Tag: cpns

1.700 PNS Fiktif Terdata Masih Terima Gaji

1.700 PNS Fiktif Terdata Masih Terima Gaji

JAKARTA – ‎Hingga awal Oktober, jumlah PNS yang sudah teregister lewat e-PUPNS (proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi) mencapai 3,7 juta pegawai.

Hanya saja, dari jumlah tersebut ditemukan ada 1.700 PNS yang datanya tidak valid.

“Jadi begitu diperiksa ternyata ada 1.700 PNS yang fiktif. Mereka ini terima gaji setiap bulan, hanya saja keberadaannya tidak jelas dan susah diusut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sabtu (3/10).

Tidak validnya 1.700 PNS tersebut, menurut Bima Haria, kemungkinan karena ada satu NIP dipakai dua orang. Bisa juga karena ada kekeliruan saat verifikasi pada 2003.

“Tahun 2003 saat PUPNS pertama dilakukan, ada 300 ribuan PNS tidak valid. Setelah dibersihkan, masih tersisa 500-an PNS fiktif hingga 2013. Nah sekarang jumlahnya bertambah menjadi 1.700,” terangnya.[] sumber: JPNN.com

Jangan Tertipu, Tahun Ini tak Ada Penerimaan CPNS

Jangan Tertipu, Tahun Ini tak Ada Penerimaan CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi angkat bicara terkait maraknya rumor penerimaan CPNS yang disampaikan melalui media sosial.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Kementerian, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya tidak menerima atau membuka lowongan CPNS untuk tahun ini. Dia mengimbau agar masyarakat tidak mempedulikan rumor tersebut.

“Info yang beredar tersebut jelas bohong, dan hanya spekulasi dari pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi. Karena itu, masyarakat sebaiknya mengabaikan berita bohong tersebut,” tegas Herman seperti dilansir dari situs Setkab di Jakarta, Jumat (2/10).

Herman mengemukakan, untuk tahun 2015 ini pihaknya belum pernah mengeluarkan jadwal penerimaan CPNS. Jika ada informasi terkait dengan kebijakan penerimaan CPNS, menurut Herman, akan selalu disampaikan melalui website resmi Kementerian PANRB yaitu www.menpan.go.id.

Terkait nasib para tenaga honorer K2 yang akan diangkat menjadi CPNS, Herman meminta agar tetap tenang dan tidak terpengaruh kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang.

Demikian juga dengan para bidan PTT, Herman mengimbau, agar tidak membuka peluang masuknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Tidak ada pungutan sama sekali. Seluruhnya dibiayai dari uang negara, melalui APBN/APBD,” tegas Herman.[] Sumber: merdeka.com

Foto ilustrasi

Honorer K2 Desak Payung Hukum Pengangkatan CPNS Diterbitkan

Honorer K2 Desak Payung Hukum Pengangkatan CPNS Diterbitkan

JAKARTA – Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) mendesak pemerintah mempercepat penetapan payung hukum pengangkatan mereka menjadi CPNS. Mereka tak ingin pemerintah mengulur-ulur waktu hingga pengangkatan honorer K2 terhambat.

“Yang sekarang dibutuhkan honorer K2 adalah landasan hukum dan juknis pengangkatan CPNS. Kalau tidak ada payung hukumnya bagaimana proses pengangkatan dimulai,” kata Ketum Forum Honorer K‎2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Kamis, 1 Oktober 2015.

Dia menambahkan, banyak honorer K2 yang tetap waswas bila road map pemerintah molor seperti kejadian sejak 2005 hingga sekarang. Itu sebabnya, honorer K2 meminta pemerintah tidak ingkar lagi.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini MenPAN-RB yang telah memberikan kebijakan mengangkat honorer K2. Namun, kami berharap kebijakan tersebut bisa segera dituangkan dalam payung hukum dan juknis,” ujarnya.[] sumber: JPNN.com

Bupati Aceh Selatan: Pengangkatan Honorer K2 Jadi CPNS Beratkan Keuangan Daerah

Bupati Aceh Selatan: Pengangkatan Honorer K2 Jadi CPNS Beratkan Keuangan Daerah

TAPAKTUAN – Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra menegaskan, pengangkatan 477 orang tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) tahun 2015 sangat membebani dan memberatkan keuangan daerah.

