Tag: exxonmobil

Ekses Peralihan Saham, 243 Karyawan PT Arun Di-PHK?

Ekses Peralihan Saham, 243 Karyawan PT Arun Di-PHK?

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 243 karyawan inti PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) dilaporkan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ekses peralihan kepemilikan saham ExxonMobil kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Pihak PT Arun menyebut PHK karyawan dengan istilah terminasi.

Sebagaimana diketahui, ExxonMobil memiliki 30 persen saham pada PT Arun, perusahaan operator kilang gas alam cair (LNG) yang berdiri di Lhokseumawe sejak tahun 1974 silam. Sedangkan saham Pertamina 55 persen dan 15 persen lainnya dimiliki konsorsium Japan-Indonesia LNG Company (JILCO).

Humas PT Arun NGL, Hendra Afiat menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Rabu, 30 September 2015, sore, mengatakan, mulai besok (1 Oktober 2015) saham ExxonMobil dan JILCO beralih kepada PHE.

Ditanya nasib karyawan PT Arun, Hendra menyebut semua karyawan inti yaitu 243 orang diterminasi. “Semua harus diterminasi, sebagian sudah ditampung di PAG (PT Perta Arun Gas, anak perusahaan PT Pertamina Gas/Pertagas, anak perusahaan PT Pertamina). Sebagian mungkin nanti dipertahankan, tapi hak-haknya diselesaikan dulu, dan ini masih dalam proses. Jadi terminasi (karyawan PT Arun) masih berproses, hak-haknya dalam proses,” ujarnya.

Menurut dia, walau saham ExxonMobil dan JILCO beralih ke PHE mulai 1 Oktober 2015, namun PT Arun masih ada. “PT Arun masih ada sampai ada ketentuan selanjutnya. PT itu kan nggak serta merta dibubarkan, harus melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), apakah dilikuidasi atau bagaimana nantinya. Cuma saham (ExxonMobil dan JILCO) di Arun diambil PHE,” kata Hendra.

Akan tetapi, Hendra melanjutkan, tugas PT Arun selama ini seperti memasok gas ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara dan pengolahan kondensat, beralih kepada PHE.[]

Baca juga:

 ExxonMobil “Angkat Kaki” dari Aceh, Karyawan Beralih ke Pertamina

Foto: Gedung PT Arun NGL di Lhokseumawe. @Ist

 

ExxonMobil “Angkat Kaki” dari Aceh, Karyawan Beralih ke Pertamina

ExxonMobil “Angkat Kaki” dari Aceh, Karyawan Beralih ke Pertamina

LHOKSEUMAWE – ExxonMobil akhirnya “angkat kaki” dari Aceh setelah puluhan tahun mengelola Blok B dan Blok North Sumatra Offshore (NSO). Mulai 1 Oktober 2015, pengelolaan dua blok Migas itu beralih ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Informasi terkait peralihan pengelolaan Blok B dan Blok NSO dari ExxonMobil ke PHE dibenarkan perwakilan Bagian Humas ExxonMobil, Jailani dalam pertemuan dengan DPRK, Pemkab Aceh Utara dan perwakilan warga Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timu di gedung dewan setempat, Rabu, 30 September 2015. Pertemuan itu membahas persoalan jalan ExxonMobil (jalan line pipa gas) yang sudah lama rusak parah.

“Hari ini, hari terakhir kami di Exxon, semua leader kita luar biasa sibuk, tidak sempat berhadir (dalam pertemuan ini). Exxon akan berakhir hari ini dan beralih ke PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, anak perusahaan PT Pertamina mulai besok,” ujar Jailani.

Jailani menyebut pihaknya sebagai staf tidak terlalu mengerti soal peralihan pengelolaan/penjualan saham dua blok Migas itu. “Tetapi seperti kita baca berita di media, Blok B (ladang gas di Aceh Utara) dan Blok NSO (di laut) beralih ke PHE mulai besok, 1 Oktober 2015,” katanya.

“Semua karyawan Exxon (di Aceh Utara) jadi karyawan PHE mulai besok,” ujar Jailani didampingi Teuku Fakhrizal, juga staf Bagian Humas ExxonMobil. (Baca: Ambil Alih Blok Migas di Aceh Pertamina Siap Tampung Pekerja Exxon).

Informasi diperoleh portalsatu.com, karyawan inti ExxonMobil di Aceh Utara saat ini 200-an orang.

