Tag: DPR Aceh

Banleg DPR Aceh Konsultasi Raqan BPRS Mustaqim di Kemendagri

Banleg DPR Aceh Konsultasi Raqan BPRS Mustaqim di Kemendagri

BANDA ACEH – Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh menggelar konsultasi Rancangan Qanun (Raqan) Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim ke Kemendagri, Jumat 9 Oktober 2015.

Konsultasi ini dipimpin Ketua Banleg DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, serta dihadiri Ketua Komisi I Abdullah Saleh, serta anggota Bardan Sahidin.

Rombongan DPR Aceh ini diterima oleh Kasubdit BUMN dan Kasi BUMD, Emile Girgio Boeky, ST, MSI, serta para pejabat Kemendagri lainnya. Bertemuan berlangsung di Gedung F Kemendagri.

“Kemendagri sangat mendukung beradaan Raqan ini dan diharapkan segera jadi qanun Aceh untuk meningkatkan sector ril UMKM,” kata Iskandar Usman kepada portalsatu.com, Jumat 9 Oktober 2015.

Sebelumnya, kata Iskandar, pihaknya juga bertemu dengan pengurus Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).

“Kami diterima oleh Ketua Perbarindo Joko Suyanto dan pengurus di Kantor Perbarindo Pusat, Jalan M.T Haryono Menara Hijau Kav 33, Lantai 5. Kami banyak menerima masukan dari mereka,” kata Iskandar.

“Raqan ini hampir rampung dan bisa segera disahkan nantinya bersama sejumlah Raqan lainnya,” kata mantan aktivis mahasiswa ini. [] (mal)

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

Netizen Heboh, Kadispora Aceh Diduga Ngemis Uang Rp 2 Miliar dari PPTK

BANDA ACEH – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Iskandar Zulkarnaen, diduga menagih uang senilai Rp 2 miliar kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Permintaan ini disebut-sebut memicu keributan di Kantor Dispora Aceh.

Informasi Kadispora Aceh mengemis uang ini mulai merebak di dunia maya. Salah satu netizen yang diduga asal Aceh bahkan turut mempertanyakan informasi tersebut kepada Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan melalui akun facebooknya.

laporan 2 miliar

Bang, abangkan di DPRA, kami ingin tau, Kadispora ngemis duit ke PPTK untuk ngumpulin recehan Rp 2.000.000.000 yg akan diberikan untuk anggota dewan yg mengemis ke kadispora. bener ga bang, karena ribut nih di kantor Dispora Aceh, gara-gara si Kadis. Apa ini karena dia dapat jabatan beli, makanya harus ‘nyetor’. Mohon penjelasannya bang. Atau abang tanya aja sama Kadispora. Uang itu untuk setor ke siapa di DPRA. Terima kasih bang, mohon investigasinya atas kasus ini,” tulis salah satu warga di wall Facebook Teuku Irwan Djohan, Kamis, 8 Oktober 2015.

Portalsatu.com kemudian mencoba mengonfirmasi narasumber yang menyebutkan adanya dugaan Kadispora ngemis uang ke sejumlah PPTK tersebut. Sumber itu lantas mengatakan adanya konflik antara Iskandar Zulkarnaen dengan tim sukses yang mempromosikannya menjabat sebagai kepala dinas di Dispora Aceh.

“Kadispora tega memotong uang kegiatan kepala seksinya tanpa melihat bahwa kasinya masih hutang dalam kegiatan mereka,” kata sumber yang enggan ditulis namanya itu.

Dia mengatakan pemicu hal tersebut setelah Kepala Dispora Aceh memaparkan program di depan salah satu komisi di DPR Aceh. Saat itu, kata sumber tersebut, Iskandar Zulkarnaen kebingungan. Akhirnya dewan menanyakan program-program Dispora Aceh kepada para kepala bidang dan kepala seksi Dispora Aceh.

Sumber tersebut mengatakan beberapa pejabat dan pegawai di Dispora Aceh sudah mulai membicarakan hal ini di belakang Iskandar Zulkarnaen. “Itu yang kami dengar dari mulut para pejabat dan rekan-rekan kantor, yang benar dan yakin Rp 2 milyar itu betul diminta DPRA. Silakan tanya ke kasie yang jadi korban aja bang,” ujar sumber tersebut.

Namun sumber portalsatu.com tidak menyebutkan nama kasie atau kabid di Dispora Aceh yang menjadi korban pemotongan duit saat ditanya oleh wartawan.

Teuku Irwan Djohan dalam akun facebooknya mengaku mendapat pertanyaan yang sama dari beberapa warga lainnya perihal kasus tersebut.

