Tag: damkar

Soal Damkar Rp16,8 Miliar, Kejari Masih Tunggu Pemeriksaan BPKP

Soal Damkar Rp16,8 Miliar, Kejari Masih Tunggu Pemeriksaan BPKP

BANDA ACEH – Kasus dugaan mark up di pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran seharga Rp 16,8 miliar saat ini sedang uji petik di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Husni Thamrin, saat ditanyai portalsatu.com mengenai perkembangan kasus tersebut.

“Biarkan BPKP dulu yang bekerja nanti kita minta hasil kerugian berapa, apa ada kerugian atau tidak,” ujarnya saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis, 17 September 2015.

Dia mengatakan kejaksaan masih menunggu laporan dari BPKP untuk kemudian ditangani lebih lanjut dengan hukum yang berlaku.

“Kasus ini masih dalam perhitungan BPKP,” katanya lagi.

Ia juga mengatakan kejaksaan belum bisa memberikan kepastian karena kasus tersebut masih dalam proses.

“Hukum itu tidak boleh mengandai-andai, kalau ada faktanya, ya kita naikkan,” ujarnya.

Sebelumnya mengutip salah satu pemberitaan media online Aceh, atjehpost.co, diberitakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, Novandi, mengatakan pihaknya telah memeriksa lebih dari 20 saksi terkait kasus dugaan mark up pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk kota Banda Aceh senilai Rp16,8 miliar. Namun Kejari Banda Aceh belum menetapkan tersangka terkait kasus ini.

“Hingga saat ini kami belum bisa menyimpulkan apakah ada korupsi pada pengadaan tersebut. Begitu juga masalah tersangka, juga belum bisa disimpulkan karena memang masih dalam tahap pemeriksaan,” katanya, Rabu 25 Februari 2015 lalu.

Adapun beberapa pihak yang telah diperiksa, katanya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara serta PPTK dinas terkait. Bahkan Kejari Banda Aceh telah melakukan pengecekan proses lelang pengadaan mobil pemadam kebakaran ini.

“Kami akan bekerja intensive untuk pemeriksaan proses pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut,” ujar Novandi.

Katanya, masyarakat di Aceh sudah sangat menunggu kabar seputar pengadaan Damkar Rp16,8 miliar ini. Namun jajaran di Kejari Banda Aceh belum bisa menyimpulkan perkara ini sebelum mengadakan forum terbuka yang akan diikuti oleh para jaksa dan Kejati Aceh.

“Setelah kita menggelar forum terbuka nanti, barulah ada sebuah kesimpulan terhadap laporan dugaan korupsi pengadaan Damkar ini,” katanya lagi.

“Sampai hari ini kami masih memeriksa para pejabat yang diduga terlibat dalam pengadaan mobil tersebut,” ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, sebuah dokumen yang diperoleh lembaga Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh menguatkan dugaan adanya penggelembungan harga dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) Rp16,89 miliar oleh Pemerintah Aceh.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menuturkan, pengadaan mobil pemadam kebakaran berawal dari surat Wali Kota Banda Aceh nomor 024/0941 tertanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran bertangga (fire ladder).

Wali Kota Banda Aceh yang saat itu masih dipimpin almarhum Mawardi Nurdin mengajukan mobil pemadam dengan chassis Scania P250 DB 4X2 MSZ. Almarhum Mawardi Nurdin juga mengajukan spesifikasi buit up 100 persen atau 100 persen barang jadi dan bukan rakitan.

“Kita ketahui, Scania itu berkualitas lebih tinggi di atas Volvo. Dari surat PT. Ahapacivica Putratama kepada BPBD Banda Aceh tertanggal 4 Desember 2013 juga diketahui harga chassis Scania P250 DB 4X2 MSZ senilai Rp17,5 miliar. Harga inilah yang kemudian menjadi Pagu pengadaan Damkar Aceh,” kata Askhalani kepada ATJEHPOST.co, Rabu, 31 Desember 2014.

Kemudian, kata Askhalani, BPBA dan BPBD mengusulkan barang lengkap dengan spesifikasi seperti yang diusulkan almarhum Mawardi Nurdin.

Anehnya, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) kemudian mengubah spesifikasi untuk pengadaan Damkar. Yang didatangkan bukan mobil Scania built up, melainkan chassis Volvo dan dirakit di Jakarta.

Rizal Aswandi saat masih menjabat sebagai kepala BPBA pernah diminta oleh DPKA untuk meneken perubahan spesifikasi teknis Damkar pada 4 Februari 2014, namun berdasarkan informasi yang diperoleh GeRAK, Rizal menolaknya.