Menurut Jailani, walaupun pengelolaan Blok B beralih ke PHE mulai besok, program yang sudah direncanakan ExxonMobil di Aceh Utara tetap akan dilanjutkan. Misalnya, kata dia, rencana pembangunan kembali jalan ExxonMobil yang sudah rusak parah. “Semua progres tidak akan hilang,” ujarnya.

Jailani mengatakan itu menanggapi kekhawatiran masyarakat yang disampaikan Zahri dari BEM Unimal. “Takutnya setelah peralihan ini, berubah rencana pembangunan jalan yang rusak,” kata Zahri dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib alias Taliban sempat mempertanyakan mengapa ExxonMobil tidak memberitahu kepada Pemerintah Aceh tentang peralihan pengelolaan Blok B dan Blok NSO kepada PHE.

“Kami dari DPRK Aceh Utara juga terkejut saat baca berita tentang peralihan itu,” ujar Taliban. (Baca: Pemda Aceh tidak Tahu Jual Beli Blok B & Blok NSO).

“Ya, mestinya ketika Exxon mau pamit, beunalah assalamualaikum, sebagaimana mestinya seorang tamu yang datang ke suatu daerah, dan kemudian pamit,” kata Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara Saifuddin.

Akan tetapi, pertanyaan pimpinan DPRK Aceh Utara itu tidak mampu dijawab perwakilan Bagian Humas ExxonMobil dalam pertemuan tersebut.[]

Baca juga:

Kamoe Hana Tuntut Busoe Broek, tapi Jalan Beu Mulus

Foto: Perwakilan Bagian Humas ExxonMobil, Jailani dan Teuku Fakhrizal saat pertemuan dengan DPRK, Pemkab Aceh Utara dan perwakilan masyarakat lingkungan ExxonMobil.@Irman/portalsatu.com

Soal Penjualan Saham Blok Migas, Ketua DPR Aceh: Ini Aneh

Soal Penjualan Saham Blok Migas, Ketua DPR Aceh: Ini Aneh

LHOKSEUMAWE  – Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin belum mengetahui tentang jual beli saham Blok B dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) dari ExxonMobil kepada PT Pertamina (persero).

“Saya belum tahu soal itu, kebetulan sedang perjalanan dinas. Jika benar sudah dilakukan penjualan saham Blok Migas itu tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh, saya kira ini aneh. Perlu dipertanyakan, ada apa ini, karena blok itu berada di Aceh,” ujar Teungku Muharuddin dihubungi portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 17 September 2015, sekitar pukul 12.10 WIB.

Menurut Teungku Muharuddin, sesuai mekanisme jika nantinya kontrak pengelolaan Blok Minyak dan Gas (Migas) itu sudah berakhir, ExxonMobil harus mengembalikan aset tersebut kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait, kata Teungku Muharuddin, kemudian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk menentukan siapa yang berhak mengelola aset Migas itu, apakah diserahkan kepada Pemerintah Aceh atau pihak ketiga.

“Tapi kalau seperti ini (ExxonMobil langsung menjual saham kedua blok itu kepada Pertamina tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh), saya kira perusahaan itu tidak fair. Kesannya, ketika mereka masuk ke Aceh butuh pemerintah daerah, tapi ketika ingin keluar dari Aceh, tanpa koordinasi. Ini aneh,” ujar Ketua DPRA yang merupakan putra Aceh Utara ini.

Ditanya apa yang harus dilakukan Pemerintah Aceh menyikapi persoalan ini, Teungku Muharuddin mengatakan, “Nanti kami akan kaji dulu lebih mendalam, kita panggil Pemerintah Aceh atau SKPA terkait untuk kemudian kita tentukan sikap. Intinya jangan sampai persoalan ini merugikan Aceh”.

Diberitakan sebelumnya, penjualan saham Blok B dan Blok NSO oleh ExxonMobil Indonesia kepada PT Pertamina  ternyata belum diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Padahal menurut Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Pertamina dan ExxonMobil juga harus berkoordinasi dengan Pemda Aceh mengingat kedua blok tersebut berada di Aceh dan sudah ada dalam UU Aceh dan PP tentang pengelolaan migas di Aceh.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Aceh, Said Ikhsan bilang, pihaknya belum pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis perihal jual-beli saham Blok B dan Blok NSO. “Mereka harusnya memberitahukan kepada kami. Pemda Aceh kurang senang karena tidak diberitahukan,”ujar Ikhsan pada Kontan, Rabu (16/9).