Beberapa hari yg lalu juga sudah ada staf Dispora Aceh yg menanyakan hal yg sama kepada saya lewat Facebook juga… Katanya Kasie-Kasie di Dispora Aceh sedang kalang kabut dan ribut sampai semua staf jadi tau, bahwa Pak Kadis meminta para bawahannya mengumpulkan uang sampai 2 milliar untuk disetor ke DPRA.

Saya bingung mau jawab apa, karena gak pernah mendengar apalagi mengetahui soal ini… Yang minta 2 miliar itu siapa? Lembaga DPRA kah? Atau individu anggota DPRA? Dan yg diminta 2 milliar itu dalam bentuk apa? Uang tunai kah? Lalu alasannya meminta 2 milliar itu apa?

Saya tidak tahu soal ini… Nanti akan saya cari informasi ke Ketua DPRA, Sekwan dan anggota DPRA… Ada apa sebenarnya? Apakah memang DPRA ada meminta 2 milliar? Jika ada, siapa? … Atau jangan-jangan ada pihak yg “bermain” dengan membawa-bawa nama DPRA.

Jika memang ada pihak yg “bermain” untuk keuntungan pribadi, akan kita minta pihak yg berwajib untuk menelusuri dan membongkarnya… Jika memang Pak Kadispora merasa diperas oleh oknum tertentu di DPRA, sebaiknya Pak Kadispora mengambil jalur hukum, laporkan ke kepolisian, agar masalahnya terungkap dan oknum tersebut diminta keterangan dan pertanggungjawabannya.

Saya sendiri sudah lama sekali tidak ketemu dengan Kadispora, terakhir ketemu waktu upacara Haornas (Hari Olahraga Nasional) di halaman kantor gubernur,” tulis Teuku Irwan Djohan.[]

Soal APBA Perubahan, DPR Aceh Minta Input dari TAPA Dipercepat

Soal APBA Perubahan, DPR Aceh Minta Input dari TAPA Dipercepat

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta proses input di Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dipercepat. Tujuannya, agar pengesahan APBA Perubahan 2015 dapat segera dilaksanakan.

“Ini agar proses APBA Perubahan 2015 segera selesai, agar kita bisa segera membahas RAPBA 2016,” kata Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, Jumat, 9 Oktober 2015.

“Kalau bicara di jadwal, ini sudah memasuki jadwal pembahasan APBA murni 2016,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.

Katanya, keterlambatan ini juga akan berimbas pada pembahasan RAPBA 2015. “Padahal, kalau sesuai jadwal, APBA yang disahkan pun lebih berkualitas. Demikian juga dengan serapan anggaran nantinya. SKPA bisa bekerja maksimal,” kata Iskandar.

“Sekali lagi kita meminta TAPA untuk mempercepat proses input sehingga ini cepat selesai,” ujar politisi Partai Aceh ini. [] (mal/*sar)

Masih Pimpinan Dewan, Sulaiman Abda Cek Pembangunan Fisik Masjid Cot Goh

Masih Pimpinan Dewan, Sulaiman Abda Cek Pembangunan Fisik Masjid Cot Goh

JANTHO – Wakil Ketua DPR Aceh, Sulaiman Abda masih melakukan tugas dan kegiatan seperti biasa. Keputusan paripurna yang melengserkan dirinya sebagai Wakil Ketua DPR Aceh tidak membuat politisi senior partai Beringin ini berhenti bertugas.

Seperti halnya hari ini, Jumat, 2 Oktober 2015. Sulaiman Abda melakukan rapat dengan panitia Masjid Cot Goh, Teubang Phui, Montasik, Aceh Besar usai salat Jumat. Sulaiman Abda kemudian mengecek pembangunan fisik pengerjaan pembangunan masjid usai rapat tersebut.

Sebelumnya pada 25 Agustus 2015, saat kunjungan Sulaiman Abda menyatakan Pemerintah Aceh melalui APBA 2015 telah menyediakan anggaran pembangunan masjid sebesar Rp 1 miliar.

“Ini dana untuk membangun MCK dan taman,” kata Sulaiman Abda yang dibenarkan oleh Ketua Pembangunan Masjid, Ansari Muhammad.

Menurut Sulaiman Abda, Masjid Cot Goh memang layak dibantu mengingat keberadaan masjid ini sudah mendunia.

“Di masjid ini, jamaah dari berbagai dunia pernah menggelar pertemuan umat Islam. Ada dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Bangladesh, Thailand, dan India,” kata Sulaiman Abda.

