Tag: dana desa

Soal Dana Desa, Ini Kata Beberapa Geuchik di Banda Aceh

Soal Dana Desa, Ini Kata Beberapa Geuchik di Banda Aceh

BANDA ACEH – Beberapa desa di Banda Aceh telah menerima Alokasi Dana Gampong atau dana desa dalam jumlah yang berbeda. Pencairan dana tersebut dikabarkan diterima oleh sejumlah perangkat gampong tanpa ada hambatan dari pihak-pihak tertentu.

“Alokasi dana desa yang kami terima sebanyak Rp 273 juta dan sampai sekarang memang tidak ada oknum meminta dana tersebut dari luar jalur resmi,” ujar Hasanuddin, Geuchik Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh kepada portalsatu.com, Jumat, 9 September 2015.

Dana desa tersebut nantinya akan dipergunakan untuk berbagai kemaslahatan gampong.

“Hasil rapat memutuskan untuk memakai dana tersebut untuk saluran pembuangan,” kata Sekretaris Gampong Peurada, Ayu.

Hal senada juga disampaikan oleh Geuchik Gampong Punge Blang Cut, Armaya Surya. Dia mengatakan pihaknya telah menerima dana desa tanpa ada kendala. Meskipun begitu, jumlah dana yang diterima oleh Gampong Punge Blang Cut berbeda dengan Peurada.

“Dana yang diterima sebesar Rp 191 juta dan sampai sekarang masih aman,” kata Armaya saat dihubungi oleh portalsatu.com melalui seluler.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyalurkan dana desa secara simbolis untuk 10 gampong di daerah tersebut pada Kamis, 1 Oktober 2015. Adapun ke 10 gampong yang menerima dana desa secara simbolis tersebut adalah Lamjabat, Lhong Cut, Punge Blang Cut, Ilie, Alue Deyah Teungoh, Jeulingke, Gampong Pande, Peunayong, Panteriek dan Seutui.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal sangat mengapresiasi dan menghargai pencapaian 10 gampong yang telah secara pro-aktif menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan untuk pencairan dana gampong.

“Diharapkan 80 gampong lainnya akan termotivasi dan dapat segera menyusul sehingga perencanaan dan pembangunan gampong dapat segera terlaksana dengan baik,” katanya lagi. (Baca: Pemko Banda Aceh: 10 Desa Terima Dana Gampong Hari Ini)

Di beberapa tempat, di luar Kota Banda Aceh, penyaluran dana desa disebut-sebut menuai masalah. Salah satunya adalah adanya dugaan praktik jual beli peraturan bupati tentang petunjuk teknis progres pencairan Alokasi Dana Gampong seperti di Aceh Timur.

Menurut salah satu sumber portalsatu.com, Perbup juknis pencairan ADG ini dijual kepada para geuchik di Aceh Timur dengan harga bervariasi, mulai Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu per rangkapnya. Sementara itu, jumlah geuchik di Aceh Timur mencapai 513 orang berdasarkan data keseluruhan gampong.

“Untuk mendapatkan perbup itu setiap geuchik menyerahkan uang langsung kepada Kepala BPMPKS di ruang kerjanya,” ujar sumber portalsatu.com tersebut. (Baca selengkapnya: Kepala BPMKS Aceh Timur Diduga Jual Perbup Juknis Pencairan ADG).[](bna)

Meunasah Bak U Leupung Gunakan Dana Desa untuk Beli Sapi

Meunasah Bak U Leupung Gunakan Dana Desa untuk Beli Sapi

JANTHO- Dana desa yang sudah cair di Gampong Meunasah Bak U, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar dipergunakan untuk membeli sapi, Jumat, 9 Oktober 2015.

Hal ini disampaikan M. Amin Daya, Geuchik Gampong Meunasah Bak U saat dihubungi portalsatu.com pagi tadi.

“Dana desanya sudah kami ambil hari Senin kemarin dan sudah kami pergunakan untuk kebutuhan gampong,” katanya.

Amin mengakui Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut digunakan untuk membeli sapi dengan perkiraan harga 31 juta dan selebihnya, 80 persen (tahap 1 dan 2) akan dibuat toko.

“Dana secara keseluruhan 269 juta dalam tahun ini. Proses pengerjaannya tergantung gampong masing-masing. Kalau Gampong Meunasah Bak U, kami membuat toko dan membeli sapi,” kata Amin Daya.

