Tag: dpr ri

Anggota Dewan Ini Ungkap Kebohongan Menteri Susi

Anggota Dewan Ini Ungkap Kebohongan Menteri Susi

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengungkap data yang menurutnya sebagai bentuk kebohongan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastusi dalam melahirkan kebijakan di sektor perikanan. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk kritik kepada menteri yang kini masih sibuk menguber kapal-kapal asing pelaku illegal fishing.

Kebohongan-kebohongan Menteri Susi menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berkaitan dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Laranga Penggunaan Alat Penangkapan Ikan. Bukannya meningkatkan kesejahteraan nelayan, kebijakan bos Susi Air itu justru menyengsarakan nelayan, menurunkan ekspor ikan nasional ke luar negeri serta penurunan PNBP.

“Januari lalu saya berani taruhan ekspor akan anjlok dan produksi anjlok. Data BPS yang kita cek di Kemendag dan KKP menunjukan volume ekspor ikan kita turun 14 persen,” ungkap Daniel saat audiensi dengan para nelayan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).

Anak buah Muhaimin Iskandar ini pun mengaku sudah mengecek langsung ke Thailand sebagai salah satu negara importir tuna kaleng terbesar di dunia. Mengejutkan, data Bea Cukai Thailand mencatat impor tuna asal Indonesia menurun hingga 50 persen. Bahkan di Amerika Serikat turunnya sampai 60 persen.

Diperbandingkan dengan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut Daniel. Mencagu APBN 2015, target PNBP KKP sebesar Rp1,3 triliun. Tapi faktanya, sampai saat ini capaian PNBP KKP baru sekitar 2,3 persen.

Anehnya, ujar Daniel mengisahkan, minggu lalu Menteri Susi menyampaikan alasan tidak tercapainya target tersebut karena banyaknya ilegal fishing. “Dia (Susi) juga beralasan pajak turun karena pembebasan pajak untuk kapal dengan kapasitas 10 GT ke bawah. Ini bohong, karena kapal dengan ukuran itu pajaknya urusan pemda,” tegas Daniel.

Selain itu, Susi sempat meminta keberhasilannya jangan diukur hanya dari PNBP tapi bagaimana upayanya membebaskan bea masuk ke Amerika Serikat. Tapi Daniel menemukan fakta bahwa pembebasan bea cukai impor asal Indonesia di AS tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Susi.

Hasil penelusuran Danile di AS menemukan ada 28 jenis produk perikanan yang dibebaskan biaya oleh Amerika Serikat bea masuknya.

“Dari 28 jenis yang saya cek, nilai ekspor kita hanya 54,7 juta US Dollar. Artinya, kita hanya hemat 2,3 juta US Dollar. Sementara, kemarin Menteri Susi koar-koar hemat 400 juta US Dollar,” ujarnya.

Karenanya politikus daerah pemilihan Kalimantan Barat ini meminta Menteri Susi melakukan evaluasi terhadap kebijakannya yang berkaitan dengan nelayan agar tidak membuat nelayan semakin susah.[] sumber: JPNN.com

Anggota DPR RI: Aceh Miliki 800 Cagar Budaya yang Dapat Dikembangkan

Anggota DPR RI: Aceh Miliki 800 Cagar Budaya yang Dapat Dikembangkan

MEULABOH – Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mendorong Pemerintah Aceh untuk mengutamakan pengembangan wisata religi untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke provinsi ujung barat Indonesia itu.

“Sejak perdamaian Aceh sudah berulang kali mencoba mengembangkan wisata alam kita, seperti di Sabang, Aceh Selatan, potensi Aceh Jaya, tapi cukup lambat berkembang karena ada dinamika kontroversi dengan syariat Islam,” katanya, Kamis, 9 Juli 2015.

Tapi, lanjut dia, kalau wisata alam dijadikan prioritas kedua dan yang pertama adalah wisata religi, maka hal itu sejalan dengan kearifan lokal.

Anggota DPR asal Aceh ini menjelaskan, Provinsi Aceh dengan 23 kabupaten/kota dengan penduduk sekitar 4,5 juta jiwa memiliki 500 potensi pariwisata dan 800 cagar budaya yang dapat dikembangkan. Namun potensi tersebut membutuhkan kebijakan politik dana pendampingan Pemerintah Aceh.

Dia menyebutkan, potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah manapun harus dikelola dengan kearifan lokal. Apabila berbenturan maka menimbulkan dampak sosial masyarakat serta kerusakan lingkungan dan sebagainya bersifat negatif.

