Tag: demo

Pedagang Buah Unjuk Rasa di DPRK dan Kantor Wali Kota Langsa

Pedagang Buah Unjuk Rasa di DPRK dan Kantor Wali Kota Langsa

LANGSA – Belasan pedagang buah-buahan berunjuk rasa minta Pemerintah Kota Langsa menyediakan tempat/lapak jualan yang layak di pasar Langsa. Aksi demo tersebut digelar di gedung DPRK dan kantor Wali Kota Langsa, Senin, 21 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB.

Belasan pedagang mulanya berkumpul di pasar buah sekira pukul 09.00 WIB. Mereka kemudian bergerak ke DPRK Langsa yang dikawal pihak kepolisian, dan langsung berunjuk rasa menyampaikan tuntutannya.

Dalam orasinya, Khaidir koordinator aksi, menyebut para pedagang buah terkesan didiskriminasi ketika ditertiban oleh Satpol PP. Pasalnya, kata dia, saat penggusuran para pedagang digiring paksa dan semua barang disita, sehingga terjadi adu fisik antara pedagang dan Satpol PP. “Tentu hal ini tidak kita inginkan terjadi berulang kali,” katanya.

Itu sebabnya, kata Khaidir, pihaknya berunjuk rasa di DPRK untuk mencari keadilan. “Dan mencari solusi bagaimana nasib kami pedagang buah agar bisa berjualan dengan layak tanpa penggusuran,” ujar Khaidir.

Pengunjuk rasa kemudian menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, segera relokasi tempat jualan buah-buahan yang layak, bongkar lapak grosir sayur yang ada di pasar sayur Langsa, copot kepala Disperindagkop Langsa sebab dinilai telah menelantarkan pedagang.

“Kami pedagang buah meminta relokasi lapak jualan buah di samping pajak sayur,” ujar Khaidir di hadapan anggota DPRK Langsa.

Perwakilan pengunjuk rasa lantas diterima Ketua Komisi C DPRK Langsa Pangian Widodo Siregar untuk beraudensi terkait tuntutan pedagang buah. Pangian berjanji akan memfasilitasi dan menyampaikan hal ini kepada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti.

Seusai audiensi dengan Komisi C DPRK, para pedagang mendatangi kantor Wali Kota Langsa untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada Wali Kota Usman Abdulllah. Setelah berorasi beberapa menit, mereka diterima untuk beraudensi dengan pihak Pemko Langsa.[]

Petani Rusak Pintu Gerbang Kantor Bupati Bener Meriah

Petani Rusak Pintu Gerbang Kantor Bupati Bener Meriah

REDELONG – Aksi unjuk rasa yang dilakukan seratusan massa yang terdiri dari para petani Uber-Uber, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat berlangsung ricuh, Kamis, 27 Agustus 2015 siang.

Para petani yang menuntut pembayaran ganti rugi (penayah) tanaman kepada pemerintah setempat, bentrok dengan petugas keamanan.

Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah petani tersebut, dilatar belakangi karena adanya janji Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang sampai dengan saat ini, belum terealisasi.

Tuntutan massa yang sebagian besar merupakan petani di kawasan Uber-Uber, meminta kepada Pemkab Bener Meriah, agar ganti rugi tanaman yang telah dianggarkan pada Tahun 2013 untuk dapat segera disalurkan.

yang melakukan orasi di depan kantor bupati, sempat emosi lantaran tuntutan mereka untuk bertemu Wakil Bupati Bener Meriah, Rusli M Saleh tak terpenuhi. Pintu gerbang menuju kantor bupati dirusak massa, setelah terjadi aksi saling tolak dengan petugas.[] sumber: aceh.tribunnews.com

Polresta Banda Aceh Bebaskan Enam Pendemo

Polresta Banda Aceh Bebaskan Enam Pendemo

BANDA ACEH – Enam pendemo yang sempat ditahan jajaran Polresta Banda Aceh akhirnya kembali dibebaskan, Kamis malam, sekitar pukul 22.00 WIB. Sebelumnya mereka sempat diperiksa dan diminta menandatangai surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan aksi di luar jam yang sudah ditentukan.