“Namun karena pengangkatan tenaga honorer tersebut merupakan program Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah, maka mau tidak mau Pemkab Aceh Selatan harus menerima dan menampung program tersebut,” katanya di Tapaktuan, Senin.

Ketika menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS Honorer K2 Aceh Selatan, Bupati menyatakan, jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas, PNS Kabupaten Aceh Selatan yang jumlahnya telah melebihi 7.000 lebih ditambah lagi dengan CPNS honorer K2 tersebut, sangat membebani kemampuan keuangan daerah.

Termasuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dari PNS yang ada tersebut khususnya CPNS honorer K2, masih jauh dari harapan serta kebutuhan di lapangan, kata Sama Indra.

Contoh konkritnya, lanjut Bupati, sesuai perkembangan terkini di lapangan, saat ini Aceh Selatan sangat membutuhkan tenaga pendidik (guru) yang berijazah minimal S1 khususnya guru bidang studi tertentu, tapi realitanya masih cukup banyak guru yang belum berijazah S1, sehingga tentu saja sangat sulit mendapatkan SDM sesuai yang dibutuhkan.

Karena itu, Bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS khususnya honorer K2 yang telah diangkat menjadi CPNS tersebut, agar meningkatkan SDM-nya dengan cara terus belajar menimba ilmu pengetahuan, serta melahirkan gagasan atau ide-ide yang cemerlang melalui kreatifitas dan inovasi terbaru, sehingga mampu berkontribusi untuk memajukan pembangunan daerah tersebut.

“Satu hal yang perlu saya tekankan bahwa, para tenaga honorer K2 ini, jangan sampai setelah diangkat menjadi CPNS tingkat kedisiplinannya tambah berkurang atau berubah drastis dari kondisi sebelum diangkat,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika sebelum jadi CPNS para tenaga honorer ini jarang masuk kantor, maka setelah diangkat menjadi CPNS, haram hukumnya tidak masuk kantor, tanamkan sikap kejujuran dan keikhlasan bekerja di dalam hati kalian.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sama Indra juga mewajibkan kepada seluruh tenaga honorer K2 yang telah diangkat menjadi CPNS, agar mengucapkan ikrar janji bersedia tidak meminta pindah tempat tugas dari lokasi kerja yang telah ditetapkan oleh Pemkab setempat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Selatan Hj Hayatun melalui Kabid Mutasi, Munharsam menyebutkan, dari 1.000 orang lebih jumlah tenaga honorer K2 Aceh Selatan yang lulus ujian tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang.

Namun, dari jumlah 492 orang tersebut, sebanyak 15 orang diantaranya gugur dengan perincian sebanyak 7 orang tidak bisa melengkapi berkas persyaratan, 4 orang meninggal dunia serta 4 orang lagi setelah diverifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Sehingga jumlah CPNS honorer K2 Aceh Selatan yang berhak menerima SK dan telah keluar Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN Pusat adalah sebanyak 477 orang,” ujarnya.

Menindaklanjuti program Bupati Aceh Selatan, sambung Munharsam, dalam penempatan tempat tugas CPNS honorer K2 yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan administrasi dengan perincian golongan III sebanyak 21 orang, golongan II sebanyak 424 orang dan golongan I sebanyak 32 orang tersebut.

Dari jumlah 477 orang, 70 persen di antaranya diprioritaskan ke sekolah-sekolah dan Puskesmas serta kantor camat terpencil yang berada di wilayah Kluet Raya, Bakongan Raya serta Trumon Raya.

Sisanya 30 persen lagi, baru ditempatkan di sekolah-sekolah, Puskesmas serta kantor camat yang menyebar mulai Kecamatan Tapaktuan sampai Labuhanhaji Raya.

