Tag: dana otsus aceh

Dana Otsus Besar tapi Mengapa Rakyat Aceh Belum Sejahtera?

Dana Otsus Besar tapi Mengapa Rakyat Aceh Belum Sejahtera?

BANDA ACEH – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky menilai Pemerintah Aceh belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Padahal dana ke Aceh diberikan Pemerintah Pusat melalui dana Otsus semakin meningkat.

Dia menyebutkan, persoalan ini harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Aceh agar serapan anggaran bisa meningkat. Anggaran yang telah diberikan kepada Aceh bisa dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, bukan malah dana habis dipergunakan pada hal yang tidak menyentuh langsung pada rakyat.

Iskandar Usman Al-Farlaky menilai komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong percepatan pembangunan Aceh terlihat melalui kebijakan penambahan alokasi dana otonomi khusus sebesar hampir Rp 1 triliun.

“Sayangnya, kebijakan tersebut dianggap bertolak belakang dengan situasi kinerja satuan perangkat kerja pemerintah Aceh (SKPA) yang tidak mampu mengelola anggaran untuk kemakmuran rakyat,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky, Jumat (21/8) di Banda Aceh.

Iskandar mengatakan, bertambahnya alokasi dana otonomi khusus sebanyak Rp 7,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) 2016, seharusnya menjadi modal besar menekan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja di Aceh.

“Ini peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Aceh. Gubernur Aceh dan jajarannya harus mengelola dengan bijak dan jangan dijadikan ajang bagi-bagi proyek di kalangan keluarga saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iskandar berpandangan perlu segera dibentuk tim monitoring dan evaluasi anggaran Aceh. Tim tersebut, terangnya, bertugas mengevaluasi kebijakan anggaran Pemerintah Aceh dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah terpencil.

“Tim evaluasi ini harus melibatkan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan kelompok masyarakat. Tidak cuma dana otonomi khusus, dana bagi hasil migas juga perlu dievaluasi,” tegasnya.

Menurut ketua Badan Legislasi DPR Aceh ini, evaluasi merupakan kata kunci untuk mendorong efektivitas pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

“Sudah hampir 10 tahun Aceh mendapat anggaran dalam jumlah besar tapi selalu saja tidak mampu mensejahterakan rakyat. Di mana masalahnya? Hal inilah yang harus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya,” tutupnya.

Anggota DPR RI Minta Penggunaan Dana Otsus Dievaluasi

Anggota DPR RI Minta Penggunaan Dana Otsus Dievaluasi

BANDA ACEH – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, mengatakan sudah saatnya Undang – undang Pemerintah Aceh (UUPA) dievaluasi terutama dari sektor penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Saya pernah mengusulkan agar dana Otsus ini dievaluasi,” kata Nasir Djamil di Banda Aceh, Sabtu malam, 8 Agustus 2015.

Tidak hanya dievaluasi, menurutnya juga perlu diupayakan bagaimana meningkatkan implementasi dana otsus agar tepat sasaran.

“Saya pikir sejak diberikannya dana otsus hingga sekarang, saya rasa sudah saatnya dievaluasi karena selama ini dana otsus ini tidak memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Aceh,” ujarnya.

Nasir Djamil juga menyebutkan ada empat hal tujuan penggunaan dana otsus, yaitu untuk pembangunan kesejahteraan, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

“Empat hal ini ini harus nampak di Aceh, kalau masih banyak kemiskinan dan pengangguran, nah itu ada sesuatu yang bermasalah dengan otsus itu,” kata  Nasir Djamil.

Ketika pihaknya membahas UUPA terkait dengan dana otsus katanya, waktu itu pemerintah daerah diminta untuk membuat qanun atau perda, agar di kemudian hari pengguanan dana otsus dari tahun ke tahun jelas, “Jadi ada dasar hukum yang kuat yang mengatur dana otsus ini,” ujarnya.

Dia menegaskan agar Pemerintah  Aceh sekarang tanpa disuruhpun harus beraksi, yaitu dengan membuat perencanaan yang matang untuk mengimplementasikan penggunaan dana otsus seperti rencana jangka panjang, rencana jangka pendek dan rencana jangka menegah terhadap penggunaan dana otsus tersebut.

“Walaupun di UUPA sudah ada rujukannya, jadi harus dievaluasi dalam bentuk qanun,” ujarnya.

Hal tersebut bertujuan agar ke depannya dalam pengguanaan dana otsus tidak menimbulkan polemik dan permasalahan dalam penggunaannya.

“Kita tidak ingin penggunaan dana otsus itu bermasalah di kemudian hari,” katanya.[] (ihn)

Nasir Djamil Nilai Dana Otsus Aceh yang Besar Belum Berefek untuk Rakyat

Nasir Djamil Nilai Dana Otsus Aceh yang Besar Belum Berefek untuk Rakyat

BANDA ACEH –  Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, menjabarkan total penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Aceh sampai tahun 2015 mencapai Rp 42,2 triliun sejak diberikan pada tahun 2008 lalu. Namun, dana yang besar itu belum memberikan perubahan signifikan bagi pembangunan Aceh.

Dari sektor ekonomi katanya juga tak kunjung membaik. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Aceh.

“Saya pikir dengan dana otsus yang sebesar itu, pembangunan di Aceh akan lebih signifikan dan merata,” kata Nasir Djamil, di sela-sela acara Silaturrahmi Aktivis Aceh Lintas Generasi di Hobbies Café, Banda Aceh, Sabtu malam, 8 Agustus 2015.

Menurutnya, pengelolaan dana otsus tidak hanya sekadar dibicarakan namun juga harus dibulatkan dengan aksi, “Sekali lagi, Aceh Butuh energi untuk mempersatukan semua pihak untuk membangun Aceh secara bersama,” ujarnya.[] (ihn)

Jamal KNPI; Aceh akan Bangkit Kalau Dana Otsus Tepat Sasaran

Jamal KNPI; Aceh akan Bangkit Kalau Dana Otsus Tepat Sasaran

BANDA ACEH – Ketua Komite Nasional Pemuda Aceh, Jamaluddin, mengatakan jumlah dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk Aceh lebih kurang 150 triliun.

“Dana otsus Aceh sekitar 150 triliun lebih kurang untuk 20 tahun,” ujar Jamaluddin kepada portalsatu.com di Banda Aceh, Selasa, 4 Agustus 2015.

Dengan dana otsus sebesar itu menurutnya pembangunan Aceh bisa lebih maju.

“Jangan kita biarkan masyarakat Aceh tidak merasa adanya pemerintah Aceh, padahal pemerintah ada,” ujarnya.

Ia juga mengatakan apabila dengan uang 150 triliun itu dikembangkan untuk pertanian saja, maka pertanian akan maju.

“Aceh akan bisa bangkit pasca 2027 kalau dana otsus digunakan tepat sasaran untuk pembangunan Aceh,” ujarnya.

Ia juga berharap agar dana otsus harus digunakan untuk untuk kepentingan masyarakat Aceh.

“Kami mendorong semua stakeholder bersama-sama bersatu padu, tulus dan ikhlas untuk membangun Aceh yang kita cintai,” ujarnya lagi.

Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah Aceh melakukan investasi untuk masyarakat. “Lakukan investasi untuk rakyat, karena itu uang rakyat,” ujar Jamaluddin.[] (ihn)