“Aceh memiliki banyak banyak sekali peningalan sejarah perkembangan Islam, seperti makam-makam para ulama besar,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, sebenarnya Aceh sudah mulai mengembangkan wisata religi hal itu ditandai dengan banyaknya wisatawan Malaysia yang datang. Mereka menduga beberapa tokoh ulama Malaysia dari abad 14 dan 15 dimakamkan di Aceh.

Menurut Riefki, Pemerintah Aceh hanya perlu mendorong adanya penulisan cerita, bukan hanya sekadar dari mulut ke mulut.

“Cerita soal perkembangan Islam di Aceh harus ditulis dan diteliti. Jadi, tidak cukup hanya cukup dari mulut ke mulut,” ujarnya.[] sumber: republika.co.id

Firmandez: Tokoh Agama Harus Terus Makmurkan Tempat Ibadah

Firmandez: Tokoh Agama Harus Terus Makmurkan Tempat Ibadah

BIREUN – Anggota DPR RI asal Aceh, Firmandez meminta agar Teungku Imuem Chiek, muazzin dan bilal agar tidak henti-hentinya memakmurkan masjid dan meunasah.

Hal itu dikatakan Firmandez dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan pertemuan dengan seluruh Teungku Imuem Chiek, muazzin dan bilal di  Aula Setda Kabupaten Bireuen, 7 Mei 2015.

Menurut Firmandez, masjid dan meunasah adalah tempat ideal untuk membina, mengembangkan generasi muda terutama bimbingan pengetahuan keagamaan.

“Ini penting dilakukan untuk menangkal berbagai potensi negatif yang terus terjadi terutama yang memperngaruhi generasi muda misalnya narkoba,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, selama ini penyalahgunaan narkoba telah merusak generasi muda. Padahal mereka adalah harapan dan potensi bangsa indonesia ke depan.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai hal-hal yang harus dihadapi tokoh agama di masyarakat.

“Akibat berbagai pengaruh negatif yang muncul dan menggerogoti generasi muda dan masyarakat kita telah menyebabkan lemahnya nilai-nilai kebangsaan,” kata Firmandez.

Firmandez juga akan berjuang untuk ikut serta memajukan institusi pendidikan yang berbasis agama Islam, pesantren atau dayah juga masjid dan meunasah.

Kerena menurutnya, di sinilah kader bangsa ditempa untuk menjadi pemimpin dimasa depan. Setelah acara, Firmandez juga meninjau asrama dan ruangan pesantren putri  Abu Tumin di Blang Bladeh. [] (mal)

M@PPA: Gubernur dan DPRA Jangan Main Petak Umpet

M@PPA: Gubernur dan DPRA Jangan Main Petak Umpet

BANDA ACEH – Koordinator Mahasiswa dan Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA), Azwar AG meminta kepada Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) jangan main petak umpet.

Hal itu dikatakan Azwar AG dalam rangka merespon pertemuan Pemerintah Aceh dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis 30 April 2015 lalu.

“Seharusnya, Gubernur Aceh dengan DPRA harus sama-sama memperjuangkan kepentingan Aceh, apalagi ini menyangkut aturan pelaksana UUPA,” ujar Azwar, Jumat 1 Mai 2015.

Dikatakannya lagi, seharusnya Gubernur Aceh dan DPR Aceh harus bersama-sama, apalagi menurutnya mereka sama-sama di Jakarta pada waktu itu.

“Gubernur dan DPRA jangan main petak umpet,” kata Azwar.

Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPR Aceh dan rombongan Gubernur Zaini Abdullah berada di Jakarta, hari ini, Kamis 30 April 2015.

Para pejabat Aceh ini ingin bertemu dengan sejumlah menteri guna membahas aturan turunan UUPA. Namun uniknya, Komisi I DPR Aceh dan rombongan Gubernur Zaini Abdullah justru tak saling koordinasi dan memilih jalan sendiri-sendiri.

Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage mengatakan, Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Jakarta guna berjumpa dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia untuk menyampaikan hasil telaah DPR Aceh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

“Kita ke Jakarta untuk membahas hasil telaah dan revisi DPR Aceh terhadap PP Nomor 3 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 23 Tahun 2015, yang menurut kami ada beberapa kejanggalan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dulu,” ujar Azhari Cage.

Dikatakannya lagi, karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A. Djalil ada pertemuan mendadak dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sehingga DPR Aceh diminta untuk berkoordinasi dengan Sekretariat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Karena Menko tidak ada, sehingga kami meminta untuk menjadwalkan ulang untuk bertemu dengan pak Sofyan A. Djalil,” ujar Azhari Cage.