Terkait dengan kebutuhan sekretaris desa yang harus berasal dari PNS, ia mengatakan, diserahkan kepada masing-masing camat yang nantinya menunjuk atau mengangkat, sebab camatlah yang lebih mengerti terkait desa-desa mana saja yang membutuhkan Sekdes dari PNS. [] sumber: antaranews.com

Ada Info Menarik untuk Honorer K2 yang Bakal Jadi CPNS, Apa Itu?

Ada Info Menarik untuk Honorer K2 yang Bakal Jadi CPNS, Apa Itu?

JAKARTA – Bila tidak ada aral melintang, mulai Januari 2016 mendatang sudah ada honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes CPNS menyandang status PNS. Gaji mereka juga mulai dihitung per Januari.

“Anggaran gaji honorer K2 yang diangkat CPNS kan baru dimasukkan ke dalam RAPBN 2016. Kalaupun ada yang sudah diangkat November-Desember mendatang, penggajiannya mulai Januari 2016,” beber Bambang Riyanto, anggo‎ta Komisi II DPR RI kepada JPNN, Senin (21/9).

Dia menambahkan, untuk masa kerja dihitung berdasarkan SK honorer K2. Misalnya mengabdi Januari 2005, berarti masa kerjanya hingga 2015 sudah 10 tahun.

“Kami memperkirakan, per Januari mendatang sudah ada honorer K2 yang menyandang status CPNS 80 persen. 100 persennya nanti setelah ikut prajabatan,” terangnya.

Hal ini dibenarkan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB Bambang Dayanto Sumarsono‎. Ditemui di kantornya, Bambang menyatakan, bila jadwalnya tidak bergeser, Januari pengangkatan honorer K2 sudah dimulai. Bahkan ada yang sudah bisa mengantongi NIP CPNS.

“Kalau mekanismenya berjalan cepat, lebih-lebih ini merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR, kemungkinan besar sudah ada honorer K2 yang berstatus CPNS di awal 2016 mendatang,” tandasnya.‎ [] sumber: jpnn.com

Menteri Yuddy Angkat Seluruh Honorer K2 Jadi CPNS

Menteri Yuddy Angkat Seluruh Honorer K2 Jadi CPNS

JAKARTA – Kabar gembira bagi seluruh honorer kategori dua (K2). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memutuskan mengangkat seluruh honorer K2 sebanyak 439.965 orang.

“Setelah kami berhitung dan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya, kami putuskan untuk mengangkat ‎seluruh honorer K2 secara bertahap. Kuotanya kami bulatkan menjadi 440 ribu orang,” kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (15/9).

Dia menyebutkan, penyelesaian K2 akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan hingga 2019.

Keputusan ini menurut Yuddy, karena banyak honorer K2 berusia di atas 35 tahun sehingga tidak bisa diberlakukan mekanisme UU ASN.

‎”Kami sudah memikirkan matang-matang dan berhitung, untuk mengangkat 440 ribu honorer K2. Tidak ada lagi yang menjadi PPPK, tapi seluruhnya CPNS,” tandasnya.[] sumber: JPNN.com

29 CPNS Pidie Terima SK Pengangkatan

29 CPNS Pidie Terima SK Pengangkatan

SIGLI – Sebanyak 29 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menerima SK pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten Pidie di Operasional Room Kantor Bupati, Senin, 14 September 2015. Ke 29 orang tersebut adalah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2014.

“Sebenarnya Pidie memiliki 30 formasi. Namun satu formasi yaitu Guru SLB dari 4 orang peserta yang mengikuti ujian, tidak ada satu pesertapun yang dinyatakan lulus oleh pihak pusat, sehingga formasi kelulusan Pidie hanya 29 orang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pidie Mukhlis, S.Sos.

Ia menjelaskan penetapan dan pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 21 Januari 2015. Selain itu, pengangkatan ini juga berdasarkan SK Bupati Pidie dengan Nomor: 810/59/Kep.27/2015 dan Nomor: 800/168/Kep.27/2015.