Sejauh ini, kata dia, tidak ada kendala apa-apa dan sekarang sedang proses pengajuan penyaluran dana tahap kedua untuk disalurkan pada November atau Desember 2015 mendatang. [] (mal/*sar)

Gampong Lampaya Lhoknga Belum Tarik Dana Desa

Gampong Lampaya Lhoknga Belum Tarik Dana Desa

JANTHO- Dana desa untuk Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar tahap pertama sudah cair, tetapi belum ditarik.

“Dana desa belum tarik, karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum selesai sedikit lagi,” kata Ibnu, Geuchik Gampong Lampaya saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh portalsatu.com pagi tadi, Jumat,  9 Oktober 2015.

Ia mengatakan, dananya sudah terplotkan pada anggaran yang telah diajukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dana yang diplotkan untuk Gampong Lampaya sekitar Rp298 juta.

“Dana sudah ditransfer, tetapi belum kami tarik, kemarin harus membuat rekom dari kantor camat, ada kesalahan sedikit harus kami perbaiki, jadi nanti hari Senin kami ambil untuk tahap pertama,” katanya.

Berhubung dana belum diambil, proses pengerjaan hingga sejauh ini belum berjalan, tetapi kata Ibnu, dana tersebut sudah diprogramkan untuk rehab WC dan diprioritaskan untuk hal-hal yang dibutuhkan.

“Dana kami programkan untuk hal-hal yang sangat membutuhkan terlebih dahulu seperti drainase, yaitu bangunan yang sangat diperlukan untuk mengalirkan air,” ujarnya.  [] (mal/*sar)

Soal Dana Desa, 18 Gampong di Peukan Bada Sudah Cair

Soal Dana Desa, 18 Gampong di Peukan Bada Sudah Cair

JANTHO- Penyaluran dana desa di Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar tahap pertama sudah cair sejak September lalu, Jumat,  9 Oktober 2015. Di Kecamatan Peukan Bada terdiri dari 26 gampong, dana yang telah cair 18 gampong.

“Artinya tahap pertama yang 40 persen sudah cair semua dan ke 18 desa ini dananya sudah diambil. Sekarang sedang pembuatan laporan tahap pertama untuk pengurusan tahap kedua melalui kantor camat yang akan ditujukan ke pusat,” kata Afrizal, Geuchik Gampong Lam Manyang sekaligus ketua Forum Geuchik Peukan Bada saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh portalsatu.com pagi tadi.

Afrizal menyampaikan, Alokasi Dana Desa (ADD) semuanya terdiri dari tiga tahap, tahap pertama dan kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen. Sementara anggaran yang diplotkan untuk Gampong Lam Manyang secara keseluruhan berjumlah Rp. 251 juta.

“Dana yang cair kemarin sudah selesai semua pengerjaannya. Kemarin kami pergunakan untuk rehap kantor geuchik dan rehap atau perbaikan sarana olahraga,” katanya.

Afrizal mengakui tahap pertama sudah tuntas pekerjaannya, dana tahap pertama untuk gampong setempat senilai Rp 95 juta.

Sejauh ini, kata dia, tidak ada kendala apa-apa. Namun kedepan agar penyaluran dana tidak lambat karena hal yang harus dikejar oleh pihak desa secara bertahap.

“Harapan saya supaya transfer dana dari pusat tidak lambat, jangan seperti kemarin September baru cair, karena kita mengejar target dan yang kita kejar fisik, jadi tidak siap dalam sehari dua hari. Pada proses administrasi saja hilang waktu sudah satu Minggu,” katanya.

Afrizal berharap, agar ADD ini jangan selalu akhir tahun, karena proses di gampong untuk menyampaikan ke masyarakat melalui rapat, laporan dan tidak bisa terkejar dalam waktu dekat kecuali pengadaan.

“Kalau untuk fisik tida bisa dikerjakan dalam waktu singkat dan harus selesai tahun 2015 ini. Minimal awal tahun sudah transfer dan membuat Surat Pertanggung Jawaban,” ujarnya. [] (mal)

Dana Desa di Lamsujen Digunakan untuk Rehab Jembatan Gantung

Dana Desa di Lamsujen Digunakan untuk Rehab Jembatan Gantung

JANTHO- Penyaluran dana desa di Gampong Lamsujen, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar tahap pertama sudah cair sejak September lalu, Jumat,  9 Oktober 2015.