Imum Mukim Cot Goh berharap perhatian Pemerintah Aceh untuk Masjid Cot Goh terus ditingkatkan.

“Kami berharap Bang Leman, melalui DPR Aceh dapat terus memberi dukungannya sebagaimana dukungan yang telah diberikan selama ini,” kata Imum Mukim Cot Goh, Nirwansyah Rasyid.

Sebelumnya Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin, telah menyampaikan kepada media terkait status Sulaiman Abda yang masih tetap menjadi pimpinan DPRA sampai keluarnya SK pergantian dari Kemendagri. Di sisi lain, Kemendagri sudah memberikan sinyal sulit untuk merespon jika tidak ada rekomendasi dari Golkar Kubu ARB dan Golkar Kubu Agung Laksono.[] (bna)

MaTA: Setahun Kinerja DPR Aceh ‘Tidak Becus’

MaTA: Setahun Kinerja DPR Aceh ‘Tidak Becus’

BANDA ACEH – DPR Aceh (DPRA) masa jabatan 2014-2019 dilantik atau dikukuhkan pada 30 September 2014. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai setahun kinerja DPRA ‘tidak becus’.

“Tidak becus, karena jauh dari harapan rakyat Aceh yang telah memilih mereka menjadi wakil rakyat. Dan jauh dari janji-janji yang disampaikan partai politik saat masa kampanye. Konkritnya, hasil kinerja DPRA selama setahun tidak sebanding dengan anggaran melimpah yang mereka nikmati, termasuk fasilitas mewah,” ujar Koordinator MaTA, Alfian menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Kamis, 1 Oktober 2015.

Alfian mencontohkan, dari sisi fungsi legislasi, DPRA hanya mampu menyelesaikan satu dari 13 rancangan qanun (Raqan) yang masuk program legislasi (Prolega) Aceh. Ironisnya lagi, kata Alfian, fungsi pengawasan DPRA terkesan tidak berjalan.

“Tidak berjalan karena DPRA tidak pernah mengeluarkan report hasil pengawasan mereka. Kalau Pansus (Panitia Khusus terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2014) itu kegiatan formalitas. Dan melalui Pansus itu berpeluang terjadinya politik anggaran dengan eksekutif yang menguntungkan ke dua pihak,” kata Alfian.

Menurut Alfian, DPRA hanya sekadar melaporkan temuan hasil Pansus dalam rapat paripurna. “Setelah diparipurnakan selesai, hasil Pansus tidak pernah di-follow up baik secara administrasi maupun ke ranah hukum,” ujarnya.

Itu sebabnya, Alfian menilai DPRA saat ini tidak jauh beda dengan parlemen Aceh periode sebelumnya. Pasalnya, tidak ada yang fundamental dari hasil kinerja DPRA untuk kepentingan rakyat Aceh.

“Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak mendesak terhadap kondisi Aceh hari ini. Kesannya mereka malah sangat menikmati beberapa kali studi banding dan kunjungan kerja baik ke luar negeri maupun luar Aceh, sehingga lupa dengan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRA. Ini sangat memprihatinkan,” kata Alfian.[]

Foto Alfian, Koordinator MaTA.

Aktivis Himab: Pemikiran Sulaiman Abda Masih Dibutuhkan Aceh

Aktivis Himab: Pemikiran Sulaiman Abda Masih Dibutuhkan Aceh

BANDA ACEH – Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (Himab), Fakhrurazi, S.Pd menilai keberadaan Sulaiman Abda masih dibutuhkan oleh DPD Golkar Aceh. Menurutnya partai berlambang pohon beringin tersebut beruntung memiliki sosok yang biasa disapa Bang Leman.

“Sangat disayangkan kalau beliau akan PAW, menurut saya di Aceh setiap membicarakan Golkar maka nama Sulaiman Abda yang terlintas,” kata Fakhrurrazi melalui pesan singkat yang dikirimnya ke Portalsatu.com, Rabu, 30 September 2015, malam.

Fakhrurazi juga menyebutkan, secara pribadi dia melihat peran dan pemikiran Sulaiman Abda juga masih dibutuhkan oleh DPR Aceh untuk menjawab dinamika politik dan pembangunan di daerah ini.

“Saya pribadi hanya melihat kondisi rill di lapangan, dan statemen ini tanpa kepentingan apapun selain kepentingan untuk Aceh ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, mengatakan pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Sulaiman Abda ke M. Saleh tidak diartikan sebagai PAW. Hal itu dikatakan Teungku Muharuddin kepada portalsatu.com, Rabu malam 30 September 2015.