Wakil Bupati Pidie, M. Iriawan, SE, dalam sambutanya mengatakan CPNS yang sudah mendapat SK hari ini masih dalam masa percobaan. Menurutnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, mereka akan dinilai dan dievaluasi selama 1 hingga 2 tahun apakah layak atau tidak untuk diangkat menjadi PNS.

Ia mengingatkan agar mereka bersedia untuk mengabdi di Pidie dan tidak menuntut pindah sekurang-kurangnya selama 10 tahun sesuai dengan pernyataan yang pernah dibuat sebelumnya. Dia turut mengingatkan para Kepala SKPK tempat CPNS bertugas agar tidak merekomendasi pemindahan tugas kepada CPNS Formasi Umum tahun 2014 dalam kurun waktu yang disebutkan.

Selain itu Iriawan meminta PNS di lingkungan Kabupaten Pidie untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana Tupoksi masing-masing. Mereka juga diminta untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut masalah administratif, disiplin maupun masalah teknis di tempat tugas masing-masing.

“Tanamkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi, serta mampu mengembangkan diri untuk menjadi pegawai yang kreatif dan inovatif serta profesional,” ujarnya.

“Jaga teguh marwah Pidie dan bekerjalah dengan keiklasan hati, semoga kinerja yang telah dan akan kita lakukan menjadi amalan baik yang akan dibalas dengan Pahala oleh Allah Swt,” katanya.[](bna)

Gagal Jadi PNS Lantaran Mengajar di Sekolah Swasta, Guru Honorer di Aceh Mengadu ke Ombudsman

Gagal Jadi PNS Lantaran Mengajar di Sekolah Swasta, Guru Honorer di Aceh Mengadu ke Ombudsman

BANDA ACEH – Tujuh perwakilan guru honorer dari 13 kabupaten kota di Aceh mengadukan nasib mereka yang tidak kunjung mendapatkan SK sebagai pegawai negeri sipil ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Lamgugop, Banda Aceh, Senin, 14 September 2015. Ketujuh guru honorer tersebut mewakili 13 kabupaten/kota se-Aceh yang diduga bermasalah terkait pengangkatan PNS.

“Kami memohon dukungan Ombudsman, yang berharap mendengar keluhan kami dapat menjadi PNS pada sekolah negeri,” ujar Koordinator Guru Honorer se-Aceh, M. Saiful, kepada portalsatu.com.

Adapun ketujuh guru honorer yang datang ke kantor Ombudsman tersebut berasal dari Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Abdya, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Sementara enam perwakilan guru honorer lainnya seperti dari Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Nagan Raya tidak mengirimkan utusannya.

Saiful mengatakan, bagi guru honorer yang mengalami nasib serupa dengan mereka agar bisa mengontaknya di nomor 081269816464 atas nama M. Saiful.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Rudy Ismawan, mengatakan laporan yang disampaikan oleh para guru honorer ini dinilai terlambat. Pasalnya, pengumuman kelulusan CPNS telah dikeluarkan pada Maret 2015 lalu. “Laporan yang kita dapati pada bulan Agustus dan September,” kata Rudy.

Dia mengatakan berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) setidaknya ada 13 kabupaten/kota yang honorer K-2 bermasalah.

“Ini masih jumlah sementara, kemungkinan ke depannya akan bertambah lagi,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Rudy Ismawan, kepada portalsatu.com.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. H Taqwaddin Husin. Menurutnya berdasarkan data dari BKN Nasional sebanyak 660 orang tenaga honorer dari formasi guru dinyatakan lulus seleksi. Namun, status mereka tercatat sebagai staf pengajar di sekolah swasta.