Pada 21 Maret 2014, kata Askhal, Sekretaris DPKA yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Maryami, kemudian tetap meneken perubahan spesifikasi menjadi aerial ladder standar Eropa (Swedia).

“Jadi awalnya yang diminta almarhum Mawardi Nurdin adalah Damkar Scania lengkap, bukan rakitan seperti sekarang. Anehnya, biarpun spesifikasi Damkar berubah menjadi rakitan, Pagu tetap mengacu pada harga Scania P250 DB 4X2 MSZ senilai Rp17,5 miliar,” kata Askhal.

“Demikian juga pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masih mengacu pada spesifikasi Scania. Seharusnya jauh lebih murah karena rakitan,” ujar Askhalani lagi.

Hasil penelusuran GeRAK juga membuktikan bahwa pengadaan mobil rakitan membutuhkan waktu paling cepat 7 bulan untuk menjadi berspesifikasi seperti yang diinginkan.

“Makanya, kita menduga saat penyusunan HPS oleh DPKA, mobil Damkar merek Volvo sudah mulai dirakit oleh Firedome sehingga bisa diserahkan akhir tahun. Jika ini benar, maka sebelum pemenang tender diumumkan, PT. Dhezan Karya Perdana sudah memesan. Kenapa bisa seperti ini? Makanya perlu diusut,” kata Askhalani seperti dilansir atjehpost.co.[]

Laporan: M Fajarli Iqbal

BPBK Abdya Tambah Tiga Mobil Damkar

BPBK Abdya Tambah Tiga Mobil Damkar

BLANGPIDIE – Badan Penangulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Barat Daya (Abdya) pada tahun 2015 menambah tiga unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk ditempatkan di pos-pos kecamatan.

Kepala BPBK Abdya Anwar Daud di Blangpidie, Selasa mengatakan, penambahan 3 unit mobil pemadam kebakaran tersebut salah satu bentuk keseriusan Bupati Jupri Hassannuddin dalam mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran di daerahnya.

Dengan penambahan 3 unit mobil pemadam kebakaran tersebut, lanjutnya, pihak BPBK dan masyarakat, patut mengucapkan terimakasih pada Pemkab Abdya karena telah memperhatian kelengkapan kerja bagi BPBK, terutama dalam menjaga rumah masyarakat terhadap terjadinya musibah kebakaran.

Ia menerangkan, sebelumnya BPBK Abdya hanya memiliki 4 unit mobil pemadam, namun dengan adanya penambahan ini jumlahnya menjadi 7 unit, sehingga nantinya dapat ditempatkan pada pos-pos kecamatan untuk mengantisipasi terjadi musibah kebakaran di pedesaan.

“Dengan bertambahnya mobil pemadam kebakaran menjadi 7 unit, secara otomatis, sudah bisa kita tempatkan di pos-pos kecamatan supaya masyarakat di desa merasa nyaman,” katanya.

Anwar Daud melanjutkan, penambahan 3 unit mobil pemadam kebakaran tersebut merupakan pengadaan Pemkab Abdya melalui BPBK dengan mengunakan sumber Anggara Pendapatan Belanja Kabupaten 2015.

Lanjutnya, 3 unit mobil pemadam yang kini masih dalam proses pengadaan tersebut bermerk Mitsubishi yang memiliki tangki dengan kafasitas 4 ribu liter air, dan diperkirakan pada awal Oktober mobil pemadam tersebut sudah tiba di Kabupaten Abdya.

Kemudian, lanjutnya, sesuai anjuran dari kepala daerah, 3 unit mobil pemadam tersebut nantinya akan ditempatkan pada pos Kecamatan Mangeng dan pos kecamatan Kuala Batee masing-masing 1 unit, sedangkan 1 unit lagi akan ditambahkan pada pos Blangpidie yang merupakan ibu kota kabupaten.

Selain dari itu, lanjut dia, pihak BPBK Abdya pada tahun 2015 ini juga melakukan pengadaan 1 unit alat berat jenis excavator cat yang nantinya akan difungsikan khusus untuk penanggulangan bencana jika terjadi pada masyarakat di pedesaan.

“Jadi, kalau alat berat ini sudah dimiliki oleh BPBK, tentu upaya penanggulangan bencana lebih cepat dan mudah, misalkan jika ada saluran warga yang tersumbat ataupun terjadi pendangkalan muara BPBK langsung menurunkan alat berat ini,” katanya.