“Penyaluran dana desa sudah kemarin yang tahap pertama sekitar September awal. ADD cair tahap pertama 40 persen,” kata Muslim, Geuchik Gampong Lamsujen saat dihubungi portalsatu.com melalui sambungan telpon pagi tadi.

Muslim mengatakan, Alokasi Dana Desa (ADD) semuanya terdiri dari tiga tahap, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen.  Sementara anggaran yang diplotkan untuk Gampong Lamsujen secara keseluruhan berjumlah Rp270 juta.

“Dana yang cair kemarin sudah kami terima dan dipergunakan untuk fisik biaya pembangunan dan membuat jalan dan rehab jembatan gantung,” katanya.

Muslim mengakui tahap pertama sudah jalan pekerjaannya, dana tahap pertama untuk gampong setempat senilai Rp106 juta. “Tahap kedua nanti kemungkinan akhir Oktober dan tahap ketiga akhir tahun nanti,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, tidak ada kendala apa-apa. Namun harapannya jangan lambat untuk penyaluran dana tahap selanjutnya. Pihaknya, sekarang sedang membuat laporan untuk pengajuan dana tahap kedua.

“Kita doakan kedepan tidak ada kendala dan lambat dalam hal penyaluran dana desa,” ujar Muslim. [] (mal)

Azhari Cage Minta Keuchik Kelola Dana Desa Sesuai Prosedur

Azhari Cage Minta Keuchik Kelola Dana Desa Sesuai Prosedur

LHOKSEUMAWE- Azhari Cage, anggota DPR Aceh dari Partai Aceh meminta kepada seluruh keuchik di Provinsi Aceh agar bisa mengelola dana desa yang mulai dikucurkan pemerintah pada tahun ini, dengan baik dan tepat sasaran.

Hal itu Azhari Cage katakan kepada Portalsatu.com di halaman Kantor Wali Kota Lhokseumawe, saat pelepasan Peserta KKN PPM Unimal, Kamis, 08 Oktober 2015.

Dia juga mengatakan terkait dengan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah di setiap gampong (desa) itu tidak sama porsinya atau bervariasi. Hal itu menurutnya  tergantung luasnya desa dan banyaknya penduduk.

“Dalam hal ini kita mengharapkan kepada seluruh keuchik di Provinsi Aceh khususnya Lhokseumawe dan Aceh Utara, agar dapat mengoptimalkan penggunaan dana  tersebut sesuai dengan prosedur,” katanya

Dia berharap   agar tahun pertama ini dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan pernah menyelewengkan terlebih lagi mencoba untuk melakukan pungutan-pungutan liar, karena ini merupakan program tahun perdana  yang manfaatnya untuk desa itu sendiri,” ujar  Azhari Cage.

“Kalau untuk saat ini, apakah ada oknum keuchik yang melakukan penyelewengan menyangkut dana desa tersebut, hal itu belum terukur. Karena ini kan undang-undang baru dan sedang berjalan, maka belum terukur sampai kesana, walaupun indikasi-indikasi hal tersebut tidak menutup kemungkinan nanti ada,” katanya.

“Kita akan mengetahuinya akhir  tahun ini, ketika mereka telah membuat laporan hasil pengerjaannya, maka disitulah nanti akan terindikasi semuanya. Namun terkait dari laporan-laporan masyarakat, hingga kini  ada beberapa desa di Aceh, ternyata ada  laporan mengelola dana tersebut tidak tepat guna dan diduga diselewengkan.”

Selain itu, kata Azhari Cage, ada juga  beberapa daerah yang melakukan pungutan liar. “Jadi hal ini menjadi bahan evaluasi setelah berakhirnya penggunaan dan pertanggung jawaban tahun berjalan soal dana desa tersebut,” ujar  wakil ketua komisi I DPR Aceh. [] (mal)

Terkait Dugaan Jual Beli Perbup, Komisi D DPRK Aceh Timur Bakal Panggil Kepala BPMPKS

Terkait Dugaan Jual Beli Perbup, Komisi D DPRK Aceh Timur Bakal Panggil Kepala BPMPKS

IDI RAYEUK – Ketua Komisi D DPRK Aceh Timur Bidang Kesejateraan Rakyat, Hermansyah, mengatakan akan memanggil Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Aceh Timur, Alfiandi. Hal ini terkait dengan dugaan praktek jual beli peraturan bupati tentang petunjuk teknis proses pencairan tahap II Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada setiap geuchik yang ada di Aceh Timur.