Kasat Intel Polresta Banda Aceh, Kompol Apriadi, S.Sos, mengatakan keenam pendemo sudah dibebaskan dan dikembalikan kepada teman-temannya. [Baca: Enam Anggota BEM se-Aceh Ditahan Polresta Saat Demo]

Dia juga mohon maaf atas yang dilakukan oleh bawahannya. Pihaknya mengatakan sangat mendukung unjuk rasa, asalkan mengikuti aturan.

“Saya mendukung, asal demo jangan menjadi chaos. Kami membubarkan mereka karena telah melebihi jam batas pelaksanaan unjuk rasa. Mereka disuruh buat surat pernyataan, mereka tidak mengulangi lagi di batas waktu,” katanya.

“Gak ada kerusakan, cuma adu mulut. Yang namanya demo pasti ada adu mulut antara pendemo dan aparat. Saya berpesan agar ke depannya kalau mau demo utamakan kedisiplinan, dan mengikuti aturan jam yang sudah diberlakukan,” ujarnya. [] (mal)

Enam Anggota BEM se-Aceh Ditahan Polresta Saat Demo

Enam Anggota BEM se-Aceh Ditahan Polresta Saat Demo

BANDA ACEH – Enam anggota Badan Eksekutif Mahasiswa se Aceh ditahan oleh kepolisian Banda Aceh saat memperingati 10 tahun perdamaian.

Salah seorang pendomo, Firdaus, mengatakan sebelum melakukan aksi kawan-kawan shalat di Masjid Sultan Selim, lalu konvoi ke pondopo. Namun tiba tiba lalu dibubar oleh pihak keamanan.

“Lalu kawan-kawan mahasiswa rapatkan barisan ke pinggir jalan untuk baca yasin. Ditangkap saat baca yasin sekitar jam 8 malam, sempat terjadi insiden dan para mahasiswa tidak sempat negosiasi,” katanya.

Mahasiswa yang ditangkap, katanya, Misran UIN, Hidayatullah Unmuha, Amarullah Umuslim, MusliM Unaya, Wanda Unmuha, Irwansyah Unaya.

Saat ini ke enam mahasiswa tersebut sedang menjalani pemeriksaan di poltabes. Pantauan portalsatu.com, terlihat puluhan mahasiswa dan paguyuban sedang siaga menunggu di luar Polresta. [] (mal)

Foto: Enam mahasiswa diperiksa polisi. Dok. Istimewa

Demo Mahasiswa, Muhajir: Saya Diketok

Demo Mahasiswa, Muhajir: Saya Diketok

BANDA ACEH – Demo refleksi 10 tahun perdamaian Aceh diwarnai kekerasan oleh pihak keamanan di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 13 Agustus 2015.

“Saya diketok kepala sama Satpam tadi di atas dan tiga orang lagi ditendang oleh oknum kepolisian,” ujar Muhajir, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry kepada portalsatu.com.

Dikatakannya, saat mereka mau menjumpai Gubernur Aceh, pihaknya dihadang oleh satpam. “Kami ada sekitar 5 orang naik ke lantai dua untuk mengecek apakah ada Gubernur Aceh atau tidak,” ujarnya.

Koordinator lapangan, Muslim, mengatakan niat mereka berjumpa dengan Gubernur Aceh untuk menyerahkan pernyataan sikapnya. “Kami akan demo sampai besok dan rencananya malam ini menginap di sini,” ujarnya.

Sementara Kasat Intel Polresta Banda Aceh, Kompol Apriadi, membantah adanya kekerasan dari kepolisian saat mengamankan aksi Forum Mahasiswa Aceh di kantor Gubernur Aceh.

“Tidak ada pemukulan, yang ada dorong mendorong dan itu biasa terjadi dalam demo,” ujarnya kepada media di kantor Gubernur Aceh. [] (mal)

Gembok Minta Kepala Bea Cukai Lhokseumawe Dicopot

Gembok Minta Kepala Bea Cukai Lhokseumawe Dicopot

BANDA ACEH – Kepala Bea Cukai  Aceh didesak  untuk segera mencopot Kepala Bea Cukai Lhokseumawe.

