Tag: DPR Aceh

DPR Aceh: Perpres Pertanahan Masih Melenceng dari Kesepakatan

DPR Aceh: Perpres Pertanahan Masih Melenceng dari Kesepakatan

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan ada banyak persoalan baru yang timbul setelah dokumen Pepres tentang pertanahan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Keberadaan Perpres Pertanahan dinilai melenceng dari kesepakatan bersama antar Aceh dengan pemerintah Jakarta.

“Hasil telaah sementara Perpres tentang pertanahan jauh menyimpang dengan hasil kesepakatan akhir antara Aceh dengan menteri perekonomian RI kala itu,” kata Abdullah Saleh kepada portalsatu.com, Kamis,26 Maret 2015.

Menurutnya, sesuai dengan amanah UUPA, setelah pengesahan Perpres tersebut maka Badan Pertanahan yang dulunya bersifat nasional, maka secara otomatis akan menjadi sebauh badan yang akan diatur oleh pemerintah Aceh maupun pemerinrtah kabupaten kota di Aceh.

“Tetapi setelah penegsahan badan tersebut yang dikeluarkan dalam bentuk Perpres badan tersebut masih ada wewenang menteri pertanahan untuk memberhentikan dan mengangkat para pejabat badan yang dimaksud,” katanya lagi.

Seharusnya, kata Abdullah Saleh, setelah pengesahan BPN menjadi milik pemerintah Aceh, maka wewenang mengangkat dan memberhentikan para pegawai yang ada di BPN merupakan hak kepala daerah Aceh tingkat provinsi dan bupati/wali kota.

“Kalau memang masih ada wewenang menteri mengangkat dan memberhentikan pegawai BPN seperti yang tertuang dalam Perpres sekarang, ya sama saja berarti tidak terjadi penyerahan badan itu untuk Aceh sesuai dengan amanah UUPA,” katanya.[] (mal)

DPR Aceh Tolak Raqan Sekretariat Korpri Jadi Prolega

DPR Aceh Tolak Raqan Sekretariat Korpri Jadi Prolega

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menolak keinginan dari eksekutif Aceh agar Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) memiliki qanun khusus serta masuk Raqan program prioritas legislasi selama 5 tahun ke depan.

Pembahasan ini muncul dalam rapat Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, Rabu 25 Maret 2015. Rapat ini juga dihadiri sejumlah kepala SKPA di Aceh.

“Kita minta Raqan Korpri diperjelas. Makanya ada rekan-rekan yang meminta keberadaan Raqan Korpri ditunda dulu hingga adanya kejelasan dari eksekutif,” kata Ketua Banleg DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada portalsatu.com.

Iskandar juga tak membantah saat ditanyakan sikap dewan yang dikabarkan menolak Raqan Korpri.

“Intinya tak masuk Prolega,” ujarnya.

Sebagaimana yang diketahui, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menjadikan Korpri sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Selama ini Korpri juga mendapatkan alokasi anggaran khusus hingga miliaran rupiah dari APBA setiap tahunnya.

Sekretariat Korpri menjadi satu satunya SKPA di Aceh yang tak memiliki Qanun serta dibentuk Pergub.[] (mal)

16 Raqan Jadi Prolega DPR Aceh di 2015

16 Raqan Jadi Prolega DPR Aceh di 2015

BANDA ACEH- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menyepakati 16 rancangan qanun (Raqan) yang menjadi prioritas program legislasi 2015.

Hal ini merupakan hasil rapat Badan Legislasi DPR Aceh, Rabu 25 Maret 2015.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Banleg DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi, serta dihadiri oleh para anggota Banleg lainnya, seperti Buhari Selian, M. Saleh, S.Pdi, Drs. H. Djasmi Has, MM, Bardan Sahidi, Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H, Dr.(HC) H. Jamidin Hamdani, S.Sos,  Kartini Ibrahim, dan H. Muhammad Amru, SE,M.Sp.

Sedangkan dari eksekutif, hadir Asisten I Setda Aceh Dr. Iskandar A. Gani, Kepala Biro Hukum Edrian, Kepala Biro Organisasi Azhari serta sejumlah pejabat lainnya.

“Barusan kita sepakat bahwa Prolega 2015 ada 16 Raqan,” kata Iskandar seusai rapat.

Adapun 16 Raqan Prolega 2015 seperti, Raqan Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Raqan Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Raqan Baitul Mal (Zakat, Infaq dan Sadaqah), Raqan Pembinaan dan Perlindungan Aqidah serta Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kemudian Raqan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Aceh, Raqan Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Aceh, Raqan Badan Penguatan Perdamaian Aceh, Raqan Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, Raqan Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Raqan

Hymne Aceh, Raqan Bahasa Aceh, Raqan Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Raqan Kehutanan Aceh.

Ada juga Raqan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) serta Raqan Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Selain itu, kata Iskandar, juga terdapat 66 Raqan yang menjadi prioritas selama 5 tahun ke depan.

“Kita berharap Prolega ini bisa tuntas selama 2015. Tentu saja kita sangat mengharapkan adanya masukan yang sangat berarti dari semua elemen,” ujarnya.[] (mal)

Berikut 16 Raqan Prolega 2015

  1. Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  1. Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
  1. Baitul Mal (Zakat, Infaq dan Sadaqah).
  1. Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
  1. Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Aceh.
  1. Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Aceh.
  1. Badan Penguatan Perdamaian Aceh.
  1. Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.
  1. Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.
  1. Hymne Aceh.
  1. Bahasa Aceh.
  1. Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
  1. Kehutanan Aceh.
  1. Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).
  1. Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
81 Laptop untuk Pimpinan dan Anggota DPRA

81 Laptop untuk Pimpinan dan Anggota DPRA

Pimpinan dan anggota DPRA akan memperoleh laptop hasil pengadaan sumber dana APBA tahun 2015 senilai Rp1,4 miliar lebih.

Pengadaan laptop untuk pimpinan dan anggota DPRA, 81 unit, pagu Rp1.466.000.000,” demikian keterangan dalam rencana pengadaan di bawah Sekretariat DPRA tahun ini.

Dihubungi lewat telpon seluler, Senin, 23 Maret 2015, Sekretaris DPRA, A. Hamid Zein mengatakan, “Kutip inan mantong beh, nyena inan berarti na (kutip data dalam rencana pengadaan saja ya, kalau ada data, berarti ada usulan pengadaan)”.[ihn]