Tag: damai aceh

Staf Ahli Kemenkopolhukam; Masih Ada Milad GAM yang Dihadiri Pejabat SKPA

Staf Ahli Kemenkopolhukam; Masih Ada Milad GAM yang Dihadiri Pejabat SKPA

BANDA ACEH – Staf Ahli Bidang SDM dan Iptek Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mayjen TNI Andrie T.U. Soetarno, mengatakan kondisi keamanan di Aceh kondusif. Namun ada aktivitas yang baru-baru ini terjadi bisa mengganggu stabilitas keamanan di Aceh.

“Ada beberapa hal yang bisa berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Aceh, seperti peredaran senjata api yang masih beredar luas dan diduga kuat milik mantan kombatan. Masih banyak aktivis GAM yang tak terima damai seperti ASNLF, dan ketegangan politik para elit,” kata Andrie saat mengisi Fokus Grup Diskusi (FGD) bertema Sinergisitas Hubungan Jakarta-Aceh (Tinjauan kritis 10 tahun MoU Helsinki) yang dibuat oleh Tabloid Modus Aceh di Hotel Hermes Banda Aceh, Kamis, 3 September 2015.

Ia juga mengatakan kalau perayaan milad GAM yang biasanya diperingati setiap 4 Desember, juga menjadi salah satu faktor yang membahayakan damai Aceh.

“Masih ada milad GAM yang dihadiri oleh pejabat SKPA,” katanya.

Selain itu ia juga berharap sinergisitas antara Aceh dengan Jakarta dapat berjalan dengan baik.

“Saya harap hubungan Aceh dan Jakarta terjalin dengan baik,” tutupnya.

Selain Andrie Soetarno, FGD tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain yaitu mantan Juru Bicara GAM Pusat Sofyan Dawood, Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Wiratmadinata dan akademisi Kemal Pasha. Acara ini diikuti para peserta yang berasal dari kalangan militer, wartawan, aktivis LSM.[] (ihn)

Laporan M Fajarli Iqbal

Foto: Peringatan Milad GAM ke-38 di Banda Aceh pada 4 Desember 2014 @acehonline

IDeAS Gelar Diskusi ‘Radikalisme dalam Bingkai 10 Tahun Perdamaian Aceh’

IDeAS Gelar Diskusi ‘Radikalisme dalam Bingkai 10 Tahun Perdamaian Aceh’

BANDA ACEH – Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), sebuah komunitas kajian anak muda Aceh yang concern pada kajian seputar dinamika sosial, ekonomi, dan politik hari ini mengadakan diskusi publik bertema “Ancaman Radikalisme dalam Bingkai 10 Tahun Perdamaian Aceh”. Acara ini dibuat di Channel Coffee Lamnyong, Banda Aceh, 27 Agustus 2015.

Direktur IDeAS, Munzami, melalui siaran pers yang diterima portalsatu.com mengatakan, diskusi ini dilaksanakan sebagai upaya mendeteksi dini munculnya paham-paham radikalisme di kalangan masyarakat, upaya memelihara jalannya Perdamaian Aceh yang sudah berusia 10 tahun, serta dapat melahirkan pemikiran dan masukan-masukan konstruktif terhadap kinerja Pemerintah Aceh dalam menangani permasalahan di bidang keamaan, politik dan sosial ekonomi masyarakat.

“Agar potensi berkembangnya kelompok-kelompok radikal dapat dideradikalisasi bersama oleh seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ketua panitia, M. Kemal Aulia mengatakan diskusi ini terbuka untuk publik. Panitia berharap dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat Aceh, baik pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, ormas, OKP, lembaga kemahasiswaan dan media untuk dapat ikut serta.

“Kita berdiskusi bersama, sehingga dapat melahirkan pemikiran, gagasan, dan ide-ide konstruktif untuk bersama membangun Aceh, merawat perdamaian dan pencegahan dini munculnya paham-paham atau kelompok-kelompok radikal yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu jalannya roda pemerintahan dan merusak proses perdamaian Aceh yang telah berusia 10 tahun pada 15 Agustus 2015 lalu,” katanya.