“Guru ini SK dari bupati bukan yayasan. Kita berharap pemerintah membuat dukungan khusus,” ujar Taqwaddin.[](bna/*sar)

Laporan: Maisarah

Pemerintah Ubah Pola Penerimaan CPNS

Pemerintah Ubah Pola Penerimaan CPNS

JAKARTA – Pola penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan pemerintah akan bergeser dari based on recruitment ke based on requirement. Proses seleksi tidak lagi didasarkan pada pengerahan atau usulan yang sifatnya kuantitatif, tetapi pada kebutuhan objektif instansi yang secara kualitatif akuntabel.

Demikian disampaikan Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi saat menyampaikan ceramah umum dihadapan para Sekda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, seperti dikutip dari laman Menpan.go.id, kemarin.

Terkait dengan moratorium, Menteri Yuddy menjelaskan bahwa tidak semuanya akan terkena moratorium. “Untuk formasi guru, tenaga kesehatan, penegak hukum, serta penerimaan CPNS yang berasal dari sekolah kedinasan, tetap akan berjalan.” tambah Yuddy.

Pada ceramah umum yang bertema Kebijakan Nasional Pengelolaan ASN yang Profesional dan Berintegritas tersebut, Menteri Yuddy meminta instansi daerah segera merapikan pola pengajuan kebutuhan formasi pegawai. Termasuk untuk menentukan berapa jumlah formasi Praja IPDN, harus berdasarkan analisis kebutuhan objektif.

“Saya harap para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera menyampaikan desain dan analisis kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, berdasarkan kebutuhan objektif melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kirimkan melalui e-formasi. Silakan saudara identifikasi berapa kebutuhan pegawai dengan kualifikasi berasal dari lulusan IPDN,” kata Yuddy.

Dalam paparannya, Yuddy yang didampingi Rektor IPDN, Prof Dr. Drs H. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH, juga menyampaikan teknis pelaksanaan tes dalam rangka seleksi CPNS kini lebih ketat, transparan dan memangkas praktik manipulatif melalui penggunaan Computer Assisted Test (CAT). “Dengan sistem CAT, semua memiliki peluang yang sama. Yang menentukan kelulusan adalah kompetensi yang bersangkutan,” imbuhnya.

Menteri Yuddy juga menekankan, selain fase penerimaan pegawai, semua tahapan manajemen pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN harus diperhatikan, baik pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin dan etika, maupun pensiun.

Menurutnya, manajemen ASN yang berbasis sistem merit menjadi sangat penting di tengah persaingan global yang membutuhkan dukungan pegawai handal untuk mendorong akselerasi pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian.

Pada kesempatan tersebut Menteri Yuddy menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan integritas, jajaran ASN harus melakukan revolusi mental, mulai dari merubah mindset sampai dengan mengubah culture set. Jadilah birokrasi yang melayani, bukan birokrasi priyayi. Menteri Yuddy meminta segenap ASN menjadi teladan di lingkungannya masing-masing sebagaimana dicontohkan Presiden Jokowi, sederhana dan melayani.

Di sisi lain, sehubungan dengan akan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak, Yuddy mengingatkan agar seluruh ASN menjaga netralitas.

“ASN harus netral, tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pasangan calon. Apabila melanggar akan diberikan sanksi disiplin sedang sampai dengan berat, tergantung bobot pelanggarannya,” ujarnya.[] sumber: merdeka.com

Tujuh Sekolah Ini Dapat Jatah Formasi CPNS 2015

Tujuh Sekolah Ini Dapat Jatah Formasi CPNS 2015

JAKARTA – Tujuh sekolah ikatan dinas mendapatkan jatah formasi CPNS 2015. Mereka ialah Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).

Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri).‎

Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Apratur Bambang Dayanto Sumarsono‎ menyatakan, kebijakan diambil karena ketujuh sekolah itu merupakan ikatan dinas.

“Sekolah-sekolah yang didirikan kementerian/lembaga ada banyak. Tapi yang sekolah ikatan dinas itu hanya tujuh,” kata Bambang kepada JPNN di Jakarta, Kamis (30/7).

‎”Di luar tujuh sekolah ini, tidak ada formasi yang diberikan karena hanya sekolah ini yang anggarannya sudah ada,” tandas Bambang.[] sumber: JPNN.com