Permintaan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi (Gembok), di Kantor Bea Cukai Aceh, Banda Aceh, Rabu 1 Juli 2015.

Koordinator aksi, Abdul Azis Sitepu dalam orasinya mengatakan selama ini Kepala Bea Cukai Lhokseumawe telah melakukan dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dari sector pajak dan dilakukan secara massif dan terencana.

“Selama ini Pengelolaan manajemen Bea Cukai Lhokseumawe Aceh sungguh sangat memalukan, proses ini sudah sangat lama dan terkesan dibiarkan tanpa ada pengawasan yang ketat dari pihak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Aceh,” kata koordinator aksi, Abdul Azis Sitepu.

Abdul Azis juga menjelaskan dari berbagai dokumen dan data yang diperoleh, diketahui bahwa Bea Cukai Lhokseumawe melakukan beberapa tindakan yang dapat merugikan keuangan negara secara masif dan terstruktur mulai bukti keterlibatan petugas Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam praktek penetapan nilai pabean atau biaya masuk yang dimanipulatif, pemeriksaan fisik barang tidak sesuai prosedur‎ (SOP), dan meloloskan barang-barang lartas (larangan terbatas), seperti pakaian bekas atau ball pres, freon, ikan teri dan bahkan CD blank.

“Berdasarkan hasil kajian dan data yang dimiliki diketetahui proses manipulasi untuk mendapatkan keuntungan secara terstruktur dan terencana terjadi secara sangat terbuka, tapi tidak mendapat pengawasan yang baik dan terkesan seperti dilakukan atas dasar perintah, kami kesini juga membawa beberapa bukti dugaan tindak pidana yang akan kami serahkan kepada Kepala Bea Cukai Aceh,” katanya.

Berdasarkan data laporan perhitungan barang yang dibongkar, kata Azis, tercatat bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 sejumlah 2.342 ton, tapi buktinya dalam catatan yang dilaporkan sebagai laporan pemberitahuan impor barang (PIB) hanya dicatat sebesar 78,812 ton dan dapat diduga terjadi selisih lebih dari 1.000 ton barang yang tidak masuk daftar wajib pajak, dan praktek ini diduga dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi dan merugikan keuangan pendapatan penerimaan negara dari pajak.

“Selain itu, selama ini bias dilihat dibeberapa media terkait keluhan dari para pengusahan importir Aceh terkait manjemen yang amburadul dan terkesan diskriminasi terhadap pengusaha lokal Aceh,” ujarnya.

Para mahasiswa juga mendesak aparat hokum baik kejaksaan dan kepolisian untuk mendesak aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk dapat melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dengan modus pengurangan angka pencatatan bukti barang impor yang dapat merugikan keuangan pendapatan negara dari sektor pajak impor.

“Penyidikan ini penting dilakukan sebab praktek culas yang dilakukan Bea cukai Lhokseumawe telah terjadi sekian lama dan terkesan sengaja tanpa ada pengawasan yang baik dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Aceh,” ujarnya.

Setelah melakukan orasi secara bergantian, Kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Mohammad Aflah Farobi turun untuk menemui  mahasiswa dan menerima bukti-bukti dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara yang diberikan oleh para mahasiswa.

Mohammad Aflah di depan para mahasiswa mengatakan kalau kasus yang sedang dituduhkan kepada Kepala Bea Cukai Lhokseumawe sedang ditangani oleh Bea Cukai Pusat, Untuk itu, ia berharap kepada mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal kasus ini sampai dengan selesai.

“Kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Bea Cukai Pusat, tinggal menunggu bagaimana keputusan selanjutnya, semoga kasus ini  cepat selesai,” katanya.