 

Nara sumber yang dihadirkan berasal dari berbagai elemen masyarakat. Dari DPR Aceh menghadirkan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky, akademisi UIN Ar Raniry Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Direktur Aceh Institute, Fuad Mardhatillah, dan Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika.[] (ihn)

Foto: Salah satu pigura berisikan foto deklarator GAM Hasan Tiro yang menjadi koleksi Ruang Memorial Perdamaian Aceh di Kantor Badan Kesbangpol & Linmas Aceh @portalsatu.com/Ihan Nurdin

Begini Cara Pemuda Pantonreu Aceh Barat Peringati Damai dan Kemerdekaan

Begini Cara Pemuda Pantonreu Aceh Barat Peringati Damai dan Kemerdekaan

MEULABOH – Persatuan Pemuda Peduli Pantonreu di Aceh Barat menggelar doa dan zikir bersama untuk memperingati 10 tahun perdamaian Aceh dan 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara ini digelar di Masjid Gampong Mugo Rayeuk, Kecamatan Pantonreu, Aceh Barat pada Kamis, 20 Agustus 2015 dan menjalin kerja sama dengan Majelis Zikrullah Aceh Cabang Aceh Barat yang dipimpin Teungku Salman Saf.

Ketua Umum P4, Darlis, mengatakan Kecamatan Pantonreu merupakan salah satu kecamatan yang parah pada saat konflik melanda Aceh. Banyak korban jiwa di kecamatan tersebut, juga rumah masyarakat yang dibakar.

“Anak yatim, istri yang menjadi janda masih banyak yang trauma di daerah ini. Maka dalam hal ini kami mengajak masyarakat untuk berzikir sebagai rasa syukur atas keindahan perdamaian ini. Tidak ada lagi rasa takut, bebas mencari nafkah dan yang terpenting kita doakan saudara-saudara kita yang telah meninggal pada masa konflik dulu,” kata Darlis kepada portalsatu.com, Jumat, 21 Agustus 2015.

Bupati Aceh Barat, H. Alaidinsyah yang diwakilkan staf ahli Samsuar, mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh pemuda ini. Di saat banyak pemuda lain yang terjerumus ke hal-hal negatif seperti narkoba dan judi, para pemuda di Kecamatan Pantonroe justru menggagas acara positif seperti itu.

“Semoga dengan acara zikir seperti ini para anak muda bisa membentengi dirinya dari segala perbuatan maksiat dan meningkatkan keimanannya,” kata Samsuar.

Ia juga berpesan agar pemuda menjaga perdamaian Aceh demi kesejahteraan rakyat. Samsuar berharap majelis zikir ini bisa dibuat berkala di Masjid Agung Meulaboh.

Ketua Zikrullah Cabang Aceh Barat, Zulkifli Andi Govi, mengatakan acara zikir ini akan terus digagas ke seluruh pelosok desa di Aceh Barat. Dari 12 kecamatan yang ada di kecamatan itu, hanya empat kecamatan lagi yang belum diadakan zikir bersama.

“Ke depan insya Allah zikir terus menggema di Aceh Barat dan rakyat Aceh Barat hidup dengan damai dan tenteram dalam lindunggan Allah SWT,” kata Govi.

Selain menjadi kecamatan yang parah dilanda konflik, Kecamatan Pantonreu juga daerah tempat disemayamkannya pahlawan nasional Teuku Umar Johan Pahlawan.[]

Anggota DPR RI Ajak Masyarakat Syukuri Perdamaian Aceh

Anggota DPR RI Ajak Masyarakat Syukuri Perdamaian Aceh

BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H Irmawan, mengajak masyarakat untuk mensyukuri perdamaian Aceh yang sudah berjalan 10 tahun.

“Kami mengajak masyarakat Aceh untuk mensyukuri perdamaian, karena perdamaian itu tidak didapat begitu saja, tetapi melalui perjuangan yang panjang dan banyak pengorbanan pada saat itu,” kata Irmawan kepada portalsatu.com, 18 Agustus 2015.

Menurutnya, perdamaian Aceh adalah suatu nikmat untuk kesejahteraan masyarakat Aceh dan harus dijaga oleh seluruh masyarakat Aceh. Kita mengingatkan agar sama-sama kita memelihara, menjaga perdamaian ini, kita sebagai masyarakat Aceh harus memahami kondisi ini.

Irmawan juga meminta kepada masyarakat agar mengantisipasi kalau ada kelompok-kelompok lain yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengusik perdamiaan Aceh. “Marilah kita untuk tidak terkontamisasi dengan hal itu,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, kalau Aceh konflik kembali, yang rugi adalah masyarakat Aceh. “Hari ini kiita sudah merasakan nikmat perdamaian Aceh, masyarakat telah marasa nyaman dalam melakukan usaha, nyaman dalam melakukan ibadah. Jadi kondisi yang damai ini harus sama-sama kita pelihara,” ujarnya lagi.