Ditanya jumlah petugas, Anwar Daud menjelaskan bahwa untuk sat ini petugas pemadam kebakaran di Abdya berjumlah 24 orang, 3 PNS dan 21 lainnya kontrakan.

“Untuk penambahan petugas tahun ini, atas persetujuan Bupati, sekarang telah direkrut sebanyak 30 orang lagi yang nantinya akan ditempatkan di pos-pos pemadam kecamatan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, 30 petugas yang direkrut oleh BPBK Abdya tersebut bukan dari kalangan umum, melainkan dari pegawai kontrakan yang telah ada untuk tes menjadi petugas pemadam kebakaran. | Sumber: antara

 

Belasan Personil Bakti Pemadam Kebakaran Aceh Utara Perjuangkan Nasib di Gedung Dewan

Belasan Personil Bakti Pemadam Kebakaran Aceh Utara Perjuangkan Nasib di Gedung Dewan

LHOKSEUMAWE – Belasan personil Pemadam Kebakaran Aceh Utara yang masih dalam kategori bakti menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Senin, 3 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB tadi. Mereka meminta agar dewan memperjuangkan nasib para pekerja yang sejak 2012 hingga kini bakti murni untuk diangkat menjadi tenaga honorer.

Amatan portalsatu.com di lokasi, terlihat para demonstran sedang menunggu Komisi A Bidang Pemerintahan tepat di depan pintu masuk menuju kantor DPRK Aceh Utara.

“Sudah sejak 2012 kami bekerja tanpa jerih apa-apa (bakti-red). Ada 19 orang tenaga bakti yang terbagi di dua pos yakni Pos Krueng Mane dan Pos Lhoksukon. Sebenarnya, beberapa waktu sudah ada wejangan terkait dengan pengangkatan kami dari bakti diangkat ke tenaga honorer awal tahun 2016. Namun ini hampir mendekati 2016, kami kembali ke kanotr DPRK Aceh Utara guna mengingatkan kembali terkait nasib kami selama ini,” ujar Nazaruddin, salah satu personil Damkar Aceh Utara kepada portalsatu.com.

Mereka juga meminta DPRK Aceh Utara untuk memberikan kepastian atas nasib para pekerja bakti selama ini. Pasalnya mereka bekerja tidak pernah dibayar selama ini.

Hal senada disampaikan oleh Muzakir. Dia mengatakan selama ini atribut untuk bekerja selama harus beli dengan uang pribadi. “Inilah yang menjadi permaslahan selama ini, padahal pekerjaan kami sama seperti tenaga honorer lainnya. Intinya ke depan kami meminta kepada dewan agar memperjuangkan nasib kami,” katanya.[](bna)

Foto: Personil bakti murni Pemadam Kebakaran Aceh Utara menuntut kejelasan nasib kepada anggota DPRK Aceh Utara. @Datuk Haris Maulana/portalsatu.com

Anggota DPR RI Nilai Penanganan Kasus Korupsi Damkar Rp16,8 Miliar Terlalu Lambat

Anggota DPR RI Nilai Penanganan Kasus Korupsi Damkar Rp16,8 Miliar Terlalu Lambat

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, SH., MH, menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh terlalu lambat menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar).

Kasus tersebut sudah ditangani Kejaksaan Negeri Banda Aceh sejak awal tahun 2015 dan baru bulan ini ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah SM selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK), AR selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), HDP dan AB masing-masing selaku pembuat spek dan HPS. Keempatnya merupakan pejabat pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA).

“Ini sangat lambat. Saya tidak tahu apakah kelambatan itu karena ada sangkut pautnya dengan pejabat-pejabat penting di tingkat provinsi,” kata Muslim Ayub kepada di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, kasus ini tidak bisa disederhanakan dengan melokalisir pada empat orang tersangka saja.

“Kejari harus berani membongkar siapa dalang di balik permainan ini. Tidak mungkin hanya empat orang ini yang memiliki inisitif sendiri dan berani berbuat curang tanpa melibatkan pejabat di atasnya,” ujar Muslim Ayub.

Diingatkan, Kejari Banda Aceh tidak perlu takut mengusut otak di balik pencurian uang rakyat ini. Penyidik Kejari perlu meminta keterangan pejabat yang terkait mulai dari perencanaan sampai pengadaan Damkar ini.

“Bila perlu gubernur, walikota dan pejabat lain harus diminta keterangannya,” tukas Muslim Ayub.

