Tag: Cagar budaya

Banyak Situs Sejarah Ditemukan, Kadisbudpar Aceh: Belum Semuanya Ditetapkan Sebagai…

Banyak Situs Sejarah Ditemukan, Kadisbudpar Aceh: Belum Semuanya Ditetapkan Sebagai…

BANDA ACEH – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Vahlevi, mengatakan Aceh memiliki 400-an situs bersejarah yang kondisinya berbeda-beda. Situs-situs tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik menjadi destinasi wisata sejarah baru atau mesin ATM untuk dunia pariwisata Aceh.

“Ada yang baik, ada yang memang masih butuh peningkatan, dan sebagainya. Ada yang membutuhkan pembersihan dan sebagainya. Semua itu kita legalkan dulu, harus punya dasar hukum, yang sebelumnya dikaji oleh kajian,” katanya di sela-sela pameran 100 Tahun Museum Aceh di Banda Aceh saat ditanyakan oleh portalsatu.com, Kamis, 30 Juli 2015 kemarin.

Dia mengatakan banyak nisan-nisan atau situs bernilai sejarah yang ditemukan oleh komunitas-komunitas peduli sejarah Aceh. Sebagian situs ada yang telah dikaji sendiri oleh komunitas tersebut.

“Setelah (mendapat hasil kajian) itu nanti ditetapkan sebagai situs kalau dia memang mengandung nilai sejarah. Itu setelah ditetapkan, yang bisa mendapatkan dukungan pemeliharaan, penjagaan. Dari sekian banyak, ya belum mampu kita lakukan secara cepat dan ada tahapannya. Ini juga nantinya melibatkan kabupaten kota di Aceh,” katanya.[]

Anggota DPR RI: Aceh Miliki 800 Cagar Budaya yang Dapat Dikembangkan

Anggota DPR RI: Aceh Miliki 800 Cagar Budaya yang Dapat Dikembangkan

MEULABOH – Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mendorong Pemerintah Aceh untuk mengutamakan pengembangan wisata religi untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke provinsi ujung barat Indonesia itu.

“Sejak perdamaian Aceh sudah berulang kali mencoba mengembangkan wisata alam kita, seperti di Sabang, Aceh Selatan, potensi Aceh Jaya, tapi cukup lambat berkembang karena ada dinamika kontroversi dengan syariat Islam,” katanya, Kamis, 9 Juli 2015.

Tapi, lanjut dia, kalau wisata alam dijadikan prioritas kedua dan yang pertama adalah wisata religi, maka hal itu sejalan dengan kearifan lokal.

Anggota DPR asal Aceh ini menjelaskan, Provinsi Aceh dengan 23 kabupaten/kota dengan penduduk sekitar 4,5 juta jiwa memiliki 500 potensi pariwisata dan 800 cagar budaya yang dapat dikembangkan. Namun potensi tersebut membutuhkan kebijakan politik dana pendampingan Pemerintah Aceh.

Dia menyebutkan, potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah manapun harus dikelola dengan kearifan lokal. Apabila berbenturan maka menimbulkan dampak sosial masyarakat serta kerusakan lingkungan dan sebagainya bersifat negatif.

“Aceh memiliki banyak banyak sekali peningalan sejarah perkembangan Islam, seperti makam-makam para ulama besar,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, sebenarnya Aceh sudah mulai mengembangkan wisata religi hal itu ditandai dengan banyaknya wisatawan Malaysia yang datang. Mereka menduga beberapa tokoh ulama Malaysia dari abad 14 dan 15 dimakamkan di Aceh.

Menurut Riefki, Pemerintah Aceh hanya perlu mendorong adanya penulisan cerita, bukan hanya sekadar dari mulut ke mulut.

“Cerita soal perkembangan Islam di Aceh harus ditulis dan diteliti. Jadi, tidak cukup hanya cukup dari mulut ke mulut,” ujarnya.[] sumber: republika.co.id

Haji Uma: Selamatkan Cagar Budaya di Aceh

Haji Uma: Selamatkan Cagar Budaya di Aceh

JAKARTA – Senator DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, meminta pemerintah perlu segera menyelamatkan makam Cut Meutia serta Sultan Malikussaleh. Cagar budaya di Aceh saat ini masih kurang perawatan.