Selain itu, ia berharap agar Pemerintah Aceh harus maksimal untuk membantu kepentingan rakyat kecil, karena menurutnya, factor yang bisa mengusik perdamaian adalah factor kesejahteraan, ketika masyarakat tidak sejahtera, maka akan memicu masalah.

“Kita meminta kepada Pemerintah Aceh agar konsentrasi dan focus untuk memabngun ekonomi kerakyatan dan mensejahterakan masyakat Aceh, kalau masyarakat sudah sejahtera, saya pikir masyarakat juga tidak akan mahu ribut-ribut lagi,” kata politisi PKB.

Ia juga berharap agar Pemerintah Aceh harus menjaga tidak terjadinya kesenjagan antara suatu daerah dengan daerah yang lain dan antara satu keompok dengan kelompok yang lain. [] (MAL)

Sudahkah Kita (Aceh) Merdeka?

Sudahkah Kita (Aceh) Merdeka?

KEMARIN kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 70 Republik Indonesia. Artinya 70 tahun sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memperoleh kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri usai penjajahan panjang Belanda dan pendudukan Jepang.

Sebagai bagian dari NKRI, Aceh juga turut merayakan HUT RI ke 70 tahun. Namun perayaan kali ini masih terasa hambar. Pasalnya aparat pemerintahan kerap mengimbau warganya untuk mengibarkan bendera jauh-jauh hari memasuki bulan Agustus. Belum lagi imbauan-imbauan itu sering diumumkan melalui corong meunasah atau masjid di setiap gampong yang ada di Aceh. Selain itu, personil TNI dan Polri juga masih bersusah payah patroli untuk mengingatkan warga agar mengibarkan Sang Saka.

Apa penyebabnya? Persoalannya tak lain dan tak bukan adalah kedaulatan hakiki ternyata susah kita (baca: Aceh) raih hingga saat ini. Aceh tidak pernah berhenti bergolak. Perang seakan-akan mendarahgapah di daerah ini. Sejak Belanda menancapkan kukunya di Nusantara, kemudian disusul oleh pendudukan Jepang, konflik Aceh tak pernah redam. Sebut saja kemudian pemberontakan PKI, disusul perang Cumbok, konflik Darul Islam/Tentara Islam Indonesia hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Deretan konflik ini seakan-akan menjadi ‘maop’ untuk orang-orang Aceh. Begitu pula pemerintah Pusat yang sering menganggap Aceh adalah anak bandel, yang patut diawasi saban hari.

Jika kembali membuka kaleidoskop lama semasa konflik, ribuan pemuda Aceh tidak ‘merdeka’ untuk menyampaikan pendapat, tidak ‘merdeka’ berladang dan bercocok tanam hingga harus meninggalkan kampung halaman agar tak menjadi korban peluru nyasar.

Rasa nasionalisme masyarakat Aceh juga seringkali diragukan oleh pemerintah Pusat. Pernah suatu ketika masyarakat Aceh juga dipaksakan mengantongi Kartu Tanda Penduduk atau KTP khusus dengan background merah putih. Nasionalisme yang terkesan dipaksakan.

Hingga saat ini kecurigaan Pusat terhadap Aceh itu masih terlalu kental. Ada yang beda jika Aceh bersuara. Aceh juga seakan-akan terlarang menggunakan kata ‘merdeka’.

Sebut saja contohnya saat ada organisasi politik Aceh yang menggunakan kata Merdeka paskadamai terjadi. Organisasi tersebut langsung mendapat sorotan yang kemudian dipermasalahkan hingga tingkat kementerian. Padahal di tingkat Pusat juga pernah ada organisasi politik di era Reformasi yang menggunakan kata merdeka, seperti Partai Merdeka, misalnya.

Jika ada teriakan ‘merdeka’ yang dikeluarkan, diteriakkan, disampaikan oleh aktivis nasional maka hal itu diidentikkan sebagai nasionalisme yang hebat. Sementara jika ada aktivis Aceh yang berteriak ‘merdeka’ maka akan dianggap sebagai pemberontak.

