Tag: dana otsus

“Dana Otsus untuk Pembangunan Pascakonflik

“Dana Otsus untuk Pembangunan Pascakonflik

BANDA ACEH – Mantan anggota tim penyusunan Undang-Undang Pemerintah Aceh, T.M. Nurlif mengatakan semangat dana otonomi khusus di Aceh untuk pembangunan pascakonflik.

Spirit dana Otsus di Aceh untuk melakukan social recovery pascakonflik,” kata T.M. Nurlif di Banda Aceh, Selasa, 15 September 2015.

Menuru Nurlif, dana Otsus merupakan bagian dari kompensasi pemerintah pusat kepada Aceh di balik ketidakadilan pusat kepada masyarakat Aceh pada masa lalu. Kata dia, salah satu penyebab konflik di Aceh bermula dari akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat.

“Semangat dari UUPA itu sendiri salah satu di dalamnya diatur dana Otsus,” ujar Nurlif.

Nurlif menyebut pengelolaan dana Otsus harus melahirkan kesejateraan yang maksimal di Aceh dalam rangka memenuhi persoalan ketidakadilan. Dana itu diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk melakukan recovery pembangunan di Aceh.

Spirit dana Otsus itu untuk menjadi sumber pembiayaan dalam rangka membangun keseimbangan antarkabupaten/kota yang ada di Aceh, sehingga bisa memperkecil ketimpangan yang selama ini terjadi,” ujar Nurlif.

Nurlif  minta Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh membuat grand design terkait pengelolaan dana Otsus ke depan. “Jangan kemudian, dana yang setiap tahunnya bertambah ini tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” katanya.[] (idg)

Foto: T.M. Nurlif.@Bustami/portalsatu.com

 

Anggota MPR RI: Bagaimana Aceh Bisa Maju Jika…

Anggota MPR RI: Bagaimana Aceh Bisa Maju Jika…

BANDA ACEH – Anggota MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muslim Ayub, mengatakan Aceh sulit maju jika para pemimpin tidak sinkron dalam bekerja. Hal tersebut disampaikan Muslim Aiyub di Gedung ACC Sultan Selim dalam konsultasi dan penyerapan aspirasi masyarakat, di Banda Aceh, Rabu, 2 September 2015.

“Bagaimana Aceh bisa maju jika Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sinkron. Pak Gub anggap wakil tidak ada dan wakil anggap pak Gub tidak ada,” ujar Muslim Ayub.

Ia menegaskan kepemimpinan Zikir juga tidak efektif dalam mengelola anggaran. Muslim turut memaparkan beberapa data dan fakta terkait hal tersebut.

“Dana pembangunan Aceh sangat besar sampai mencapai Rp 15 triliun, namun kenapa masih banyak masyarakat yang miskin? Ini salah pemerintah yang tidak pandai kelola anggaran,” katanya.

Menurut Muslim dana triliunan tersebut tidak digunakan dengan baik sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak ada.

“Seperti lagu Rhoma Irama, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya,” katanya.

Dalam acara tersebut turut hadir juga Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dan para geuchik untuk menyampaikan aspirasinya. Amatan portalsatu.com, gedung ACC Sultan Selim terlihat penuh oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan.

“Bohong kalau ada yang bilang semua anggota dewan itu tidur. Coba lihat ini, Bang Muslim ada bersama kita untuk mendengar keluh kesah kita bersama dan disampaikan ke Jakarta,” kata Wakil Wali Kota Banda Aceh dalam sambutannya.[](bna)

Laporan: M Fajarli Iqbal

Foto: Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Aiyub. @Karakternews.com

Anggota DPR RI Minta Penggunaan Dana Otsus Tepat Sasaran

Anggota DPR RI Minta Penggunaan Dana Otsus Tepat Sasaran

LANGSA – Anggota DPR RI asal Aceh, Firmandez, mengatakan pemerintah telah menaikkan dana Otonomi Khusus untuk Aceh tahun ini sebanyak 14,2 persen. Dana tersebut diminta untuk digunakan secara tepat untuk mengejar ketertinggalan Aceh dari provinsi lain akibat konflik berkepanjangan.