Aksi yang berlangsung pukul 11.00 WIB tersebut  juga mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian, para mahasiswa juga membawa beberapa spandukyang bertuliskan kecaman terhadap kepala Bea Cukai Lhokseumawe. Aksi tersebut berakhir setelah para mahasiswa mendengarkan penjelasan dari pihak Bea Cukai Aceh. [] (mal)

BEM Unsyiah Beri Rapor Merah untuk Pemerintah Zikir

BEM Unsyiah Beri Rapor Merah untuk Pemerintah Zikir

BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala memberikan rapor merah kepada Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Presiden Mahasiswa Unsyiah, Muhammad Hamzah, saat menggelar demo di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, 9 Juni 2015.

Menurutnya pada bulan Juni 2015, kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sudah sampai 3 tahun. “Pasca pelantikan, mereka bukan lagi milik sekelompok masyarakat atau golongan, tetapi milik rakyat Aceh,” ujarnya.

Ia meminta agar visinya benar-benar mengayomi seluruh rakyat Aceh bukan malah sebaliknya. Mereka juga meminta agar pemerintah Aceh bisa memberikan keadilan, kesejahteraan dan pembangunan untuk masyarakat Aceh.

Menurut demonstran, pemerintahan Zikir belum mampu mewujudkan Pemerintah Aceh yang bermartabat, amanah dan bebas dari korupsi. Selain itu, pemerintah Zikir juga dinilai belum sepenuhnya mengimplementasikan dan menyelesaikan turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki.

Pemerintah Zikir juga dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan menepati janji-janji politiknya saat kampanye dulu. “Dua puluh satu janji, tidak ada satu pun yang sudah direalisasi,” ujarnya saat berorasi.

Ia mengatakan atas dasar itulah BEM Unsyiah memberikan rapor merah dan peringatan kepada pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf (Zikir).

Mahasiswa juga menuntut agar Pemerintah Aceh berpihak dan memperjuangkan hak rakyat dan tidak mengedepankan kepentingan kelompok. Mereka meminta Pemerintah Aceh komit menjaga perdamaian dan keamanan serta menuntut alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh yang pro-rakyat. Pemerintah Aceh juga diminta untuk mempercepat realisasi ABPA demi pembangunan dan kemajuan Aceh.

Presiden Mahasiswa Unsyiah juga mengatakan apa yang dilakukannya itu adalah bagian dari pengawalan pemerintah Zikir selama tiga tahun berjalan.[](bna)

Mahasiswa Minta Kepala Kejari Lhokseumawe Diganti

Mahasiswa Minta Kepala Kejari Lhokseumawe Diganti

BANDA ACEH – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAS) berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Dalam tuntutannya para mahasiswa meminta Kejati mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lhokseumawe.

“Kejari Lhokseumawe tidak serius dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di daerah kewenangannya,” kata juru bicara aksi, Abdul Hafiz Pasee, Kamis, 28 Mei 2015.

Menurutnya banyak sekali penyimpangan yang dilakukan terhadap penegakan hukum terutama pada kasus korupsi. Dia mencontohkan yang terjadi pada kasus korupsi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) senilai Rp 5 miliar yang melibatkan dua anggota DPRA berinisial Ab dan MI, mantan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PDPL.

“Ab dan MI sampai saat ini belum ada kejelasan hukum. Padahal jika kita urutkan berbagai pernyataan dari aparat penegak hukum, sudah seharusnya keduanya diseret ke pengadilan,” ujarnya.

Para demonstran meminta kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum seharusnya lebih serius dalam melakukan fungsinya.

“Apa jadinya jika tersangka korupsi saat ini masih bebas dan duduk di lembaga legislatif? Hal ini sangat menciderai semangat anti korupsi yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah,” katanya.[](bna)

Video: Warga Singkil Tuntut PT Ensem Ditutup

Video: Warga Singkil Tuntut PT Ensem Ditutup

SINGKIL – Puluhan warga dari tujuh desa di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil berunjuk rasa ke kantor DPRK Aceh Singkil menuntut pabrik kelapa sawit PT. Ensem Lestari ditutup. Massa menilai selama beroperasi pabrik tersebut telah mencemari sungai di pemukiman mereka.