Sedangkan Menko Ekonomi RI, seperti diberitakan sejumlah media nasional, usai meninggalkan rombongan Komisi I DPR Aceh, bergegas ke kantor Wapres JK. [] (mal)

Forbes Aceh akan ‘Jemput Bola’ ke Gubernur Minta Dilibatkan Soal Turunan UUPA

Forbes Aceh akan ‘Jemput Bola’ ke Gubernur Minta Dilibatkan Soal Turunan UUPA

LHOKSEUMAWE – Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh akan “jemput bola” ke Aceh untuk mengadakan pertemuan dengan Gubernur Zaini Abdullah membahas persoalan turunan UUPA yang tak kunjung dituntaskan pemerintah pusat.

“Ini tidak bisa ditunggu lagi, kita harus ‘jemput bola’ ke Aceh, karena yang dipikul gubernur bebannya terlalu besar,” ujar Wakil Ketua Forbes Aceh Khaidir Abdurrahman ditemui portalsatu.com usai pertemuan dengan sekitar 200 kader perempuan, di gedung Ash-Shiddiqy, Lhokseumawe, Jumat, 1 Mai 2015, sore.

Khaidir Abdurrahman mengatakan ia telah berkomunikasi dengan pihak protokoler Pemerintah Aceh untuk mengagendakan pertemuan Forbes Aceh dengan Gubernur Zaini Abdullah dan jajarannya di Banda Aceh. (Baca: Di Jakarta DPR Aceh dan Gubernur Jalan Sendiri-sendiri).

“Saya atas nama Wakil Ketua Forbes minta waktu dibuat pertemuan dengan gubernur. Jadwal yang sudah diberikan tanggal 6 Mei. Insyaallah akan hadir semua anggota Forbes, dan salah satu agenda yang akan kita bicarakan menyangkut persoalan turunan UUPA itu,” kata Khaidir yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

Khaidir menyadari bahwa peraturan turunan UUPA sangat penting bagi Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Itu sebabnya, kata dia, Forbes Aceh ingin dilibatkan membantu Pemerintah Aceh guna mendesak pemerintah pusat merealisasikan semua hak-hak Aceh. (Baca: Nasir Djamil Kami di DPR RI Selalu Siap Membantu).

“Sekarang kita tidak boleh menunggu lagi, karena sudah enam bulan kita tunggu, gubernur tidak merasa memiliki kita di Jakarta, tidak pernah disurati maupun disampaikan secara lisan. Padahal gubernur sering ke Jakarta, tapi tidak pernah mengajak kita terlibat membantu kepentingan Aceh di tingkat pusat,” ujar Khaidir. (Baca: Soal Turunan UUPA Fadhlullah DPR RI tak Salahnya Kami Diajak Bersama).

Khaidir berharap dalam pertemuan di Banda Aceh pekan depan, Gubernur Zaini turut didampingi semua pejabat terkait, baik Sekda, para kepala SKPA dan kepala biro di Sekretariat Pemerintah Aceh maupun tim asistensi atau staf ahli.

“Kita ingin mendengar langsung dari gubernur dan jajarannya sejauhmana sudah realisasi turunan UUPA, sehingga ke depan kita dapat bersama-sama memperjuangkan hak-hak Aceh yang belum ditunaikan pemerintah pusat,” kata Khaidir. (Baca: Ini Kata JK Soal Pertemuan dengan Gubernur Aceh).[]

Nasir Djamil: Kami di DPR – RI Selalu Siap Membantu

Nasir Djamil: Kami di DPR – RI Selalu Siap Membantu

JAKARTA – Anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, mengaku dirinya tak pernah diajak oleh Pemerintah Aceh untuk ikut terlibat dalam pembahasan aturan turunan UUPA di kementerian terkait selama kepemimpinan Jokowi-JK. Padahal, Nasir Djamil adalah anggota Komisi III yang membidangi hukum di DPR RI.

“Pada pertemuan Kemarin (di kantor Wapres-red), Gubernur Aceh tidak mengajak saya,” ujar Nasir Djamil kepada portalsatu.com, Jumat, 1 Mei 2015.

Menurut politisi PKS ini, dirinya pernah diajak oleh Gubernur Aceh untuk ikut terlibat dalam proses penyelesaian turunan UUPA semasa kepemimpinan Presiden SBY.[Baca: Di Jakarta, DPR Aceh dan Gubernur Zaini Jalan Sendiri-sendiri].

“Dulu pernah diajak, tapi jarang. Bahkan selama ini tidak pernah lagi diajak(terlibat mengadvokasi aturan turunan UUPA di kementerian terkait-red),” kata M. Nasir DJamil.

Padahal, kata Nasir Djamil, pemerintah Aceh perlu selalu berkoordinasi dengan DPR–RI asal Aceh pada setiap persoalan terkait Aceh di Jakarta.