Hal ini diungkapkan Haji Uma dalam rapat kerja antara Dirjen Kebudayaan dengan Komite III di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu 10 Juni 2015.

“Pemerintah perlu menyelamatkan cagar budaya di Aceh. Dirjen menyambut baik dan mengakomodirnya. Dalam waktu dekat, Dirjen Kebudayaan akan membangun gedung budaya di Aceh dan diharapkan supaya bisa menampung dan melestarikan budaya Aceh,” ujar Haji Uma kepada portalsatu.com.

Menurut Dirjen kepada Haji Uma, gedung budaya di Aceh sebagai kebanggaan dan eksistensi kebudayaan Aceh.

Sedangkan menyankut dengan Sultan Malikussaleh juga sudah mendapatkan
perhatian nasional dengan dibangun monumen menara di Komplek makam
Sultan Malikussaleh yang diperkirakan rampung pada 2017.

“Saya mengucapkan terimakasih. Di Aceh saat ini juga telah dibuka Institute Bahasa dan kita harap kedepan bahasa dan budaya daerah menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Haji Uma.

Haji Uma juga meminta peninggalan sejarah dan manuskrip di Aceh juga perlu perhatian dan pendataan. []

“Dewan Jangan Berpandangan Sempit Tentang Penyelamatan Cagar Budaya Aceh”

“Dewan Jangan Berpandangan Sempit Tentang Penyelamatan Cagar Budaya Aceh”

BANDA ACEH – Direktur Rumoh Manuskrip Aceh Tarmizi A. Hamid merasa prihatin dengan “dangkalnya” pengetahuan anggota DPR Aceh terkait aset kebudayaan, sehingga dinilai tidak memahami konteks permasalahan saat ini. Itu sebabnya, Tarmizi A. Hamid akrab disapa Cek Midi merasa penting untuk menyampaikan masukan kepada anggota dewan agar tidak lagi berpandangan sempit tentang penyelamatan cagar budaya.

Hal itu terkait pernyataan anggota DPRA Nurzahri yang menyebut sia-sia pemerintah jika tiap tahun menggelontorkan dana besar untuk menjaga sebuah bangunan bersejarah kalau tidak ada orang yang datang ke situs cagar budaya itu. (Baca: Dewan: Penyelamatan Budaya Belum Jadi Prioritas).

“Dewan itu, termasuk Pak Nurzahri, dipilih oleh masyarakat budaya dan adat yang lingkarannya bersyarat. Dia harus memahami dulu konteks permasalahan. Saya ikut tidak nyaman ketika Pak Nurzahri berbicara seperti itu,” ujar Cek Midi kepada portalsatu.com, Sabtu, 9 Mei 2015.

Cek Midi khawatir pernyataan Nurzahri sebagai anggota dewan itu akan salah dipahami masyarakat yang selama ini sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan adat Aceh. “Saya capek-capek mengajar tentang hal itu, tau-tau ada orang berbicara macam-macam, walau secara pribadi maupun masyarakat cerdas,” katanya.

Menurut Cek Midi, budaya itu penciptaan, karya, dan karsa. Kata dia, manusia selama masih hidup akan terus melakukan kebudayaannya, sehingga menjadi sejarah. “Dalam rumah tangga, kita mengajarkan keluarga kita tentang kebudayaan. Setiap hari kita menjalankan sejarah, budaya, dan adat dalam lingkaran agama kita. Jadi berbicara budaya Aceh, adat, dan sejarah, sudah tentu alurnya Islam,” ujar Cek Midi.

Selain dalam rumah tangga, kata Cek Midi, di lembaga dewan yang saat ini menjadi tempat bagi Nurzahri menjalankan amanah rakyat, pekerjaan sehari-hari juga dihiasi dengan cara-cara yang berbudaya dan adat. “Maka sangat sedih hati kita membaca komentar Pak Nurzahri yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan,” katanya.