“(Dana Otsus) untuk membangun infratruktur, fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan. Namun yang paling penting dana reintegrasi baik sesama kombatan atau kombatan dengan masyarakat,” kata Firmandez, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus untuk Aceh tahun ini, saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Taman Kota, Pb. Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Langsa, Sabtu, 26 Agustus 2015.

Sementara itu, Wali Kota Langsa Usman Abdullah turut mengapresiasi kinerja Firmandez yang berjuang di DPR RI untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Aceh. Dia juga meminta Firmandez untuk turut memperjuangkan segala regulasi dengan pusat terkait pelabuhan Langsa. Dia mengatakan saat ini aktivitas pelabuhan Langsa terhambat oleh sejumlah regulasi.

“Seharusnya pelabuhan tersebut dapat difungsikan untuk ekspor maupun impor barang karena Kota Langsa merupakan kota jasa,” kata Usman Abdullah.[](bna)

HMI Aceh: Dana Otsus Harus Digunakan Untuk Pembangunan

HMI Aceh: Dana Otsus Harus Digunakan Untuk Pembangunan

BANDA ACEH – Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, Hidayat Al Mardy, mengatakan dana otonomi khusus harus digunakan untuk pembangunan Aceh.

“Dana Otsus itu hanya diberikan Pemerintah Pusat selama 20 tahun. Jangan sampai setelah habis dana otsus pembangunan Aceh belum selesai-selesai dan masih tertinggal dari provinsi lain,” kata Hidayat Al Mardy dalam diskusi terbatas pemuda Aceh di Darussalam, Banda Aceh, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Dia mengatakan dalam rancangan qanun tentang Badan Reintegrasi Aceh disebutkan sekurang-kurangnya 10 persen dari dana otonomi khusus yang diterima Pemerintah Aceh akan dialokasikan untuk pembiayaan dan melaksanaan kegiatan pada BRA.

Dalam Pasal 183 UUPA, disebutkan Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Pemerintah Aceh harus benar-benar jeli menggunakan anggaran rakyat Aceh. Jangan sampai setelah habis dana otsus, pemerintah Aceh belum bisa menurunkan angka kemiskinan Aceh, jangan sampai nanti akan terjadi pengganggu dimana-mana,” ujarnya lagi.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Aceh bisa membuktikan kebijakan yang pro terhadap rakyat dan jangan sampai melahirkan qanun bukan untuk kepentingan masyarakat Aceh.

“Ini tantangan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan untuk semua masyarakat Aceh yang selama ini menunggu dan menunggu hadirnya Pemerintah Aceh,” ujarnya lagi.[]

Pemerintah Aceh Diminta Bangun Tiga Rumah Sakit Rujukan Setara RSUZA

Pemerintah Aceh Diminta Bangun Tiga Rumah Sakit Rujukan Setara RSUZA

BANDA ACEH – Banyak hal yang bisa dilakukan dengan besarnya angka dana otonomi khusus yang digelontorkan untuk Aceh selama ini. Namun manajemen buruk dalam pengelolaannya membuat dana otsus menjadi tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen Ormas Al Kahar, Muhajir, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Rabu, 12 Agustus 2015.

Menurut Muhajir hal ini harus diatasi karena masih ada waktu. Dana itu bisa diarahkan ke berbagai sektor yang menyangkut persoalan kebutuhan dasar masyarakat Aceh, yang saat ini belum bisa dipenuhi sendiri.

“Sebagai contoh, membludaknya jumlah pasien di RS tertentu belum ditangani dengan serius. Pemerintah Aceh terlalu memaksakan kehendak mengeluarkan Pergub Nomor 9 Tahun 2015 tentang pedoman penetapan dan pelayanan rumah sakit rujukan regional di Aceh,” ujar Muhajir.

Muhajir meminta pemerintah untuk membangun rumah sakit rujukan lain yang memiliki fasilitas dan kualitasnya sama dengan RSUZA. Menurutnya ini adalah kunci dalam mengatasi membludaknya pasien di RSUZA. Pembangunan rumah sakit rujukan tersebut bisa dilakukan di tiga tempat seperti timur, tengah dan barat Aceh.

