkebunan propinsi Aceh.

“Puluhan miliar selalu dianggarkan untuk membiayai program yang katanya memberdayakan petani. Tapi bagaimana hasilnya, apa memang ada petani yang disejahterakan dengan program itu?” katanya.

Indra mendesak gubernur dan tim anggaran pemerintah Aceh merumuskan ulang seluruh kebijakan program yang selama ini dinilai minim manfaat. “Semua kegiatan yang memboroskan anggaran dan cuma jadi ajang objekan oknum tertentu maka harus dipangkas. Termasuk melakukan evaluasi terhadap besaran satuan harga yang ditetapkan pemerintah Aceh dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Aceh pernah menyandang sebagai propinsi terkorup kedua di Indonesia. Berdasarkan penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada tahun 2013, Aceh tercatat memiliki 398 kasus dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp308,333 miliar. “Sejarah yang sangat memalukan untuk propinsi bersyariat Islam seperti Aceh. Seharusnya gubernur belajar banyak,” kata Indra.

Terkait belanja operasional pegawai semisal tunjangan prestasi kerja (TPK) dan perjalanan dinas pegawai, Indra mengatakan perlu dilakukan revisi dan perbaikan sistim agar persoalan yang sama di tahun-tahun sebelumnya dapat diperbaiki.

“Tidak ada ukuran jelas yang digunakan dalam pembayaran TPK, semua dipukul rata meski banyak dinas yang kinerjanya tidak jelas. Begitupun perjalanan dinas, banyak yang cuma jadi ajang rekreasi para pejabat,” ujar dia. [] (mal)

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

BANDA ACEH – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah bertindak tegas terhadap berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi dalam realisasi sejumlah kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun 2014. Berdasarkan riset Fakta terhadap hasil laporan Pansus I hingga X DPRA diketahui ada 30-an proyek strategis Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 terindikasi masalah.

“Kami berharap Gubernur tidak menutup mata terhadap berbagai masalah yang telah diungkap Pansus. Semua indikasi penyimpangan harus didorong melalui upaya penindakan serius,” ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Jumat malam, 5 Juni 2015.

Indra mengatakan langkah penindakan penting ditempuh sebagai pembuktian komitmen Gubernur Aceh melakukan pembenahan jelang tiga tahun usia pemerintahannya. “Jangan ada yang dilindungi. Semua oknum harus ditindak tegas, sekalipun melibatkan kerabat sendiri,” kata Indra.

Dia juga mendesak agar Gubernur mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai berkinerja buruk. Menurutnya, laporan hasil Pansus dapat dijadikan sebagai salah satu acuan melakukan evaluasi tersebut.

“Perbaikan harus dimulai Gubernur melalui mengukur kinerja bawahannya. Dan saya rasa, hasil Pansus sudah cukup layak dijadikan dasar untuk melihat SKPA mana saja yang paling bermasalah,” katanya.

Dia mengatakan ada dua dinas yang realisasi anggarannya kerap dilaporkan bermasalah. Kedua dinas tersebut adalah Bina Marga dan Dinas Pengairan.

“Kepala Bina Marga itu orang lama yang masih terus bertahan meski kinerjanya sering dipertanyakan. Sementara Pengairan, orang dekat Gubernur. Kalau kinerjanya bagus, ya tidak masalah, tapi ini kan sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Indra juga menyentil penggunaan istilah ‘terbengkalai’ terhadap seluruh proyek bermasalah yang ditemukan Pansus. Pasalnya, temuan penyimpangan tersebut tidak terbatas pada aspek terbengkalai atau belum dikerjakan saja.

Namun, kata Indra, hal itu terjadi akibat adanya kesengajaan berbuat kejahatan yang indikasinya turut melibatkan banyak pihak termasuk oknum dinas.

“Bagaimana mungkin cuma disebut terbengkalai kalau ada proyek yang laporannya dinyatakan selesai, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Apalagi sekarang sudah masuk tahun anggaran berbeda. Ini murni kejahatan,” kata Koordinator FAKTA.[]

Fakta Minta DPR Aceh Konsisten Jelang Paripurna Pansus

Fakta Minta DPR Aceh Konsisten Jelang Paripurna Pansus

BANDA ACEH – Sidang Paripurna Panitia Khusus yang akan digelar sejak 4-5 Juni 2015, merupakan jawaban sekaligus pembuktian konsistensi sebuah lembaga pengawasan. Hal ini disampaikan Koordinator Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Indra P Keumala, kepada portalsatu.com, Rabu malam, 3 Juni 2015.