Contoh lainnya, menurut Cek Midi, lahirnya MoU Helsinki dan turunan UUPA merupakan hasil perjuangan orang-orang yang berbudaya dan menghargai arti sejarah yang konprehensif. Sebab, tanpa mencintai kebudayaan dan sejarah, Aceh sebagai pilarnya orang berbudaya tinggi tidak mungkin bisa melahirkan perjanjian damai tersebut.

“Supaya lebih mudah lagi dipahami, contoh lainnya adalah kita tentu semua mempunyai ijazah pendidikan, itu bukti kita dalam merekam jejak kehidupan dalam menuntut ilmu. Suatu saat kalau diperlukan dapat kita buktikan dengan menunjukkan secara otentik. Ketika semua ijazah kita tidak dihargai
oleh anak-anak kita nanti, sakit hati tidak kita,” ujar Cek Midi.

Begitu pula semua situs sejarah dan cagar budaya di Aceh. “Cagar budaya, aset kebudayaan yang diciptakan indatu kita masa lalu, seperti yang kita ciptakan suatu kebudayaan pada masa sekarang. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sekarang kalau tidak dihargai oleh anak cucu kita nanti, bagaimana,” kata Cek Midi lagi.

 Itu sebabnya, Cek Midi berharap Pemerintah Aceh termasuk DPRA tidak meremehkan upaya komunitas budaya dan sejarah yang telah bekerja keras menyelamatkan jejak sejarah dan kebudayaan warisan masa silam. “Apa yang dilakukan adik-adik itu (para anak muda peduli sejarah Aceh) harus dijunjung tinggi. Itu budaya kebijaksanaan,” ujarnya.

“Jadi pada intinya cagar budaya itu identitas kebangsaan kita yang mempunyai peradaban budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang sangat tinggi. Kalau sekarang kita tidak terlalu memikirkannya, wajar kita hidup dalam dunia yang selalu cekcok, tidak dihargai sesama, dan kehidupan jauh dari nilai-nilai kesantunan,” kata Cek Midi.

Cek Midi menjelaskan, keberadaan cagar budaya penting untuk penelitian dan pengkajian oleh para ahli guna melahirkan keilmuan yang baru lagi. Pasalnya, cagar budaya merupakan bukti otentik bangsa yang berperadaban tinggi. Itu sebabnya, situs-situs sejarah sebagai cagar budaya di Aceh banyak dikunjungi orang-orang yang mencari pengetahuan sejarah dan kebudayaannya.

Contohnya, kata Cek Midi, situs-situs makam peninggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai, makam-makam di Gampong Pande Banda Aceh, dan kompleks makam ulama legendaris Teungku di Syiah Kuala, serta lainnya. Kata dia, cagar budaya itu memiliki nilai sejarah sangat tinggi yang tidak terhargakan.

Cek Midi berharap keberadaan cagar budaya jangan disamakan dengan papan reklame yang harus menghasilkan uang. Jangan pula disamakan dengan supermarket yang tiap hari ramai dikunjungi dan mendatangkan keuntungan dalam bentuk uang.

“Cagar budaya itu aset kebudayaan dan mempunyai nilai-nilai arkeologi yang cukup dasyat di mata orang yang berperadaban tinggi,” ujar Cek Midi.

Cek Midi menambahkan, untuk memulai pembangunan berkelanjutan di Aceh mestinya diprioritaskan membangun kebudayaan dan nilai sejarah supaya moral kita terobati dengan kehidupan berbudaya. “Tanpa budaya, adat, bagaimana arah kehidupan dan arah pembangunan,” katanya.