Hal itu, katanya, bertujuan untuk menciptakan rasa kekompakan antara pemerintah Aceh dengan DPR RI asal Aceh. Selain itu, juga penting agar tercipta-nya sinergisitas dalam menuntaskan semua persoalan terkait nasib Aceh ke depannya.

“Kami di DPR – RI selalu siap untuk membantu. Kapan saja kami dibutuhkan, yang penting koordinasi antar sesama itu perlu dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi,” katanya. [] (mal)

Soal Turunan UUPA, Fadhlullah DPR RI: Tak Salahnya Kami Diajak Bersama

Soal Turunan UUPA, Fadhlullah DPR RI: Tak Salahnya Kami Diajak Bersama

JAKARTA – Anggota DPR RI asal Aceh, Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fad, meminta agar semua pihak di Aceh melihat persoalan implementasi UUPA seperti bendera, lambang dan aturan turunan UUPA lainnya sebagai persoalan bersama.

“Jangan lagi diurus secara parsial. Kami berharap diajak untuk berunding dengan pemerintah pusat. Kalau jalan sendiri sendiri takutnya malah, meu peulob bola lam gon droe,” kata politisi Partai Aceh yang melaju ke DPR RI melalui Gerindra ini.

Menurutnya, sejak 7 bulan pasca dilantik sebagai anggota DPR RI mewakili Aceh, Fadhlullah mengaku belum pernah diajak bicara atau diskusi oleh Pemerintah Aceh terkait aturan turunan UUPA. [Baca:Di Jakarta, DPR Aceh dan Gubernur Zaini Jalan Sendiri-sendiri].

“Soal krusial begini, kami disini tidak mungkin mengambil langkah sendiri. Secara otoritatif pemerintah pusat selalu berbicara dengan pemerintah Aceh. Tapi tak salah kami diajak bersama,” ujar Fadhlullah.

“Kita tidak mau melihat Pemerintah Aceh jadi orang yang disalahkan terus atas kegagalan ini, mari kita sama-sama berjuang dan sama-sama terbebani. Lagian ini juga menghindari rakayat kecewa melihat ini belum sesuai harapan,” katanya lagi. [Baca: Jubir PA: Kita Sesalkan DPR dan Gubernur Jalan Sendiri-sendiri].

Anggota komisi VI ini juga menyesalkan selama ini pemerintah Aceh tidak pernah duduk dengan perwakilan Aceh di Jakarta.

“Bukan hanya persoalan ini, tapi semua hal yang mungkin kami bisa mengambil peran,” kata Fadhlullah.

Selama ini, Fadlullah mengaku melakukan hal-hal menyambut tugas di komisi, seperti persoalan BUMN yang ada di Aceh, seperti PLN, BPKS, PTPN, termasuk soal saham Aceh di Arun dan lain lain yang terkait. Tapi, kata dia, pihaknya tetap butuh pemerintah karena selaku legislatif tidak masuk ke urusan teknis.

“Diminta atau tidak kami tetap memikirkan Aceh. Kami yakin kalau kita berjuang bersama dengan seluruh komponen rakyat Aceh, masalah ini segara selesai. Intinya mari bangun kebersamaan,” ujarnya. [] (mal)

Foto: Fadhlullah/suaramerdeka.com

DPR RI: Aceh Harus Memanfaatkan Potensi yang Ada

DPR RI: Aceh Harus Memanfaatkan Potensi yang Ada

BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Gus Irawan Pasaribu menyatakan Pemerintah Provinsi Aceh perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang ada dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Aceh harus memanfaatkan potensi yang ada seiring dengan tersedianya anggaran yang besar,” katanya di sela-sela pertemuan Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi itu di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 29 April 2015 kemarin.

Ia mengatakan dengan pemanfaatan secara maksimal berbagai potensi yang dimiliki akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa itu.

Pihaknya meyakini dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di setempat.

Dalam pertemuan dengan Tim Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua H Marwan Cik Asan dan dari Pemerintah Provinsi diwakili Sekda Aceh Dermawan dan sejumlah pejabat jajarannya.

Pertemuan dengan Komisi XI DPR RI di Kantor Gubernur itu juga dihadiri mitra kerja lembaga di antaranya seperti BPK, BPKP, BPS, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Aceh dan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh.

Anggota Komisi XI DPR RI Dr Achmad Hatari mengatakan kunjungan tim tersebut guna memantau secara langsung terhadap perkembangan inflasi, kemiskinan, akses permodalan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.[] sumber: antaranews.com

Sumber foto: kabartapanuli.com