“Sulaiman Abda masih wakil ketua DPR Aceh hingga SK dikeluarkan. Ini jangan diartikan PAW. Ini pergantian posisi, reposisi ini,” ujar Teungku Muharuddin kepada wartawan.

Ia mengatakan keputusan malam ini akan diserahkan ke gubernur dan gubernur akan menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Yang kita bahas malam ini adalah reposisi dan bukan PAW,” ujarnya lagi.

Rapat akhirnya selesai pukul 23.33 WIB dengan keputusan Sulaiman Abda masih menjadi wakil Ketua DPR Aceh selama SK belum dikeluarkan menteri.[](bna)

“Sulaiman Abda Masih Wakil Ketua DPR Aceh, Hingga..”

“Sulaiman Abda Masih Wakil Ketua DPR Aceh, Hingga..”

BANDA ACEH – Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, mengatakan pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Sulaiman Abda ke M. Saleh tidak diartikan sebagai PAW. Hal itu dikatakan Teungku Muharuddin kepada portalsatu.com, Rabu malam 30 September 2015.

“Sulaiman Abda masih wakil ketua DPR Aceh hingga SK dikeluarkan. Ini jangan diartikan PAW. Ini pergantian posisi, reposisi ini,” ujar Teungku Muharuddin kepada wartawan.

Ia mengatakan keputusan malam ini akan diserahkan ke gubernur dan gubernur akan menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Yang kita bahas malam ini adalah reposisi dan bukan PAW,” ujarnya lagi.

Rapat akhirnya selesai pukul 23.33 WIB dengan keputusan Sulaiman Abda masih menjadi wakil Ketua DPR Aceh selama SK belum dikeluarkan menteri.[](mal)

Paripurna Penggantian Sulaiman Abda Akhirnya Dilanjutkan

Paripurna Penggantian Sulaiman Abda Akhirnya Dilanjutkan

BANDA ACEH – Sidang paripurna penggantian Wakil Ketua DPR Aceh dari unsur Golkar akhirnya dilanjutkan pukul 22.34 WIB. Sidang digelar usai kuota dewan yang menghadiri sidang terpenuhi.

Sidang sempat tertunda setelah diskor sebanyak dua kali.

Perwakilan partai Golkar yang dibacakan oleh Amiruddin, mengatakan 99 persen anggota partai sepakat untuk menurunkan posisi Sulaiman Abda dari Wakil Ketua DPR Aceh dan digantikan oleh M. Saleh S.Pdi.

“99 persen anggota partai sepakat menurunkan Sulaiman Abda dari posisinya,” kata Amiruddin saat membacakan keputusan partainya.

Paripurna Penggantian  Sulaiman Abda Belum Juga Dimulai, Teungku Muharuddin Rapat dengan Ketua Fraksi

Paripurna Penggantian Sulaiman Abda Belum Juga Dimulai, Teungku Muharuddin Rapat dengan Ketua Fraksi

BANDA ACEH – Rapat paripurna PAW Wakil Ketua DPR Aceh dari unsur Golkar tak kunjung dimulai usai diskor sebanyak dua kali.

Pantauan portalsatu.com, hingga pukul 10.15 WIB, rapat paripurna belum juga dimulai. Ini terjadi usai rapat diskor sebanyak dua kali karena anggota sidang belum memenuhi kuota.

Sejumlah anggota dewan dan wartawan terlihat berdiri di depan ruang. Ada yang ngobrol, berbicara melalui handphone hingga merokok.

Sedangkan para ketua fraksi masih menggelar rapat dengan Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin di ruangnya. Rapat ini dimulai pukul 09.45 WIB dan hingga berita ini dimuat belum selesai.

Sebelumnya diberitakan,  rapat pergantian wakil ketua DPRA diskor s10 menit karena belum cukupnya anggota sidang.

“Karena kurang lima orang rapat kita skor 10 menit,” ucap ketua DPRA Muharuddin seraya mengetuk palu.

Ia juga mengatakan bahwa rapat tersebut terbuka untuk umum. [] (mal)

Terkait Qanun Bendera, DPRA Layangkan Surat Permintaan Bertemu Presiden

Terkait Qanun Bendera, DPRA Layangkan Surat Permintaan Bertemu Presiden

BANDA ACEH-Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Gubernur Aceh segera menyurati Menteri Sekretaris Negara untuk penjadwalan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia guna membahas terkait polemik Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang hingga kini masih mengambang.