Itu sebabnya, Cek Midi berharap anggota DPRA Nurzahri jangan lagi berpandangan terlalu sempit terhadap permasalahan penyelamatan cagar budaya di Aceh. “Karena yang memilih Pak Nurzahri adalah orang-orang yang berperadaban dan masyarakat yang mencintai budaya. Jadi sangat teriris hati masyarakat kalau cara kita berpikir terlalu sempit,” ujarnya.[]

Di Aceh Terdapat 712 Objek Cagar Budaya

Di Aceh Terdapat 712 Objek Cagar Budaya

BANDA ACEH – Kepala Bidang Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, T. Zulkarnaini, menjelaskan cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan seperti bangunan cagar budaya, atau kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Hal itu disampaikan Zulkarnaini dalam Kajian Inspiratif Portal Satu atau KIPaS yang dibuat di kantor redaksi portalsatu.com siang tadi, Jumat, 8 Mei 2015.

“Cagar budaya itu memiliki kriteria sendiri misalnya berusia 50 tahun atau lebih atau memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa sebagai sebuah identitas,” katanya.

Contoh benda yang termasuk dalam benda cagar budaya seperti masjid, candi atau makam. Tiga hal ini berdasarkan sifatnya termasuk dalam kategori sakral. Ada juga yang bersifat profan seperti tugu, rumah tinggal, monumen atau istana.

Dalam ilmu arkeologi, kata Zulkarnaini, benda cagar budaya dikenal dalam tiga unsur yaitu artefak, atau benda bergerak yang bisa dipindahkan. Lalu fitur seperti benda-benda tetap yang tidak bisa dipindahkan dan ekofak tinggalan binatang.

“Penyelamatan benda cagar budaya ini menjadi penting selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan sejarah juga untuk kepentingan publik dan nilai-nilai estetika, hukum, kelangkaan dan faktor ekonomis,” katanya.

Di Aceh katanya, menurut data bidang PPSK Disbudpar tahun 2015 ini, ada sekitar 712 objek cagar budaya berupa makam, mesjid kuno, benteng, rumah tinggal, tugu atau monumen, dayah hingga alat rumah tangga. Juga dalam bentuk mata uang, keramik, dan bangunan benda-benda bersejarah lainnya.[] (ihn)

Foto ilustrasi nisan kuno di Aceh. Dokumen foto Mapesa

Nurzahri: Tidak Ada Kepala Daerah yang Punya Visi Misi Menyelamatkan Cagar Budaya

Nurzahri: Tidak Ada Kepala Daerah yang Punya Visi Misi Menyelamatkan Cagar Budaya

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurzahri, mengatakan dirinya tidak pernah berjanji pada masa kampanye untuk menyelamatkan situs sejarah atau cagar budaya Aceh. Menurutnya tidak ada pemimpin di Aceh yang menjanjikan hal tersebut.

“Tidak ada gubernur dan kepala daerah yang punya visi misi (penyelamatan cagar budaya) ini. Karena ini tidak bisa jadi komoditas, tidak bisa dijual,” ujar Nurzahri dalam Program Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) tentang Menyelamatkan Cagar Budaya Aceh di kantor redaksi Portal Satu di Banda Aceh, Jumat, 8 Mei 2015.

Ia juga mengaku sebagai politisi murni yang tidak mengerti masalah kebudayaan meski ditempatkan di Komisi VII yang membidangi Agama, Pariwisata dan Budaya. Meskipun begitu, mantan aktivis Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA) ini mengaku bangga dengan adanya diskusi seperti ini yang turut melibatkan pemuda-pemuda yang peduli dengan sejarah Aceh.

“Sehingga yang tertinggal inilah yang bisa menjadi, istilahnya penjaga semangat ini. Kalau yang sedikit ini (Mapesa, Portal Satu, dan Oz Radio) hilang, maka hilanglah semangat ini,” katanya.[]

DPR Aceh Tantang Mapesa Buat Draft Qanun Penyelamatan Cagar Budaya

DPR Aceh Tantang Mapesa Buat Draft Qanun Penyelamatan Cagar Budaya

BANDA ACEH – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
Nurzahri, menantang Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) dan
peneliti untuk membuat draft tentang qanun menjaga cagar budaya di
Aceh.

Hal ini disampaikannya dalam Program Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) tentang “Menyelamatkan Cagar Budaya Aceh” di kantor redaksi Portal Satu di Banda Aceh, Jumat, 8 Mei 2015.