Warga yang berasal dari Desa Silatong, Tanjung Mas, Lae Riman, Lipat Kajang, Ujung Limus, Cibubukan dan Desa Serasah meminta DPRK Aceh Singkil menutup PT. Ensem Lestari.

Menurut warga, selain mencemari sungai, pabrik tersebut juga menyebabkan polusi udara. Ketinggian cerobong asap yang lebih rendah dari pemukiman warga menyebabkan asap yang dikeluarkan pabrik langsung mengarah ke rumah warga.

Warga juga menilai pihak perusahaan semena-mena dalam menetapkan harga harga buah sawit milik petani lokal. Harga sawit milik petani lokal di hargai murah sedangkan sawit dari luar Aceh Singkil harganya lebih mahal.

Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Narso menengaku pihaknya akan segera membentuk tim terpadu untuk melakukan investigasi untuk memeriksa izin perusahaan dan aduan massa terkait pencemaran lingkungan.

Warga diminta bersabar dan memberikan waktu tiga minggu untuk DPRK Aceh Singkil menyelesaikan masalah tersebut.[] sumber teks dan video: acehvideo.tv

Mantan Aktivis: Gerakan Mahasiswa Aceh Tak Segarang Dulu

Mantan Aktivis: Gerakan Mahasiswa Aceh Tak Segarang Dulu

BANDA ACEH – Mantan Presiden Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (Forbemaf) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Dedi Saputra meminta organisasi kemahasiswaan yang ada di Aceh untuk lebih pro-aktif mengawal kebijakan pemerintah agar pro terhadap rakyat.

Hal itu dikatakannya kepada portalsatu.com di Banda Aceh, 19 April 2015.

Menurutnya, selama ini gerakan mahasiswa Aceh terkesan tidak fokus dan apatis terhadap isu-isu terkait Aceh khususnya.

Dikatakannya lagi, selama ini ia melihat gerakan mahasiswa seperti gerakan tanpa kajian, dan lebih menginginkan gerakan yang instan.

“Seharusnya mahasiswa atau gerakan mahasiswa harus peka terhadap isu-isu sosial masyarakat. Sekarang gerakan mahasiswa Aceh sudah tak segarang dulu. Dulu ada SIRA, SMUR, dan lainnya,” ujar Dedi Saputra.

Ia juga mempertanyakan mengenai tri darma perguruan tinggi dan tri fungsi mahasiswa. “Apakah mereka (mahasiswa) tahu?,” ujarnya lagi.

“Tri darma perguruan tinggi itu ada (pendidikan, penelitian dan pegambdian) dan tri fungsi mahasiswa meliputi mahasiswa insan akademis/ intelektual, kontrol sosial dan sebagai agent of change,” kataknya.

Dikatakannya lagi, seharusnya mereka menjalan tri darma perguruan tinggi dan tri fungsi mahasiswa agar mereka fokus terhadap gerakan dan isu yang akan digerakkan. Tapi apabila mereka tidak paham, maka gerakan yang dibangun juga tidak akan fokus dan tidak akan mendapat hasil yang diinginkan.

“Seharusnya, mereka harus di garda depan apabila ada kebijakan pemerintah yang dianggap keluar dari jalur dan tidak berpihak terhadap masyarakat,” ujar Dedi Saputra.

Sekarang ini, dikatakannya lagi, isu terkait UUPA, PP sebagai aturan pelaksana UUPA, dan isu kebijakan pemerintah sering dilupakan dan hampir tidak ada yang memperjuangkannya lagi.

“Padahal UUPA ini persoalan marwah orang Aceh, tapi organisasi mahasiswa tidak pernah mengkaji bagaimana sebenarnya UUPA dan aturan pelaksanaannya. Sebenarnya ini harus menjadi isu utama untuk pembangunan Aceh yang bermartabat,” ujarnya lagi.

Selain itu, ia mengakatan isu-isu ke-Aceh-an juga luput dari organisasi intelnal kampus. Seharusnya isu ini menjadi perhatian organisasi internal kampus. [] (mal)