Selain melaporkan polemik terkait Qanun Bendera, pihaknya juga berencana melaporkan sejumlah agenda kedaerahan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita sudah menyampaikan surat bernomor 96/BANLEG/DPRA/IX/2015 untuk penjadwalan pertemuan dengan Presiden Jokowi melalui pimpinan DPRA. Pimpinan kemudian mengeluarkan surat bernomor 161/1584 kepada Gubernur Aceh agar segera menyururati Mensekneg RI untuk dijadwalkan  pertemuan antara delegasi Aceh dengan Presiden. Presiden harus diberitahu terkait beberapa isu strategis kedaerahan, terutama terkait status Qanun Bendera dan program Reintegrasi lanjutan. Untuk itu, saya berharap Gubernur dapat meresponnya dengan segera menyurati Menteri Sekretaris Negara,” ujar Iskandar Usman Al-Farlaky, di Banda Aceh.

Dijelaskan Iskandar, permintaan kepada Gubernur tersebut sebelumnya sudah secara resmi disampaikan melalui surat yang dilayangkan pimpinan DPR Aceh tertanggal 15 September 2015. Selain diikuti rombongan DPR Aceh agenda bertemu Presiden tersebut juga melibatkan unsur pemerintahan daerah lainnya.

“Agenda ini semestinya bisa terlaksana secepatnya, agar polemik Bendera tidak semakin berlarut-larut termasuk rencana penyelesaian reintegrasi secara menyeluruh sehingga ke depan kita bisa melangkah pada agenda kerja selanjutnya,” kata politisi Partai Aceh ini.

Terkait belum ditindaklanjutinya surat pimpinan DPR Aceh oleh jajaran sekretariat daerah, Iskandar mengaku agak kecewa dengan lambannya jajaran birokrasi kantor Gubernur Aceh menanggapi permintaan tersebut.

“Saya sudah ingatkan melalui staf saya agar pihak terkait di sekretariat daerah segera menindaklanjuti surat tersebut. Mudah-mudahan dapat terealisir dalam minggu ini,” kata Iskandar Usman.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Banleg) DPRA berencana akan menjumpai Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan seputar polemik bendera daerah Aceh, Bintang Bulan. Menurut pemahaman pihak Banleg, persoalan bendera sudah tuntas dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi “Kita berencana akan menyampaikan langsung persoalan bendera ini kepada Presiden. Rencana dalam waktu dekat ini,” kata Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-farlaky.

Dari pertemuan nanti diharapkan Presiden bisa melakukan upaya cepat untuk menyelesaikan polemik terkait bendera. Sebab menurut Iskandar, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah berlaku sah. “Qanun tersebut sudah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan manapun di Republik ini. Untuk itu saya sebagai Ketua Bangleg DPR Aceh berharap Presiden segera turun tangan menengahi polemik ini agar tidak berlarut-larut,” ujar Iskandar, Minggu (23/8).

Iskandar mengatakan, qanun yang telah disahkan DPRA pada 2013 itu telah dikonsultasikan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Awalnya sempat dikabarkan bahwa qanun itu ditolak oleh pusat, namun menurut Iskandar, berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, tidak ada ditemukan penolakan terhadap ketentuan dan isi qanun tersebut yang disampaikan resmi oleh Pemerintah Pusat.

“Hal ini sudah saya klarifikasikan ke pihak terkait yang terlibat pada saat konsultasi berlangsung. Intinya, tidak pernah ada yang namanya pembatalan sebagaimana digembar-gemborkan selama ini,” ujarnya.

Dia berpandangan, secara yuridis qanun tersebut mestinya sudah dinyatakan berlaku, sebab hanya tiga hal yang bisa membatalkan aturan daerah atau qanun. Pertama, dicabut sendiri oleh Gubernur atau DPR Aceh, dibatalkan oleh Mendagri melalui Perpres sebagaimana disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2006, atau pembatalan oleh MK melalui judicial review.

“Hingga saat ini tidak pernah ada rekomendasi Kemendagri yang secara resmi menolak ataupun mencabut pemberlakuan qanun tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka tidak ada lagi persoalan dengan Qanun Bendera,” tegasnya.

Iskandar menegaskan, kewenangan Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah seperti lambang dan bendera telah lebih dulu diamanatkan dalam MoU Helsinki. Jadi tidak benar kalau disebutkan persoalan bendera dan lambang tidak diatur dalam MoU.

“Dalam hal bendera dan lambang, Aceh jelas punya otoritas yang juga dijamin undang-undang. Tapi kenapa masih dipersoalkan? Bahkan gara-gara menaikkan bendera daerahnya ada yang diancam pidana. Untuk itu kita akan beritahukan hal ini kepada Presiden agar jelas,” kata Iskandar Usman.(mal)