Ia mengingatkan, Kejari Banda Aceh harus mendukung program Kejaksaan Agung yang bertekat melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
Kasus Damkar ini bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelisik banyaknya pengadan mobil dinas oleh DPKA.

Pengadaan Damkar ini senilai Rp 17,5 milyar ini merupakan permintaan Walikota Banda Aceh kepada Gubernur Aceh dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, yakni ‘Fire Ladder Cella ALP 295’ merek ‘Ladder Cella’ standar Italia. Permintaan itu mendapat persetujuan gubernur dengan anggaran bersumber dari APBA 2014.

Namun Damkar yang didatangkan berdasarkan hasil lelang terbuka itu tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Diduga terjadi praktik korupsi sehingga berdasarkan temuan awal Kejari Banda Aceh, negara dirugikan sekitar Rp. 4 miliar.

Selama dua tahun, pemerintahan Zaini Abdullah ini melakukan pembelian mobil dinas yang sumber pendanaannya berasal dari DPRA.

Mengutip data dari LSM Gerak Aceh, Muslim Ayub mengatakan, sepanjang tahun anggaran 2013 dan 2014 terdapat 49 paket pengadaan mobil dengan total anggaran Rp. 185,8 miliar. Semua pengadaan ini luput dari pengawasan legislatif.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Indonesia Komisi III DPR RI, Muslim Ayub memastikan ikut mengawal penanganan kasus ini.

“Dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung mendatang, saya akan mempertanyakan kinerja Kejari Banda Aceh dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Banda Aceh,” janji Muslim.

Muslim memperingatkan, tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan dilaporkan ke KPK, apabila penanganan di Kejari Banda Aceh masih lambat.[] sumber: serambi indonesia

Kejari Tetapkan 4 Calon Tersangka di Kasus Damkar Rp16,89 Miliar

Kejari Tetapkan 4 Calon Tersangka di Kasus Damkar Rp16,89 Miliar

BANDA ACEH – Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengantongi empat calon tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) modern dengan nilai Rp17,5 miliar tahun anggaran 2014.

“Ada empat calon tersangka setelah pengusutan kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Husni Thamrin di Banda Aceh, Senin.

Empat calon tersangka tersebut, yakni berinisial SM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA).

Kemudian, AN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DPKA. Serta HDP dan AB, keduanya pembuat spesifikasi dan harga perkiraan pengadaan pada DPKA.

Ke empatnya terancam dijerat melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 KUHPidana.

“Dan tidak tertutup kemungkinan jumlah calon tersangkanya bertambah. Kejaksaan akan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern ini,” tegas Husni Thamrin.

Husni Thamrin menyebutkan kronologi dugaan korupsi pengadaan mobil damkar tersebut, pada tahun anggaran 2014, DPKA melakukan pengadaan mobil damkar modern, miliki tangga setinggi 30 meter.

Mobil damkar tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dengan pagu anggaran sebesar Rp17,5 miliar. Dana pembeliannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2014.

Pengadaan ini dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT Dhezan Karya Perdana dengan nilai kontrak Rp16,899 miliar.

“Pelaksanaan pengadaan mobil damkar ini diduga menyimpang dari spesifikasi. Pengadaan mobil ini seharusnya build up atau pabrikan. Namun, diduga mobil ini rakitan,” kata dia.

Akibat dugaan korupsi ini, jaksa memperkirakan kerugian berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Untuk memastikannya, kejaksaan akan meminta BPKP memeriksa kerugian negara yang ditimbulkan.

Untuk menyelidiki kasus ini, kata dia, kejaksaan sudah memintai keterangan 21 orang, termasuk empat calon tersangka tersebut serta keterangan ahli yang berkaitan dengan proses pelelangan pengadaan mobil damkar tersebut.

“Kami juga sudah mendengarkan keterangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP termasuk perusahaan perakitan mobil damkat tersebut di Pulau Jawa,” kata Husni Thamrim. | sumber: antaraaceh.com

 Foto: Damkar rakitan Rp16,89 miliar. @ Humas Setda Aceh

Damkar Rp16,8 Miliar Dicemoohkan, Ini Kata Kepala BPBD Banda Aceh

Damkar Rp16,8 Miliar Dicemoohkan, Ini Kata Kepala BPBD Banda Aceh

BANDA ACEH – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, Ridwan, berharap masyarakat agar dapat memahami mengapa Damkar mahal Rp16,8 miliar belum bisa beroperasi maksimal. Salah satu alasannya, hingga kini pihaknya belum memiliki sarana pendukung yang bisa men-support kendaraan ini secara maksimal.