Indra mengatakan setidaknya terungkap 30 masalah besar terjadi dalam realisasi kegiatan konstruksi tahun anggaran 2014.

“Itu data yang diungkap Pansus sendiri, mulai dari Pansus I hingga X. Jadi tinggal kita tunggu bagaimana sikap dewan selanjutnya,” ujarnya.

Indra mengatakan lembaga legislatif memang tidak memiliki kewenangan mendelegitimasi kekuasaan seorang pimpinan daerah hanya dengan menolak laporan pertanggungjawaban.

“Sekalipun realisasi APBA itu sepenuhnya bertolakbelakang dengan LKPJ yang disampaikan, perundang-undangan tetap tidak memberi ruang bagi dewan menjatuhkan Gubernur,” katanya.

Namun menurut Indra, DPRA tidak boleh secara serta-merta menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mempeti-es-kan seluruh temuan Pansus. Pasalnya, kata Indra, upaya lain semisal merekomendasikan pembentukan alat kelengkapan dewan masih memungkinkan terjadi.

“Jangan berhenti. Harus ada¬† rekomendasi untuk upaya penuntasan. Misalnya lewat mendorong proses hukum atau bisa juga lewat pembentukan Pansus yang secara khusus menindaklanjuti semua temuan,” kata Indra.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akan menggelar rapat paripurna tahun 2015, Kamis 4 Juni 2015, pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang diperoleh portalsatu.com, parpurna DPR Aceh ini beragendakan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I hingga X DPR Aceh tahun 2015. Sidang berlangsung di gedung utama DPR Aceh.

Sidang kemudian dilanjutkan pada Jumat 5 Juni 2015, dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus I hingga X DPR Aceh tahun 2015 di gedung utama DPR Aceh. [](bna)

Realisasi APBA 2014 Dituding Sarat Penyimpangan

Realisasi APBA 2014 Dituding Sarat Penyimpangan

BANDA ACEH – Realisasi kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 dituding sarat terjadi penyimpangan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) didesak menentukan sikap.

Hal ini disampaikan Koordinator Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indra P Keumala, melalui siaran persnya ke portalsatu.com, Minggu 31 Mei 2015.

Pernyataan FAKTA ini merespon hasil peninjauan lapangan Panitia Khusus (Pansus) I hingga X DPRA terhadap realisasi kegiatan konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2014.

“Berdasarkan riset kami, penyimpangan yang ditemukan begitu luar biasa. Mulai dari soal buruknya kualitas konstruksi hingga temuan yang mengindikasikan adanya laporan fiktif. Hal ini harus dituntaskan,” ujar Indra.

Kata Indra, berbagai temuan penyimpangan tersebut sekaligus menjadi bukti ketidak-beresan tata kelola anggaran yang terjadi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Menurutnya, DPR Aceh perlu merekomendasikan pembenahan dan penindakan.

“Sejauh ini, anggota dewan sudah bekerja cukup baik. Tinggal kita tunggu bagaimana sikap dan rekomendasi yang dirumuskan saat paripurna digelar. Mudah-mudahan ada tindak lanjut konkrit,” kata Indra.

Dari berbagai temuan Pansus DPRA, FAKTA paling menyorot proyek pembangunan bendungan Jambo Reuhat senilai Rp10,9 miliar serta proyek bangun dan normalisasi jaringan irigasi di Kecamatan Madat Rp2 miliar seperti yang pernah diungkap Pansus VI di Kabupaten Aceh Timur.

Indra mengatakan berdasarkan amatan lapangan yang turut dilakukan pihaknya, kedua proyek tersebut memiliki kualitas sangat buruk. Bahkan, lanjut dia, kondisinya bertolak belakang dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh 2014.

“Hal ini jelas merupakan pembohongan publik, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan birokrasi yang serius. Parahnya lagi, salah satu proyek tersebut kami ketahui dikerjakan oleh kerabat dekat pejabat tinggi pemerintahan Aceh,” ujarnya.