“Sejauh ini untuk pihak kita di Komisi D belum ada laporan terkait adanya isu jual beli Perbup. Namun masalah ini, kita akan menyurati Kepala BPMPKS untuk mengklarifikasi permasalahan itu,” ujar Hermansyah saat diwawancarai portalsatu.com di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2015.

Menurutnya jika praktek jual beli Perbup itu terbukti, secara aturan pihak Komisi D yang juga sebagai instansi mitra kerja dengan BPMPKS tidak melegalkan adanya kasus tersebut.

“Jika ada permasalahan seperti ini kita tidak terima dan kita harapkan kasus yang seperti ini untuk segera dihilangkan. Jangan ada lagi oknum-oknum BPMPKS mengutip uang dari geuchik, jalankan saja sesuai aturan dan mekanismenya yang baik,” katanya.

Ketua komisi D juga beharap untuk ADG yang sudah direalisasikan kepada seluruh desa agar bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Bek gara-gara na peng ADG be-ok, sithon 15 droe lop ureung lam penjara (jangan gara-gara ada uang ADG sedikit, setahun 15 orang masuk penjara). Tetapi cobalah pihak instansi terkait bekerja secara profesional,” ujar politisi Partai Aceh itu.

“Kita berharap kepada seluruh anggota DPRK Aceh Timur untuk bekerja sama dalam mengawasi realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) agar tertata dengan prosedur yang baik,” katanya.[](bna)

Mendagri Minta Dana Desa Tak Disunat

Mendagri Minta Dana Desa Tak Disunat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta daerah tidak mempersulit dengan birokrasi yang rumit, terlebih lagi ada potongan dalam penyaluran dana untuk desa.

“Salurkan dana desa termasuk yang bersumber dari APBD. Jangan ada potongan, jangan ada birokrasi,” kata Mendagri saat menyampaikan sambutan pada peringatan HUT ke-15 Tahun Provinsi Banten di Serang, Minggu (4/10/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, jika penyaluran dana desa tersebut bisa dipercepat dan tanpa proses birokrasi yang terlalu rumit, tetapi tetap sesuai aturan dan ketentuan, akan mempercepat proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kalau tidak ada birokrasi yang rumit maka pembangunan di desa dan kelurahan akan berjalan cepat sesuai dengan Nawa Cita yang diprogramkan oleh bapak Presiden,” kata Tjahjo Kumolo.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini ingin bangun tata kelola pemerintahan yang terpadu dan terkoordinasi serta upaya percepatan reformasi birokrasi. Tjahjo meminta pemerintah daerah menjaga integritas dan membangun sinergi dari tingkat pemerintahan dari provinsi hingga desa dan kelurahan.

“Bangun sinergitas dan koordinasi, masukan dan saran harus dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan politik oleh kepala daerah,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Mendagri juga menekankan agar pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri yang memahami teritorial, untuk mengantisipasi serta memetakan daerah rawan konflik dan juga termasuk rawan bencana.

Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah berhati -hati terhadap penyaluran dana hibah dan bantuan sosial termasuk penggunaan pajak yang harus dikembalikan kepada rakyat.

“Penyaluran dana hibah dana bantuan sosial, jangan dipotong, jangan dikurangi dan jangan diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu saja,” katanya.

“Menyangkut pemanfaatan pajak dan retribusi adalah hak masyarakat yang harus dikembalikan kepada rakyat,” tambah Tjahjo. | sumber: kompas.com

Pemko Banda Aceh: 10 Desa Terima Dana Gampong Hari Ini

Pemko Banda Aceh: 10 Desa Terima Dana Gampong Hari Ini

BANDA ACEH – Sebanyak 10 desa menerima secara simbolis dana gampong di Kota Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2015. Penyerahan berlangsung di halaman kantor balai Kota Banda Aceh.

“Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkai dengan penyerahan dana gampong kepada 10 gampong yang telah menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan untuk pencairan dana desa. Ibu walikota akan menjadi pembina upacara besok (hari ini-red),” kata Plh Kabag Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, Mahdi Andela, kepada portalsatu, Rabu malam, 30 September 2015.