Ini sekaligus menjawab mengapa Damkar mahal yang tersandung kasus korupsi ini belum optimal dalam dua kebakaran besar, baik Bank Aceh dan Toko Sinbun Sibreh, di Kota Banda Aceh.

“Salah satunya mobil tangki penyuplai air yang masih terbatas. Idealnya kita harus punya satu atau dua mobil tangki air berkapasitas 20 ribu liter untuk mem-backup, dan yang ada sekarang tidak memadai karena hanya berkapasitas 4.000 liter,” kata Ridwan, dalam siaran pers yang dikirim Humas Pemko Banda Aceh, Kamis 14 Mei 2015.

Saat disinggung soal pemanfaatan selang yang panjang untuk menyedot air sungai! Menurutnya, bisa saja dilakukan namun masih ada kendala lain yakni kadar air sungai di Banda Aceh yang asin sehingga berisiko merusak peralatan.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan pengadaan mobil tangki air berkapasitas 20 liter kepada Pemerintah Provinsi untuk dianggarkan dalam APBA 2015. “Namun tahun ini dipastikan tidak terealisasi juga karena belum tertampung dalam RPJM.”

Solusi lain, Ridwan mengungkapkan, tahun ini pihaknya akan membuat sumur bor beserta kolam penampungan air di enam Pos Damkar di Banda Aceh. “Salah satunya di pos Keudah yang akan kita fungsikan karena kita anggap krusial. Proses tendernya sudah selesai, dalam dua minggu ini kita mulai pengerjaannya.” []

Akademisi Usulkan Damkar 16,8 Miliar Jadi Ikon Aceh

Akademisi Usulkan Damkar 16,8 Miliar Jadi Ikon Aceh

BANDA ACEH – Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Budi Azhari M.Pd, mengusulkan agar mobil pemadam kebakaran (Damkar) senilai Rp16,8 miliar dijadikan ikon Aceh.

“Alasannya, mobil pemadam sangat identik dengan Aceh hari ini. Jika kita lihat Damkar mahal itu maka kita akan terbayang kondisi Aceh hari ini,” ujar Budi Azhari kepada portalsatu.com di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh, Selasa 12 Mei 2015.

Sisi pertama yang identik dengan Aceh, kata Budi, adalah soal harga yang mahal. Damkar dibeli dengan harga Rp16,8 miliar dan menjadi mobil termahal di Nusantara.

Kondisi ini, ujarnya lagi, ternyata sama dengan Aceh yang mengelola APBA 2015 Rp12,7 triliun. Anggaran ini relatif besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di nusantara.

Sedangkan sisi kedua yang mirip, adalah soal peran. Peran Damkar mahal itu kini dipertanyakan. Paling tidak, dalam dua kasus kebakaran terakhir di Banda Aceh, baik Kantor Bank Aceh dan toko Sinbun Sibreh, kinerja Damkar sangat mengecewakan serta mendapat cemoohan dari masyarakat.

“Nah, kondisi ini sama dengan Pemerintah Aceh. APBA yang besar ternyata tak mampu membuat masyarakat Aceh sejahtera. Baik Damkar maupun Pemerintah Aceh sama-sama dicemoohkan oleh masyarakat karena perannya yang tak sesuai dengan harga,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.

Sisi terakhir yang membuat Damkar identik dengan Pemerintah Aceh, adalah soal perencanaan. “Pembelian Damkar mahal tanpa perencanaan yang baik. Demikian juga dengan Pemerintah Aceh. Visi misi pemerintah Zikir yang baik justru melempem dalam pelaksanaan di lapangan. Sangat identik bukan?” kata Budi Azhari.

“Mobil itu kan berjalan. Nah, setiap Anda melihat mobil Damkar itu, maka itulah wajah Aceh hari ini,” ujarnya lagi. [] (mal)

MaTA Minta Proses Pemeriksaan Damkar Canggih Disampaikan ke Publik

MaTA Minta Proses Pemeriksaan Damkar Canggih Disampaikan ke Publik

BANDA ACEH – Mobil pemadam kebakaran bertangga Firedom feal – 33 M – CMU disoraki warga saat proses pemadaman supermarket Sinbun Sibreh yang terbakar, Minggu, 10 Mei 2015 lalu. Kondisi ini terjadi karena mobil pemadam tercanggih di Indonesia ini tidak bekerja optimal dan hanya mengucurkan sedikit air.