Indonesia memang sudah merdeka, tapi Aceh belum. Minimal asumsi ini berkembang hingga perdamaian terjadi di daerah ini. Damai belum membuat masyarakat Aceh memperoleh kemerdekaan yang hakiki. Angka pengangguran dan kemiskinan sangat tinggi menyebabkan daerah ini tertinggal dari daerah lain. Aliran dana yang besar untuk Aceh setiap tahunnya justru belum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

Di sisi lain, Provinsi Aceh juga masih sangat bergantung dengan Sumatera Utara. Setiap pasokan hasil alam, mulai telur hingga sayur masih ‘diimpor’ dari provinsi jiran. Padahal Aceh memiliki lahan yang luas dengan alam yang subur. Namun setiap hendak dikembangkan kerap berbentur di regulasi.

Ini belum lagi berbicara tentang harga minyak bumi, mulai minyak tanah hingga solar yang lumayan mahal dibandingkan di Pulau Jawa. Padahal, minyak itu juga berasal dari perut Aceh yang kemudian diboyong ke Pusat baru didistribusikan kembali ke daerah ini. Aceh hingga saat ini bisa disebut terbelenggu dan belum merdeka.

Saat Aceh memperjuangkan hak-haknya sebagai daerah merdeka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Tanoh Rincong malah dicurigai. Ditekan dan kemudian dihalang-halangi dengan sejumlah regulasi. Sebut saja di antaranya pembagian hasil minyak bumi dan gas yang belum sesuai dengan kesepahaman Helsinki.

Padahal kemerdekaan yang hakiki baru bisa diraih jika semua persoalan ini segera dituntaskan. Mungkin pada saat itulah, mayoritas rakyat Aceh akan bersuka cita merayakan hari kemerdekaannya tanpa paksaan. Mengibarkan bendera raksasa serta mencintai negeri ini sepenuhnya.

Aceh pernah memberikan cinta yang begitu besar kepada NKRI. Warga Aceh menyumbang dana agar Presiden Soekarno bisa membeli pesawat. Tokoh Aceh  juga pernah menyumbang emas yang kemudian diabadikan dalam Monumen Nasional. Aceh pernah menjadi pusat pemerintahan Indonesia saat agresi militer Belanda ke dua. Melalui Radio Rimba Raya di Aceh pula Indonesia dinyatakan belum takluk sepenuhnya terhadap Belanda pada saat-saat kemerdekaan tempo dulu.

Namun kemudian mengapa daerah istimewa ini kemudian malah diberikan luka?

Sejatinya sebuah negara merdeka adalah negara yang dicintai oleh rakyatnya dengan rasa nasionalisme bukan paksaan. Ini belum terjadi seutuhnya di Aceh. Hari ini, melalui momentum kemerdekaan Indonesia, seharusnya Pemerintah Pusat menunjukkan cintanya kepada Aceh. Ini penting, agar rakyat di daerah ini kembali bisa merasakan kemerdekaan dan mencintai Indonesia seutuhnya. Amin. []

Jokowi ke Aceh, Amrijal J Prang: Kita Berharap Bukan Hanya Sebatas Simbolis

Jokowi ke Aceh, Amrijal J Prang: Kita Berharap Bukan Hanya Sebatas Simbolis

MEDAN – Akademisi Unimal, Amrijal J Prang, mengatakan kedatangan Jokowi ke Aceh dalam rangka memeriahkan Idul Fitri bisa dilihat dari dua perspektif.

“Pertama dalam konteks silaturrahmi sudah menjadi keniscayaan presiden mengunjungi daerah-daerah dalam momentum sakral seperti Hari Raya Idul Fitri 1463 H ini,” katanya kepada portalsatu.com, Rabu, 15 Juli 2015.

Hal kedua adalah dalam konteks politik. Menurutnya dengan kehadiran Jokowi ke Aceh menunjukkan rasa pedulinya kepada daerah ini pasca damai.

“Namun, kita berharap bukan hanya sebatas simbolis memperingati hari besar Islam di Aceh, tetapi kita berharap kerja nyata, konsisten dan tanggungjawab pemerintah pusat dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan yang sustainable di Aceh, seperti implementasi pasca PP dan Perpres turunan UUPA,” katanya.

Dia mengatakan jangan sampai implementasi PP dan Perpres begitu dilaksanakan oleh Aceh malah memunculkan polemik. Di sisi lain, pengamat politik ini juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar menggunakan momentum ini dengan baik dalam membangun komunikasi dengan pusat.