“Selain itu, telur, daging, sayur, dan berbagai kebutuhan lainnya yang masih dipasok dari luar. Hal ini semua bisa diatasi dengan limpahan dana yang besar itu. Persoalan ini dalam setahun atau dua tahun akan terselesaikan. Membuka kawasan peternakan seperti ayam petelur dan sapi adalah salah satu program yang mudah untuk dilakukan,” ujar Muhajir.

Muhajir mengatakan, Aceh membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar berjiwa pengayom bukan sebatas sebagai pejabat. Menurutnya Aceh yang beradab harus dipimpin oleh seorang yang berjiwa besar dan mencerminkan seorang pemimpin.

“Aceh akan maju jika dipimpin oleh seorang visioner dan berjiwa besar. Seorang pemimpin harus menjadi pengayom bagi masyarakat. Merangkul semua golongan dan melibatkan para ahli dalam pembangunan adalah kunci utama memajukan Aceh,” ujar Muhajir.[](bna)

Soal Dana Otsus Aceh, Irmawan: Harusnya Abadi

Soal Dana Otsus Aceh, Irmawan: Harusnya Abadi

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR-RI asal Aceh, H. Irmawan, S.Sos, MM, mengaku heran dengan anggaran otonomi khusus (otsus) yang dipatok hanya selama 20 tahun. Padahal pemberlakuan otsus untuk selamanya.

“Lucu apabila ada pengakuan otsus selamanya, tapi anggaran untuk itu hanya 20 tahun,” kata Irmawan di Banda Aceh, Minggu malam, 26 Juli 2015.

Harusnya, kata Irmawan, anggaran untuk otsus ini diperjuangkan bersifat abadi, bukan terbatas 20 tahun saja. Menurutnya pembatasan anggaran otsus selama 20 tahun tersebut tidak memiliki makna untuk Aceh.

“Harusnya dari awal dipahami masa pemberlakuan otsus ini,” ujar Irmawan.

Terkait hal tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pihaknya sudah memasukkan agenda otsus Aceh untuk dibahas di tingkat Pusat.[](bna)

Koordinator MaTA: Jokowi Perlu Mengevaluasi Dana Otsus Aceh

Koordinator MaTA: Jokowi Perlu Mengevaluasi Dana Otsus Aceh

MEDAN – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan dana Otsus Aceh sejak 2008 hingga 2015 mencapai Rp 45 triliun. Namun dana sebesar itu tidak memiliki laporan dan rencana induk sehingga penting dilakukan evaluasi secara penggunaan dan sisi penyimpangan.

“MaTA sendiri sudah banyak menemukan pembangunan yang terbengkalai, pembangunan yang tidak difungsikan setelah dibangun, terjadi penyimpangan terhadap pelaksaannnya dan keluar dari arah pengguaan dari dana Otsus itu sendiri. Sampai sekarang masalah-masalah tersebut dibiarkan begitu saja,” ujar Alfian kepada portalsatu.com, Rabu, 15 Juli 2015.

Dia menilai pemerintah Pusat sengaja membiarkan masalah ini terus tejadi. Padahal pemerintah telah membentuk tim pemantauan otsus. Namun Alfian menduga tim ini tidak bertangungjawab.

“Alasan kita sampai sekarang tidak ada pertangungjawaban pengunaan dana otsus Aceh sejak 2008 kepada publik Aceh. Kita berharap Jokowi kosisten dengan jargon revolusi mental dan nawacita. Sehingga tidak menjadi kebohongan politik Jakarta terus terjadi terhadap Aceh,” katanya.

Menurutnya penegakan hukum di Aceh masih kacau dan dikuasai oleh kekuasaan. Koordinator MaTA berharap kedatangan Jokowi bukan hanya sebagai pelunakan hati masyarakat Aceh, tapi ada harapan dan komitmen dalam melakukan tindakan yang lebih baik terhadap daerah ini.

“Misalnya Jokowi dengan segera mengevaluasi dana otsus, penegakan terhadap perampokan uang rakyat. Jangan dibiarkan. Kalau terus dibiarkan, kepemimpinan Jokowi bisa menjadi sebagai gangguan hukum yang serius dan sekarang tengah berlangsung. Semua rakyat Aceh butuh kepastian hukum,” katanya.[](bna)