Ikhsan menyebut, Pemprov Aceh berencana mengundang ExxonMobil dan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait dengan jual-beli saham di Blok B dan Blok NSO. “Kami berencana mengundang mereka, tetapi ini baru mau dibicarakan dengan gubernur terlebih dahulu. Karena memang dalam aturan jual beli saham blok migas tidak melibatkan Pemda, namun jangan mendahului, jangan terburu-buru, belum diserahkan tapi melakukan seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, Vice President Public and Goverment Affairs ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto mengatakan dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. “Dalam proses pengalihan participating interest ini, ExxonMobil dan Pertamina mengikuti peraturan yang berlaku,”kata Erwin. (Baca: Pemda Aceh tidak Tahu Jual Beli Blok B Blok NSO).[]

Foto: Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin.

Baca juga:

Mau Beli Blok Exxon Pertamina harus Izin Pemda Aceh

Bulan Depan Pertamina Kuasai Tiga Aset Migas Exxon di Aceh

Keluar dari Aceh Oktober 2015 Terpiadi ExxonMobil Ibarat Lebah

 

Mau Beli Blok Exxon, Pertamina harus Izin Pemda Aceh

Mau Beli Blok Exxon, Pertamina harus Izin Pemda Aceh

JAKARTA –  PT Pertamina akan segera menjadi operator baru di Blok B dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) milik ExxonMobil Indonesia. Melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina akan menguasai 100% saham di kedua blok tersebut. Selain membeli saham Blok B dan Blok NSO, Pertamina juga membeli 30% saham milik ExxonMobil di PT Arun Natural Gas Liquefaction.

Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro membenarkan bahwa Pertamina memang akan menjadi operator baru di kedua blok tersebut. Pembelian blok migas milik ExxonMobil ini malah telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dan saat ini sedang dalam proses transaksi dan serah terima tenaga kerja.

“Jadi akhir bulan ini prosesnya selesai dan per 1 Oktober sudah PHE yang jalankan kedua blok tersebut,” ujar Elan pada KONTAN Selasa (15/9).

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam juga mengatakan memang Pertamina tengah dalam proses untuk membeli saham Blok B dan Blok NSO serta saham PT Arun NGL. Namun, Syamsu belum mau mengungkapkan alasan pembelian blok yang akan habis masa kontraknya pada 2018 tersebut.

Menurut Elan, langkah Pertamina membeli Blok B dan Blok NSO saat ini sudah cukup tepat agar proses Pertamina untuk menjadi operator di kedua blok tersebut menjadi lebih mudah. “Momentumnya sekarang supaya masa transisi bisa lebih enak, kalau Pertamina mulai dari nol lagi tidak enak. Kalau dibeli sekarang, bisa dioperasikan dengan orang yang sama sehingga lebih  mudah,”ujar Elan.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan, pembelian dua blok tersebut tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Sebab, ExxonMobil masih punya permasalahan X juta dolar yang harus diselesaikan dengan PERTAMINA.

Gambarannya seperti ini, nilai aset Exxon sebesar Y juta dolar, maka dengan menjual aset tersebut kewajiban ExxonMobil tinggal (X-Y). “Sebagai contoh begini X = 80, Y = 70, maka ExxonMobil harus bayar ke Pertamana hanya US$ 10 juta, itu contoh saja,” kata dia.

Namun, kata dia, pemerintah tidak bertanggung jawab bila dikemudian hari ada masalah hukum karena jual beli adalah urusan B to B. “Mereka Pertamina dan ExxonMobil juga harus berkoordinasi dengan Pemda Aceh mengingat blok berada di Aceh dan sudah ada UU Aceh dan PP tentang pengelolaan Migas di Aceh,” ujar dia.[] Sumber: kontan.co.id

Foto dok. Ratu Prabu Energi

Keluar dari Aceh Oktober 2015, Terpiadi: ExxonMobil Ibarat Lebah

Keluar dari Aceh Oktober 2015, Terpiadi: ExxonMobil Ibarat Lebah

LHOKSEUMAWE – Mobil Oil Indonesia Inc. yang mengoperasikan lapangan Aron di Aceh akan keluar dari Aceh mulai Oktober 2015, walaupun kontrak kerjasama baru berakhir tahun 2018. Pengelolaan sebelum berakhir kontrak diserahkan kepada P.T. Pertamina Hulu Energi yang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina.