“Sehingga kepentingan Aceh dan Pusat dapat berjalan secara sinergis dan simultan,” katanya.[](bna)

Mari Berdamai untuk Aceh

Mari Berdamai untuk Aceh

PERDAMAIAN Aceh hampir memasuki usia 10 tahun. Namun ada banyak persoalan hari ini belum selesai. Kriminalitas bersenjata masih terjadi. Ketergantungan masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) juga masih tinggi. Itu artinya sektor swasta belum tumbuh di daerah ini.

Semua ini memiliki hubungan sebab akibat. Hal ini menarik untuk dikaji: ada apa dengan Aceh? Kenapa Aceh tidak bisa bangkit menjadi salah satu provinsi yang indeks pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata? Padahal Aceh memiliki dana otonomi khusus dan bagi hasil Migas yang bisa dipergunakan untuk memakmurkan seluruh rakyat. Mengapa Aceh ibarat tanaman bonsai yang tidak pernah besar?

Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memiliki jawaban terkait kondisi Aceh saat ini. Menurutnya Aceh tidak bisa berkembang lantaran adanya perpecahan di dalamnya. Sebut saja salah satunya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai tolak ukur. Diakui atau tidak, anggota GAM yang dulu sama-sama mengangkat senjata melawan ketidakadilan Jakarta kini telah terpecah ke dalam beberapa bagian, baik di level tertinggi maupun jajaran kelas teri. Karena itu, Irwandi meminta mantan kombatan GAM untuk bersatu kembali membangun Aceh dalam bingkai perdamaian.

Menurut Irwandi, persatuan mantan anggota GAM ini bisa mengembalikan bargaining politik Aceh di mata pusat.

Apa yang dipikirkan oleh Irwandi ini memang ada benarnya. Coba kita kembali membuka perjalanan sejarah perdamaian Aceh medio 2005 lalu. Pemerintah pusat saat itu sekuat tenaga mencari jalan perdamaian untuk Aceh.  Seperti dikatakan Jusuf Kalla, “apapun diberikan untuk Aceh asal jangan minta merdeka.”

Singkat cerita damai pun diraih dengan berbagai faktor yang dipicu oleh musibah tsunami. Saat itu, Pemerintah Pusat menaruh perhatian besar terhadap Aceh. Apalagi isu Aceh disorot internasional.

Namun apa yang diharapkan dari perdamaian tidak kunjung tiba. Bukannya kemakmuran untuk seluruh rakyat Aceh, mantan kombatan GAM pun terpecah. Hal inilah yang diduga menyebabkan pemerintah pusat memandang ‘biasa’ terhadap Aceh. Sesuai kata Irwandi, Aceh tak lagi memiliki bargaining di mata Pusat.

Imbasnya implementasi perjanjian damai tak kunjung diberikan, bendera Aceh tak kunjung disahkan. Kelembagaan Wali Nanggroe diakui, tetapi pendanaannya disorot setiap tahunnya. Belum lagi, persoalan aturan turunan UUPA yang belum juga sesuai dengan semangat MoU Helsinki.

Pertanyaan, bisakah para petinggi Aceh saat ini, yang mayoritas barisan ekskombatan GAM, kembali rujuk dan sama-sama semeja untuk memikirkan dan membangun Aceh?

Jawaban inilah semestinya yang sangat dirindukan oleh masyarakat Aceh. GAM bisa berdamai dengan pemerintah pusat setelah konflik puluhan tahun! Maka semestinya ekskombatan GAM juga bisa berdamai dengan rekannya sendiri.

Tidak hanya mantan kombatan GAM, segenap elemen sipil di Aceh juga diharapkan bisa bersatu untuk membangun daerah ini. Mari meredam ego untuk membangun Aceh bersama-sama. Jangan lagi berbicara aku atau kamu, tapi bicaralah soal kita! Kita sebagai orang Aceh, bukan pesisir timur atau barat, bukan masyarakat dataran tinggi atau masyarakat pesisir, bukan eks GAM, PETA, dan atau segala macam unsur milisi lainnya.

Membangun Aceh bukanlah persoalan gampang dan tidak dibebankan pada satu pundak milik sebuah golongan. Membangun Aceh membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari tukang becak, kuli bangunan hingga pekerja kantoran. Membangun Aceh juga membutuhkan peran politisi, mahasiswa, polisi, tentara dan bahkan mantan kombatan.[]