“Besok (hari ini-red) ada 10 gampong yang akan menerima secara simbolis dana gampong. Diserahkan oleh wali kota. 10 gampong ini yang telah menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan utk pencairan dana gampong,” ujarnya lagi.

Adapun ke 10 gampong itu, katanya, yaitu Lamjabat, Lhong Cut, Punge Blang Cut, Ilie, Alue Deyah Teungoh, Jeulingke, Gampong Pande, Peunayong, Panteriek dan Seutui.

Wali kota, ujarnya, sangat mengapresiasi dan menghargai pencapaian 10 gampong yang telah secara pro-aktif menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan untuk pencairan dana gampong.

“Diharapkan 80 gampong lainnya akan termotivasi dan dapat segera menyusul sehingga perencanaan dan pembangunan gampong dapat segera terlaksana dengan baik,” katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pernyataan ini disampaikan oleh Muksalmina, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh dalam siaran persnya merespon belum tersalurnya dana desa di Kota Banda Aceh, Rabu, 30 September 2015.

Muksalmina menyebutkan dalam SKB ini pencairan Dana Desa 2015 sebenarnya cukup dengan menyampaikan peraturan desa (reusam gampong) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

“Semestinya dana desa tahap pertama (40%) saja sudah harus disalurkan pada April 2015,” ujar Muksalmina.

Namun, kata dia, untuk Kota Banda Aceh penyaluran dana desa butuh banyak syarat tambahan lainnya, di samping berubah-ubahnya format dan standar syarat penyaluran dana desa.

Ia mendapat laporan dari geuchik-geuchik di Banda Aceh terkait pengurusan penyaluran dana desa yang terkesan berbelit-belit dan dipersulit. Akibatnya, aparatur gampong mulai jenuh dengan kondisi ini.

“Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya memperkuat koordinasi antar instansi terkait mengenai penyaluran dana desa,” kata mantan Geuchik Alue Papeun, Kecamatan Tanoh Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ini.

 

Penyaluran Dana Desa di Banda Aceh Masih Tersendat

Penyaluran Dana Desa di Banda Aceh Masih Tersendat

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pernyataan ini disampaikan oleh Muksalmina, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh dalam siaran persnya merespon belum tersalurnya dana desa di Kota Banda Aceh, Rabu, 30 September 2015.

Muksalmina menyebutkan dalam SKB ini pencairan Dana Desa 2015 sebenarnya cukup dengan menyampaikan peraturan desa (reusam gampong) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

“Semestinya dana desa tahap pertama (40%) saja sudah harus disalurkan pada April 2015,” ujar Muksalmina.

Namun, kata dia, untuk Kota Banda Aceh penyaluran dana desa butuh banyak syarat tambahan lainnya, di samping berubah-ubahnya format dan standar syarat penyaluran dana desa.

Ia mendapat laporan dari geuchik-geuchik di Banda Aceh terkait pengurusan penyaluran dana desa yang terkesan berbelit-belit dan dipersulit. Akibatnya, aparatur gampong mulai jenuh dengan kondisi ini.

“Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya memperkuat koordinasi antar instansi terkait mengenai penyaluran dana desa,” kata mantan Geuchik Alue Papeun, Kecamatan Tanoh Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ini.

Dia mengatakan seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk tim percepatan penyaluran dana desa yang beranggotakan BPM, Bappeda dan DPKAD yang dikoordinasi oleh Sekdakot. Sehingga jika ada kekurangan administrasi dalam pengajuan penyaluran dana desa langsung dapat disupervisi di tempat.

Ia juga menyayangkan atas penghargaan APDESI Award yang pernah diterima oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal pada Rakernas II APDESI tahun 2014 di Yogyakarta. Setelah menerima penghargaan, kini Kota Banda Aceh menjadi merosot perhatiannya terhadap gampong yang merupakan salah satu indikator anugerah tersebut.

“Lebih baik dikembalikan saja penghargaan itu,” katanya.

Dia mengatakan Kota Banda Aceh juga berpotensi kehilangan dana desa sebesar Rp 5 miliar pada 2016. Pasalnya dana desa untuk Kota Banda Aceh akan dipotong pada anggaran 2016 jika tidak segera dicairkan.

Hal lain yang bakal dihadapi oleh Pemkot Banda Aceh yaitu akan ada penundaan penyaluran dana alokasi umum/atau dana bagi hasil tahun 2016. “Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota yang tidak segera menyalurkan dana desa tersebut,” ujarnya.[]