“Kami siap di Komisi VII (tujuh) untuk menerima draft ini. Kalau saya
bukan basic sejarah, kalau adik tadi mau membuktikan bahwa pernyataan
saya salah tadi harus bertanggungjawab, saya nggak mau patok waktu,
tapi waktu ini juga jadi patokan masyarakat, karena semakin lama draft
ini diberikan berarti ya itulah batas semangat adik-adik,” ujar
Nurzahri.

Sebelumnya Ketua Mapesa, Muhajir, mengatakan bahwa Nurzahri
bukan pilihan tepat untuk menempati posisi anggota Komisi VII yang
membidangi Agama, Pariwisata dan Budaya. (Baca: Mapesa: Perlu Qanun
Cagar Budaya Aceh)

Hal ini disampaikan Muhajir setelah Nurzahri menyebutkan bahwa
perlindungan cagar budaya dan sejarah Aceh tidak begitu penting.
Sehingga anggaran yang diplotkan untuk pembangunan Aceh hanya berkutat
pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. (DPR Aceh:
Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas)

“Ini tidak semua kita sadar bahwa memang kita ini bangsa yang besar,
bahwa peninggalan sejarah itu perlu dilestarikan, tidak semua,” kata
Nurzahri lagi.

Nurzahri mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Mapesa dan
komunitas peduli sejarah lainnya yang ada di Aceh. Menurutnya
anggaran-anggaran yang bersifat penyelamatan cagar budaya masih bisa
dirancang lantaran dana Otonomi Khusus (Otsus) juga masih tersedia.

“Kami (DPRA) juga bukan hanya diam. Dengan kami memunculkan komisi
bidang agama dan budaya, sebenarnya sudah ada niat kami untuk fokuskan
ke bidang itu, walaupun tidak maksimal. Namun ketika kami perjuangkan
anggaran, jawabannya seperti yang kami bilang tadi, yang paling butuh
sekarang infrastuktur,” ujarnya.

Bahkan sebagai tindak lanjut, Nurzahri mempersilakan Mapesa dan yang lainnya untuk melakukan audiensi lanjutan terkait hal ini ke DPR Aceh.

Menanggapi tantangan tersebut, Muhajir mengatakan jika pihaknya siap menerima tantangan ini. Bahkan mereka sudah memiliki draft tersebut. Selain itu, Mapesa juga berharap di Aceh terbentuk sebuah badan yang memang mengurus hal-hal terkait dengan kebudayaan dan sejarah.[] (bna)

DPR Aceh: Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas

DPR Aceh: Penyelamatan Cagar Budaya Belum Jadi Prioritas

BANDA ACEH – Anggota Komisi VII Bidang Agama dan Budaya DPR Aceh, Nurzahri, menjelaskan pengembangan budaya saat ini belum menjadi prioritas di legislatif. Hal ini berdampak tidak adanya anggaran khusus untuk menyelamatkan berbagai situs cagar budaya tersebut.

Hal ini disampaikan Nurzahri dalam Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) yang dibuat portalsatu.com di kantor redaksi hari ini, Jumat, 8 Mei 2015.

Kondisi ini menurutnya tak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhi minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya sebagai identitas sebuah bangsa. Salah satu contoh kata Nurzahri, tidak masuknya pelajaran sejarah Aceh dalam kurikulum pendidikan di Aceh.

“Sehingga tidak mengherankan kalau anak-anak kita lebih tahu tentang sejarah Yogyakarta, karena memang pelajaran sejarah yang dipelajari semuanya tentang Indonesia,” kata Nurzahri.

Faktor lain katanya, Aceh sebagai daerah bekas konflik masih berada dalam masa transisi sehingga dalam menyusun anggaran, harus berdasarkan skala prioritas yang mementingkan kebutuhan besar masyarakat banyak. Sementara hal-hal terkait budaya dan sejarah masih menjadi perhatian sekelompok kecil masyarakat.

Hal yang selalu menjadi pertanyaan mendasar menurutnya adalah, apa yang menjadi prioritas. Apakah dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan atau yang lainnya.