Kata Terpiadi A. Majid, mantan Ketua KNPI Aceh Utara, mengatakan ExxonMobil merupakan perusahaan minyak dan gas bumi terbesar yang memproduksi energi kelas dunia yang berganti nama pada tahun 2000 dari Mobil Oil menjadi ExxonMobil.

Katanya, pada 1968, Mobil Oil mendapatkan Blok B (lapangan Aron) di Aceh, pada 1971 menemukan cadangan gas alam yang sangat besar di lapangan Aron, pada 1974 mulai membangun pabrik LNG di Blanglancang, Lhokseumawe. Gas yang diproduksi dari lapangan ini dikirim ke fasilitas PT. Arun NGL Co. untuk diproses dari gas menjadi LNG.

Lapangan Aron memproduksi lebih kurang 3,4 billion cubic feet gas per hari (1994) dan lebih kurang 130,000 barrels condensate perhari (1989), export perdana LNG pada tahun 1978.Pabrik LNG Arun yang mulai berproduksi pada 1977,hingga saat ini telah memproduksi lebih dari 4000 cargoes/kapal LNG yang diangkut keluar negeri.

“Pengiriman export telah berakhir pada Oktober 2014 yang lalu. Ibarat lebah yang telah habis menghisap madu dari bunga pohon lapangan Aron di Aceh, kini ExxonMobil meninggalkan Aceh dan mencari bunga di lapangan lain dimanapun,” katanya.

“Aceh ditinggalkan dan diserahkan bukan kepada pemiliknya PT. Pertamina Hulu Energi.Ladang Arun oleh ExxonMobil seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya rakyat Aceh bukan kepada PT. Pertamina Hulu Energi,” ujar Terpiadi. [] (mal)

Puluhan Pedagang di Jalur Pipa ExxonMobil Ditertibkan

Puluhan Pedagang di Jalur Pipa ExxonMobil Ditertibkan

LHOKSEUMAWE – Puluhan pedagang di jalur lintasan pipa milik ExxonMobil ditertibkan oleh Satuan Pengamanan Proyek Vital (PAM Provit), Senin, 14 September 2015. Penertiban dari Gampong Padang Sakti, Lhokseumawe hingga Kecamatan Tanah Luas dan Matangkuli, Aceh Utara, itu untuk meminimalisir dampak dari bahaya yang berpotensi muncul dari pipa gas berumur 40 tahun lebih.

Kepala PAM Provit ExxonMobil Kombes Pol. Heri Purnomo melalui Kepala Pelaksana Harian PAM Provit ExxonMobil Kompol Mugianto T.M., mengatakan sebelumnya sudah berulang kali disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan/warung/kios di jalur pipa gas tersebut.

“Berulang kali disosialisasikan baik secara tertulis maupun lisan, namun tidak diindahkan. Dan ini langkah tegas kami sebagai pengaman untuk menertibkan seluruh pedagang tersebut,” kata Kompol Mugianto.

Menurut Mugianto, sepanjang jalan tersebut terdapat pipa gas yang sangat berbahaya. Kata dia, usia pipa sudah puluhan tahun, jika masyarakat berdagang di jalur tersebut dinilai sangat berbahaya. “Untuk itulah kita melakukan penertiban sesuai arahan yang pihak ExxonMobil terkait dampak ke depan jika berjualan di areal tersebut,” ujarnya.

Salah seorang pedagang di kawasan Simpang Line Pipa, Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe mengaku sudah mengetahui larangan tersebut. Namun, ia belum membongkar kios sebab bukan milik pribadi, melainkan disewa dari orang lain. Ia berjanji akan memberitahu pemilik kios untuk segera membongkar sesuai permintaan ExxonMobil melalui satuan pengamanan.

Humas ExxonMobil Armia Ramli mengatakan penertiban yang dilakukan satuan pengamanan juga bagian dari sosialisasi bahaya pemanfaatan jalan pipa gas. “Kami sudah sering mengingatkan pedagang agar tidak berjualan di situ,” katanya.

Lokasi itu, menurut Armia, sangat berbahaya apabila dimanfatkan untuk aktivitas warga seperti mendirikan bangunan/warung/kios dan bercocok tanam. Ia berharap para pedagang tidak lagi memanfaatkan lokasi jalan pipa gas untuk mendirikan bangunan. “Apalagi usia pipa itu sudah 40 tahun lebih,” ujar Armia.[] (idg)

Foto petugas menertibkan pedagang di jalur pipa ExxonMobil.@Datuk Haris Molana/portalsatu.com