Indra juga menyorot temuan lainnya terkait program pembangunan yang berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Proyek pembangunan 100 kandang sapi di Aceh Tengah senilai Rp2,5 miliar misalnya, di mana antara laporan pemerintah Aceh seperti termuat dalam LKPJ berbeda dengan temuan Pansus IV.

“Karenanya harus ditindaklanjuti. Jika ada indikasi sengaja melaporkan kebohongan, maka Gubernur bisa saja dituduh melakukan perbuatan tercela. Secara hukum, berdasarkan perubahan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya pemakzulan dimungkinkan terjadi,” ujarnya.

Indra juga mengungkap sinyalemen masalah pada dua mega proyek pembangunan jalan di kabupaten Bener Meriah, yaitu jalur Teritit hingga Samar Kilang sebesar Rp27 miliar dan proyek jalan tembus yang menghubungkan kabupaten Bener Meriah – Aceh Utara senilai Rp32 miliar. Hal yang sama, lanjutnya, disinyalir juga berlaku pada proyek keirigasian dan pembangunan jalan lainnya di beberapa kabupaten di Aceh.

Dia berharap semua temuan Pansus nantinya ditindaklajuti melalui paripurna, termasuk merekomendasikan upaya hukum. Sebab menurutnya, hal itu penting sebagai pembuktian bahwa Pansus DPRA Tahun 2015 bekerja sungguh-sungguh memenuhi fungsi dan tangggung jawabnya melakukan pengawasan.

“Bagi kami, semua temuan itu sangat merugikan rakyat. Karenanya silahkan dibuktikan apakah DPRA benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat atau justeru punya motif lain,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Indra, lembaganya tetap menyiapkan langkah antisipasi bila DPRA memilih melakukan pembiaran.

“Untuk kasus tertentu kami sudah pegang datanya. Jika DPRA akhirnya diam, maka kami yang akan melaporkan ke KPK atau Mabes Polri,” kata Indra P Keumala. [] (mal)

FAKTA Imbau Pansus DPRA 2015 Ungkap Setiap Penyimpangan

FAKTA Imbau Pansus DPRA 2015 Ungkap Setiap Penyimpangan

BANDA ACEH- Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak agar Pansus DPRA 2015 bekerja efektif mengungkap setiap indikasi penyimpangan dalam realisasi kegiatan konstruksi APBA 2014.

Koordinator Badan Pekerja FAKTA, Indra P Keumala, mengatakan pihaknya berharap Pansus DPRA terdiri dari 10 tim sesuai jumlah daerah pemilihan di Aceh itu tidak melupakan peran pengawasan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab legislatif.

“Mestinya Pansus dapat bekerja efektif mengevaluasi seluruh masalah yang terjadi dalam realisasi program pembangunan di Aceh. Jangan cuma bekerja asal-asalan,” ujar Indra, Minggu 24 Mei 2015.

Dia menilai, hasil Pansus DPRA memiliki kontribusi positif terhadap evaluasi tata kelola pemerintahan di Aceh. Selain itu, lanjut Indra, jika penelusuran rekam jejak pelaksanaan kegiatan konstruksi APBA 2014 dapat dilakukan secara optimal maka secara otomatis DPRA akan menemukan dinas mana saja yang berkinerja buruk.

“Hasil Pansus dapat dijadikan rujukan untuk menilai apakah Pemerintahan Zaini Abdullah sudah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Atau jang-jangan, program pembangunan justeru hanya sebagai sarana memperkaya pihak tertentu saja,” katanya.

Namun Indra menyayangkan kinerja beberapa Tim Pansus DPRA yang terkesan tidak menunjukkan hasil apapun. Berdasarkan monitoring pemberitaan media dilakukan pihaknya, sebahagian Tim Pansus tersebut tidak menyampaikan kepada publik terkait hasil kegiatannya kepada publik.

“Untuk itu kami mengimbau agar Pansus DPRA bekerja efektif. Laporkan setiap penyimpangan yang ditemukan, baik kepada publik maupun pada saat paripurna digelar,” kata Koordinator FAKTA. [] (mal)