“Sia-sia pemerintah jika tiap tahunnya menggelontorkan dana besar untuk menjaga sebuah bangunan sejarah atau benteng, kalau tidak ada orang yang datang ke sana. Biaya perawatannya besar, sedangkan efek jangka pendeknya tidak ada. Kalau efek jangka panjangnya memang ada. Ini menjadi sia-sia, duit habis banyak tapi orang tidak datang ke situ,” katanya.

Terkait hal ini katanya, menjadi perdebatan tersendiri di dewan ketika menyusun anggaran. Namun kehadiran Komisi VII sendiri menurutnya merupakan bukti dan wujud atas kepedulian legislatif dalam bidang budaya.

“Kita masih punya anggaran otonomi khusus hingga 2028, tapi sia-sia kalau anggaran itu kita gunakan untuk menjaga situs kalau masyarakat sendiri tidak menghargai. Bahkan hari ini saya pikir orang lebih banyak datang ke Museum Tsunami daripada Museum Aceh atau makam Sultan Iskandar Muda,” katanya.[]

Mapesa: Perlu Qanun Cagar Budaya Aceh

Mapesa: Perlu Qanun Cagar Budaya Aceh

BANDA ACEH – Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) minta pemerintah membuat qanun untuk menyelamatkan cagar budaya Aceh.

Hal itu dikatakan Ketua Mapesa, Muhajir Ibnu Marzuki dalam Program Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) tentang “Menyelamatkan Cagar Budaya Aceh” di Sekretariat Portal Satu, Banda Aceh, Jumat, 8 Mei 2015.

Kajian tersebut dihadiri Nurzahri dari Komisi VII DPRA, Husaini Ibrahim (Peneliti Unsyiah), Muhajir (Mapesa), Dedi Satria (Arkelog Independen), T. Zulkarnaini (Kepala Bidang Pengembangan Permeseuman Sejarah dan Keperbukalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh).

Muhajir mengatakan saat ini penting adanya qanun yang mengatur tentang cagar budaya dan penyelematan cagar budaya Aceh. “Banyak situs sejarah Aceh terbengkalai,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi alokasi anggaran untuk pengadaan alat dan perawatan Lapangan Golf di Lhok Nga, Aceh Besar, yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.[]

Ini Para Narasumber Kajian Inspiratif Portal Satu

Ini Para Narasumber Kajian Inspiratif Portal Satu

BANDA ACEH – Kajian Inspiratif Portal Satu (KIPaS) perdana menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi dan lembaga terkait. Di antaranya, Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) Muhajir. Ia menjelaskan lembaga ini awalnya terbentuk di grup Facebook.

“Kenyataannya Aceh seperti negeri yang tidak memiliki sejarah, suatu hari kita memberanikan diri untuk membentuk sebuah organisasi yaitu Mapesa. Saat ini salah satu konsentrasi kami adalah penyelematan nisan (kuno). Nisan-nisan itu menjadi bukti sejarahAceh di masa lalu yang sekarang kondisinya terabaikan,” ujarnya dalam diskusi KIPaS di kantor portalsatu.com, Banda Aceh, Jumat, 8 Mei 2015.

Narasumber lainnya adalah arkeolog independen lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dedi Satria. Dedi mengatakan awalnya ia bekerja dengan lembaga Balai Penyelamatan Cagar Budaya Provinsi Aceh. Belakangan ia memilih untuk bekerja sendiri dengan tujuan dan kepentingan personal.

“Tapi dengan kepentingan sendiri ini saya bisa memberikan informasi kepada banyak orang,” kata Dedi.

Berikutnya, narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Bidang Pengembangan Permeseuman Sejarah dan Keperbukalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, T. Zulkarnaini.

Ada pula Dr. Husaini Ibrahim, M.A., Arkeolog yang juga Ketua Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala. Selain itu, anggota Komisi VI  Bidang Agama dan Budaya DPR Aceh Nurzahri.

Tema yang diangkat hari ini adalah “Penyelamatan Situs Cagar Budaya Aceh” . Diskusi KIPaS tersebut dipandu Redaktur Pelaksana portalsatu.com, Boy Nashruddin Agus.[]