Apa yang terjadi dengan mobil pemadam kebakaran senilai Rp16,8 miliar tersebut bukan kali ini saja. Saat Bank Aceh terbakar, mobil yang sempat diduga terjadi mark up ketika proses pengadaannya ini juga tidak berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, angkat bicara proses hukum terhadap pengadaan Damkar Rp16,8 miliar tersebut.

“Ini yang perlu di dorong, hasil dari penyelidikan dan penyidikan Kejari Banda Aceh dalam pengadaan mobil tersebut. Soalnya Kejari udah memanggil para pihak dan sampai sekarang perkembangannya sudah tidak terdengar lagi,” ujar Alfian kepada portalsatu.com, Selasa, 12 Mei 2015.

Ia mengatakan hasil pemeriksaan terhadap kasus ini patut disampaikan ke publik dan tidak perlu ditutup-tutupi.

“Kalau tidak disampaikan ke publik hasilnya kita curiga ada yang disembunyikan Kejari Banda Aceh,” katanya.

Ia mengatakan musibah terbakarnya Toserba Sinbun Sibreh di pusat ibukota Banda Aceh merupakan bukti kedua kalinya mobil pemadam canggih ini tidak berfungsi dengan baik.

“Jadi dugaan ada indikasi korupsi harus segera disikapi dengan cepat. Sudah banyak yang diperiksa, tapi belum satupun ada hasil yang kita ketahui. Kami akan terus memantau kasus ini sampai ada kejelasan ada atau tidaknya kasus korupsi,” ujarnya.[](bna)

Foto aksi Damkar canggih di kebakaran Toserba Sinbun Sibreh

Terkait Damkar, Kejari Banda Aceh Tunggu Hasil LKPP

Terkait Damkar, Kejari Banda Aceh Tunggu Hasil LKPP

BANDA ACEH – Kejaksaan Negeri Banda Aceh saat ini belum menetapkan satu orang pun tersangka terkait dugaan mark up harga Damkar senilai Rp16,8 miliar. Hingga kini, Kejari Banda Aceh masih menunggu basalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) yang dikirim beberapa pekan lalu.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Hamka Nasution, kepada portalsatu.com di Kantor Kejari Banda Aceh, Selasa, 7 April 2015.

Hamka mengatakan Kejari melalui Kejati sudah mengirim surat kepada LKPP untuk konfirmasi speck Damkar Aceh. Namun sampai saat ini belum ada balasan dari LKPP kapan mereka akan ke Kejari Banda Aceh.

“Sampai saat ini surat dari LKPP belum datang dan belum sampai. Apakah nantinya mereka yang akan kemari atau kita yang akan ke sana,” ujarnya.

“LKPP ini penting karena untuk speck kegiatan itu. Bisa saja mereka yang datang, bisa juga kita yang ke sana,” ujarnya lagi.

Selain itu, Hamka Nasution juga memberikan komentar terkait PT Dhezan dalam bulan Mei 2014 mengikuti pelelangan Damkar untuk Banda Aceh dan Aceh Utara.

“Kalau menurut kita PT Dhezan berdiri 28 Januari 2014. Pelelangan main 2014. Menurut kita apakah perusahaan yang baru berdiri itu sudah boleh atau tidak, yang jawab itu nanti LKPP, bukan saya,” kata Hamka Nasution.

Ia mengatakan pada Awal Mei 2014, PT Dhezan ikut pelelangan Damkar di provinsi untuk damkar Banda Aceh dan dimenangkan oleh Pokja dua.

“Pada bulan yang sama, Mei 2014, PT Dhezan juga ikut lelang untuk pengadaan damkar di provinsi untuk Aceh Utara, dikalahkan oleh Pokja satu. Alasan Pokja satu perusahaannya belum cukup pengalaman, karena baru berdiri,” ujarnya.

Mengenai alasan pokja dua memenangkan PT Dhezan, Kejari Banda Aceh belum bisa menyimpulkan. “Pokja dua memenangkan, kita tunggu LKPP apa sebabnya. Jadi apabila kata LKPP belum layak, kita tetapkan tersangka,” kata Hamka Nasution.

Selain itu, Hamka juga mempertanyakan apakah dalam aturan LKPP dibolehkan pelelangan dengan menggabungkan speck dari berbagai produk. “Karena itu kan made in Jerman, Peracis, Amerika, Inggris, dan Korea. Apa diperbolahkan atau tidak itu nanti LKPP yang menjawab. Kalau kata LKPP tidak boleh, ngapain kita panggil ahli speck, total lost aja. Cukup BPKP aja yang hitung kerugian negara,” ujarnya.[](bna)